Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-04-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 266/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Desember 2015 — IR.MAYOS PICAULLY, Pekerjaan : Pensiunan; Beralamat di Pondok Kopi Blok D.8/10/ RT/RW.009/009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANDARIAS SUMAN,S.H., JIMMY DJAMALUDDIN S.,S.H., HARRY A.MUNTOHA,S.H dan YUSUF KASSA’ PABUNTANG, S.H. ; Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor “ANDARIAS SUMAN & REKAN”, beralamat di Gedung Cawang Kencana Lantai 3 Suite 304. Jl. May. Jend. Sutoyo Kav. 22. Cawang - Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 193/PDT/ASR/IV/2015 tanggal 14 April 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
67 — 46
  • Otomas Multifinance (Tergugat ) ;Bahwa dengan demikian maka Surat Gugatan Penggugat telah tidakmemenuhi syarat administrative formil, maka gugatan a quo harusdinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ), lagipula bahwa antara Posita dan Petitum gugatan tidak salingmelengkapi dan tidak terdapat titik singgung sebagai dasar alasanuntuk menopang maksud daripada suatu bentuk perbuatan melawanHukum, dan/atau setidaktidaknya Majelis Hakim menyatakanmenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Putus : 31-10-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.LP
Tanggal 31 Oktober 2012 —
20 — 6
  • Bina Mandiri, karena tidakdidukung dengan alat bukti.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak dapat dibuktikan adanya titik singgung antaraPT. Bina Mandiri dengan perkara ini, sehingga tidak adarelevansinya menghubungkan perkara ini dengan PT.
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama Perceraian
Register : 31-03-2010 — Putus : 23-08-2010 — Upload : 14-06-2011
Putusan PA DUMAI Nomor 231/Pdt.G/2010/PA.Dum.
Tanggal 23 Agustus 2010 — DONI WAHYU SENOAJI bin SUDARMODJO VS RONA AFRIANY SH BINTI H MHD SALEH USMAN
93 — 9
  • Ketika Termohon singgung dan bertanya mengapa ia lebih senangmenghabiskan waktu dengan dunia mayanya, Pemohon malah menjawab ia lebihsenang menghabiskan waktu dengan dunia maya dari pada dengan saya haltersebut membuat Termohon kecewa dan emosi, padahal semenjak pertamamenikah hingga dikaruniai dua orang anak Termohon selalu berusaha memberikanperhatian yang lebih buat keluarga hingga Termohon mengorbankan kesenanganpribadi untuk kepentingan suami dan anakanak.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 250/P/PW/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 Januari 2016 — Drs. H. SURYA DHARMA ALI, M.Si.
103 — 89
  • Haji Dan Umroh tersebutbertentangan atau melanggar Peraturan PerundangUndangan yang berlaku atautidak, dan apabila tujuannya untuk ketertiban dalam penyelenggaraan haji dandibuatkan Keputusan Dirjen dalam rangkan untuk mengatur hal tersebut saya kiraBahwa Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) tidak berwenangmelakukan audit kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik, karenakewenangan itu berdasarkan Pasal 23 UUD 1945 dipegang oleh Badan PemeriksanKeuangan (BPK) ; Bahwa adanya titik singgung
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-08-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PT BENGKULU Nomor 37/Pid/2015/PT.BGL
Tanggal 21 September 2015 — KOKO KUSNADI ALS KOKO BIN SULAIMAN
102 — 30
  • Agri Andalas terletak diSeluma Ill Blok M8, Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, KabupatenSeluma, akan tetapi secara hukum belum tentu sebagai pemiliknya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat, bahwa dalam perkara pidana ini bertitik singgung dengan perkaraperdata, dimana untuk menyatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil olehTerdakwa dan temantemannya itu perlu diputus oleh pengadilan tentang siapayang memiliki lahan perkebunan dan buah kelapa sawit di persidangan
