Ditemukan 4626 data
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2750 — 4240
Dalam sistem internasional adabeberapa ketentuan hukum yang diratifikasi oleh Pemerintan Indonesiamelalui UndangUndang No. 12 Tahun 2005 sedangkan dalam hukumnasional ada konstitusi yang mengatur tentang kebebasan berpendapat,berfikir dan menulis, termasuk di Sana ada kebebasan pers;Bahwa Pers pernah diupayakan konstitusionalnya pada saat BadanKonstituante, tapi batal dan dalam proses amandemen, sempat diupayakantapi tidak diadopsi, sekalipun demikian kebebasan pers ada jaminan, karenaketentuan hukum
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
JUDI ACHMADI
144 — 105
Asli Amandemen terhadap Perjanjian Pembangunan Apartemen Nayumi Sam Tower antara PT Malang Bumi Sentosa dan PT Graha Telkomsigma No. GTS: 031/GTS/MBSE/A/17 No. MBS: 002/MBS/X/17 tertanggal 16 Oktober 2017
6. Asli Berita Acara Serah Terima antara GTS dengan MBS dan STM tanggal 08 Juni 2018
7. Asli Amandemen terhadap Perjanjian Pemberian Jaminan antara GTS dan MBS No. GTS: 027/GTS/MBSE/B/18 tanggal 11 Juni 2018
8.Tower (MBS)
68. 1 Bundel Asli pengadaan Purchase Order No.POGTS/1710-4500007866 tanggal 10 Oktober 2017 terkait Jasa Konstruksi Pembangunan Apartemen Nayumi Sam Tower (MBS)
69. 1 Bundel Asli pengadaan Purchase Order No.POGTS/1804-4500008808 tanggal 12 April 2018 terkait Pektam Pembangunan Nayumi Sam Tower (MBS)
70. 1 Bundel Foto Copy Legalisir Pengadaan Purchase Order POGTS/1707.4J00007367 Tanggal 13.07.2017 terkait Pembangunan Perumahan Surya Permata Bojonegoro
71. 1 Bundel Amandemen
d. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Amandemen terhadap Perjanjian Proyek Pembangunan Perumahan Surya Permata Bojonegoro antara PT Mulyo Joyo Abadi dengan PT Graha Telkomsigma tertanggal 07 Agustus 2017.
e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima tertanggal 18 Oktober 2018.
f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima tertanggal 13 Mei 2019.eksemplar fotocopy legalisir Form Permohonan Dana Talangan PT Graha Telkomsigma kepada PT Sigma Cipta Caraka sebesar Rp16.050.000.000,00 untuk P-1707GTS-MJAB0599 pembayaran PT Granary Reka Cipta tanggal 10 Agustus 2017;
386. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (Shareholder Loan) antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Graha Telkomsigma Nomor: 492/SCC/IGTS/A/18 Nomor: 025/GTS/ISCC/A/18 tanggal 26 April 2018
387. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Amandemen
57 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum bukansaja merugikan Terdakwa SYAFIUDIN, S.H. tapi dapatmenimbulkan bentuk peradilan yang menyesatkan ;Bahwa sesuai dengan konsep negara hukum (rechtsstaats) yang dianutoleh negara kita sejak terjadinya 4 (empat) kali amandemen UndangUndang Dasar 1945 telah menganut sistem pemisahan kekuasaan(separation of power) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif denganprinsip checks and balance.
101 — 36
disebutkan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisebut DPRD adalah Lembaga Perwakilah Rakyat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah" selanjutnya pada ayat (2) disebutkan"Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan olehPemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip NKRIsebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945",selanjutnya pasal 18 ayat (1) UUD 45 setelah amandemen
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TAGOP SUDARSONO SOULISA Diwakili Oleh : RUSTI MARGARETH SIBUEA, S.H.
867 — 231
Wahaolo (DAK UD)) nomor kontrak: 620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 03 September 2016 senilai Rp 8.906.846.000,-
Terbanding/Penuntut Umum : DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
467 — 57
segala tuntutan hukum;
3.Menyatakan Terdakwa ANDREAS BINDOAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;
4.Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
5.Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6.Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
7.Memerintahkan agar surat bukti berupa :
1.1 (satu) set Fotocopy sesuai asli (legalisir) Amandemen
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
98 — 25
TahunAnggaran 2015, antara lain Dokumen KontrakPelaksanaan, Amandemen Kontrak, Berita AcaraPenyerahan Pertama Pekerjaan (PHO/FHO)danSpesifikasi Teknis Pekerjaan. Pengumpulan data dokumen dan informasi tambahanlainnya yang diperlukan lebih lanjut dari pihak terkaitsesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui PenyidikKejaksaan Tinggi Gorontalo.
