Ditemukan 538 data
51 — 14
Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tndak pidana narkotika danprecursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113,Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124,Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal128 ayat (1) dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahunatau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa terhadap
54 — 32
.: Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tndak pidana yaitu Kesatu Pasal 44ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2004 TentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kedua Pasal 281 ke1 KUHPbukan merupakan delik aduan, sehingga permeriksaan perkara Terdakwa dapatdilanjutkan dengan pemeriksaan perkara Terdakwa terhad ap Dakwaan Kesatu Pasal44 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2004 TentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dakwaan Kedua Pasal
99 — 93
Bahwa dalam kasus posisi dari tndak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara inidikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapatmengemukakan halhal sebagai berikut:a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketkamelakukan tindak pidana. Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini,Terdakwa berpangkat Sersan Dua (Serda) dengan jabatan sebagai Baur Revdata JasmaniKostrad.
ELIGIUS SUNDU
Tergugat:
BUPATI ENDE
114 — 68
Bahwa Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNSterhitung mulai taggal 29 Pebruari 2016, merupakan tanggal mulaipemberlakuan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, karenaPutusan Pengadilan Tndak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang Nomor : 89/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG, telah mempunyaikekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum.
116 — 43
., tertanggal 01Pebruari 2016 ;Fotocopy Risalah Mediasi antara Perum Damri Pusat dengan DPPSP FKPDB Perum Damri Kota Bandung ;Fotocopy Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor :567/7007Disnaker, tertanggal 09 Oktober 2017 ;Fotocopy Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaNomr : 1/MEN//2015 ;Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum DanmriNomor : SK410/KP.303304/DAMRI2017 ;Fotocopy Surat Perum Damri perihal Tndak Lanjut Proses Pesangon,tertanggal 18 April 2018
CASPAR O. TANONGGI, SH
Terdakwa:
BAYU ALEXANDER MONTANG, SH
221 — 43
Pada tingkatan berikutnya adalan Pembahasan Kedua, yakniPengawas Pemilu, Penyidik Tndak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada SentraGakkumdu melakukan Pembahasan Kedua, dalam rentang waktu 5 (lima) harisetelah tanggal penerimaan laporan. Pembahasan kedua ini dilakukan untukmenentukan laporan / temuan apakah telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemiluataukah tidak.
199 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian ketika pengadaan peralatanLINAC ini menjadi masalah, Terdakwa mengaku sebagai Direktur hanyamenandatangani dokumen atas tekanan dan perintah FREDERICHGUIRAUD, namun ketika proyek pengadaan LINAC ini bermasalah dikemudian hari dan dijadikan perkara tndak pidana korupsi, TerdakwaZULVIA tetap harus bertanggung jawab atas tindakannya selaku DirekturHal. 30 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015PT.
67 — 28
Pasal 64 ayat (1)KUHPidana ; UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tndak Pidana Korupsi serta peraturan peraturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Serang Nomor : 13/Pid.SusTPK/ 2016/PN.Srg.tanggal 3 Agustus
EDWARD SEKY SOERYADJAYA
Termohon:
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
310 — 238
ketentuan hukum acara yang diaturdalam UU No. 8 tahun 1981 bahwa suatu proses pidana dimulai karena adanyasuatu laporan atau adanya suatu aduan ;Menimbang, bahwa dari bukti T4 berupa Laporan Tejadinya Tindakpidana tertanggal 26 Juli 2017, menurut laporan tersebut telah terjadi suatutindak pidana yang dilakukan antara lain oleh EDWARD SEKY SOERYADJAYA,kemudian atas laporan ini kemudian sesuai dengan KUHAP dilakukan tindaklanjut penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang didugasebagai tndak
493 — 199
Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindakpidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan(layering) yang nampak seolaholah sebagai harta kekayaan yang sah, untukkegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhi dari operasi pencucian uangyang lengkap karena memasukkan hasil tndak pidana tersebut kembali ke dalamkegiatan ekonomi yang sah.
