telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 4 Oktober 2017;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telahmengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor12/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.Plk, tanggal 5 Oktober 2017 dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 5 Oktober 2017;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telahmenyerahkan memori banding tertanggal 17 Oktober 2017 yang diterimaoleh Panitera Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palangka Rayapada tanggal 19 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telahdiserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkanmemori banding tertanggal 31 Oktober 2017 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 2Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepadaTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Terdakwa Il melalui PenasihatHukumnya

Putusan No. 13/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKMenimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum padapokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis HakimPengadilan Tidak Pidana Korupsi dalam menafsirkan unsur dengan caramelawan hukum; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangka Raya dalam menyusun surat putusan tidak sesuai denganketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwaputusan memuat pertimbangan yang disusun secara

Putusan No. 13/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKPalangka Raya, pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh kami :UMBU JAMA, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding sebagai Ketua Majelis, SURYA YULIE HARTANTI, SH,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding danGATUT SULISTYO, SH, MH., Hakim Ad Hoc pada Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding masingmasing sebagai Anggotaberdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Bandingtanggal

Palangka raya tidakmempertimbangkan dengan baik dan benar Nota Pembelaan (Pledoi)Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2017;Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada PN Palangka Rayabersifat subyektif dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan atauperaturan perudangundangan terhadap' Perhitungan KerugianKeuangan Negara yang ditetapkan oleh Jaksa penuntut Umum;.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada PN Palangka Rayabersifat subyektif karena mengabaikan fakta persidangan pendapat ahliSudirman, SE.,SH.

Bahwa setelah majelis tingkat banding memeriksa dengan seksamaPutusan majelis hakim tipikor tingkat pertama ternyata Putusan yangdimintakan banding tersebut telah mempertimbangkan NotaPembelaan/ Pledoi yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa;2.

Bahwa mengenai besarnya kerugian keuangan Negara yangdiakibatkan oleh perbuatan Terdakwa telah dipertimbangan majelishakim tipikor tingkat pertama yang uraiannya telah mempertimbangkanketerangan para saksi serta laporan temuan Inspektorat PropinsiKalteng Nomor 700/1309/LHPK/INSP/2013 tanggal 8 Juli 2013 dimanaterdapat kemahalan harga antara nilai pembelian barang dalam kontrakdengan harga senyatanya;3.

,MHHakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.

kepada pelaku yang lain tersebut,sedangkan untuk kerugian keuangan negara tidak dikenakan lagi.Bahwa terhadap turut serta, harus dibuktikan adanya kerjasama antar pelaku.Bahwa alasan pembenar : diperintahkan undangundang, alasan pemaaf :keadaan terpaksa, pembelaan terpaksa.Halaman 177Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 21/Pid.SusTPK/2015/PN.MdnBahwa untuk menarik pelaku lain dalam turut serta harus didasarkan padaalat bukti.Bahwa Tempus termasuk kapan seseorang itu menjabat atau tidak.Bahwa dalam tipikor

Kabupaten Barito Utara;Agama > Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KabupatenBarito Utara ;Pendidikan Sit;Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:1.Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01Juli 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 02Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya sejaktanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriPalangkaraya sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05Oktober 2014;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 September 2014 Nomor :39PP I/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PT.PLK sejak tanggal 06 Oktober 2014sampai dengan tanggal 04 November 2014;Halaman 1 dari 48 hal Put No.11/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 05 Nopember 2014sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 November2014 Nomor. 39a/Pen.Pid.SusTPK/2014/PT.PLK, sejak tanggal 25November 2014 s/d tanggal 24 Desember 2014;8.

RUMINTANG,SH., MH Hakim Tinggi TIPIKOR dan INTAN WIDIASTUTI, SH.

,M.Kn HakimAd Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masingmasing selaku HakimHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi PalangkaRaya tanggal 29 Desember 2014 Nomor:11/Pen.Pid.SusTPK/2014/PT.PLKdan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariKAMIS tanggal 5 FEBRUARI 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh HARLYM.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jayapura sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal09 Oktober 2015 ;4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls.JA Jayapura sejaktanggal 10 Oktober 2015 s/d tanggal 08 Desember 2015;5. Perpanjangan Penahanan tahap oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding sejak tanggal 09 Desember 2015 s/d, tanggal 07 Januari 2016 ;6.

., M.H. danHakim Ad Hoc Tipikor ROSTANSAR, S.H., M.H. masingmasing sebagai HakimPerkara Pidana No. 80/Pid.SusTPK/2008 halaman 130dari 131 halamanAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga olen Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotadibantu oleh FAISAL MUSTAFA, S.H., Panitera Pengganti pada PengadilanTindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh ASRIANA, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Terdakwa.HakimHakim

Barang Bukti yang disita dari Saksi Musawamah, S.H., di Kantor Unit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten, berupa:276) 10 (sepuluh) Lembar Fotokopi yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lintasan Global Nusantara;Barang Bukti yang disita dari Saksi Ir.

