kehadiranPelawan pada Aanmaning tanggal 10 Januari 2017 setelah Pelawanmencabut kuasa kepada Bapak Jerry Rampen, SH hanya untukmenegaskan bahwa Pelawan belum menerima pemberitahuan isiPutusan Mahkamah Agung, bukan untuk menerima aanmaning;Bahwa berdasarkan foto copy relaas pemberitahuan yang diperolehBapak Alexander Tampi, SH (Advokat pada Rampen Law Office)tanggal 9 Januari 2017 dari Bapak Herry Jurusita Pengadilan NegeriJakarta Pusat, pemberitahuan disampaikan pada tangal 22 Maret 2016melalui delegasi

W10.U1/9279/PDT.02.V1.16.04.Kas. perihalPermohonan Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung No. 2467K/Pdt/2012 jo. 285/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. yang ditujukan kepada Pelawanmenyatakan yang dikutip sebagai berikut : ... bahwa relaas pemberitahuanisi putusan tersebut telah kami sampaikan kepada kuasa hukumsaudara melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ... (BuktiP7). Demikian pula Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam suratnyabertanggal 20 Juni 2017 No.

W10.U1/11966/28.2015Eks/HT.02.V1.2017.01.BIL perihal klarifikasi/laporan pengaduan yangditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RImenyatakan yang dikutip sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 15Februari 2016 ekspedisi ke 2 perihal perbaikan putusan tersebut sudahturun kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dari dasar putusantersebut sudah diberitahukan kembali kepada Para Pihak(KuasaPemohon Kasasi) delegasi melalui PengadilanNegeri Jakarta SelatanNo.W10.U1.PDT.02.3523.11.16.04

dan mandat dalampenyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:Pasal 1 angka 22:Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan olehUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UndangUndang;Pasal 1 angka 23:Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yanglebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengantanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;Pasal

Pejabat Pemerintahan yanglebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengantanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan menentukan sumber kewenangan Pejabat Pemerintahan/Halaman 93 dari 104 halaman, Putusan No. 49/G/2015/PTUNSRGPejabat Tata Usaha Negara untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalampenyelenggaraan pemerintahan adalah melalui Atribusi, Delegasi

, dan/ atau Mandat;Menimbang, bahwa Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang kewenangan Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalampenyelenggaraan pemerintahan yang diperoleh berdasarkan atribusi, delegasi dan/ mandat:Pasal 12:(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusiapabila:a. diatur dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmensubdelegasikan tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan laindengan ketentuan:a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; danc. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (satu)tingkat di bawahnya.(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakansendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan

laindalam ketentuan peraturan perundangundangan;(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkanketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembaliWewenang yang telah didelegasikan;Halaman 95 dari 104 halaman, Putusan No. 49/G/2015/PTUNSRG(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi,tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi;Pasal 14:(1

dan mandat dalampenyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:Pasal 1 angka 22:Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan olehUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UndangUndang;Pasal 1 angka 23:Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yanglebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengantanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;92Pasal

:Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yanglebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengantanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan menentukan sumber kewenangan Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalampenyelenggaraan pemerintahan adalah melalui Atribusi, Delegasi

, dan/ atau Mandat;Menimbang, bahwa Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang kewenangan Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalampenyelenggaraan pemerintahan yang diperoleh berdasarkan atribusi, delegasi dan/ mandat:Pasal 12:(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusiapabila:a. diatur dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmensubdelegasikan tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan laindengan ketentuan:a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; danc. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (satu)tingkat di bawahnya.94(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakansendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali

ditentukan laindalam ketentuan peraturan perundangundangan;(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkanketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembaliWewenang yang telah didelegasikan;(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi,tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi;Pasal 14:(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh

No. 23/Eks/SHT/2015/PN.Jkt.Utr tanggal14 Juni 2016 nyata dan jelas bahwa PenetapanPenetapan tersebutmerupakan proses meletakkan sita eksekusi yang hanya dapat dilakukandengan bantuan (delegasi) kepada Ketua Pengadilan Negeri JakartaBarat sebagai pelaksana riil dari proses meletakkan sita eksekusidimaksud;Bahwa Perlawanan terhadap sita eksekusi, dapat diajukan atas dasarhak milik, yang diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa iaHalaman 2 Putusan Nomor 769/PDT/2017/PT.DKIadalah pemilik barang

yang disita dan diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyitasebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 195 (6) HIR/Pasal 206 (6)RBg, in casu Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Pengadilan Negeriyang secara nyata menjalankan putusan atas delegasi PengadilanNegeri Jakarta Utara;Bahwa berkaitan dengan alasan pengajuan Perlawanan aquo kePengadilan Negeri Jakarta Barat, dapat dikemukakan Yurisprudensiberupa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 08 Agustus 2000

No. 2596K / Pdt / 2000 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut:berdasarkan Pasal 195 ayat 6 HIR perlawanan terhadappelaksanaan putusan harus diajukan kepada dan diadili olehPengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam manatindakantindakan pelaksanaan tersebut dijalankan karena yangmenjalankan putusan tersebut adalah Pengadilan NegeriProbolinggo atas delegasi dari Pengadilan Negeri Surabaya makayang berwenang memeriksa dan mengadili perlawanan tersebutadalah Pengadilan Negeri Probolinggo

Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patutoleh Jurusita kepada, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Januari 2020melalui delegasi Pengadilan Negeri Dumai, Kuasa Terbanding Il, Ill dan V semulaTergugat Il, Ill dan V. pada tanggal 03 Pebruari 2020 melalui delegasi PengadilanNegeri Medan, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 23 Januari 2020,Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Januari 2020;Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut

Dan Risalah Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada, Terbanding semulaTergugat pada tanggal 22 Januari 2020 melalui delegasi Pengadilan Negeri Dumai,Kuasa Terbanding Il, Ill dan V semula Tergugat Il, Ill dan V melalui delegasiPengadilan Negeri Medan, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 23Halaman 13 dari 35 halaman Perkara Nomor 321/Pdt/2020/PT MDNJanuari 2020, Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Januari2020;Menimbang, bahwa

Dan Risalah Kontra Memori Banding tersebuttelah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut oleh Jurusita kepada,Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal O6 Maret 2020 melaluidelegasi Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Terbanding II, Ill dan V semula Tergugatll, Ill dan V pada tanggal 09 Maret 2020 melalui delegasi Pengadilan Negeri Medan,Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 08 Juni 2020;Menimbang, bahwa dalam Risalah Kontra Memori Banding, Terbanding dan IV semula Tergugat

,TERBANDING III/TERGUGAT Ill DAN TERBANDING V/TERGUGAT V ini kamisampaikan kepada yang Mulia, dan atas perhatian serta terkabulnya permohonanini, terlebih dahulu TERBANDING II/TERGUGAT II, TERBANDING III/TERGUGAT IIIDAN TERBANDING V/TERGUGAT V MENGUCAPKAN Terima Kasih.Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah menyampaikansecara sah dan patut Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara(inzage) oleh Jurusita kepada, Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal11 Mei 2020 melalui delegasi

Pengadilan Negeri Medan, Terbanding semulaTergugat pada tanggal 22 Januari 2020 melalui delegasi Pengadilan Negeri Dumai,Kuasa Terbanding Il, Ill dan V semula Tergugat Il, Ill dan V pada tanggal 03Halaman 31 dari 35 halaman Perkara Nomor 321/Pdt/2020/PT MDNPebruari 2020 melalui delegasi Pengadilan Negeri Medan, Terbanding IV semulaTergugat IV pada tanggal 23 Januari 2020, Turut Terbanding semula Turut Tergugatpada tanggal 23 Januari 2020, bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hariterhitung

tertulis Permohonan Kuasa HukumPenggugat pada persidangan tertanggal 24 Oktober 2019, yang pada pokoknyamenyatakan oleh karena terhadap Tergugat berdasarkan Relaas Panggilansidang tanggal 12 Juni 2019 diketahui sudah tidak tinggal di alamat sesuaidalam Gugatan a quo sehingga dilakukan Panggilan melalui Surat Kabarsedangkan untuk Tergugat II bersama Penggugat telah melalui Tahapan Mediasidan selanjutnya pada tahapan Agenda Sidang Jawaban pada tanggal 17Oktober 2019 berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Delegasi

