Ditemukan 4597 data
1.VICTOR MARCEL SURIBORY.,SH.,MH
2.HANGRENGGA BERLIAN, S.H., M.H.
3.NOVAN HARPANTA, S.H.,M.H.
4.MUHAMMAD FAIDUL ALIIM ROMAS.,SH
5.PUJO SETIO WARDOYO.,SH
6.HARRY ROYAN POLTAK, SH
7.OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H.
8.EKA MAINA LISTUTI, SH.
Terdakwa:
MICHAEL GLENN MANUPUTTY alias BOSO
145 — 8
,Sp.N., berikut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama pemilik Dave Juven George Herman - Direktur Utama;
xcii.Polis Asuransi BCA kendaraan bermotor Indonesia BCA Insurance nomor polis 010202021200001 nama tertanggung PT. BCAF qq BCA qq Riza Pahlevi qq Elisabeth Leonora mobil CRV Nomor Polisi B 1277 BJU;
xciii.Polis Standar asuransi Pan Pacific Insurance kendaraan bermotor Indonesia Nomor Polis 07022314030055-001420 dengan nama tertanggung PT.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
219 — 154
,Sp.N yang di hadirkan oleh PEMBANDING/ TERDAKWA II dalamkapasitasnya sebagai Ahli Pidana Korporasi, terhadap perkara inimengatakan Saya lebih cenderung ke pasal suap, iva saya melihatlebih ke suap.Berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi dan keteranganAhli tersebut di atas terbukti perbuatan PEMBANDING/ TERDAKWA IIselaku pelaksana tugas dari Board of Director (BoD) telah melakukanperbuatan melawan hukum berupa memberi atau menjanjikansesuatu kepada pegawail negeri atau penyelenggara negara
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
294 — 159
,Sp.N yang di hadirkan oleh PEMBANDING/ TERDAKWA II dalamkapasitasnya sebagai Ahli Pidana Korporasi, terhadap perkara inimengatakan Saya lebih cenderung ke pasal suap, iva saya melihatlebih ke suap.Berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi dan keteranganAhli tersebut di atas terbukti perbuatan PEMBANDING/ TERDAKWA IIselaku pelaksana tugas dari Board of Director (BoD) telah melakukanperbuatan melawan hukum berupa memberi atau menjanjikansesuatu kepada pegawail negeri atau penyelenggara negara
369 — 122
Dwija Priyatno, SH, MHum, Sp.N,Kebijakan Legislasi tentang SistemPertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CVUtomo, hal. 30).Bahwa rumusan delik dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP pembuktiannya tidakhanya sekedar melihat pertanggungjawaban pidanaberdasarkan materiele feit sebagai delik campuransaja, tetapi tetap harus berpegang pada asaspertanggung jawaban pidana yang berlaku secarauniversal yang dikenal dengan istilah Geen StrafZonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan
130 — 133
., Sp.N., AndreasHaryanto, S.H., CN., Endang Eriawati, S.H., Agus Priyonggojati, S.H., Donald Aji Wirawan,2S.H., Advokat/Penasithat Hukum dari Kantor Hukum D. Djunaedi, S.H. & Rekan, beralamat diJl. Pattimura No.6 A, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2015;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SemarangNo. 133/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN. Smg.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
278 — 974
,Sp.N yang di hadirkan oleh PEMBANDING/ TERDAKWA II dalamkapasitasnya sebagai Ahli Pidana Korporasi, terhadap perkara inimengatakan Saya lebih cenderung ke pasal suap, iva saya melihatlebih ke suap.Berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi dan keteranganAhli tersebut di atas terbukti perbuatan PEMBANDING/ TERDAKWA IIselaku pelaksana tugas dari Board of Director (BoD) telah melakukanperbuatan melawan hukum berupa memberi atau menjanjikansesuatu kepada pegawail negeri atau penyelenggara negara
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
215 — 142
,Sp.N yang di hadirkan oleh PEMBANDING/ TERDAKWA II dalamkapasitasnya sebagai Ahli Pidana Korporasi, terhadap perkara inimengatakan Saya lebih cenderung ke pasal suap, iva saya melihatlebih ke suap.Berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi dan keteranganAhli tersebut di atas terbukti perbuatan PEMBANDING/ TERDAKWA IIselaku pelaksana tugas dari Board of Director (BoD) telah melakukanperbuatan melawan hukum berupa memberi atau menjanjikansesuatu kepada pegawail negeri atau penyelenggara negara
145 — 52
., Sp.N., dibacakan keterangannyadipersidangan sebagai berikut :e Bahwa surat No : 593/333/DPRD Tanggal 5 Agustus 2006 tentang pemohonanPersetujuan Penghapusan/ Penjualan Tanah PEMDA Milik Pemerintah ProvinsiMaluku dari DPRD Provinsi Maluku yang ditujukan kepada Gubenrur Malukuuntuk menyetujui rencana Pemda melakukan penjualan tanah kosong milikPemerintah Provinsi Maluku yang berlokasi di Desa Poka (Pemda III) seluas18.220 meter persegi kepada Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah ProvinsiMaluku sebesar
CAKRA NUR BUDI HARTANTO
Terdakwa:
LILIA RIANI PURNAMA Binti LANGGENG PURNAMA.
540 — 443
Sp.N yang berkedudukan di Salatiga ;
- 1 (satu) lembar pengesahan akta pendirian koperasi nomor : 845/ BH/ XIV.5/ IV/ 2008 tanggal 03 April 2008 yang dikeluarkan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Boyolali ;
- 1 (satu) bendel akta pendirian KSP CIPTA ARTHA No. 25 tanggal 26 Maret 2008 yang dikeluarkan notaris ANITA RIZA YANTHI, S.H. yang berkedudukan di Kab.