Barang Bukti yang disita dari Saksi Aditya Chandra Wirawan di Kantor Unit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten, berupa: 351) 1 (satu) Buku asli Laporan Aktuaris Kewajiban dan Beban Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2004) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan Purna Tugas Untuk PT Krakatau Steel (Persero) Periode 30 Juni 2009.

Barang Bukti yang disita dari Saksi Aditya Chandra Wirawan di Kantor Unit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten, berupa: 352) 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Induk PT Krakatau Steel tbk induk pertanggal 31 Desember 2009.Barang Bukti yang disita dari Saksi Ir.

Budi Rahmat, di Kantor Unit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten, berupa: 353) 8 (delapan) Lembar fotokopi yang dilegalisir our ref MK77106237156, Jakarta 10330-indonesia, 25/01/2013, Attachments 1 copy Amnedment LC, PT Novagro Indonesia Wisma Andesbrant Jl.

Budi Santoso di Kantor Unit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten, berupa:626) 1 (satu) lembar tagihan/invoice Nomor CPP-BMM/2013/XII/017, tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 9.529.611 MT. Yang di tujukan ke PT Bahari Mega Mas, sebesar Rp3.144.771.630;627) 1 (satu) lembar tagihan/invoice Nomor CPP-BMM/2013/XII/018, tanggal 17 Desember 2013 sebanyak 9.812.632 MT.

Budi Rahmat, di Kantor Unit SubditIll Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten, berupa:353) 8 (delapan) Lembar fotokopi yang dilegalisir our ref MK77106237156,Jakarta 10330indonesia, 25/01/2013, Attachments 1 copyAmnedment LC, PT NOVAGRO INDONESIA Wisma Andesbrant Jl.Letnan Jidun Nomor 2 SerangBanten, Advice of Amendment of LCNomor 307010056379.

Budi Santoso di Kantor Unit SubditIll Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten, berupa:626) 1 (satu) lembar tagihan/invoice Nomor CPPBMM/2013/XII/017,tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 9.529.611 MT. Yang di tujukanke PT Bahari Mega Mas, sebesar Rp3.144.771.630;627) 1 (satu) lembar tagihan/invoice Nomor CPPBMM/2013/XII/018,tanggal 17 Desember 2013 sebanyak 9.812.632 MT.

Budi Rahmat, di Kantor Unit Subditlll Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten, berupa:353) 8 (delapan) Lembar fotokopi yang dilegalisir our ref MK77106237156,Jakarta 10330indonesia, 25/01/2013, Attachments 1 copy AmnedmentLC, PT Novagro Indonesia Wisma Andesbrant JI.

Budi Santoso di Kantor Unit Subditlll Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten, berupa:626) 1 (satu) lembar tagihan/invoice Nomor CPPBMM/2013/XII/017, tanggal 16Desember 2013 sebanyak 9.529.611 MT. Yang di tujukan ke PT BahariMega Mas, sebesar Rp3.144.771.630;627) 1 (satu) lembar tagihan/invoice Nomor CPPBMM/2013/XII/018, tanggal 17Desember 2013 sebanyak 9.812.632 MT.

Budi Rahmat, di Kantor Unit Subdit Ill Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten, berupa:353) 8 (delapan) Lembar fotokopi yang dilegalisir our ref MK77106237156,Jakarta 10330indonesia, 25/01/2013, Attachments 1 copy AmnedmentLC, PT Novagro Indonesia Wisma Andesbrant JI.

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tersebut ; Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Oktober 2013 Nomor. 60/ Pid.Sus / 2013/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Menyatakan bahwa terdakwa Drs. H. TEGUH SIHONO, MS, MM.

DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa danmengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa

Panitera Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 30 Juli 2015, Nomor :W16.U1/99/HK.01TPK/V/2015, yang ditujukan kepada Penuntut Umum,Terdakwa , Terdakwa Il , Terdakwa Ill, Terdakwa WV, Terdakwa V,Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIIl masing masing tertanggal30 Juli sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TIPIKOR TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;H.

Kontra memori banding dari Terdakwa VI tertanggal 12 Agustus 2015 yangtelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangka Raya tanggal 13 Agustus 2015 Nomor:05/Akta.Pid.SusTPK/PN.Plk. dan telah diberitahu dan diserahkan kepada Jaksa PenuniutUmum tanggal 07 Agustus 2015, oleh Ida Purwanti,SH. Jurusita PenggantiPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya ;J.

Kontra memori banding dari Terdakwa , Terdakwa Ill dan Terdakwa IVmasingmasing tertanggal 18 agustus 2015 yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Rayapada tanggal 27 Agustus 2015, dan telah diserahkan kepada PenuntutUmum tertanggal 28 Agustus 2015 Nomor:31/Pid.SusTPK/2015 oleh IdaPurwanti,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Palangka Raya ;K.

Hakim Pengadilan TIPIKOR Tingkat bandingsebagai Hakim Ketua Majelis, Ny.RUMINTANG, S.H., M.H. Hakim TIPIKORdan INTAN WIDIASTUTI, S.H.,M.Kn.

Hakim Ad Hoc TIPIKOR padaPengadilan Tinggi Palangka Raya masingmasing sebagai Hakim Anggotaberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Tingkat BandingPalangka Raya tanggal 10 Agustus 2015 No. 4/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatt bandingdan putusan mana diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariRabu tanggal 16 September 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandidampingi Hakimhakim Anggota serta MASNI,S.H.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 20 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 02Januari 2012 ; 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012 ;7.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012 ; 8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 22 April9. Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ;10.

Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 ;11. Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;12.

Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juni 2012 dan tanggal 19 Juni2012 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 64/Banding/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 12/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg dan Nomor : 67/Banding/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smgjo Nomor : 12/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., dan pernyataan permintaanbanding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama

Panitera Muda Tipikor PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masingmasing tertanggal 13 Juli2012 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukumTerdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan

Mandiri TunasFinansial;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dalamperkara a quo tidak ada sifat melawan hukum yang dilakukan terdakwa,jikapun itupun di pandang ada maka masuk dalam kewenangan hokumperjanjian karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan KPAdidasarkan adanya perjanjian/ kontrak; Perjanjian merupakan lex spesialisyang hars dipergunakan bukan leg generali yang bersifat umum/ Undangundang Tipikor;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengakui bahwa antara Terdakwadengan KPA ada

mengembalikankerugian negara dalam bentuk uang tunai yang sekarang ada dalampenyitaan Penuntut Umum sebesar Rp 135.000.000;Menimbang, bahwa dengan demikian uang yang dinikmati ataupunyang digunakan untuk kepentingan terdakwa sebesar Rp238.266.500:dikurangi Rp 179.550.000; ( Rp 135.000.000 + Rp 44.550.000)masih ada sebesar Rp 58.716.000;Menimbang, bahwa persoalannya sekarang adalah perhitungan uangsebesar Rp 58.716.000; antara lain berasal dari denda sebesar RP57.794.000; Sedangkan Pasal 18 ayat (1) b UU Tipikor

TIPIKOR Smg. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana pengganti uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -------------1. Menyatakan Terdakwa CHORONA SUMARSIH Binti TOEKIDJO PURWODIHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama;--------------------2.

No. 15 /Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg. sejak tanggal 25 Pebruari 2012sampai dengan tanggal 24 April 2012;Hakim / Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 23April 2012 Nomor : 118 / Pen.Pid / TPK / 2012/PT.Smg., sejak tanggal 18 April2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang,tanggal 1 Mei 2012 Nomor : 125 / Pen.Pid /TPK/2012/PT.Smg., sejak tanggal 18SALINAN RESMI PUTUSANUNTUK KEPENTINGAN DINASMei 2012 sampai dengan

PaniteraSALINAN RESMI PUTUSANUNTUK KEPENTINGAN DINASMuda Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana ternyatasesuai dengan akte permintaan banding tertanggal 18 April 2012 Nomor : 34/ Banding/Akta.Pid/2012/PN.TIPIKOR.Smg. jo Nomor : 15 / Pid.Sus / 2012 / PN.TIPIKOR Smg.

;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah dilakukanpemberitahuan kepada Terdakwa dengan cara seksama sesuai dengan relaspemberitahuan pernyataan banding tertanggal 24 April 2012 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Mei 2012yang diterima Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 9 Mei 2012, selanjutnya sesuai dengan relas pemberitahuan danpenyerahan

dilaksanakan oleh jajaran terkait sehinggasemua program PNPM di Desa Pelem dapatdirealisasi ;e Bahwa Terdakwa selama menjalankan tugasnya sebagai TPKEDberusaha untuk selalu dapat membayarkan tunggakan kelompokpemanfaat dan memfasilitasi setiap ada program PNPM maupun P2SPPsemaksimal mungkin ;e Bahwa Terdakwa tetap berharap apabila bebas akan menyelesaikan apayang menjadi tanggungjawabnya ;Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara,salinan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR

TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding harusdiperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ;SALINAN RESMI PUTUSANUNTUK KEPENTINGAN DINASMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubahdan ditambah

kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untukmelakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidakmenghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugianKeuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan umummaupun peradilan Tipikor

18/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUS ANNomor: 18/ TIPIKOR / 2013 / PT.

Y k/VH/201 3;wn n Setelah membaca : 9 22222 = 22 nn =o mM Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Agustus 2013No.18/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;@ Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2Juli 2013 2013 No.13/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. YK.