129 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 196 PK/Pid.Sus/201514.Bahwa antara Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan telahdibuatnya satu Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangandengan Jaksa Agung tentang tndak lanjut penegakan hukum terhadap hasilpemeriksaan badan pemeriksa keuangan yang diduga mengandung unsurtindak pidana pada tahun 2007 Nomor 01/KB/IVIII.3/07/2007 dan Nomorkep071/A/JA/07/2007 tertanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani olehHendarman Supandji dan Anwar Nasution;Bahwa terhadap Kesepakatan Bersama antara
88 — 30
Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat HukumTerdakwa tidak mengajukan Keberatan mengenai keabsahan dakwaanPenuntut Umum;21Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksisaksi yang diajukan Penuntut Umum, telah memberikan keterangan dibawahsumpah
59 — 14
Soeyono Bin Sastro Mulyono tidak terbuktibersalah melakuukan tndak pidana sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan Primair dan Subsidair;Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2014./PN.BJM2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Primair dan Subsidair3. Memulinkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat sertamartabatnya4. Memerintahkan terdakwa dibebaskan seketika itu dari tahanan;5.
37 — 9
yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keputusan Presiden RI, KeputusanMenteri Dalam Negeri atau tercantum dalam suatu anggaran dasar dari suatu badan hukumperdata ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yangdapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalamketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yangdyabat atau diduduki oleh pelaku tndak
Terbanding/Tergugat : Saryono Yohanes
69 — 49
./2016/PN.KPG atas nama terdakwa: Sulpisius Galmin,Amd di Pengadilan Tndak Pidana Korupsi Kupang. Pernyataan yangdisampaikan penggugat dalam gugatan ini dengan tegas Tergugatmenyatakan bahwa hal itu tidak benar dan irelevan secara hukum sertamengadaada dan menyesatkan penegakan hukum dalam persidanganperkara Aquo. Karena itu, Tergugat dengan tegas menyatakan Menolak, danmengutuk dengan keras dalil yang disampaikan atau diajukan Penggugatdalam Perkara Aquo.
153 — 61
Utr.dengan undangundang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang; Bahwa Ahli menjelaskan pencurian termasuk dalam salah satu tndak pidanaasal terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) undangundang Nomor 8 tahun 2010 tentangpencegahan dan pemberatasan tindak pidana pencucian uang.
114 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
GAGARAMUSU padapersidangan pada Pengadilan Tndak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu telah mengajukan alat bukti surat yang sama sekali tidak dipertimbangkanoleh Judex Facti yakni sebagai berikut:1.
53 — 32
Chayadi Alias Bocah di bawah jokmotor honda Scopy miliknya, kemudian Polisi melakukanpenggeledahan rumah kos di JI Dewi Sri 18 Gren ErawanKuta, Badung, Bali, yang dihunipenggeledahan rumah Polisi menyita barang bukti berupa 1oleh = saksi.Dalambuah buku Agenda hitam berisi catatan penjualan Shabu danEcstasy.Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016 sekitarpukul 18.00 WITA saksi Chayadi alias Bocah bersamasamadengan LEONG dan KRECEK berikut barang bukti yang disitadi bawa ke kantor Direktorat Tndak
132 — 64
Laporan hasil pemeriksaan Psikologi nomor : R / 10 / VIll / 2016 /Bag.Psi, Yaitu :DASARSurat pengantar Kapolresta Denpasar nomor : B / 5247 /Vill / 2016 / Polresta Dps tanggal 26 Agustus 2016 perihalmohon bantuan pemeriksaan psikologi tsk DAVID JAMESTAYLOR, dkk.1.MAKSUD DAN TUJUANUntuk mengetahui gambaran dan kondisi psikologis yangbersangkutan (selanjutnya disebut subyek) dalam kaitantelah terjadi tndak pidana pembunuhan dan atauhal. 119 dari 173hal putusan perkara pidana Nomor 943/Pid.B/2016/PN
43 — 19
UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tersebut dapat disimpulkan bahwa uangpengganti hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi yang memperoleh harta darihasil tndak pidana korupsi atau yang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang diperoleh dipersidangandimana akibat perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan adanya keuntungan yang diperolehterdakwa sendiri maupun orang lain meskipun jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti