Ditemukan 4549 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rekening redelong revelino refelino revelina reveline regelingã reeling
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 26 Nopember 2013 — BAMBANG SUPRIYANTO, BE
89 — 36
  • Pasuruankarena Pengadilan belum terbentuk maka disidangkan di Pengadilan Tipikor Sidoarjo;Bahwa diskresi diambil untuk mengatasi hambatanhambatan sosial;Bahwa KEPMENTAMBEN NO. 975 Tahun 1999 bukan Keputusan Tata Usaha Negara karenasifatnya tidak kongkrit dan individual;Bahwa jika KEPMENTAMBEN NO. 975 Tahun 1999 tidak di perintah peraturan yang lebih tinggi,maka KEPMENTAMBEN tersebut bukanlah Peraturan Perundang Undangan;Bahwa jika melihat substansi dari KEPMENTAMBEN NO. 975 Tahun 1999 maka sifanya regeling
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 19-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 1 Oktober 2015 — BADRIANI IMANSYAH GAZALI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU ISAHRANSYAH MENIK SETYA MURWANI RABIATUL ADAWIYAH AHMAD BAIHAKI KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk ROMAYANI SYAHRUKHAN
113 — 53
  • Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa a quo adalahmerupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukanmerupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundangundangan(regeling) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (rechtspraak).c.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 162/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 18 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat II : YOHANES ATOK, SH
Terbanding/Tergugat IV : FANUS BAU
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS ASA
Terbanding/Tergugat III : MAN DAHU
Terbanding/Tergugat I : FIDELIS KALI
Turut Terbanding/Penggugat III : MARIA LIUK
Turut Terbanding/Penggugat I : VINSENSIUS BERE
220 — 115
  • Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen in De Gewesten BuitenJava En Madura Stb.1947/227, RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawadan Madura (khusus pasal 199 s/d 205);Halaman 372 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 372 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 372 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 372 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 372 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 372 dari 88 halaman
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 30-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 111/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat IX : M. DJEFFRI Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
157 — 76
  • berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putsan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor112/Pdt.G/2020/PN.Smr tanggal 9 Maret 2021 harus dibatalkan danselanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini.MENGINGAT, Undangundang No. 48 tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman, Undangundang No. 2 tahun 1986 TentangPeradilan Umum yang telah diubah dengan Undangundang No. 8 tahun2004 dan perubahan kedua dengan Undangundang No. 49 tahun 2009,Reglement tot regeling
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
390 — 915 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BJA barumenyerahkan 2.754 Ha (dua ribu tujuh ratus lima puluh empathektar) dan sesuai dengan regeling pada saat itu serah terimanyadengan Perhutani termasuk biayanya Rp. 4,1 milyar untuk biayareboisasi ; Bahwa oleh karena itu setelah dibahas berkalikali MenteriKehutanan menanggapi bahwa apabila PT. BUA akan melanjutkantukar menukar agar memenuhi syaratsyarat sebagaimana PP 10dan P.32 yang merupakan regulasi setelah otonom.
Pengadilan PN PASANGKAYU Perdata Tanah
Register : 14-11-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PASANGKAYU Nomor 4/ PDT. G/ 2013/ PN. PKY
Tanggal 8 Oktober 2014 — Perdata - M.A. Agung, Dkk Lawan PT. Mamuang
174 — 426
  • gugatanrekonpensipun tidak dapat dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima(Niet ont vankelijk verklard) ; DALAM KONPENSI dan REKONPENSI ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam konpensi dinyatakan tidak dapatditerima, maka terhadap biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada pihakPenggugat yang taksirannya sebagaimana akan termuat dalam dictum putusan ini ; Mengingat segala ketentuan dari perundangundang yang berlaku, khususnyaketentuan dalam Reglement Tot Regeling
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
204 — 142
  • Reglement tot regeling van het rechts in de gewesten buiten Java en Madura,Stb 1947/227, Rog/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura.4. Peraturan Perundang undangan lainnya yang terkait .MENGADILI Menerima permohonan banding dari para Pembanding (PembandingI/Terbanding semula Penggugat I/ Tergugat Intervensi I,PembandingIl/Terbanding Il semula Penggugat II/Tergugat Intervensi Il.
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
397 — 1194
  • Pasal 283 Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa danMadura atau Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeGewesten Buiten Java En Madura (Rbg), yang menetapkan bahwa :Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatukeadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hakseseorang lain, harus membuktikan haka tau keadaan ituc.
    Pasal 163 Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau HetHalaman 1067 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuHerziene Indonesia Reglement (HIR), yang menetapkan bahwa :Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkansuatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantahhak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanyakejadian ituPasal 283 Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa danMadura atau Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeGewesten
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
575 — 215
  • .; Menimbang, bahwa kedua undangundang ini merupaka regeling yangharus ditaati oleh setiap orang termasuk penyelenggara Negara tanpakecuali, keberlakuan undangundang ini tidak ada memberikan pengecualiandengan alasan apapun untuk menyimpanginya, apalagi perbuatan korupsidigolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yangmemerlukan caracara penanganan yang juga bersifat luar biasa ; Menimbang, bahwa apapun alasan dan tujuan pemberian uangtersebut oleh pihak rekanan, tat kala