Ditemukan 4603 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-09-2017 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 924/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Mei 2018 —
241130
  • MITRA GLOBAL SERASI terdaftar sebagai Wajib Pajakpada KPP Pratama Jakarta Tebet sejak tanggal24Juni2002denganNPWP : 02.146.044.9015.000, namun tidak adadata pengukuhan PKP pada SIDJP dan berdasarkan Induk BerkasWajib Pajak diketahui nomor SKT No.
Putus : 12-09-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2012
Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA disingkat APKASI, ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
9931983 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Notaris di Jakarta, serta mempunyai MISI sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 6 Akta Nomor 9/2012, yaitu sebagai berikut:Menciptakan kerjasama yang harmonis, sinergis, dan salingmenguntungkan antar Anggota Apkasi dalam rangka meningkatkanpelayanan dan kesejahteraan masyarakat;Menciptakan hubungan yang serasi antara anggota APKASI denganPemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan dengan pemerintah secaraproporsional sesuai dengan strata pemerintahan dalam penyelenggaraanotonomi daerah, dalam wadah Negara
Register : 27-12-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pkb
Tanggal 17 Juli 2019 — SAIDE, DKK melawan PT. Cipta Lestari Sawit, DK
292395
  • TRIPO HARYONO, lahir di Telang tanggal 1 Juli 1967, umur 51 tahun,jenis kelamin lakilaki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan tani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa KualaPuntian RT/RW. 004/ Kecamatan Talang Lago Kabupaten Banyuasin,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;BAHARUDIN, lahir di Palembang tanggal 24 April 1975, umur 43 tahun,jenis kelamin lakilaki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan tani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Serasi IlRT/RW.
Putus : 16-06-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — 1. BAMBANG SETIAWAN, DKK VS PT. MUSI RAWAS
10643 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang dapatdibenarkan paling tidak putusan yang dijatunkan hakim masih dalamkerangka yang serasi dengan inti gugatan. demikian penegasanputusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973;Selanjutnya, Yahya Harahap menyimpulkan, bahwa Mengabulkansesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam Petitum, nyatanyatamelanggar asas ultra petitum oleh karena itu harus dibatalkan,Halaman 132 dari 161 hal. Put.
Putus : 30-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOSHIBA VISUAL MEDIA NETWORK INDONESIA
261115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bara Bentala Indonesia,Pemohon Banding tidak memotong PPh Pasal 23 dan diluar ketigaSKB tersebut Pemohon Banding telah potong dan telah PemohonBanding setor PPh Pasal 23nya; Bahwa biaya tersebut merupakan pembayaran sewa kendaraanjenis avanza, xenia, kijang kepada PT Serasi Autoraya, PT BaraBentala Indonesia dan PT Autosale Lancar Mandiri. BerdasarkanHalaman 9 dari 105 halaman.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — CHRIS LEO MANGGALA, dk vs DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk
146204 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun asas Tertib Penyelenggaraan Negara dapat kitatemui dalam penjelasan Pasal 3 angka 2 UU Penyelenggaraan NegaraBersih sebagai berikut:Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalahasas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;Bahwa sudah menjadi asas umum bahwa sesuatu yang tidak berjalansecara teratur, serasi dan seimbang akan menciptakan tatanan hukumyang buruk dan akan saling berbenturan antara kewenangan institusiyang
Register : 10-02-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.TR
Tanggal 19 Juli 2017 — PENGGUGAT TERGUGAT
3517
  • Halini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Agustus1972 Nomor : 140 K/Sip/1971 yang menyatakan : bahwa petitumsubsider atau putusan seadiladilnya dapat dikabulkan jika masihdalam ruang lingkup yang serasi dengan petitum primer dan tidakmenyimpang dari posita yang tersebut dalam gugatan ;1.2. Eksepsi Gugatan Lampau Waktu.557.
Register : 18-03-2010 — Putus : 01-12-2010 — Upload : 14-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.PL.R
Tanggal 1 Desember 2010 —
11712
