Lo pShihoArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapatdikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Islam yang bersangkutan.;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin pendapatahli figin dalam Kitab AlAsyobah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :ELnNXpU+ EurY EvIRU ani BYi ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanyadapat dikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 : Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ; Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan calon isterinya tidak adahalangan menurut ketentuan syari maupun peraturan perundangundangan yangberlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohonpatut dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, makamenurut pasal 89 (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara

;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahlifiqih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :ELnXpU+ EurY EvIRU enl bYi7 ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapatdikabulkan..; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

dari pada memperoleh kemaslahatan dan dihubungkandengan kasus dalam perkara ini, maka pemberian dispensasi nikah bisamencegah adanya mafsadat yang lebih besar terhadap diri anak Pemohon dancalon istrinya;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut makapermohonan Pemohon untuk memperoleh dispensasi nikah dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah UshulFigh yang berbunyi sebagai berikut:dalealls te gis Aye all gle ale) A puoiArtinya: *Pemerintah mengurus rakyatnya

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair Ii alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:JI 5501Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlashl ls yo J3l awlaall 55Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

:asliall bots afc $l le playil 2afasArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn halaman 9 dari 13 bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/IV/1987 tanggal 25 April 1987 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanDagangan, Kabupaten Madiun berikut Akta Cerai Nomor1005/AC/2017/PA/Kab.Mn tanggal 05 September 2017 yang dikeluarkanoleh Panitera Pengadilan

ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanyadapat dikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.;MENETAPKAN1.

;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahlifiqih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :sVosolna iglofa sall ,< flin IVol SiihoArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapatdikabulkan.

> Gs o 280 ow laoll 50Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".a pai lagindst sllle ola aradkPemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi HukumIslam (KHI) bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan denganpria yang menghamilinya, maka kehamilan anak para Pemohon tersebut tidakmenjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan antara anak

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:5153 5 otalArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:chal le bes ol gl alas boArtinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:jal Legis Ge 5) fe LY cajaArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 139/i3 tanggal 09 April 1955 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, KabupatenTuban, adalah milik Pemohon dan Suami Pemohon; bahwa biodata Pemohon dan biodata Suami Pemohon yang tercantumdalam

TUKIMO/Penggugat, makakeperluan yang sangat mendesak yang menyangkut nafkah darigaji untuk keperluan penghidupan kelaurga ~ sehari hariterganggu karena Penggugat adalah sebagai Kepala Keluargayang menghidupi istri dan anakanaknya yang masih kecilkecil, akibat keputusan Tergugat yang tidak memperhatikandengan cermat dan teliti serta dengan tidak memperhatikankesejahteraan rakyatnya, sehingga mengabaikan suatu AzasUmum Pemerintahan Yang Baik, karena Pemerintah yang baikadalah pemerintah yang memperhatikan

rakyatnya bukankarena Tergugat sebagai Penguasa yang dapat dengan mudahtanpa memperhatikan lagi kepentingan Penggugat, yangkemudian dengan mudah telah mengeluarkan Keputusan yangsangat tidak adil tersebut, oleh karena itu mohon agarBapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindamengeluarkan Penetapan tentang Penundaan Surat KeputusanNomor : 887/IV.2 6293/ TUUA/BKD tertanggal 22 Juni 2009,atas nama H.

hukum yang sangat beratdan menimbulkan kerugian negara, yang pada gilirannyaPenggugat tidak dapat lagi mencari pekerjaan baruditempat lain baik instansi Pemerintah maupun Swasta ;Bahwa akibat dari pemberhentian tidak dengan hormattersebut, dengan keperluan yang sangat mendesak karenamenyangkut nafkah dari gaji untuk keperluan penghidupankeluarga sehari hari tergangung yang diakibatkan olehKeputusan Tergugat yang tidak memperhatikan dengancermat dan teliti serta tidak memperhatikankesejahteraan rakyatnya

, sehingga mengabaikan suatu AzasPemerintahan yang baik, karena pemerintahan yang baikadalah pemerintahan yang memperhatikan nasib rakyatnya,bukan karena Tergugat sebagai Penguasa yang dapat denganmudah tanpa memperhatikan lagi kepentingan Penggugat,yang kemudian dengan mudah mengeluarkan Keputusan yangsangat tidak adil tersebut, oleh karena itu mohon agar1520.21.22.Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda mengeluarkan Penetapan tentang Penundaan SuratKeputusan Nomor : 887/IV.2 6293

v=xZChwapsaig Isi dari rekaman video di youtube tersebut adalah sebagai berikut:Maka suatu negara yang penguasanya tidak berhukum dengan hukum Allah,terus penduduknya tidak berjuang untuk menegakkan hukum Allah, makaselurunh penguasa negara tsb beserta rakyatnya kafir kabehh... kafirkabeeehhhh... semuanya kafir total, percuma sholatnya, percuma hajinya,percuma shaumnya... tidak ada artinya itu artinya orang kafir lagi sholat, ituartinya orang kafir lagi shaum, orang kafir lagi haji, amalan amalannya

v=xZChwapsaig Isi dari rekaman video di youtube tersebut adalah sebagai berikut :Maka suatu negara yang penguasanya tidak berhukum dengan hukum Allah,terus penduduknya tidak berjuang untuk menegakkan hukum Allah, makaseluruh penguasa negara tsb beserta rakyatnya kafir kabehh... kafirkabeeehhhh... semuanya kafir total, percuma sholatnya, percuma hajinya,percuma shaumnya... tidak ada artinya itu artinya orang kafir lagi sholat, ituartinya orang kafir lagi shaum, orang kafir lagi haji, amalan amalannya

v=xZChwapsaig Isi dari rekaman video di youtube tersebut adalah sebagai berikut :Maka suatu negara yang penguasanya tidak berhukum dengan hukum Allah,terus penduduknya tidak berjuang untuk menegakkan hukum Allah, makaselurunh penguasa negara tsb beserta rakyatnya kafir kabehh... kafirkabeeehhhh... semuanya kafir total, percuma sholatnya, percuma hajinya,percuma shaumnya... tidak ada artinya itu artinya orang kafir lagi sholat, ituartinya orang kafir lagi shaum, orang kafir lagi haji, amalan amalannya

Gi paiArtinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut.

:Penetapan DISKA, nomor: 0001 Halaman 6 dari 9 qlO Y a qU%+i aY AVLUXU" qIryYaY Oci uLigR"aqvni OOA~a tnU~a tnZOO00 ay Artinya : Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari padamenarik segala yang bermaslahat ;Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :ELnxXpU+ EurY EvIRU zni PYi ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yangberbunyi sebagai berikut :9,05 pLYl We ac JI bgic arLoolArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonan Pemohoncukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ Pegawai Pencatat

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:35 5 jelArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:vlliead) he Fe V5) suldall 2Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Jaleall L sis Ade 4M le slo) La hiiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:Hal. 9 dari 13 hal Pen 118/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn. bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 125/12/I/1994 tanggal 06 Januari1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara TembesiKabupaten Batang Hari Propinsi Jambi, adalah

aArtinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:daha Lge Xe 5 Gk ALY jusArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 09071/008/III/2015 tanggal 12Maret 2015 yang dikeluarkan Kantor

;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin pendapatahli figin dalam Kitab AlAsyoah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :ELnXpU+ EurY EvIRU ani BYi ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanyadapat dikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

padamenarik segala yang bermaslahat ;3: Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 : ELnxXpU+ EurY EviIRU eeni PYT ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syari maupunperaturan perundangundangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menuruthukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwaMengingat pasal

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 dan Pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007,tentang Pencatatan Nikah, Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1961tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga, serta Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor: 477/869/SJ tahun 2006, demi kemaslahatanyang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut:Penetapan Nomor 000 /Pdt.P/ 2017 /PAClp.Halaman 4 dari 6 HalamanArtinya: "Pemerintah dalam mengurus~ rakyatnya