Ditemukan 538 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-05-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 616/PID.SUS/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 1 September 2016 — Pidana - WICKY IRHAMSYAH bin KHALID SAHAB - ABDULLAH ALMAHFUD bin NAJIB
5114
  • Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tndak pidana narkotika danprecursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113,Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124,Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal128 ayat (1) dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahunatau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa terhadap
Putus : 27-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 299-K/PM II–08/AD/XI/2013
Tanggal 27 Maret 2014 — TAHANG BEDDU, Koptu
5432
  • .: Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tndak pidana yaitu Kesatu Pasal 44ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2004 TentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kedua Pasal 281 ke1 KUHPbukan merupakan delik aduan, sehingga permeriksaan perkara Terdakwa dapatdilanjutkan dengan pemeriksaan perkara Terdakwa terhad ap Dakwaan Kesatu Pasal44 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2004 TentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dakwaan Kedua Pasal
Putus : 02-03-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 262-K/PM II–08/AD/X/2015
Tanggal 2 Maret 2016 — ENDRIK BAGUS PURBAJAYA, SERDA
9993
  • Bahwa dalam kasus posisi dari tndak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara inidikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapatmengemukakan halhal sebagai berikut:a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketkamelakukan tindak pidana. Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini,Terdakwa berpangkat Sersan Dua (Serda) dengan jabatan sebagai Baur Revdata JasmaniKostrad.
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 8/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
ELIGIUS SUNDU
Tergugat:
BUPATI ENDE
11468
  • Bahwa Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNSterhitung mulai taggal 29 Pebruari 2016, merupakan tanggal mulaipemberlakuan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, karenaPutusan Pengadilan Tndak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang Nomor : 89/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG, telah mempunyaikekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum.
Register : 04-05-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 10 Oktober 2018 — Abdul Wahid, dkk; Melawan; PERUM DAMRI;
11643
  • ., tertanggal 01Pebruari 2016 ;Fotocopy Risalah Mediasi antara Perum Damri Pusat dengan DPPSP FKPDB Perum Damri Kota Bandung ;Fotocopy Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor :567/7007Disnaker, tertanggal 09 Oktober 2017 ;Fotocopy Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaNomr : 1/MEN//2015 ;Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum DanmriNomor : SK410/KP.303304/DAMRI2017 ;Fotocopy Surat Perum Damri perihal Tndak Lanjut Proses Pesangon,tertanggal 18 April 2018
Register : 14-03-2019 — Putus : 22-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN POSO Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pso
Tanggal 22 Maret 2019 — Penuntut Umum:
CASPAR O. TANONGGI, SH
Terdakwa:
BAYU ALEXANDER MONTANG, SH
22143
  • Pada tingkatan berikutnya adalan Pembahasan Kedua, yakniPengawas Pemilu, Penyidik Tndak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada SentraGakkumdu melakukan Pembahasan Kedua, dalam rentang waktu 5 (lima) harisetelah tanggal penerimaan laporan. Pembahasan kedua ini dilakukan untukmenentukan laporan / temuan apakah telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemiluataukah tidak.
Putus : 24-11-2015 — Upload : 01-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/PID.SUS/2015
Tanggal 24 Nopember 2015 — Z U L V I A
199166 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian ketika pengadaan peralatanLINAC ini menjadi masalah, Terdakwa mengaku sebagai Direktur hanyamenandatangani dokumen atas tekanan dan perintah FREDERICHGUIRAUD, namun ketika proyek pengadaan LINAC ini bermasalah dikemudian hari dan dijadikan perkara tndak pidana korupsi, TerdakwaZULVIA tetap harus bertanggung jawab atas tindakannya selaku DirekturHal. 30 dari 62 hal. Put. No. 80 K/PID.SUS/2015PT.
Upload : 28-10-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PT BTN
Nama lengkap : ABDUROHIM KEMED BUGIS; Tempat lahir : Jayapura; Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 2 September 1985; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Jalan Sedap Malam II/99 RT 04 RW 07 Nusa Jaya Karawaci Tangerang Kampung Serdang Kulon RT 11 RW 03 Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang; Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta (Petugas Pengantar di kantor Pos cabang Cikupa);
6728
  • Pasal 64 ayat (1)KUHPidana ; UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tndak Pidana Korupsi serta peraturan peraturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Serang Nomor : 13/Pid.SusTPK/ 2016/PN.Srg.tanggal 3 Agustus
Register : 26-03-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 23 April 2018 — Pemohon:
EDWARD SEKY SOERYADJAYA
Termohon:
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
310238
  • ketentuan hukum acara yang diaturdalam UU No. 8 tahun 1981 bahwa suatu proses pidana dimulai karena adanyasuatu laporan atau adanya suatu aduan ;Menimbang, bahwa dari bukti T4 berupa Laporan Tejadinya Tindakpidana tertanggal 26 Juli 2017, menurut laporan tersebut telah terjadi suatutindak pidana yang dilakukan antara lain oleh EDWARD SEKY SOERYADJAYA,kemudian atas laporan ini kemudian sesuai dengan KUHAP dilakukan tindaklanjut penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang didugasebagai tndak
Putus : 12-05-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 42/PID.Sus/2015/PN/Smg
Tanggal 12 Mei 2015 — ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU
493199
  • Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindakpidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan(layering) yang nampak seolaholah sebagai harta kekayaan yang sah, untukkegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhi dari operasi pencucian uangyang lengkap karena memasukkan hasil tndak pidana tersebut kembali ke dalamkegiatan ekonomi yang sah.
Putus : 15-12-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Desember 2016 — RIDWAN PANJAITAN, S.Psi
12969 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 196 PK/Pid.Sus/201514.Bahwa antara Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan telahdibuatnya satu Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangandengan Jaksa Agung tentang tndak lanjut penegakan hukum terhadap hasilpemeriksaan badan pemeriksa keuangan yang diduga mengandung unsurtindak pidana pada tahun 2007 Nomor 01/KB/IVIII.3/07/2007 dan Nomorkep071/A/JA/07/2007 tertanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani olehHendarman Supandji dan Anwar Nasution;Bahwa terhadap Kesepakatan Bersama antara
Register : 18-12-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 37/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 19 Maret 2014 — - PIRMAN MUBAROK
8830
  • Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat HukumTerdakwa tidak mengajukan Keberatan mengenai keabsahan dakwaanPenuntut Umum;21Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksisaksi yang diajukan Penuntut Umum, telah memberikan keterangan dibawahsumpah
Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm
Tanggal 18 Juni 2015 — H. SOEYONO Bin (Alm) SASTRO MOELJONO.
5914
  • Soeyono Bin Sastro Mulyono tidak terbuktibersalah melakuukan tndak pidana sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan Primair dan Subsidair;Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2014./PN.BJM2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Primair dan Subsidair3. Memulinkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat sertamartabatnya4. Memerintahkan terdakwa dibebaskan seketika itu dari tahanan;5.
Putus : 06-03-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 103/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 6 Maret 2012 —
379
  • yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keputusan Presiden RI, KeputusanMenteri Dalam Negeri atau tercantum dalam suatu anggaran dasar dari suatu badan hukumperdata ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yangdapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalamketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yangdyabat atau diduduki oleh pelaku tndak
Register : 23-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 113/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat : Saryono Yohanes
6949
  • ./2016/PN.KPG atas nama terdakwa: Sulpisius Galmin,Amd di Pengadilan Tndak Pidana Korupsi Kupang. Pernyataan yangdisampaikan penggugat dalam gugatan ini dengan tegas Tergugatmenyatakan bahwa hal itu tidak benar dan irelevan secara hukum sertamengadaada dan menyesatkan penegakan hukum dalam persidanganperkara Aquo. Karena itu, Tergugat dengan tegas menyatakan Menolak, danmengutuk dengan keras dalil yang disampaikan atau diajukan Penggugatdalam Perkara Aquo.
Register : 10-12-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1496/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.
Tanggal 24 Maret 2015 — 1.FABIAN EFFENDI Bin EFFENDI 2.JUNAIDI MARUAPEY
15361
  • Utr.dengan undangundang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang; Bahwa Ahli menjelaskan pencurian termasuk dalam salah satu tndak pidanaasal terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) undangundang Nomor 8 tahun 2010 tentangpencegahan dan pemberatasan tindak pidana pencucian uang.
Putus : 29-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2016 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2017 — WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.Sos. alias BUDO
11470 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GAGARAMUSU padapersidangan pada Pengadilan Tndak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu telah mengajukan alat bukti surat yang sama sekali tidak dipertimbangkanoleh Judex Facti yakni sebagai berikut:1.
Register : 23-08-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 720/Pid.Sus/2016/PN.Dps
Tanggal 11 Januari 2017 — I GEDE PUTU ASTAWA alias PUTU KRECEK
5332
  • Chayadi Alias Bocah di bawah jokmotor honda Scopy miliknya, kemudian Polisi melakukanpenggeledahan rumah kos di JI Dewi Sri 18 Gren ErawanKuta, Badung, Bali, yang dihunipenggeledahan rumah Polisi menyita barang bukti berupa 1oleh = saksi.Dalambuah buku Agenda hitam berisi catatan penjualan Shabu danEcstasy.Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016 sekitarpukul 18.00 WITA saksi Chayadi alias Bocah bersamasamadengan LEONG dan KRECEK berikut barang bukti yang disitadi bawa ke kantor Direktorat Tndak
Register : 26-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 943/Pid.B/2016/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2017 — SARA CONNOR
13264
  • Laporan hasil pemeriksaan Psikologi nomor : R / 10 / VIll / 2016 /Bag.Psi, Yaitu :DASARSurat pengantar Kapolresta Denpasar nomor : B / 5247 /Vill / 2016 / Polresta Dps tanggal 26 Agustus 2016 perihalmohon bantuan pemeriksaan psikologi tsk DAVID JAMESTAYLOR, dkk.1.MAKSUD DAN TUJUANUntuk mengetahui gambaran dan kondisi psikologis yangbersangkutan (selanjutnya disebut subyek) dalam kaitantelah terjadi tndak pidana pembunuhan dan atauhal. 119 dari 173hal putusan perkara pidana Nomor 943/Pid.B/2016/PN
Putus : 02-11-2011 — Upload : 03-07-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 66/Pid.Sus/2011/PN. Skg.
Tanggal 2 Nopember 2011 — MUHAMMAD, S.Pd. Bin MANE
4319
  • UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tersebut dapat disimpulkan bahwa uangpengganti hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi yang memperoleh harta darihasil tndak pidana korupsi atau yang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang diperoleh dipersidangandimana akibat perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan adanya keuntungan yang diperolehterdakwa sendiri maupun orang lain meskipun jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti