Sehingga dapat dipahami skema proses upaya administratif yangdiatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistemhak upaya administratif (complain handling) dengan dua jenjang berupa keberatanadministratif dan banding administratif dengan batas waktu penyelesaian yangtelah ditentukan;Menimbang, bahwa norma Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UndangUndang Administrasi Pemerintahan menentukan pula Keputusan dapat diajukankeberatan secara tertulis dalam waktu paling lama 21 (dua puluh

) hari kerja;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 78 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Administrasi Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan banding secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) harikerja sejak keputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepadaAtasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;Halaman 60 dari 82 Halaman Putusan Perkara Nomor: 43/G/2020/PTUNSRGMenimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan lembagaupaya administratif (complain handling

UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraanPemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(citizen friendly) dengan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yangaktif yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendapatkanjaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuknyata dari implementasi ajaran negara hukum tanggungjawab (responsbilitystate);Menimbang, bahwa upaya administratif (complain handling

Maret2008;Bahwa rincian saldo accrual provision force majeur di tahun2007 adalah sebagai berikut: No Supplier No PO Keterangan Jumlah1 Sarana Bahana Mulia PO 22816 Spectronaluser N2 analyser 26.796.6172 CRYOSTAR PO 22663 Recondition cost turbine cartridge 971.842.4703 Messindo Teknisia Rewinding cost for spare motor 20.443.1504 Sarana Bahana Mulia Service cost Siemens Engineer 64.887.400trouble switcCCTV system (Feb 08) 150.000.000Temporary import permit for TIG 125.000.000turbineAir Freight and handling

Nomor: 010.00011.00001995 dan Nomor: 010.00011.0000190 tercantum nama Pembeli BarangKena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT Octa Utama, nama Pengusaha KenaPajak yaitu Pemohon Banding, untuk jenis barang kena pajak "Oxone" elektrik OvenOX899RC harga per unit sebesar Rp156.000,00, apabila dibandingkan denganharga barang impor sebesar USD15.05 (Rp134.592,00 1 USD = Rp8.943,00),sehingga kedapatan selisih hanya Rp21.408,00 belum termasuk pembayaran BeaMasuk dan PDRI, biaya customs clearence, biaya cargo handling

:2.AHMAD FADILA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi mengenal perusahaan Carpediem sebagai pemilikHelikopter ; Bahwa Saksi tahu Helikopter tersebut Memiliki Model 407 dan NomorSeri 54082 ; Bahwa Saksi juga tahu nomor Registrasi dalam adalah PK CDA; Bahwa Saksi mengetahui bahwa Registrasi adalah identitas NomorPesawat tersebut; Bahwa Saksi mengetahui warna Helikopter tersebut adalah Hitam danberada di Bandara Douw Aturure, Kabupaten Nabire; Bahwa Saksi bekerja di Ground Handling

yang bertugas menyiapkanpesawat untuk terbang, seperti mendata penumpang dan krgopesawat; Bahwa saksi tahu kalau perusahaan Carpediem adalah operatorHelikopter Tersebut ;Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Nab Bahwa Saksi dan anak buahnya menangani 8 (delapan)penerbangan; Bahwa Saksi tahu Helikopter tersebut sudah tdak terbang sejak25 agustus 2019; Bahwa saksi merupakan crew darat atau Ground Handling yangbiasa melayani Helikopter tersebut jika hendak Terbang;Menimbang, bahwa pada

Bahwa demikian pula menyangkut status hubungan kerja yang dimaksuddalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakanMenimbang bahwa bukti surat P9 adalah berupa putusan Nomor51/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg adalah putusan yang sama yang telahmemeriksa dan memutus perselisihan antara Pekerja dengan PT DalimFideta Kornesia yang dalam pertimbangannya telah terbukti PT DalimFideta Kornesia memproduksi rambut palsu dengan alur produksimaterial posting, posting, handling, finishing, finished

Sehinggadapat dipahami skema proses Upaya Administratif yang diatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistem hak Upaya AdministratifHalaman 91 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG(Complain Handling), dua jenjang berupa Keberatan Administratif dan BandingAdministratif dengan batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telahmengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Tergugat berupa somasi/peringatan

Atas isu hukum tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk dapat mendekati dan menjawab isu hukumtersebut diatas, menurut Majelis Hakim tentunya harus didekati denganmenggunakan orientasi pembacaan kontekstualfaktual, dan tidak hanya sekedardengan pembacaan orientasi tekstual/ex scipta;Menimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan lembagaUpaya Administratif (Complain Handling) dalam UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya

untuk mengarahkan penyelenggaraanPemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(Citizen Friendly), menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktifserta agar warga masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dalampenyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dari implementasi ajarannegara hukum tanggungjawab (Responsbility State);Bahwa Upaya Administratif (Complain Handling) merupakan hak hukumwarga masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketa AdministrasiPemerintahan

Selain daripada itu, macam dan sifat Objek Sengketa a quomerupakan Keputusan yang bersifat Eenmalig yakni hanya berlaku untuk masawaktu 1 (satu) tahun saja;Bahwa sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan sebelumnya,nilai filsafati yang terkandung di dalam pengaturan lembaga Upaya Administratif(Complain Handling) itu sendiri tidak lain adalah adanya hak hukum wargamasyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketa AdministrasiPemerintahan dan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek

Alo Chimitabu Transportama sebagai Staf Handling, dengantugas dan tanggung jawab selaku Staff Handling pada PPJK PT. AloChimitabu Transportama yaitu bertanggung jawab dalam prosesimportasi dari proses awal sampai barang diterima oleh importir ataupemilik barang sebagai contoh tracking BC1.1, mengambil dokumenpelengkap pabean asli seperti packing list, invoice dan B/L dariimportir, dan pembuatan PIB, dan lain lain.Bahwa gambaran umum perusahaan PT.

Alo ChimitabuTransportama adalah PPJK, bergerak di bidang jasa kepabeananuntuk pembuatan dokumen kepabeanan dan handling barang impor.Beralamat di Jalan Gorontalo II No. 1 Sungai Bambu Tanjung Priok.Bahwa prosedur penanganan order untuk impor secara umum yangberlaku di perusahaan PT.

belum valid dan tidakmeminta klarifikasi secara langsung dapat dipertanggungjawabkanke kantor Kementerian Perindustrian dengan alasan hingga saat ini belumdan Terbanding; ada kejelasan kapan tarif PPnBMyang baru akan berlaku;15 dan 16 Dengan asumsi bahwa informasi Untuk dapat melakukan pembayaranApril 2014 dalam artikel Kompas.com adalah pajak kendaraan impor, dalambenar maka Pemohon Banding situasi yang sangat terdesak,segera melakukan penanganan Pemohon Banding dengan terpaksa mendesak (rush handling

Putusan Nomor 1005/B/PK/Pjk/2017 TanggalKejadianKeterangan 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahmaka Pemohonbenar Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114 dari439 unit (termasuk Barang ImporObyek Sengketa).PemohonDalam hal iniBanding melakukanpembayaran PPnBM Barang ImporObyek Sengketa 715%sesuai tarif yang berlaku dalam PPNo. 41/2013;PemohonsebesarBanding segeramenindaklanjuti pembayaranPPnBM

No. 233/B/PK/PJK/20111414910afillasi seperti antara lain tiket pesawat, akomodasi (tagihan hotel),formalities, handling, fiskal serta pelayanan medis ;Bahwa berdasarkan berkas banding, faktafakta persidangan dan telah secaranyatanyata diakui Majelis Hakim Pengadilan dan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) yaitu berdasarkan penelitian Majelis atasbukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding

pembuatan jaket tersebut disediakan oleh SG WicusCorporation dan Ishin Industrial, Co. sebagai pihak pemesan dan atasbahan baku tersebut tidak dicatat/diakui sebagai unsur HPP dalampembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;Jenis dan type barang serta jangka waktu penyelesaian pesananditentukan oleh SG Wicus Corporation dan Ishin Industrial, Co. sebagaipihak pemesan ;Kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah berupa Cutting, Making dan Handling

Jo Sioe Nio), tanggal 07012000, Surat Ukurtanggal 27041999, Nomor 82/Kebon Jeruk/1998, seluas 241 m*, yangterletak di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 90, Kelurahan Kebon Jeruk,Kecamatan Andir, Kota Handling;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanahtanah dan bangunan tersebut dalam keadaan baik dan tanpa bebanbebanapapun juga, secara seketika dan sekaligus, bila perlu dengan bantuanAparat Kepolisian, kepada Para Pemegang Saham Nv.

Karya Lestari.Bahwa kapal kapal yang disewa oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dari perusahaan pelayaran tersebut di ataskemudian disewakan kembali kepada Total E & P Indonesie guna melayanipengangkutan dan handling oilfield supplies, bahan bakar dan air,pengangkutan karyawan perusahaan, dan memberikan pelayanan safetystand by operations di lingkungan kerja perusahaan penyewa (diperuntukanuntuk operasional di perairan Sungai Mahakam).Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor

Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingbertugas menyediakan segala keperluan dan biaya pengapalantermasuk berkoordinasi dengan pihakpihak terkait seperti PortAuthority, Terminal Operator, Ship Handling Agent dan segalaformalitas pelabuhan lainnya di Indonesia. Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingbertugas menerima pembayaran dari customer dan melakukan19penagihan atas piutang usaha serta mengirimkan hasilpenjualan kepada prinsipal atas transaksi usaha setiap hari.

Jual beli Tanah sudah sah dan sempurna serta mengikat apabiladilakukan secara KONTANTE HANDLING berdasar adanyakesepakatan Harga dan Objek Jual Bell;3. Sedangkan kedudukan Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 dalam JualBeli adalah tindakan Administrasi saja, sebab titik berat halhal yangdiatur didalamnya adalah mengenai aturan;4. Oleh karena itu, Aturan Hukum mengenai Jual Beli bukan PP No.10Tahun 1961, tetapi didasarkan menurut Hukum Adat;.

Tanggal 30September 1975.Jual beli tanah sudah sah dan sempurna serta mengikat apabiladilakukan secara Kontante Handling berdasarkan adanya kesepakatanHarga dan Obyek Jual Beli.Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 dalam jual beli adalah tindakanadministrasi saja. Sebab titik berat halhal yang diatur di dalamnyamengenai aturan.Aturan hukum mengenai jual beli bukan PP No.10 Tahun 1961 tetapiberdasarkan Hukum Adat.

Pada poin ke 1 Penggugat tidak teliti dan cermat menulis putusan MAyang sebenarnya adalah Yurisprudensi MA 781975 No.130K/SIP/1974 atau putusan MA 3091975 No.272 K/SIP/1974 Akantetapi Penggugat menulis putusan MA No.130 K/SIP/1974 Tanggal 781975 Jo MARI No.277 K/SIP/1974; Pada poin ke 2 menjelaskan secara Kontante Handling berdasaradanya kesepakatan harga dan obyek jual bell; dari penjelsan ini sangatlah bertentangan dari makna poin ke 2Penggugat dalam hal ini membeli obyek tanah tidak sesuai denganharga

dalam kenyataannya, tidak ada pembayaran yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding atas imbalan jasapenggunaan kuota kepada eksportir pemilik quota (PT Perkebunan Nusantara).Bahwa dengan demikian tidak dapat diyakini bahwa ekspor barang kena pajakyang dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang PTPerkebunan Nusantara pada hakekatnya merupakan barang milik TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan PT Perkebunan Nusantarahanya bertindak sebagai handling

PT Ocean Buana Logistik bersedia memenuhi pungutan yangdimintakan Terdakwa.Bahwa atas kesediaan PT Sentrajasa Logistik Indonesia dan PT OceanBuana Logistik dipungut oleh Terdakwa sebesar Rp35.000, (tiga puluh limaribu rupiah) per peti kKemas, Terdakwa telah memprioritaskan penempatanPetugas POPT untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan /media pembawa di PT Sentrajasa Logistik Indonesia dan PT Ocean BuanaLogistik dengan pembagian tugas untuk PT Sentrajasa Logistik Indonesiamelayani handling

Sentrajasa Logistik Indonesia sebagai Instalasi KarantinaTumbuhan tempat melakukan tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan/media pembawa impor, secara berturutturut terhitung sejak bulan Agustus2011 sampai dengan bulan Desember 2012 telah menyerahkan sebagianuang dari penarikan biaya Handling Container / jasa penggunaan fasilitas /sarana Instalasi Karantina yang dipungut Terdakwa dan diserahkan melaluisaksi Ir.

Ocean Buana Logistik sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan tempatmelakukan tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan/media pembawaekspor, secara berturutturut terhitung sejak bulan Maret 2012 sampaidengan bulan Oktober 2012 telah menyerahkan sebagian uang daripenarikan biaya Handling Container / jasa penggunaan fasilitas / saranaInstalasi Karantina yang dipungut Terdakwa dan diserahkan melalui saksi Ir.SUCIATI HADI WURYANINGSIH atau saksi FITRIYANI, dengan jumlahsebagai berikut: No Bulan dan tahun Jumlah

jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat.Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujuk rayu darisaksi EKO EDI SUSANTO dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkaraterpisah) karena menawarkan sebagai berikut : Bahwa EKO EDISUSANTO : mengatakan saya memiliki program umroh, tahunkemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro sayaMaret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus riburupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semuatermasuk pasport, airport tax, handling

Waskita Karya sebagai building subcontractor, Buhler AG selaku Machinery and Equipment sub contractorserta Buhler selaku silos and handling system contractor, tetapi Tergugat IIsecara sengaja dan lalai tidak pernah melakukan kewajibannya tersebut;14. Bahwa dalam rangka pembangunan pabrik penggilingan tepungberskaia bisnis multimilioner seharusnya peran aktif secara langsung darimanajemen tingkat senior mutlak diperlukan, namun hal tersebut tidakpernah diiakukan oleh pihak Tergugat II.

No. 1913 K/Pdt/2009747.300 antara Penggugat , Penggugat II, Penggugat Ill danPenggugat IV Rekonvensi dengan Aviation Partners/Aventure Aviationberdasarkan pola ACMI yang mengatur tanggung jawab masingmasing pihak yang terkait dengan biaya perawatan pesawat terbangdan spare part menjadi tanggung jawab Aviation Partners/AventureAviation, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat Ill dan Penggugat IVRekonvensi yang hanya bertanggung jawab atas biaya cabin crew, fueldan station handling saja ;d.

pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, namun uraian dakwaan jaksa Penuntut Umumhanya mengurai peran Terdakwa FARIDAH saja yg seolaholah TerdakwaFARIDAH adalah pelaku tunggal pada delik yang didakwakan PenuntutUmum pada diri Terdakwa FARIDAH ;; Bahwa dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diriTerdakwa FARIDAH tidak secara jelas menguraikan mengenai motif yangdipunyai oleh Terdakwa FARIDAH dan kawankawan mengingatbahwasanya dipandang sebagai suatu perbuatan pidana berlanjut /diteruskan (voorgezette Handling