TermohonKasasi/Penggugat untuk dijawab secara lisan;Perhatikan Berita Acara Persidangan dimana pada sidang tanggal 9Agustus 2011 Pemohon Kasasi/Tergugat tidak hadir dan pada tanggal10 Agustus 2011 Pemohon Kasasi/Tergugat telah dapat panggilansidang kembali dan dalam satu hari sudah ada panggilan sidangkembali adalah bagi Pemohon Kasasi/Tergugat amatlah luar biasa,terlebih lagi Pemohon Kasasi/Tergugat berada dalam wilayah KotaBandung dan bukan Kabupaten Bandung, sehingga pemanggilanharuslah dengan delegasi

Pengadilan Agama Kota Bandung, sehinggasidang terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat dengan pemanggilandelegasi seyogyanya dibutuhkan beberapa hari panggilan tidak satuhari;Bagi Pemohon Kasasi/Tergugat pemanggilan sidang dengan wilayahyang dilakukan delegasi hanya (satu) hari adalah luar biasa dan tidakpatut juga bukti persidangan untuk cepat segera diputus;2 Bahwa atas sikap Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan caracaraseperti itu, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak berkeinginan dan tidak berharapterhadap

Meskipun telah dipanggil dengan patut 1. relaas panggilansidang delegasi tertanggal 17 Februari 2016 untuk sidang tanggal 1 Maret 2016, 2.relaas panggilan sidang delegasi tertanggal 10 Maret 2016 untuk sidang tanggal 23Maret 2016, 3. relaas panggilan sidang delegasi tertanggal 28 Maret 2016 untuksidang tanggal 6 April 2016, 4. relaas panggilan sidang delegasi tertanggal 28 April2016 untuk sidang tanggal 11 Mei 2016, namun tetap tidak hadir dipersidanganataupun mengirimkan wakilnya yang sah;Untuk

Meskipun telah dipanggil dengan patut 1. relaas panggilansidang delegasi tertanggal 17 Februari 2016 untuk sidang tanggal 1 Maret 2016, 2.relaas panggilan sidang delegasi tertanggal 10 Maret 2016 untuk sidang tanggal 23Maret 2016, 3. relaas panggilan sidang delegasi tertanggal 28 Maret 2016 untuk sidangtanggal 6 April 2016, 4. relaas panggilan sidang delegasi tertanggal 28 April 2016untuk sidang tanggal 11 Mei 2016, namun tetap tidak hadir dipersidangan ataupunmengirimkan wakilnya yang sah; Untuk

Terbanding Il semula Tergugat II melalui delegasi bantuan Pengadilan NegeriBale Bandung, dengan Relaas Nomor 386/Pdt.G/2020/PN Bdg Jo No. Del :485/Pdt.Del/2021/PN Blb, tanggal 22 Juli 2021;3. Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan surat nomor386/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 29 Juli 2021;4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui delegasi bantuanPengadilan Negeri Bale Bandung, dengan Relaas nomor 386/Pdt.G/2020/PNBdg Jo.

Terbanding Il semula Tergugat II melalui delegasi bantuan Pengadilan NegeriBale Bandung, dengan Relaas Nomor 386/Pdt.G/2020/PN Bdg Jo No. Del :485/Pdt.Del/2021/PN Blb, tanggal 26 Agustus 2021;3. Turut Terbanding semula Turut Tergugat I!

dengan surat nomor386/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 31 Agustus 2021;Halaman 28 dari 44 halaman Putusan nomor 669PDT/2021/PT BDG4.Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat II melalui delegasi bantuanPengadilan Negeri Bale Bandung, dengan Relaas nomor 386/Pdt.G/2020/PNBdg Jo.

Terbanding Il semula Tergugat II melalui delegasi bantuan Pengadilan NegeriBale Bandung, dengan Relaas Nomor 386/Pdt.G/2020/PN Bdg Jo No. Del :485/Pdt.Del/2021/PN Blb, tanggal 22 Juli 2021;. Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan surat nomor386/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 29 Juli 2021;. Turut Terbanding II Ssemula Turut Tergugat II melalui delegasi bantuanPengadilan Negeri Bale Bandung, dengan Relaas nomor 386/Pdt.G/2020/PNBdg Jo.

;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Pra Peradilan tidak hadir ataumengirimkan wakil/Kuasanya walaupun sudah dipanggil melalui bantuan panggilan(delegasi) oleh Pengadilan Negeri Stabat dan telah diterima langsung oleh PemohonPra Peradilan, maka Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dilanjutkan demiterwujudnya Azas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;Menimbang, bahwa setelah Sidang Pra Peradilan dilanjutkan, Termohon PraPeradilan I, I, HI, IV, V, VI dan Termohon Pra Peradilan VII melalui

HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15Nopember 2013 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 257/Akta.Pid/2013/PN.RGT.TLK dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18Nopember 2013 ;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18Nopember 2013 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 257/Akta.Pid/2013/PN.RGT.TLK dan permintaan banding tersebutdiberitahukan melalui (delegasi

/X1I/2013tertanggal 18 Nopember 2013 ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding bertanggal 3 Desember 2013 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 04 Desember 2013dan memori banding tersebut diberitahukan melalui (delegasi)Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penasihat Hukum Terdakwasebagaimana surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri RengatNomor : W4.U4.1284.HN.01.02.

Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa:Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang diKementerian, Sekretaris Jenderal/Sekretariat Lembaga Negara,Sekretariat Lembaga Nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsidan Kabupaten/Kota Dengan mencermati ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diatas, maka baik Bupati maupun Sekretaris Daerah di Kabupatendapat menerima Delegasi Kewenangan dari Presiden.

Tim Seleksi tidak memerlukanstatus hukumnya orang jadi calon KPU, jadi keputusan menentukan statusseseorang jadi Komisioner bukan di Tim Seleksi masih ada lagi tahapan;Bahwa Saksi konsep pelimpahan kewenangan di Indonesia dibagi dalam 3(tiga) bagian yaitu, Atribusi, Mandat dan Delegasi;Bahwa yang membedakan dari ketiga hal tersebut , penerima mandat tidakbertambah kewenangannya, dan tanggung jawab tetap pada penerimamandat, kalau delegasi kewenangan itu diberikan ke bawah tetapiberkurang kewenangan

pemberi delegasi dan berpindah pada penerimadelegasi;Bahwa surat rekomendasi bentuknya bisa dari perintah disposisi, jadiSekretaris Kabupaten tidak berani memberi rekomendasi kalau tidak atasnama Bupati;Bahwa karena atas nama maka pelimpahan kewenangan itu dalam bentukmandat;Bahwa yang membedakan Pasal 53 dan Pasal 54 secara filosofis yaituPasal 53 UndangUndang ASN menyampaikan pesan secara normatifbahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan bertanggung jawab tentangmanajemen ASN, Pasal 54 UndangUndang

,menurut Saksi Ahli urusan kepegawaian di Indonesia adalah urusanPemerintahan, sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden harusbertanggung jawab, tetapi tata kelola Pemerintahan harus didistribusikankewenangannya atau di delegasikan;Bahwa benar delegasi yang dimaksud tidak secara langsung tetapipemberian delegasi itu melalui Kepala Daerah yang bersangkutan;Bahwa mengenai mandat, praktek pemerintahan sudah merupakankonvensi ketatanegaraan kita, cukup perintah, telepon seorang Bupatikepada Sekretaris sudah

tidak adaHalaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PLpenciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang yang dilakukanharus berdasarkan undangundang dan telah terjadi peralihnan tanggung jawabkepada penerima delegasi, pada Mandat penerima mandat (mandataris) hanyabertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), merupakanperintah untuk melaksanakan, kewenangan dapat sewaktuwaktu dilaksanakanoleh mandans, tidak tejadi peralihan tanggung jawab yakni tanggung jawabakhir keputusan

menyatakan bahwa pada tanggal3 Desember 2014 Tergugat / Pembanding melalui kuasanya Wahyu TrisHal 24 dari 31 hal Put.88/Pdt/2015/PT.SMRHaryadi,SH.MH telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Balikpapan No.60/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 20November 2014 tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilantingkat banding;2.Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding tanggal 19Januari 2015 yang dibuat oleh Taufik,Juru sita Pengadilan Negeri JakartaTimur (delegasi

, telan memberitahukan kepada Kuasa hukumPenggugat/Terbanding bahwa pada tanggal 3 Desember 2014 Tergugat telahmenyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri BalikpapanNo.60/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 20 November 2014;3.Memori banding tanggal 16 Februari 2015 dari kuasa Pembanding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Februari2015;4.Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding yang dibuat olehM.Taufik Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur (delegasi

2015 permohonan banding dari paraPembanding semula para Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan dengancara seksama kepada Poltak Simanjuntak,SE.SH kuasa Terbanding semulakuasa Penggugat.5.Kontra Memori Banding tanggal 13 Maret 2015 dari Kuasa Terbanding dahuluPenggugat yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan NegeriBalikpapan pada tanggal 13 Maret 2015;6.Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori Banding yang dibuatoleh Surachmad,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya (delegasi

yang dibuat olehJunaedi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16Februari 2015 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semulaKuasa Tergugat agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapanuntuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukansebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.8.Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat olehM.Taufik Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur (delegasi

Oleh karena mekanisme delegasi kewenangan dengan SuratKuasa tidak dilarang dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 danAnggaran Dasar Koppic Jaya, maka delegasi kewenangan Ketua UmumKoppic Jaya kepada Terpidana harus dipandang sebagai prosedur yangsah dalam internal Koppic Jaya;Bahwa oleh karena Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14September 2012 dibuat berdasarkan delegasi kewenangan dari KetuaUmum Koppic Jaya kepada Terpidana sebagai Ketua Bidang UsahaKoppic Jaya, maka penandatanganan surat a quo

Putusan No. 105 PK/PID/2016 Bahwa Terdakwa/Terpidana adalah Ketua Bidang Usaha KoppicJaya berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXIXTahun Buku 2011 Koppic Jaya Nomor 001/KEP RAT/VII/2012tanggal 13 Juli 2012; Bahwa Terdakwa/Terpidana mendapatkan delegasi kewenangandari Ketua Umum Koppic Jaya berdasarkan Surat Kuasa; Bahwa Terdakwa/Terpidana mendapatkan stempel dari KetuaUmum Koppic Jaya bersamaan dengan Surat Kuasa; Sekretaris tidak menandatangani karena sekretaris adalah terlapor; Bahwa

Kosim H.S.) ikut membuat draf surat danmengetahui pengiriman surat ke Polri; Pembuatan, pengiriman dan penandatanganan surat diberitahukankepada Ketua Umum Koppic Jaya; Ketua Umum menyetujui surat tersebut;Keterangan Terdakwa/Terpidana sejalan dengan keterangan H.Kosim H.S., Ketua Umum Koppic Jaya bahwa Terdakwa/Terpidanamendapatkan Surat Kuasa tentang delegasi kewenangan KetuaUmum Koppic Jaya untuk menandatangani KTA dan suratsuratKoppic Jaya;d.

Kosim H.S., keterangan Terdakwa dan SuratKuasa tanggal 13 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwaterdapat delegasi kewenangan dari Ketua Umum Koppic Jaya berdasarkan Surat Kuasa tersebut, sehingga pembuatan dan penandatanganansurat tersebut bukanlah memalsukan atau membuat secara palsu karenaTerdakwa/Terpidana membubuhkan tanda tangannya sendiri danbertindak untuk dan atas nama Koppic Jaya berdasarkan Surat Kuasatersebut;.

., dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan melalui relaas pemberitahuan pernyataan bandingkepada Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 13 Maret 2017, kepada TergugatVTurut Terbanding pada tanggal 15 Maret 2017 dan delegasi/mohon bantuanuntuk pemberitahuan pernyataan banding melalui Pengadilan Negeri Klas IAKhusus Jakarta Selatan kepada Kuasa Turut Tergugat/Turut Terbandingdengan Surat Nomor W.3U.15/220/HPDT/III/2017 tanggal 6 Maret 2017;Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 52/PDT/2017/PT PDGMenimbang

, bahwa Memori banding dari Tergugat I/Pembandingmelalui Kuasa Hukumnya tanggal 21 Maret 2017, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 23 Maret 2017 danrelaas pemberitahukan dan penyerahan Memori banding telah disampaikankepada Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 23 Maret 2017, kepadaTergugat VTurut Terbanding tanggal 23 Maret 2017 dan delegasi/mohonbantuan untuk pemberitahuan penyerahan Memori banding melalui PengadilanNegeri Klas IA Khusus Jakarta Selatan kepada Turut

PengadilanNegeri Pasaman Barat tanggal 3 April 2017, yang mana salinannya telahdiberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding,kepada Kuasa Tergugat VTurut Terbanding masingmasing tanggal 6 April2017;Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikankesempatan untuk memeriksa berkas perkara masingmasing kepada KuasaTergugat I/Pembanding pada tanggal 14 Maret 2017, Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 13 Maret 2017, Tergugat Turut Terbanding pada tanggal15 Maret 2017 dan delegasi

REKONPENSIMenghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.129.500,00 (satu jutaseratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;Membaca berturutturut :1 Risalah pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan NegeriSitubondo, menerangkan bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2012 kepadaKuasa Hukum Penggugat telah diberitahukan Isi Putusan Pengadilan NegeriSitubondo tanggal 2 Nopember 2011 No. 07/Pdt.G/2011/PN.Stb. danmelalui delegasi

mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondotanggal 2 Nopember 2011 No. 07/Pdt.G/ 2011/PN.Stb. tersebut ;3 Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa pada tanggal 17Januari 2012 ...Januari 2012, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonanbanding tersebut ;4 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Situbondo dan melalui delegasi

Mgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggalatanggal 20 November 2019 Pembanding semula Tergugat III telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 4November 2019 Nomor : 8/Pdt.G/2019/PN Mgl;Membaca Surat permohonan delegasi dari Pengadilan Negeri MenggalaNomor : W9U7/1549/Hk.02/XI/2019 tanggal 21 November 2019, yangmenerangkan bahwa Juru Sita di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dimintauntuk melaksanakan pemberitahuan Akta Banding perkara perdata

Semula Penggugat pada tanggal 06 Januari 2019 dan KepadaTurut Terbanding dan Il semula Tergugat I,II masing masing tanggal 31Desember 2019 yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan NegeriTanjungkarang;Membaca Surat Permohonan delegasi dari Pengadilan Negeri MenggalaNomor : W9U6/1665/Hk.02/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019, yangmenerangkan bahwa Juru Sita di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dimintauntuk melaksanakan pemberitahuan mempelajari berkas ( Inzage ) bandingperkara perdata Nomor : 8/Pdt.G

Tanggal 16 Februari 2021, pada saat pembacaanputusan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 24Februari 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding melaluipemberitahuan delegasi kepada Pengadilan Agama Giri Menang oleh JuruSita Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 4 Maret 2021;Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada Tanggal10 Maret 2021, yang telah diberitahukan

kepada Terbanding melaluipemberitahuan delegasi kepada Pengadilan Agama Giri Menang olehJurusita Pengadilan Agama Giri Menang pada Tanggal 16 Maret 2021;Bahwa memori banding Pembanding pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pembanding sependapat dan tidak berkeberatan denganpertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama,sepanjang mengenai konvensi, akan tetapi Pembanding berkeberatandengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertamamengenai gugatan rekonvensi khusus mengenai

sidang;Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Juli 2018telah memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Padang yang pada pokoknyaagar perkara Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Pdg. yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Mei 2018 dicabut;Menimbang, bahwa pada sidang pertama pihak Pemohon datangmenghadap Kuasanya akan pada sidang berikutnya tidak datang menghadap,sedangkan pihak Para Termohon proses pemanggilan telah dilakukan, akantetapi relas panggilan melalui delegasi

Delegasi Rp 66.000,007. PNBP Pencabutan Rp 10.000,008. Materai Rp 6.000,009. Redaksi Rp 10.000,00Jumlah Rp773.000,00(tujuh ratus tujuh puluh tiga riburupiah)Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN. Idm