ADI RAHMANTO, SH.
Terdakwa:
HARRY NOPIYANTO Als HARRY Bin GUSTI SEMAWI Alm
186 — 123
2. 1 (satu) dokumen Amandemen 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/DPDTU/SATKER/PPK2/11/2015 tanggal 27 November 2015, Pekerjaan jasa kontruksi pembangunan Embung Desa Landau Kodam Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tahun Anggaran 2015, antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan dengan
141 — 22
sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi padakegiatan pemberian bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang PerumahanTahap II Gempa Bumi Sumatera Barat tahun 2009 di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam;Bahwa Saksi selaku Fasilitator Pemberdayaan pada Kegiatan Pemberian dana BantuanGempa di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Padang adalah Surat Perjanjian kerja No.0677/BNPB/SPK/RRPerum/RRPerum/XII2010 antara Ir Zulfiatno, Msc (PJOKTingkat I TA. 2010) yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2010, dan Amandemen
255 — 107
PerkasaJaya Abadi Nusantara tertanggal No. 346/TBGTBG00/PROCME/04/XI/10 tertanggal 22 Nopember 2011;i Bukti9: Amandemen Kontrak Pekerjaan KonstruksiSarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS) Sipil,Mekanikal dan Elektrikal antara Tower Bersama Groupdan PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara tertanggal No.161AK/TBGTBG00/PROCME/04/IV/2011 tertanggal1 April 2011;j Bukti10: Kontrak Pekerjaan Jasa Akuisisi Lahan(SITAC) antara Tower Bersama Group dan PT.
Perkasa Jaya Abadi Nusantara tertanggal No.817/TBGTBG00/PROCME/04/IV/12 tertanggal 23April 2012;1 Bukti12: Amandemen Kontrak Pekerjaan Jasa AkuisisiLahan (SITAC) antara Tower Bersama Group dan PT.Perkasa Jaya Abadi Nusantara No. 126/TBGTBG00/PROSITAC/04/V1/2012 tertanggal Juni 2012;m Bukti13: Amandemen Kontrak Pekerjaan KonstruksiSarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS) Sipil,Mekanikal dan Elektrikal antara Tower Bersama Groupdan PT.
2011 — 3764
pabrik beras milikANTONI IMAM yang merupakan salah satu tim sukses dari Terdakwayang pada saat itu sedang dijaminkan di Bank Rakyat Indonesiacabang Tanjung Karang dan kondisinya dalam keadaan macet.Menindaklanjuti perintah Terdakwa tersebut kemudian BOBYZULHAIDIR meminta kepada ANTONI IMAM melakukan penyelesaiankredit yang dananya akan di sediakan oleh Terdakwa melalui BOBYZULHAIDIR, untuk itu pada tanggal 21 Februari 2017, ANTONI IMAMselaku pihak yang mewakili CV SARANA KARYA ABADImenandatangai Amandemen
SARANA KARYAABADI menandatangai Amandemen Perjanjian Penyelesaian Kredit Nomor74.A Tanggal 21 Februari 2017 dimana pihak CV.
TjkZULHAIDIR;Tanggal 21 Februari 2017, ANTONI IMAM selaku pihak yang mewakiliCV SARANA KARYA ABADI menandatangai Amandemen PerjanjianPenyelesaian Kredit Nomor 74.A Tanggal 21 Februari 2017 dimana pihakCV SARANA KARYA ABADI diberikan kredit Modal kerja sejumlahRp.4.721.997.505,00 (Empat miliar tujunh ratus dua puluh satu jutasembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) denganpersyaratan sejumlah Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus jutarupiah) dibayar tunai sedangkan sisanya
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S.
