Ditemukan 4488 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : andang abnding antang anding andung auwyang a.endang abundan ajidang andangã akndung adondang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
438 — 571
  • Pasal 2 ayat (1) huruf aUndang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Tentang tindak pidanapencucian uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1)KUHPidana serta Undangundang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana ;MENGADILI:e Menyatakan Terdakwa Ir.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 18-07-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 187/PID.SUS/2019/PT BDG
Tanggal 7 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Suharja, SH.
Terbanding/Terdakwa I : ANDIANTO SETIABUDI
Terbanding/Terdakwa II : JULIA SRI REDJEKI
Terbanding/Terdakwa III : YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN
488 — 446
  • Sehingga denganmemecahmecah Harta Kekayaan tersebut assetasset tanah danbangunan yang dibeli oleh para Terdakwa seolaholah menjadi HartaKekayaan yang diperoleh secara sah;Perbuatan mereka Terdakwa 1 ANDIANTO SETIABUDI, Terdakwa 2DJULIA SRI REDJEKI dan Terdakwa 3 YULINDA TJENDRAWATI SETIAWANsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian Uang sebagaimana telah dibubah dengan UndangUndang Republik
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 17-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2013 — TOTO HUTAGALUNG ASEP TRIANA
173 — 67
  • penanggulangannya tidak lagi ditempuh dengan caracara konvensional karena secara kasuistis dampak dari tindak pidana korupsi tersebut amatluas tidak saja merugikan keuangan Negara dan menggoncangkan stabilitas ekonomi danmoneter akan tetapi juga sangat merugikan dan mengusik rasa keadilan masyarakat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan JaksaPenuntut Umum dengan mempertimbangkan DAKWAAN KESATHU sebagai berikut ;Menimbang, bahwa yang termaktub dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf aUndang
    denganperbuatan terdakwa adalah DAKWAAN KETIGA PRIMAIR dan oleh karena itu Majelisakan membuktikan DAKWAAN KETIGA PRIMAIR yaitu melanggar pasal 5 ayat (1) hurufa Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsipasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam pasal 5 ayat (1) huruf aUndang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps
Tanggal 13 April 2016 — I GUSTI AYU ARDANI
211 — 149
  • materiel yang meliputi fungsi positif dan negatif dengan berpedomanbahwa tujuan diperluas unsur perbuatan melawan hukum adalah untukmempermudah pembuktian dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandangoleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiel atau tercela perbuatannyadapatlah dihukum pelakunya melakukan tindak pidana korupsi, meskipunperbuatannya itu tidak melakukan perbuatan melawan hukum secara formal.Kemudian, pengertian melawan hukum menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) Sub aUndang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
343 — 170
  • terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengandakwaan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana .Menimbang, bahwa yang termaktub dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf aUndang
    Majelis akan membuktkan DAKWAAN KETIGA PRIMAIR yaitumelanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam pasal 5 ayat (1) huruf aUndang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
572 — 209
  • yang diduga hasil tindakpidana sudah disita oleh Penyidik atau Penuntut Umum karenapembayaran uang pengganti dapat bersumber dari uang yangHalaman 558 dari 877 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK /2021/PN Jkt Pst.sah dan tidak harus dari uang hasil tindak pidana sehingga tidakmenjadi alasan apabila harta tidak sah Terdakwa disita sehinggaTerdakwa tidak dapat membayar uang pengganti.Majelis Hakim memberikan ilustrasi Pasal yang didakwakan kepadaTerdakwa ROHADI yakni Dakwaan Kesatu Primair : Pasal 12 huruf aUndang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 20-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1095/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
FANNY ANDRIAN
284 — 395
  • jugabersamasama, bisa bertindak atas nama pribadi danjuga bisa bertindak atas nama badan Yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah setiap orang yangmenjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya; setiaporang tersebut bisa bertindak sendiri bisa jugabersamasama, bisabertindak atas nama pribadi dan juga bisa bertindak atas nama badan Yang dimaksud dengan unsur dengan sengajaadalah bahwa unsurkesengajaan dalam pasal 39A huruf aUndang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
324 — 220
  • Pasal 1 huruf e dan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 serta Pasal 12 huruf aUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;b. Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;G.