  • (dalam bukunya tersebutdiatas, hal. 5657), untuk mengetahui halhal apa yang wajib dilaksanakan para pihak dalam memenuhiperjanjian harus dilihat dari beberapa sumber : 88a. undangundang ; $n 22 nn nn nnn nn nn nnn nn nnn nn nn nn nn nnn nnb. surat perjanjian yang dibuat ; c. tujuan (streking) dari perjanjian dan sifat perjanjian ; Bahwa Pelaksanaan yang baik dari suatu perjanjian didasarkan pada kepatutan (behoorlijk),artinya debitur melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya, serasi, dan
Register : 23-01-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pdg
Tanggal 26 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.MULYADI SAJEAN, SH. MH
2.NOVI OKTAVIANTI,SH
Terdakwa:
ELVY MADREANI SH Pgl EVI
265105
  • Menjamin terujudnya rumah yang layak huni danterjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur,terencana, terpadu dan berkelanjutan.
Register : 02-04-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Ppg
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
409
  • Makna kata "sesuai menurut Kamus BesarBahasa Indonesia dapat berarti: 1) tidak bertentangan, 2) serasi, dan 3) cocok.Di sisi lain, dalil tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut jugabersesuaian dengan fakta lain bahwa antara Pemohon Konvensi danTermohon Konvensi telah berpisah rumah sejak tahun 2010 hingga saat ini.Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalilpokok Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaranantara Pemohon Konvensi dan Termohon
Putus : 24-09-2018 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI
266165 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/2018Tanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp226.674, tanggal23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani olehKAMSIAH selaku Bendahara Penerima:1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 151 an.RUSLANTAS FAISAL yang beralamat di Komp. PerumahanKambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilaiRp226.674, tanggal 22 September 2010 yang diterima danditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima:1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 152 an.RS.
    Perumahan KambangTanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp194.292, tanggal20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAHselaku Bendahara Penerima:;1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 160 an.M. GAZALI RAHMAN yang beralamat di Jin. Jend A. Yani Rt. 05Kel. Mabuun senilai Rp53.970, tanggal 20 Oktober 2010 yangditerima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku BendaharaPenerima:1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 161 an.ARIFIN yang beralamat di Komp.
    Yani Gang Swadaya Kel.Mabuun senilai Rp647.640, tanggal 20 Oktober 2010 yangditerima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku BendaharaPenerima;1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 150 an.NOOR ISLAHUDIN yang beralamat di Komp Perum KambangTanjung Serasi Rt. 10 Kel.
    Sus/2018Kambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilaiRp226.674, tanggal 22 September 2010 yang diterima danditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 152 an.RS. PERTAMINA yang beralamat di JIn. Gas Komperta MurungPudak Kel.
    Perumahan KambangTanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp194.292, tanggal20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAHselaku Bendahara Penerima;1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 160 an.M. GAZALI RAHMAN yang beralamat di Jin. Jend A. Yani Rt. 05Kel. Mabuun senilai Rp53.970, tanggal 20 Oktober 2010 yangditerima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku BendaharaPenerima:1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 161 an.ARIFIN yang beralamat di Komp.
Putus : 25-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si
9658 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cilungup Indah Serasi harga penawaranRp2.946.894.500,00 (93,70%);12)PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaranRp2.987.780.400,00 (95%);13)PT. Sentralnusa Artamindo harga penawaranRp3.082.131.360,00 (98%);Paket Il: Pengadaan mesin gerinda, yang menyerahkan SPH:1) PT. Jolundra Putra harga penawaran Rp1.821.001.600,00 (85,2%2) PT. Nuri Utama Sanjaya, harga penawaran Rp1.831.676.000,00(85,70%)3) PT. Gracia Deo Berkat Sarana, harga penawaranRp1.863.746.500,00 (87,20%);4) PT.
Register : 09-07-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Januari 2022 — Pemohon:
PT. STANLEY CIPTA MANDIRI
Termohon:
PT YASA INDUSTRI NUSANTARA
360
  • Zain Rusli

    60

    PT Serasi Autoraya

    61

    PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

    62

    PT Grogol Sarana Transjaya

    63<

Register : 19-11-2019 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SAMBAS Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.YANA SUTARYANA alias YANA bin PONIMAN
2.FERDIANTO SOLIKHIN alias SOLIHIN bin PAIJAN
3.SYAEFUDIN
4.UNIB
5.PETRUS SIMON
6.MIKAIL IKA
7.NANA S
8.SUTARDI
9.SULAIMAN
10.ELAN
11.TASWIN
12.BAMBANG SUKIRNO
13.SURYADI
14.MUHAJIR
15.ROSIDIN
16.OBOH
17.RUDI
18.SARLAM
19.BUNYAMIN
20.RIDWAN
21.SAIPUL HAMDI
22.SUHARDI
23.WELLY DIKAPRIO SUHARIALDO
24.KOMORIYANA
25.MAKSUDIN
26.WAHYU
27.SUDIANTO
28.SUTIYO
29.AFREDO
30.UDIN ZAINUDIN
31.KARIK
32.MARIA MAGDALENA JIMAH
33.ANSELMUS JEFRI
34.NYONYAH
35.WASLI
Tergugat:
SUMBER TANI AGUNG GROUP CQ. PT. Karya Sukses Utama Prima
Turut Tergugat:
Bupati Sambas
16087
  • kesejahteraantransmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataanpembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.Pasal 4Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan danproduktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, danmewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosialbudaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.Pasal 5Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran pendudukyang serasi
Putus : 05-07-2018 — Upload : 15-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2868 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Juli 2018 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si bin (alm) ARSI YUSMAN
383284 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yani GangSwadaya Kelurahan Mabuun senilai Rp647.640,00 tanggal 20Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiahselaku bendahara penerima;1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB Nomor 150atas nama Noor Islahudin yang beralamat di Komplek PerumKambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kelurahan Pembataan senilaiRp226.674,00 tanggal 23 September 2010 yang diterima danditandatangani oleh Kamsiah selaku bendahara penerima;1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB Nomor 151atas nama Ruslantas
    Faisal yang beralamat di KomplekPerumahan Kambang Tanjung Serasi Rt. 10 KelurahanPembataan senilai Rp226.674,00 tanggal 22 September 2010yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selakubendahara penerima;1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB Nomor 152atas nama RS.
    Samsuni yang beralamat di Komplek PerumahanKambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kelurahan Pembataan senilaiRp194.292,00 tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima danditandatangani oleh Kamsiah selaku bendahara penerima;1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB Nomor 160atas nama M. Gazali Rahman yang beralamat di Jalan JenderalHalaman 164 dari 382 halaman Putusan Nomor 2868 K/Pid.Sus/2017A.
Putus : 10-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — Drs. Surya Djahisa, M.Si
6732 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi susudah KUHAPberlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalamsuatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskankeseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan danperlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan danperlindungan hakhak azasi manusia...berarti kita tidak dapatmengarahkan fungsi dan wewenang aparat Penyidik bukan lagisemata mata sebagai instrument of power tapi lebin dekat kepadafungsi dan wewenang yang dicitacitakan, sebagai agency ofservice...bahwa
Register : 10-10-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.PST
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
2814
  • Kel Baru, Kec Siantar Utara,Kota Pematangsiantar yang saat ini adalah rumah tempattinggalTermohon, namun Pemohon tidak serasi bertempattinggal dirumah tersebut karena rumah tersebut sudah banyak beberapaOrang yang tinggal dirumah tersebut diantaranya adalah anakanakdari Termohon, sedangkan rumah di Jalan Sriwijaya No. 124 H KotaPematangsiantar dalam keadaan kosong dan hanya ada anakperempuan Pemohon yang pada saat itu merantau ke Medan untukmelanjutkan Pendidikan Sekolah Tingginya, maka dari itu
Register : 07-03-2011 — Putus : 18-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 18 Agustus 2011 — PT. KAWEI SEJAHTERA MINING; VS BUPATI RAJA AMPAT; PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA
660513
  • Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR74Negara, yaitu Tergugat dalam sistim administrasipemerintahan sudah tidak teratur, tidak serasi maupuntidak tertib administrasi Pemda Kabupaten Raja Ampat ;Bahwa yang dimaksud dengan asas Tertib AdministrasiPenyelenggara Negara dalam Pemerintahan = yang baikadalah bukan merupakan asas yang membuka diri terhadaphak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,Jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaranegara dengan tetap memperhatikan perlindungan atasHak
Register : 02-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 —
11181057
  • Bahwa setiap proses penegakan hukum harus berlandaskan prinsipkeseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat danmartabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan danketertiban masyarakat.
Register : 17-10-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Januari 2020 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
IRWAN
231571
  • Serasi Shipping Indonesia Cilegon Banten dan terakhir KeagenanPT. Kerajaan Lintas Samudra Serang Banten;3.