215 — 145
mengumpulkan / mendapatkan, meneliti danmenganalisis dokumendokumen, buktibukti dan proses kejadiansebagai berikut :1) Mempelajari proses perencanaan atas Pekerjaan PembangunanRumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014,antara lain pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK), HargaPerkiraan Sendiri (HPS) dan Proses Pelelangan;2) Mempelajari proses pelaksanaan atas Pekerjaan PembangunanRumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014,antara lain Dokumen Kontrak Pelaksanaan, Amandemen
135 — 57
yaitu pada pemukiman Transmigrasi tanahdiratakan dan pada percetakan sawah dibuat saluran air dan percetakanSawah harus disurvei terlebih dahulu ;Bahwa benar ada perbedaan antara sawah dan pemukiman untukpemukiman lebih tinggi dan untuk sawah lebih rendah disesuaikandengan irigasi ;Bahwa benar saksi melihat hasil SID Dinas Pertanian Provinsi dan SIDProvinsi Sangat janggal dan tidak layak dan mempengaruhi RAB ;Bahwa setahu saksi SID bisa dikembalikan ke Kabupaten selama belumdilaksanakan dibuat amandemen
421 — 268
Amandemen II Akta Pengadaan dan Pengelolaan kendaraan antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan PT. Cipaganti Citra Graha tanggal 30 Juni 2012;43. Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Perluasan Usaha antara PT. Cipaganti Global Transporindo dengan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada No. 001/KOP-ADM/V/13 tanggal 13 Desember 2012;44. Akta pendirian PT. Cipaganti Guna Persada;45. Laporan Keuangan Konsolidasian beserta Laporan Auditor Independen PT.
116 — 24
Namun, harus dituangkankedalam amandemen kontrak atau paling tidak didalam Berita Acara HasilPemeriksaan oleh PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);Halaman 187 dari 270 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PN PlIkBahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapattidak keberatan;.
164 — 70
Penggugat atas tanahtanah tersebut diatas diatas, maka harus dibatalkan.PARA TERGUGAT TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATANMELAWAN HUKUM DAN MEMPUNYAI ITIKAD BAIK.Hal 41 dari 304 Hal.Putusan No.435/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut42421Bahwa hakhak perorangan dan badan hukum atas tanah memperolehpengakuan yang kuat dalam sistem dan tata hukum di Indonesia Hak Milikatas tanah adalah bagian dari hakhak kebendaan yang dijamin dalamkonstitunsi.Dalam undangundang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hasildari amandemen
352 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1699 K/Pdt/20151998 sebesar US$ 3.022.488,57 dan untuk hal itu kemudian pada tanggal 27Mei 1998 juga dilakukan perubahan atau amandemen atas:a. Fiduciary Transfer Agreement tanggal 3 Oktober 1996 agar nilai jaminanjuga melingkupi utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1)berdasarkan Loan Agreement US$ 3.022.488,57 tertanggal 27 Mei 1998;b.
sebagaimanatertuang dalam Loan Agreement (First Refinancing) antara PT IndolampungPerkasa (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 4)sejumlah J 374,093,888 (setara dengan US$ 3,037,709.20) untukmembayar bunga yang timbul dari credit agreement tanggal 3 Oktober 1996kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, yang akan jatuh tempo pada tanggal 18November 1998;Dengan diterimanya pembiayaan kembali yang pertama berdasarkan LoanAgreement (First Refinancing) tertanggal 11 November 1998 ini, makakemudian dibuat amandemen
147 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ika Adya Perkasa SumberDana APBD Tahun Anggaran 2008.Amandemen Nomor: 027/396.B tanggal 25 Agustus 2008, PaketFeasibility Study (FS) PLTA Danau Sentani 1 (satu) Paket diKabupaten Jayapura, Penyedia Barang/Jasa PT.
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. H. Muchtar Adam, M.Si
126 — 32
Mempelajari proses pelaksanaan atas PekerjaanRevitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo padaDinas Koperasi, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Gorontalo Utara APBNTP (Tahap 1) TahunAnggaran 2015, antara lain Dokumen KontrakPelaksanaan, Amandemen Kontrak, Berita AcaraPenyerahan Pertama Pekerjaan (PHO/FHO)danSpesifikasi Teknis Pekerjaan.
87 — 34
STA 0 + 000 berat aspal diperoleh hasil sebesar 4,74270 Kg/M2,Bahwa pada saat dilaksanakan pengecekan dan perhitungan volume fisikpekerjaan dilapangan secara Specifikasi Teknis, belum termasukSpecifikasi teknis secara umum.Bahwa setelah Ahli membaca isi kontrak atas kegiatan peningkatantersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan danhasilpemeriksaan / pengujian kadar asphalt pada lapis penetrasi, pelaksanaanatas kegiatan dimaksud tidak sesuai dengan dokumen Kontrak / SPK dandokumen Amandemen