efek jera kepada terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapybagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekaliterdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan denganupaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuanakhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence)yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(Social Welfare

para Terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shockterapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali para Terdakwaakan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan para Terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal(hukum pidana) yangmempunyai = final = goal(tujuan = akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat(Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraanmasyarakat(Social Welfare

dengan koreksi fiskal Pemohon Banding.Dasar hukum : Pasal 9 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;Health and medical expense dikoreksi positif sebesarRp32.289.146,00Merupakan pengeluaran biaya yang berupa kenikmatan bagikaryawan yang tidak dapat dibebankan secara fiskal.Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 458 B/PK/PJK/201610).11).12).13).14).Dasar hukum : Pasal 9 (1) UU Nomor 7/1983 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UU Nomor 17/2000;Benefit and welfare

PPhBadan Tahun Pajak 2007;Land Tax dikoreksi positif sebesar Rp 9.227.792,00bahwa jumlah tersebut telah Pemohon Banding lakukan koreksifiskal positif dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;Koreksi positif terhadap Health and Medical expense sebesarRp 32.289.146,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Pemeriksa tersebutoleh karena jumlah tersebut merupakan tunjangan kesehatan/pengobatan yang sudah Pemohon Banding perhitungkan obyekPPh Pasal 21;2.10.Koreksi positif terhadap Benefit and Welfare

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilait hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndangNo. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ideide dasar/landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan,yaitu : keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu,keseimbangan antara social welfare

dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare

Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kKepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.

Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar sistem pemidanaan, antara lain: Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence, Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban); Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.

efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hinggasangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanTerdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hokum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat(Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(Social Welfare

sosiologis serta aspek edukatif;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum danrasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalamPasal 5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai idedasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dankepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare

dihukum setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu: 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu; 2) Keseimbangan antara social welfare

Apalagisapisapi tersebut adalah untuk dikembangbiakan dan bukan untuk dipotong.Hal ini tentunya bertentangan dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;Kesejahteraan Hewan atau Animal Welfare sudah merupakan issue globalyang menjadi sorotan para aktivis maupun organisasi penyayang/pelindungbinatang.

Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milik TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat berada di kandang milik Termohon Kasasi(Instalasi Karantina Hewan Sementara) dalam kondisi yang sesuai denganprinsipprinsip kesejahteraan hewan (animal welfare);b.

Biaya Employee Welfare 27.426.7002. Biaya Miscellaneous Kitchen Supplies 47.614.5513. Biaya Uniform 6.039.0004.

Biaya Cadangan Kerugian Piutang Tak Tertagih 167.067.500Total Koreksi 248.147.751 Koreksi positif atas Biaya Employee Welfare sebesar Rp 27.426.700, BiayaMiscellaneous Kitchen Supplies sebesar Rp 47.614.551, Biaya Uniformsebesar Rp6.039.000,00 sehingga total sebesar Rp81.080.251,00Bahwa Pemohon Banding setuju atas koreksi biayabiaya tersebut diatas;Koreksi positif atas Biaya Cadangan Kerugian Piutang Tak Tertagihsebesar Rp 167.067.500;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi biaya CadanganKerugian

Put Perkara No : 282/Pid.B/2013/PN.TGdiperhatikan, yaitu: 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare dengan social defence; 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender dan victim(korban); 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum; Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakimsaat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangkamewujudkan kebenaran dan keadilan (

membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin' sekali Terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaandengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu :1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare

nn nennmnnanenamananeHenne Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal5 Ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan Filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu; e Keseimbangan antara Social Welfare

dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajibmenggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Kphdalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UndangundangNo.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, danjustifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare

dilakukan oleh Terdakwa haruslahdihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakanpembalasan, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian harisetelah Terdakwa menjalani hukuman, Terdakwa tidak lagi melakukanperbuatan tersebut serta antara Korban dengan Terdakwa dapat menjalanikehidupan bermasyarakat kembali secara harmonis;Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana kepada TerdakwaImanuel Frans Hello tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan/pembinaankepada individu (social welfare

buktibukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikanHalaman 17 dari 23 halamanPenetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Sqgu.bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan,Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare

Kai.the child) adalah merupakan asas hukum universal sebagaimana tercantumConvention on the Rights of the Child, 20 November 1989 Article 3 poin 1 yangmenyatakan: /n all actions concerning children, whether undertaken by publicor private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall be a primaryconsideration, yang kemudian diadopsi dalam Penjelasan Pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak