Ditemukan 4488 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : andang abnding antang anding andung auwyang a.endang abundan ajidang andangã akndung adondang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi - FAUZI TOHASAN
130 — 94
  • FAUZI TOHASAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3juncto Pasal 18 Undang undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, dan Dakwaan Kedua yang Pertama Yaitu Pasal5 Ayat (1) huruf aUndang undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan Undang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 22-06-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 890/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Nopember 2016 — AGUS WAHIDIN
86 — 30
  • mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang terjadi di muka persidangan yang mempunyai relevansi denganperkara ini dianggap termuat dan terbaca kembali dalam berita acara persidangan danmenjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidanganmaka selanjudnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsurunsurtindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut : KESATU 176 PrimairPasal 137 huruf aUndang
    ANALISA YURIDIS :KESATU Primair Pasal 137 huruf aUndang UndangNo.35 tahun 2009tentang Narkotika. Subsidiair Pasal 137 huruf bUURI No 35 tahun2009 tentangNarkotika.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 140/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.SALMA
2.MARWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
1.WELY SUTANTO, S.H
2.DEVI WISNU SUPROBO, S.E
3.PRABU WASESA ADILUHUNG
197 — 84
  • yakni :ASAS KEPASTIAN HUKUMBerdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang Undang RepublikIndonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,Asas Kepastian Hukumadalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang undangan,Kepatutan, Keajegan, dan Keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan Pemerintahan;Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan a quo bertentangandengan Asas Kepastian Hukum sebagimana bunyi Pasal 10 Ayat (1) huruf aUndang
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 12-01-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.SIT
Tanggal 30 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 4
  • Pemohon telah mengucapkan Talak Bain Kubraa kepada Termohon ;Atas, alasan alasan tersebut, Pemohon meminta agar diizinkan menjatuhkantalak bain kubraa dan ditetapbkan sebagai wali bagi seorang anak hasilperkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG, yangberumu 5 tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf aUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut padaangka 8 yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun952006, dan perubahan kedua
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 69-K/PM II-10/AD/IX/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — Praka Cahya Nugraha
156 — 36
  • tetapdipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya seluruh permohonan PenasihatHukum dalam Nota Pembelaannya maupun dalam dupliknya tidak dapat dikabulkandan permohonan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutannya dalampidana tambahannya, Majelis Hakim sependapat namun mengenai pidanapokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaanalternatif pertama tersebut, Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 01-08-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 115/PID/2017/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2017 — - YUSAK SABEKTI GUNANTO - SELLA RICA Alias SELLA
196 — 115
  • tersebut.Bahwa para korban dijanjiikan oleh DIANA AMAN dengan gaji yang besarditambah bonus.Halaman 19 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg Bahwa selain ketiga saksi korban tersebut Terdakwa juga akanmemberangkatkan FLORENCIA NANABO, WELMINCE KASE,WELMINCE TANISIB, RATNA BANUNAEK, SEPRIANA TANONE,YUMINA RATI WASTI TANEHE, MARSELINA BOIKLETES, YUSTINABALOK dan RIFIONA BERKANIS.Untuk Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO : Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf aUndang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 05-05-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 16 Nopember 2011 — - PT. PASIR PRIMA COAL - BUPATI PENAJAM PASER UTARA
250 — 150
  • Pasir Prima CoalIndonesia dan mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf aUndang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tata UsahaNegara obyek sengketa telahdinyatakan batal dan kepada Tergugat telah diperintahkanuntuk mencabut obyek sengketa tersebut, maka hal ini berartipetitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 telah dikabulkan olehPengadilan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 05-08-2010 — Putus : 21-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 28/G/2010/PTUN-SMD
Tanggal 21 Desember 2010 — -PT. TRIMADU MURNI ASRI -BUPATI PASER -PT. AGRO INDOMAS
134 — 118
  • Paser selama pemeriksaanperkara ini berlangsung sampai Putusan dalam perkara inimemperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai bahwarlengenai beeen L 232berdasarkan alat alat bukti yang disampaikan Para Pihak di muka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yangdapat membuktikan bahwa ada terdapat keadaan yang sangatmendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangatdirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketatetap dilaksanakan sesuai maksud Pasal 67 ayat (4) huruf aUndang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 26-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 4/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
RATIH OCTARIA
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
412 — 327
  • Dengan demikianMajelis Hakim berkesimpulan penerbitan surat keputusan a quo yang menjadiobjek gugatan secara prosedural telah terpenuhi dan beralasan secara hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akanmempertimbangkan apakah penerbitan Keputusan objek sengketa yangdikeluarkan oleh Tergugat telan bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf aUndang Undang Nomor
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1352/Pid.Sus./2009/PN.Bjm.
Tanggal 9 Maret 2010 — H. MUHAMMAD AINIE IJUH Bin DJUHRI
134 — 23
  • kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, baik sebagai orang yang melakukan,yang menyuruh' melakukan~= atau turut serta melakukanperbuatan, melakukan beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa terdakwa berdasarkan Pasal 18 a ayat (6) huruf aUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Upload : 05-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378 K/PDT.SUS/2011
1. PT. NUSA INTI SHARINDO, 2. PT. CHEVRON PACIVIC INDONESIA, 3. PT. AVIA JAYA INDAH; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA
186 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkupkegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yangdikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf aUndang undang No.5 Tahun 1999Hal. 118 dari 152 hal. Put. No. 378K/Pdt.Sus/20118.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Maret 2014 — Pidana Korupsi - HAMBIT BINTIH - CORNELIS NALAU ANTUN
214 — 167
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) huruf aUndang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun2001 yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu rumusannya berbunyi:Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 29-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 19 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Mokhammad Mukhlas, SE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
451 — 1225
  • Pasal 5 ayat (1) huruf aUndang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman a telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 11-10-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG WIBOWO, SH.
Terdakwa:
PURNOMO HADI, SH.MSi
143 — 35
  • tanggal 10 Mei 2017;Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksisaksi dan Terdakwa dantelah dibenarkan.Halaman 92 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2018/PN SmgMenimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dihubunghubungkandengan keterangan ahliahli serta keterangan Terdakwa dan barang bukti salingbersesuaian, diperoleh fakta:Menimang, bahwa dari faktafakta di atas selanjutnya dipertimbangkandakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatifyaitu :KESATU : diatur Pasal 12 huruf aUndang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 13-03-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 09 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. ARUTMIN INDONESIA BUPATI TANAH LAUT CV. AKBAR MITRA JAYA
163 — 48
  • Arutmin Indonesiasehingga Tergugat tidak memiliki dasar yang kuat secara hukum untukmembatalkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 545/61IUP.EKS/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiKepada CV Akbar Mitra Jaya tanggal 5 April 2010 tersebut ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka dalilPenggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 169 huruf aUndang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tentang PertambanganMineral dan Batubara yang berbunyi :Pasal 169Pada
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 31-07-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 530 /Pid.Sus/2017/PN Bjm
Tanggal 31 Juli 2017 — NURWIDYANTI Binti NURMAN ABDUL RASYID
213 — 61
  • tindakan kecurangan/fraud yangdilakukan oleh petugas Marketing Dana & Konsumer KC Banjarmasin atasnama NURWIDYANTI dengan cara memasarkan produk fiktif kepadanasabah SYARIFAH MUJENAH BAAGIL dan Keluarganya dengan bentukSertifikat Asuransi Cigna, yang mana pada sertifikat tersebut dibuat seolaholah adalah produk Bank BJB dengan memuat logo Bank BJB dantandatangan pejabat Bank BJB.Perbuatan terdakwa NURWIDYANTI Binti NURMAN ABDUL RASYIDsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf aUndang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 06-03-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
SUPRIYANTO ASFAWI
315 — 332
  • Febrianto atau rekening Bank BCANomor 8705047754 atas nama Supriyanto Asfawi (Terdakwa) sebesar 50% darinilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak tersebut yang hasilnya dibagi samabesar antara Terdakwa dan saksi Angga Febrianto;Hal 73 dari 116 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka MajelisHakim berpendapat unsur keempat ini telah terbukti dan terpenuhi secara sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 A huruf aUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 18 Agustus 2011 — IVONE FREDIKA KOE KOE NURSYAF EFFENDI
162 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK MANDIRI (Persero) Tbk yang tunduk pad aUndang undang Nomor: 19 Tahun 2003 sesuai dengan Pasal1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11, bahwapenyertaan modal ke dalam badan hukum (PT. BANKMANDIR (Persero) Tbk) oleh Pemerintah berartipenyertaan modal tersebut atau uang tersebut secaraotomatis telah menjadi milik PT. BANK MANDIRI(Persero) Tbk bukan lagi milik Pemerintah atau Negara;Dengan demikian apabila ada kerugian yang dideritaoleh PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 21-10-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 318/Pid.Sus/2015/PN.SBY
Tanggal 21 Oktober 2015 — DANIEL CRISTINUS GUNAWAN
123 — 40
  • karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana yangsetimpal dengan kesalahannya baik pidana penjara maupun pidana denda sertadibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat (2) KUHPpada pokoknya terhadap gabungan beberapa perbuatan yang dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri, penjatuhan pidananya tidakboleh melebihi ancaman hukuman yang paling berat ditambah sepertiganya ;Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf aUndang
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 19 / Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 24 Mei 2017 — MARTHA KALI KULLA
178 — 79
  • Kedua : Terdakwa didakwa melanggar Pasal : Pasal 102 ayat (1) huruf aUndang Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti serta memeriksadengan secara seksama terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkaraa quo, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalamTuntutannya bahwa yang paling bersesuaian dengan rangkaian perbuatan yangtelah dilakukan oleh Terdakwa