211 — 121
,Sp.N yang di hadirkan oleh PEMBANDING/ TERDAKWA II dalamkapasitasnya sebagai Ahli Pidana Korporasi, terhadap perkara inimengatakan Saya lebih cenderung ke pasal suap, iva saya melihatlebih ke suap.Berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi dan keteranganAhli tersebut di atas terbukti perbuatan PEMBANDING/ TERDAKWA IIselaku pelaksana tugas dari Board of Director (BoD) telah melakukanperbuatan melawan hukum berupa memberi atau menjanjikansesuatu kepada pegawail negeri atau penyelenggara negara
152 — 72
., Sp.N., dan JOKOSUBAGYO, S.H., M.T. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari : Senin, Tanggal16 Desember 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi olehSUAEB, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh SUPARDI, S.H., MH,IRINE PUTRIE, S.H., M.Hum., FITROH ROHCAHYANTO, S.H., MH. danHENDRA APRIANSYAH, S.H., sebagai Tim Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi, dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim PenasihatHukumnya.HAKIMHAKIM
91 — 15
., Sp.N, M.Kn1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai asli dengan cap PT. DwiPutra) Makmur dokumendokumen izin perusahaan PT.
Dwi Putra MakmurNomor 07 tanggal 09102008 dari Notaris ISWANDONOPOERWODINOTO, SH., Sp.N, M.Kn1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai asli dengan cap PT. DwiPutra) Makmur dokumendokumen izin perusahaan PT.
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
637 — 941
., Sp.N., Notaris diJakarta Pusat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat ParaPemegang Saham Nomor 4, tanggal 3 Maret 2020, dibuatdihadapan Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris diTangerang;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Hadi Irwanto, S.H.;2. Alfonsus Bryan Fau, S.H.
114 — 76
., Sp.N., dibacakan keterangannyadipersidangan sebagai berikut :e Bahwa surat No : 593/333/DPRD Tanggal 5 Agustus 2006 tentang pemohonanPersetujuan Penghapusan/ Penjualan Tanah PEMDA Milik Pemerintah ProvinsiMaluku dari DPRD Provinsi Maluku yang ditujukan kepada Gubenrur Malukuuntuk menyetujui rencana Pemda melakukan penjualan tanah kosong milikPemerintah Provinsi Maluku yang berlokasi di Desa Poka (Pemda III) seluas18.220 meter persegi kepada Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah ProvinsiMaluku sebesar
113 — 41
., Sp.N, M.KnHalaman 359 dari 410 halaman, Putusan Nomor 101/Pid.SusTPK/2015/PN. Bdg.348. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai asli dengan cap PT. DwiPutra Makmur dokumendokumen izin perusahaan PT.
240 — 145
., Sp.N., dibacakan keterangannyadipersidangan sebagai berikut :e Bahwa surat No : 593/333/DPRD Tanggal 5 Agustus 2006 tentang pemohonanPersetujuan Penghapusan/ Penjualan Tanah PEMDA Milik Pemerintah ProvinsiMaluku dari DPRD Provinsi Maluku yang ditujukan kepada Gubenrur Malukuuntuk menyetujui rencana Pemda melakukan penjualan tanah kosong milikPemerintah Provinsi Maluku yang berlokasi di Desa Poka (Pemda II) seluas18.220 meter persegi kepada Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah ProvinsiMaluku sebesar
117 — 41
., Sp.N., dibacakan keterangannya dipersidangansebagai berikut :e Bahwa surat No : 593/333/DPRD Tanggal 5 Agustus 2006 tentang pemohonanPersetujuan Penghapusan/ Penjualan Tanah PEMDA Milik Pemerintah ProvinsiMaluku dari DPRD Provinsi Maluku yang ditujukan kepada Gubenrur Malukuuntuk menyetujui rencana Pemda melakukan penjualan tanah kosong milikPemerintah Provinsi Maluku yang berlokasi di Desa Poka (Pemda III) seluas18.220 meter persegi kepada Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah ProvinsiMaluku sebesar
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
190 — 356
., Sp.N tertanggal 09 Maret 2007 Nomor 15;Bahwa saksi adalahDirektur Utama PT Mina Fajar Abadi dan pada tahun 2014 PT Fajar Mina Abadisebagai penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Kontraktor pelaksana dari pekerjaanpembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah PulauTerpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker PengembanganDaerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan pembangunan
EMANUEL AHMAD, S.H.
Terdakwa:
Dr. Ir. IWAN RATMAN, MSc. PE Bin MANSYUR YUSUF, SH.
777 — 231
., Sp.N.,MH.
- Fotocopy Akta Pembatalan No.15 tanggal 03-09-2020.
- Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pembangunan Proyek Tangki Timbun 5X10.000 kl, di Sanga-Sanga Kalimantan Timur antara PT. Donghae Global Jaya dengan PT. Laya Tiyana Ichsan.
- Fotocopy 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan rekening Produk Data non Perseroan, tanggal 19 September 2019 atas nama Badan Usaha PT.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
186 — 55
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Februari2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum GunawanNanung, SH, Eny Maryana, SH, Sp.N, MM, Toddy Laga Buana, SH, C.L.A,hal 1 Putusan Nomor : 87/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.PstEdward Fernando Siregar, SH, C.L. A , DR.