bidangbangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat danmasyarakat ahli, yang berkepentingan denganpenyelenggaraan bangunan gedung; 5.

tanggal penerbitan keputusan TUN Tergugat ;Bahwa bangunan gedung Balduin Purba yang berlokasi di Jalan RayaTuapejat km. 0, Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara,Mentawai Sumatera Barat yang jaraknya dengan bibir pantai hanyasekitar kurang lebih 15 meter, dimana bangunan gedung yang sedangdibangun tersebut tidak memenuhi syarat administratif dan syarat teknisyang diwajibkan oleh UndangUndang No. 28 Tahun 2002 sehinggabangunan gedung tersebut harus dibongkar, sementara bangunangedung yang

Bangunan gedung tersebut dibangun sejak akhir 2015 tanpamemperoleh Izin Mendirikan Bangunan baru diperoleh pada 13September 2016 (vide pasal 7 jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf c. UndangUndang No. 28 Tahun 2002); c.

Tergugat secara jelasjelas telah menyalah gunakan wewenang,karena penerbitan KTUN yang menjadi obyek sengketa tidak sesuaidengan tujuan hukum untuk Izinmendirikan Bangunan yakni agarterselenggaranya bangunan gedung yang tertib, selaras, harmonisCaN GMAN , ~~~~ ~~ nnn nnn nnn nr nnn nnn nena nnn nnnBerdasarkan Uraian diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkanTergugat telah melanggar Asasasas umum pemerintahan yang baiksehingga bangunan gedung tersebut harus dibongkar.

UndangUndang No. 28Tahun 2002 tentang bangunan Gedung dan AsasAsas Umum untukmembongkar bangunan gedung Balduin Purba dalam perkara ini; Bahwa oleh sebab bangunan gedung Baldiun Purba yang berlokasi diJalan Raya Tuapejat km. 0, Dusun Camp, Desa Tuapejat, KecamatanSipora Utara, MentawaiSumatera Barat telah terbukti melanggar pasal7 jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a. Jo. Pasal 10 Jo.

Gedung Pasal 42 Peran masyarakat dalampenyelenggaraan bangunan gedung, yang terdapat pada huruf (d) melaksanakangugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan /atau membahayakan kepentingan umum;Jo.PPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN2005 TENTANG BANGUNAN GEDUNG;Pasal 103;Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai denganperaturan perundangundangan;Halaman 5 dari 104 halaman, Putusan No. 49/G/2015/PTUNSRGJo Pasal 104 Masyarakat

didirikan tidak boleh melanggar ketentuanminimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRWkabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL;(2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:Halaman 7 dari 104 halaman, Putusan No. 49/G/2015/PTUNSRGa. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai,jalan kereta api, dan /atau jaringan tegangan tinggi; danb. jarak antara bangunan gedung dengan batas batas persil, jarak antarbangunan gedung, dan jarak antara

Gedung Pasal 18ayat (2): Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan /atau di bawah tanah,air, dan /atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbanganlingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umumyang bersangkutan;Jo pasal 21 ayat (1) dan (2) huruf a dan b:Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan minimaljarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota,RDTRKP, dan /atau RTBL;Ketentuan jarak bebas bangunan

gedung yang mengganggu, merugikan dan/ataumembahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 122 Perda Kota Tangerang Selatan No.5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, menentukan jika gugatan perwakilan terhadappenyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf ddapat diajukan ke pengadilan apabila hasil penyelenggaraan bangunan gedung telahmenimbulkan dampak yang mengganggu atau = merugikan masyarakat danlingkungannya yang tidak diperkirakan pada saat

Selatan Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan yangdimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut dengan IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan tekhnis yang berlaku;Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat 2 PP Nomor 36 Tahun 2015 Tentang PeraturanPelaksanaan

Bahwa selanjutnya mengenai asuransi bangunan gedung pabrik dan bangunangedung kantor diatur dalam Pasal 5 SURAT PERJANJIAN PELAKSANAANPEMBORONGAN, yang menentukan sebagai berikut:Pasal 5 SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEMBORONGAN Nomor: 14:"Pihak Kedua (i.c. Tergugat) diwajibkan untuk niengasuransikan secara all riskatas bangunan gedung pabrik tersebut selama pembangunan berlangsung."/bahwa.....b).

Bahwa juga untuk penjaminan bangunan gedung pabrik dan bangunan gedungkantordiatur dalam pasal 7 SURAT PERJANJIAN PELAKSANAANPEMBORONGAN , yang mengatur sebagai berikut : Pasal 7 SURAT PERJAJITAN PELAKSANAAN PEMBORONGAN Nomor: 14: "Pihak Kedua (i.c. Tergugat) akan menjamin bangunan gedung pabrik tersebutselama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan perhitungan standart yang dilegalisiroleh pejabat yang benwenang, yaitu Pejabat Dinas Tata Kota Semarang.

Tergugat diwajibkan untuk mengasuransikan secara all risks atas bangunangedung pabrik dan bangunan gedung kantor selama pembangunanberlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 SURAT PERJANJIANPELAKSANAAN PEMBORONGAN ,hamun Tergugat hanyamengasuransikan selama 8 (delapan) bulan untuk bangunan Gedung Pabrikyang seharusnya di asuransikan selama 11 (sebelas) bulan dan untukbangunan Gedung Perkantoran Tergugat tidak melakukan asuransiterhadap bangunan tersebut; d.

Bahwa selanjutnya untuk keamanan dan keselamatan pekerja yangbekerja di bangunan gedung pabrik nomor 5, maka Tergugat mempunyaikewajiban untuk memperbaiki bangunan gedung pabrik nomor 5, sesuaidengan nilai Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Bangunan adalahsebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);1715.

KERUGIAN MATERIIL:(l.a).Biaya perbaikan bangunan gedung pabrik nomor 5, sesuai dengan nilaiRekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Bangunan Gedung adalah sebesar Rp.300.000.00,(tiga ratus juta rupiah);(1.b)Denda keterlambatan 1%o (satu per mil ) dari setiap termyn pekerjaan yang belumdikerjakan dalam pembangunan gedung pabrik dalam jangka waktu. tanggal 11Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 20 Mei 2009 atau selama 98 hari atausebesar Rp. 278.600.000, (dua ratus tujuhpuluh delapan juta enam/ratus ribu

MENETAPKAN Mengabulkan permohonan Pemohon ; Mengijinkan kepada Pemohon selaku wali dari keponakan Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Eka Ayu Farida, lahir di Sidoarjo pada tanggal 7 April 2005 untuk menjual : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung, terletak di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30, surat ukur tanggal

ANd. eect ttts Bahwa semasa hidupnya adik Pemohon mempunyai hartapenginggalan berupa : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdirisebuah bangunan gedung, terletak di Desa Renokenongo, KecamatanPorong, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimanatersebut dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30, surat ukurtanggal 06122006 No. 00028/04.14/2006, seluas 120 m2, tertulisatas nama Edy Prayitno. 3333= 5555555555 ==a Bahwa pemohon (Supriatin) telah ditunjuk sebagai walidari keponakannya dalam melakukan

:50/G/2015/PTUNS RG(1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggarketentuan minimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkandalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.(2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai,tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; danb. jarak antara bangunan gedung dengan batas batas persil, jarakantar bangunan gedung, dan jarak antara as jalan

Gedung Pasal18 ayat (2) : Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawahtanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggukeseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasaranadan sarana umum yang bersangkutan.Jo pasal 21 ayat (1) dan (2) huruf adanb:(1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuanminimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RIRWkabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.(2) Ketentuan jarak bebas

bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:a.

gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis izinMendirikan Bangunan Gedung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan izinmendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintahdaerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,Halaman

83 dari 90 halaman Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUNSRGmengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratanadministratif dan persyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan DaerahKota Tangerang Selatan Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung,menyatakan yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yangselanjutnya disebut dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh PemerintahDaerah Kota Tangerang Selatan kepada pemilik bangunan

gedung di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbanganIingkungan,fungsi Iindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan saranaumum yang bersangkutan.Jo pasal 21 ayat (1) dan (2) huruf a dan b.1 Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuanminimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRWkabupaten/kota,RDTRKP,dan/atau RTBL.2 Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:a Garis sempadan

di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan,fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yangbersangkutan.Jo pasal 21 ayat (1) dan (2) huruf a dan b:(1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan minimaljarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota,RDTRKP, dan/atau RTBL.(2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:a Garis sempadan

bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, ataumembahayakan;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 96 angka (5) PP Nomor 36 Tahun 2015Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung,menyebutkan berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepadaPemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap bangunan gedung = yangpembangunan,pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkarannya berpotensimenimbulkan gangguan dan/ atau bahaya bagi pengguna,masyarakat,

Gedung menyatakan bahwayang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangunbaru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Pasal angka 1 Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis Izin Mendirikan BangunanGedung, menyatakan

yangdimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut dengan IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan tekhnis yang berlaku;Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat 2 PP Nomor 36 Tahun 2015 Tentang PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung selanjutnya

Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama NAJWA HANIA GITAWA untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual atas harta berupa :- Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Pepe Jaya Regency Sedati Blok C-22, sebagaimana Hak Guna Bangunan No. 2771 Desa Pepe, Surat Ukur Tgl. 19-11-2010, No. 00806

Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anaknya yangmasih dibawah umur yang bernama NAJWA HANIA GITAWA untuk melakukantindakan hukum yaitu menjual atas harta berupa: Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yangterletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, DesaPepe Jaya Regency Sedati Blok C22, sebagaimana Hak Guna Bangunan No.2771 Desa Pepe, Surat Ukur Tgl. 19112010, No. 00806/17.02/2010, Luas

Tanah berikut bangunan gedung kantor yang berdiri di atasnyayang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 1 Jakarta Pusat ;3.2. Tanah berikut bangunan gedung kantor yang berdiri di atasnyayang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 103 dan No. 104 JakartaBarat ;hal 11 dari 30 hal put. No.605/PDT/2016/PT.DKI8.9.3.3.

No.605/PDT/2016/PT.DKIdipastikan mengenai jualbeli/pengalihan hak atas tanah dan bangunan/gedung kantor yang terletak di Jl.

Berdasarkan dalil TERLAWAN di atasmaka dapat dipastikan mengenai jualbeli/oengalinan hak atas tanahdan bangunan/gedung kantor yang terletak di Jl. Medan Merdeka BaratNo 1, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat seluas3.265 m2 adalah merupakan rekayasa belaka ;Bahwa, demikian pula dengan tanah bangunan/gedung' kantor TURUTTERLAWAN yang terletak di Jl.)

Tanah berikut bangunan/gedung kantor yang berdiri di atasnya yangterietak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 1 Kelurahan Petojohal 23 dari 30 hal put.

Jalan Raja Ali Haji SeiJodoh 29432 Batam ;Menyatakan sah dan berharga Sita Eksekusi, atasa.Tanah berikut bangunan / gedung kantor yang berdiri di atasnya yangterletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 1 Jakarta Pusat ;Tanah berikut bangunan / gedung kantor yang berdiri di atasnya yangterletak di Jalan Hayam Wuruk No. 103 dan No. 104 Jakarta Barat;Tanah berikut bangunan/ gedung kantor yang berdiri di atasnya yangterletak di Komplek Jodoh Square Blok A No. 12, Jalan Raja Ali Haji SeiJodoh 29432 Batam

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin Bin Muhammad Sulhan Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pelanggaran di bidang perizinan persyaratan admistratife bangunan gedung atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

persyaratan administrative bangunan Gedung atau IMB ( Ijin MendirikanBangunan ) ;Bahwa Saksi setelah melakukan pengawasan dari kantor Satpol PP Kota Banjardan hasil kerangan dari Sdr.

Gedung (IMB) ;Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;.

Saksi Dodi Bin Darno, tempat tanggal lahir Ciamis 15 Januari 1992, Umur 29Tahun, Jenis kelamin Lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dusun Jajawar Wetan RT.007 RW.002Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar ;Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidanaperizinan persyaratan administrative bangunan Gedung atau IMB ( Ijin MendirikanBangunan ) Gedung Wisesa Advertising yang berlokasi di Jin.

Saksi Dana Bin Darno, tempat tanggal lahir 3 Desember 1980, Umur 41 TahunTahun, Jenis kelamin Lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,pekerjaan Mekanik, Alamat Dusun Jajawar Wetan RT.007 RW.002 Desa JajawarKecamatan Banjar Kota Banjar ;Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidanaperizinan persyaratan administrative bangunan Gedung atau IMB ( Ijin MendirikanBangunan ) Gedung Wisesa Advertising yang berlokasi di Jin.

Menyatakan Terdakwa Muslimin Bin Muhammad Sulhan Yasin terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pelanggaran dibidang perizinan persyaratan admistratife bangunan gedung atau jinMendirikan Bangunan (IMB)* ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10(Sepuluh) hari ;3.

HASYIM bin ALI ALMUNAWAR;Sebidang tanah berikut bangunan gedung/toko di atas tanahtersebut, terletak di Jl.

No. 70PK/AG/2010Sebidang Tanah berikut 3 (tiga) bangunan Gedung/Toko diatas tanah tersebut, terletak di Jl.Serma ZakariaNo.35 37 Baturaja;Sebidang Tanah berikut bangunan gedung/toko di atas tanahtersebut, terletak di Jl.Kapten Syahrial No.42Baturaja;Sebidang tanah berikut bangunan gedung/toko di atas tanahtersebut, terletak di Jl.

/Pembanding H.Ali binHasyim Almunawar) ;Sebidang tanah dan bangunan gedung/toko di jalanKapten Syahrial No.42 Baturaja, toko Safari MotorPlaza (dikuasai oleh Tergugat I!V/turut TerbandingIll Thaleyb bin Hasyim Almunawar) ;Sebidang tanah dan bangunan gedung/ toko dijalan Jenderal A.Yani No. 214 Palembang,sertifikat hak milik No.1921 diterbitkan tanggal18 Oktober 2001.

strong>PEMOHON selaku orang tua/Ayah kandung untuk bertindak atas nama diri sendiri dan atau mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur SYARIFAH NABILA DINAWATI, Perempuan (14 tahun), SYAFIRAH DESTIAH DINAWATI, Perempuan (13 tahun), khusus untuk melakukan tindakan hukum untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak/Jual Beli atas objek:

Izin Mendirikan Bangunan Gedung; lll.

Gedung yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 14 ayat (4) huruf b,d f, h : "surat keterangan rencana kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi" :b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yangdiijinkan; f.

dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung";Jo Pasal 8 ayat (3) "persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratantata bangunan dan persyaratan keandalan bangunang gedung".

gedung yang diizinkan; garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yangdiijinkan; KLB maksimum yang diizinkan; KTB maksimum yang diizinkan;3.

peruntukan dan intensitas bangunangedung, arsitektur bangunan gedung dan persyartan pengendaliandampak lingkungan; 2222022222 22 eee eee.

AMEERA KHANSA ATAFIRA , lahir di Surabaya tanggal 04 Juli 2008 yang masih berusia dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri bangunan gedung , terletak di di Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Serifikat Hak Milik No. 3755, seluas 120 M2 tertulis atas nama Mohammad Rifqi Febrianto,2. Nasywa Tabriz Atafira ; 3. Ameera Khansa Atafira ; 4. Yosi Ananta Bin Drs. Suyono ; 5.

SUYONO ; Bahwa dengan meninggalnya isteri pemohon telah meninggalkan ahli waris yaitu pemohondan ke2 anak pemohon sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalanberupa : sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri bangunan gedung , terletak diKelurahan Limusnunggal, Kecamatan Ciieungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Baratsebagaimana dalam Serifikat Hak Milk No. 3755, seluas 120 M2 tertulis atas namaI.Mohammad Rifgqi Febrianto,2. Nasywa Tabriz Atafira ; 3.

SUYONO untuk dapat menjual sebidang tanah perkarangandiatasnya berdiri bangunan gedung , terletak di di Kelurahan Limusnunggal, KecamatanCileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Serifikat Hak MilikNo. 3755, seluas 120 M2 tertulis atas nama 1.Mohammad Rifgi Febrianto,2. Nasywa TabrizAtafira ; 3. Ameera KhansaAtafira ; 4. Yosi Ananta Bin Drs. Suyono ; 5. Oti Septerina Binti Drs.Suyono dan 6. YogiKerry Ananda Bin Drs.Suyono ;3.

gedung yang terletakdi Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dibeli pemohonsetelah menikah dengan almarhumah Ade Trisna Ariani ;Bahwa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan gedung yang terletak diKelurahan Limusnunggal Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, bersertifikat Hak MilikNo. 3755 seluas 120 M2 awalnya atas nama Ade Trisna Arian, S.Kom. namun setelah AdeTrisna Arian, S.Kom meninggal dunia tertulis atas nama Mohammad Rifqi Febriato,S.Kom;Nasywa Tabris Atafira

Ameera Khansa Atafira, adalah anak kandung pemohonyang masih belum dewasa ;e Bahwa pemohon beserta ke2 (dua) anak pemohon bermaksud melakukan tindakan hukumuntuk menjual sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan gedung yangterletak di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, bersertifikatHak Milik No. 3755 seluas 120 M2 atas nama Mohammad Rifqi Febrianto,2. NasywaTabriz Atafira ; 3. Ameera Khansa Atafira ; 4. Yosi Ananta Bin Drs. Suyono ; 5.

AMEERA KHANSA ATAFIRA , lIahir di Surabaya tanggal 04 Juli 2008 yang masihberusia dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual sebidang tanahperkarangan diatasnya berdiri bangunan gedung , terletak di di Kelurahan Limusnunggal,Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sebagaimana dalam SerifikatHak Milk No. 3755, seluas 120 M2 tertulis atas nama Mohammad Rifqi Febrianto,2.Nasywa Tabriz Atafira ; 3. Ameera Khansa Atafira ; 4. Yosi Ananta Bin Drs.

Mengijinkan kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri serta mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama SALSA SRIRACHA MALILAH untuk melakukan perbuatan hukum / menjual atas : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan gedung sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 71, seluas 107 m, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Tanggal 05-02-2004, No. 00030/07.22/2004, terletak di Desa Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo

gedung sebagaimanatersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 71, seluas 107 m2,sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Tanggal 05022004, No.00030/07.22/2004, terletak di Desa Bligo, Kecamatan Candi, KabupatenSidoarjo, tercatat atas nama WAHYU KUSUMA ENDARTI ;Bahwa bangunan gedung tersebut dalam keadaan rusak , selanjutnya Pemohonmaupun anak Pemohon telah sepakat bermaksud hendak menjual obyek tanah danbangunan tersebut untuk dibelikan tanah dan bangunan ditempat lain ;Bahwa oleh karena anak

Pemohon bernama SALSA SRIRACHA MALILAH,tersebut kini masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum /menjual obyek tanah yang diatasnya berdiri bangunan gedung sebagaimana tersebutdiatas harus diwakili oleh Pemohon selaku walinya;Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak untuk diri sendiri serta mewakilikepentingan anak Pemohon tersebut dalam melakukan perbuatan hukum / menjualobyek tanah berikut bangunan yang ada diatasnya sebagaimana tersebut diatas ,maka terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan

gedung tersebut, selanjutnya Pemohon maupun anak Pemohontelah sepakat bermaksud hendak menjual obyek tanah dan bangunan tersebutuntuk keperluan Salsa Sriracha Malilah ;e Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Salsa Sriracha Malilah, tersebut kinimasih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum / menjual obyektanah yang diatasnya berdiri bangunan gedung sebagaimana tersebut diatasharus diwakili oleh Pemohon selaku walinya;Saksi SUKYAH , pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:Bahwa

gedung tersebut, selanjutnya Pemohon maupun anak Pemohontelah sepakat bermaksud hendak menjual obyek tanah dan bangunan tersebutuntuk keperluan Salsa Sriracha Malilah ;e Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Salsa Sriracha Malilah, tersebut kinimasih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum / menjual obyektanah yang diatasnya berdiri bangunan gedung sebagaimana tersebut diatasharus diwakili oleh Pemohon selaku walinya;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi tersebut diatas Pemohonmembenarkannya

gedung tersebut, selanjutnya Pemohon maupun anakPemohon telah sepakat bermaksud hendak menjual obyek tanah dan bangunantersebut untuk keperluan Salsa Sriracha Malilah ;e Bahwa benar oleh karena anak Pemohon bernama Salsa Sriracha Malilah,tersebut kini masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum /menjual obyek tanah yang diatasnya berdiri bangunan gedung sebagaimanatersebut diatas harus diwakili oleh Pemohon selaku walinya;Menimbang, bahwa sesuai UndangUndang, anak yang sah adalah ahli

Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun padalokasibersangkutan;b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawahpermukaan tanah danKTB yang diizinkan;d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yangdiizinkan;e. KDB maksimum yang diizinkan;+KLB maksimum yang diizinkan;g. KDH minimum yang diwajibkan;h. KTB maksimum yang diizinkan; dani.

Putusan Nomor 390 K/TUN/201510.11.Kebenaran Rencana Teknis, huruf (a) tentang Pemeriksaan KebenaranData Umum Bangunan Gedung meliputi:1). Fungsi/klasifikasi bangunan gedung terhadap peruntukan lokasi;2). Luas lantai dasar bangunan gedung terhadap KDB maksimum dan/atauluas lantai basement terhadap KTB maksimum;3). Total luas lantai bangunan gedung terhadap KLB maksimum; dan4).

Ketinggian bangunan gedung terhadap ketinggian maksimum.Penilaian dilakukan berdasarkan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota.Keterangan Rencana Kota digunakan sebagai dasar penyusunan rencanateknis bangunan gedung.

Putusan Nomor 390 K/TUN/201512.ayat (2) disebutkan Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkandalam bentuk:d. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi Sungai, tepipantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; dane. jarak antara bangunan gedung dengan batasbatas persil, jarak antarbangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halamanyang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan..Dalam ayat (4) disebutkan:Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan batasbatas

Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi yangbersangkutan;b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung d bawah permukaan tanahdan KTB yang diizinkan;d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yangdiizinkan;e. KDB maksimum yang diizinkan;aaaKLB maksimum yang diizinkan;g. KDH minimum yang diwajibkkan;h. KTB maksimum yang diizinkan, dani.

Status kepemilikan bangunan gedung, dan;c.

Nomor 4 Tahun 2015 tentangKetertiban Umum untuk melakukan penertiban terhadap bangunanbangunan tanpa Izin mendirikan Bangunan Gedung (IMBG),b.

Tahun 2009 tentangBangunan Gedung, Peraturan Daerah Kabupaten BogorNomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum danPeraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2013 tentang IzinMendirikan Bangunan Gedung;Bahwa Pasal 13 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002tentang Bangunan Gedung menegaskan bahwa setiaporang atau badan sebelum mendirikan bangunan harusmemiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Gedung jo.Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung) danhanya mempertimbangkan mengenai kepemilikan tanahpara Terbanding saja3.

Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);Halaman 56 dari 64 Hal.

Bahwa selanjutnya mengenai asuransi bangunan gedung pabrik dan bangunangedung kantor diatur dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan,yang menentukan sebagai berikut:Pasal 5 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Nomor: 14:"Pihak Kedua (i.c. Tergugat) diwajibkan untuk mengasuransikan secara all riskatas bangunan gedung pabrik tersebut selama pembangunan berlangsung."b).

Tergugat) akan menjamin bangunan gedung pabrik tersebutselama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan perhitungan standart yang dilegalisiroleh pejabat yang benwenang, yaitu Pejabat Dinas Tata Kota Semarang.Jaminan bangunan gedung pabrik tersebut dihitung sejak penyerahan gedungPabrik dari Pihak Kedua (i.c. Tergugat) kepada Pihak Pertama (i.c.

Tergugat) akan menjamin bangunan gedung kantor tersebutselama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan perhitungan standart yang dilegalisiroleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Dinas Tata Kota Semarang.Jaminan bangunan gedung kantor tersebut dihitung sejak penyerahan gedungkantor dari Pihak Kedua (i.c. Tergugat) kepada Pihak Pertama (i.c.

Kerugian Materiil:(1.a).Biaya perbaikan bangunan gedung pabrik Nomor 5, sesuai dengan nilaiRekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Bangunan Gedung adalah sebesarRp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);(1.b).Denda keterlambatan 1%o (satu per mil) dari setiap termyn pekerjaan yangbelum dikerjakan dalam pembangunan gedung pabrik dalam jangka waktutanggal 11 Februari 2009 sampai dengan tanggal 20 Mei 2009 atau selama98 hari atau sebesar Rp.278.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan jutaenam ratus ribu

,Notaris di Semarang, untuk membangun sebuah bangunan gedung kantor2 (dua) lantai, seluas lebih kurang 1.177,5 m2 (seribu seratus tujuh puluhtujuh koma lima meter persegi).

Menyatakan sah menurut hukum jual beli pada tanggal 18 Pebruari 2013 antara Tergugat selaku pihak Penjual dengan Penggugat selaku pihak Pembeli, atas objek sengketa berupa sebidang tanah tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2682 / Desa Kramatjegu, seluas 137 M2, berikut sebuah bangunan gedung yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-08-2009, No.01330/13.10/2009, terletak di Desa Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tercatat atas pemegang

Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas objek sengketa berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2682 / Desa Kramatjegu diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung, seluas 137 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-08-2009, No. 01330/13.10/2009, terletak di Desa Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tercatat atas nama: Mohammad Wahid Hasyim Abbrori (Tergugat), setempat dikenal dengan Griya Samudra Asri Blok D1 No.26, RT.005

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimanatersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2682, seluas 137 M2,berikut sebuah bangunan gedung yang berdiri diatasnya,sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 10082009, No.01330/13.10/2009, terletak di Desa Kramatiegu, Kecamatan Taman,Kabupaten Sidoarjo tercatat atas pemegang hak : MOHAMMAD WAHIDHalaman 1 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PN SdaHASYIM ABBRORI (Tergugat), setempat dikenal dengan Griya SamudraAsri Blok D1

sebuah bangunan gedung,seluas 137 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 10082009, No. 01330/13.10/2009, terletak di Desa Kramatjegu, KecamatanTaman, Kabupaten Sidoarjo tercatat atas nama: MOHAMMAD WAHIDHASYIM ABBRORI (Tergugat), setempat dikenal dengan Griya SamudraAsri Blok D1 No.26 , RT.005/ RW.009, Desa/Kel Kramat Jegu, KecamatanTaman, Kabupaten Sidoarjo;Mengijinkan kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama atasSertipikah Hak Guna Bangunan No.2682 /Desa Kramat Jegu ke KantorPertanahan

, berikut sebuah bangunan gedung yang berdiridiatasnya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Agustus 2009,Nomor 01330/13.10/2009, terletak di Griya Samudra Asri Blok D1 Nomor 26,RT.005, RW.009, Desa/Kel Kramat Jegu, Kecamatan Taman, KabupatenSidoarjotercatat sebagai pemegang hak: Mohammad Wahid Hasyim Abbrori(Tergugat), yang dibelidari Tergugat pada tanggal 18 Pebruari 2013 denganHalaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Sdaharga sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh

Mengabulkan gugatan Penggugat selurunnya dengan verstek;Menyatakan sah menurut hukum jual beli pada tanggal 18 Pebruari 2013antara Tergugat selaku pihak Penjual dengan Penggugat selaku pihakPembeli, atas objek sengketa berupa sebidang tanah tersebut dalamHalaman 16 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PN SdaSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2682 / Desa Kramatjegu, seluas1387 M2, berikut sebuah bangunan gedung yang berdiri diatasnya,sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10082009,No.01330/

13.10/2009, terletak di Desa Kramat Jegu, Kecamatan Taman,Kabupaten Sidoarjo tercatat atas pemegang hak: Mohammad WahidHasyim Abbrori (Tergugat) sebagaimana dimaksudkwitansi pembayarandan pembelian tanggal 18 Pebruari 2013 tersebut;Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah sebagai pemilik sah atasobjek sengketa berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Guna BangunanNo.2682 / Desa Kramatjegu diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung,seluas 137 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal10082009,

Mengijinkan Pemohon bertindak untuk mewakili dua orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama MUHAMMAD ARDIAN FARIZ dan DANISH AHMAD RAMADHANI untuk melakukan tindakan hukum yaitu memperpanjang penjaminan ke Bank Syariah Mandiri Cabang Malang atas harta berupa: Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan Geluran Blok AL.12, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1282, Kelurahan

AHMAD RAMADHANI, Lahir di Surabaya, tanggal 25 Juni2006;Halaman dari 8 Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2016/PN.Sdae Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia karena Sakit, sebagaimana SuratKeterangan Kematian No. 474/64/404.7.7.8/2015 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Geluran, tertanggal 08 Juni 2015;e Bahwa selain meninggalkan seorang Suami dan 3 (tiga) orang anak 2 (dua)diantaranya masih dibawah umur, almarhum istri pemohon juga meninggalkanharta berupa:Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan

gedung yang terletakdi Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan GeluranBlok AL.12, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1282, KelurahanGeluran, Surat Ukur Tgl. 16062000, No. 33/13.15/2000 Luas tanah 250 M2 atasnama ARIEF SOEKAMTO, Sarjana Ekonomi,Akuntan; 16051967;e Bahwa Pemohon dan anak anak Pemohon tersebut, bermaksud hendakmelakukan tindakan hukum yaitu untuk memperpanjang penjaminan atas hartaberupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan sebagaimana dalam SuratTanah

Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili dua orang anaknyayang masih dibawah umur yang bernama MUHAMMAD ARDIAN FARIZ danDANISH AHMAD RAMADHANI untuk melakukan tindakan hukum yaitumemperpanjang penjaminan ke Bank Syariah Mandiri Cabang Malang atas hartaberupa :Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletakdi Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan GeluranBlok AL.12, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1282,

gedung yang terletak diPropinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan Geluran BlokAL.12, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1282, Kelurahan Geluran, SuratUkur Tgl. 16062000, No. 33/13.15/2000 Luas tanah 250 M2 atas nama ARIEFSOEKAMTO, Sarjana Ekonomi,Akuntan; 16051967;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksisaksi ternyatabahwa didalam merawat, memelihara dan memenuhi semua kebutuhan anakanakpemohon baik biaya hidup dan pendidikan maupun tempat tinggal

Mengijinkan Pemohon bertindak untuk mewakili dua orang anaknya yang masihdibawah umur yang bernama MUHAMMAD ARDIAN FARIZ dan DANISHAHMAD RAMADHANTI untuk melakukan tindakan hukum yaitu memperpanjangpenjaminan ke Bank Syariah Mandiri Cabang Malang atas harta berupa: Sebidangtanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di PropinsiJawa Timur Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan Geluran Blok AL.12,sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1282, Kelurahan Geluran

Asas keselamatan dipergunakansebagai landasan agar bangunan gedung memenuhi persyaratan bangunangedung, yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin keselamatanpemilik dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan disekitarnya, di samping persyaratan yang bersifat administratif.Bahwa muatan isi POIN E Lampiran II Perda IMB bertentangan dengan Asaskeserasian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 28tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Asas keserasian dipergunakansebagai landasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat mewujudkankeserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan disekitarnya.Bahwa muatan isi POIN E Lampiran II Perda IMB bertentangan dengantujuan Undangundang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pengaturan bangunangedung bertujuan untuk:1 mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dansesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi danselaras dengan lingkungannya;2 mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedungyang menjamin keandalan teknis bangunan gedung darisegi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dankemudahan;3 mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraanbangunan gedung.Bahwa dalam rangka membangun gedung maka harus dipenuhi persyaratanadministratif sebagaimana diatur dalam Pasal

tentang Bangunan Gedung, penyelenggaraanbangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban hukumuntuk melaksanakan pembangunan bangunan gedung harus sesuai denganrencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktuberlakunya izin mendirikan bangunan dan apabila terjadi perubahan rencanateknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan makawajib meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah.Bahwa Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajibanpemenuhan

gedung, pencabutan izinmendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunangedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau perintahpembongkaran bangunan gedung.