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PA MEDAN Nomor 1913/Pdt.G/2020/PA.Mdn
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 3
  • Di dalamKHI (kompilasi hukum islam) juga di singgung di dalam Pasal 8597yang inti nya menyatakan Harta bersama suami isiri, yaitu hartabenda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi hartabersama suam1 istri;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-08-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423 PK/Pdt/2009
Tanggal 23 Agustus 2010 — G.A. PASARIBU, S.H.; SITI ZUBAIDAH, DKK
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dapat diterima adalah keliru, karena dalamhukum perdata amar petitum tersebut adalah menyatakan petitumgugatan dikabulkan atau petitum gugatan ditolak, tidak menyatakangugatan tidak dapat diterima, jadi Pengadilan Tinggi Bengkulu salahmenerapkan hukum dalam putusannya, mohon amar putusan itudibatalkan dalam hukum tidak ada aturan tentang ada setidaknya kaitanyang erat atau ada kaitannya dengan wewenang Badan Peradilan yanglain yang diatur dalam hukum adalah bahwa suatu perkara mungkinpunya titik singgung
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 10-07-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 221/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 10 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : KATINAH
Terbanding/Penggugat I : SABIN
Terbanding/Penggugat II : NYOMI
Terbanding/Penggugat III : BINAH
Terbanding/Penggugat IV : YAHMAN
Terbanding/Penggugat V : WARIKEM
Terbanding/Penggugat VI : WARNO
Terbanding/Penggugat VII : Suwaji
Terbanding/Penggugat VIII : DJAINEM
Terbanding/Penggugat IX : WIWIK WIYANTI
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Desa Banaranwetan
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Bagor
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGANJUK
Turut Terbanding/Tergugat II : SEMI
Turut Terbanding/Tergugat III : MASIRAN
50 — 36
  • Dan dasar hukum pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dalam putusan selanya, juga benar.Karena dalam ketentuan UndangUndang tentang Peradilan Agama, maupunKompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang mencabutkewenangan peradilan umum untuk mengadili perkara perbuatan melawanhukum (sebagaimana gugatan Penggugat tercantum dalam petitum nomor 3),sehingga terjadi intercept (titikk singgung) antara kewenangan peradilan agamadengan kewenangan peradilan umum.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 18-K / PM.II-10 / AD / V / 2015
Tanggal 26 Mei 2015 —
31 — 7
  • Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas dengan berpedoman terhadapperbuatan Terdakwa yang diuraikanOditur Militer dalam surat dakwaannyamerupakan suatu perbuatan yang yangterjadi menimbulkan suatu akibat danakibat yang timbul itu meliputi ataubertitik singgung dengan beberapaketentuan pasal pidana yang hampirsaling berdekatan cara melakukantindak pidana tersebut yaitu pasal 351Ayat (1) KUHP dan pasal 352 Ayat (1)KUHP.5.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 17-03-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
R. TODUNG SIAHAAN
Tergugat:
1.OTTO DOLI SIAHAAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN TOBA SAMOSIR
3.KEPALA DESA HINALANG BAGASAN
45 — 18
  • Titik singgung yang paling mungkinterjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau PMH. Bertitik tolak dariketentuan Pasal 10 UndangUndang No.14 Tahun 1970 (diubahdengan UndangUndang No.35 Tahun 1999) sekarang diatur dalamPasal 2 jo.
    Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata hakmilik atau PMH. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 UndangUndangNo.14 Tahun 1970 (diubah dengan UndangUndang No.35 Tahun 1999)sekarang diatur dalam Pasal 2 jo.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 13-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 14-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 273/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 2 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : VIRLIANASARI
Terbanding/Tergugat : DENY WIDJAJA SANTOSO
Terbanding/Turut Tergugat I : MAYA SARI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
38 — 17
  • Gugatan yang demikian inimerupakan masalah perdatayang menjadi wewenang dan harusdiajukan lebih dulu ke Peradilan Umum, yang akan menentukanSiapa pemilik sebenarnya dan tanah sengketa tersebut, Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanDalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007) halaman 858 AA;Titik Singgung Antara Pengadilan TUN Dengan Pengadilan Negeri,b.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 21 Januari 2014 — SAIFUL BAHRI
52 — 22
  • Dakwaan subsidarits diajukanapabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibatyang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasalpidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;o= Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaanprimer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanpada dakwaan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 401 / PDT.G/ 2016/ PN.TNG
Tanggal 9 Maret 2017 — SRIWITIN LEE lawan KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
91 — 25
  • Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh),mempermasalahkan titik singgung terhadap tata kerja yangseharusnya dilakukan oleh Tergugat selaku pejabat TUN, dalam halini Tergugat tidak melaksanakan tugas sesuai dengan AsasAsasHal. 8 Putusan No. 401/Pdt.G/2016/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 24-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3235 K/Pdt/2015
Tanggal 24 Februari 2016 —
32 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berperan atau bukanpihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidakada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat Ill telah melakukanperbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 4 halaman 8, Penggugat mohon agarTergugat III dinukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran danseterusnya, namun Penggugat tidak cermat, karena dalam gugatannyatidak menyebutkan apa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat Illkaitannya dengan petitum tersebut;a.1.8.Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-12-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — MUSHERTO VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG., II. DRS. H. DARSONO;
72 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan PENGGUGAT adalah gugatanyang secara substansial, materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah, yang diakui milik PENGGUGAT, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3105/Pamulang Barat, SuratUkur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 01-04-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/Pdt/2013
Tanggal 1 April 2015 — H. AFID DJUNAEDI, ; NOOR ILHAM, dkk
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehinggagugatan yang diajukan oleh Penggugat layak untuk tidak diterima, karenatelah menyalahi hukum tata beracara yang ada;Gugatan obscuurt libel (tidak jelas dan kabur);Bahwa dalam pengajuan gugatan sebagaimana dalam surat gugatanadalah perihal gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi,akan tetapi dalam isi materi dalam posita surat gugatan Penggugat, selalumengutarakan dalam titik singgung dari halhal yang berkaitan dengan ranahhukum pidana yang harus diselesaikan menurut hukum acara
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
ZULMA AFRIANTIS
73 — 27
  • PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi llmu WHukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :e Hukum Tata Negara;e Hukum Administrasi Negara;e Ilmu Perundangundangan;e Teori Hukum Pembangunan;e Metode Penelitian Hukum; Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya tidak bertentangan; Bahwa hakhak buruh diatur daam Pasal 27 ayat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3661 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — T. PRABOWO GUNAWAN VS H. M. TAUFIK
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,dalam buku: Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasidan Peninjauan Kembali Perkara Perdata; Penerbit Sinar Grafika;Cetakan Pertama, Januari 2008 halaman 343, menerangkan:Pada umumnya suatu putusan yang dikategori onvoeldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Kis
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
Rame Br Manurung
Tergugat:
Arwando Hamonangan Manurung
Turut Tergugat:
1.Lurah Kelurahan Kedai Ledang
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Bank BRI Unit Imam Bonjol
122 — 101
  • petitum gugatan Penggugat dalam poin 6 memintaagar Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan(TurutTergugat II) untuk Menghapus, Membatalkan Dan Mencoret Pencatatandi dalam Buku Tanah tentang pencatatan dan Pendaftaran hak atastanah milik Tergugat (sesuai sertifikat);Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penerbitan Sertifikat HakMilik Nomor 1954 atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat II adalahmerupakan perbuatan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai titik singgung
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
SLAMET SUPRIADI
76 — 31
  • PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi lIlmu WHukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgle Hukum Tata Negara;e Hukum Administrasi Negara;e Ilmu Perundangundangan;e Teori Hukum Pembangunan;e Metode Penelitian Hukum;Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya