Ditemukan 845 data
51 — 9
perlu ditetapkan agar barang buktitersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada TerdakwaTerdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum dalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
KADEK ADI PRAMARTA, SH
Terdakwa:
I Made Setiawan
35 — 37
Sus/2020/PN Sgrperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukanoleh terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakanreaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, begitupula dengan keluarganya, anakanaknya dan istri terdakwa sangatmenggantungkan hidup dari terdakwa, selain itu juga terdakwa mengakuidirinya bersalah dan menyesal telah melakukan kejahatan yang dimaksud,sehingga
118 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesiatertanggal 7 Mei 1973 No. 178 K/Sip/1973 dalam KumpulanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, edisi kedua,tahun 1993 halaman 254 menyatakan bahwa :...oahwa peniruan merek lain terjadi apabila merek yangbersangkutan karena bentuk susunan atau bunyinya mengingatkanpada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan pada umumnyaatau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat ;Hal. 4 dari 25 hal. Put.
239 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, seluruh faktafakta yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwaMerek "ZORRIK" milik Penggugat memang wajib dilindungi keberadaannyasebagai suatu merek terkenal dan dilindungi dari kemungkinan peniruan olehpihak ketiga;Tentang Merek "ZORRIK" Milik Penggugat Di Indonesia;10.Bahwa, di Indonesia, Penggugat telah memiliki pendaftaran Merek"ZORRIK" untuk melindungi jenis barang di Kelas 5 dengan nomorpendaftaran IDM000232467 pada Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia
No. 185 K/Pdt.SusHKI/2015kemungkinan peniruan oleh pihak ketiga;Tentang Merek "ZORRIK" Milik Penggugat Di Indonesia;18.Bahwa, di Indonesia, Pemohon Kasasi telah memiliki pendaftaran Merek"ZORRIK" untuk melindungi jenis barang di Kelas 5 dengan nomorpendaftaran IDM000232467 pada Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.
33 — 8
kejahatan tersebut maka juga akandirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
Renhard Harve,SH.MH
Terdakwa:
Jamaludin Pa Als Si Am
32 — 37
ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RumahTahanan Negara;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat denganPenuntut Umum dalam tuntutannya, karena harus diperhatikan danperlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh MajelisHakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkanmerupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagicaloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
133 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yangberhak ;Selain itu, yurisprudensi melarang terdaftarnya merekmerek yangmempunyai persamaan dengan nama badan hukum dan merek pihak lain yangtelah terdaftar dan terkenal, diantaranya adalah : Yurisprudensi No. 010 K/N/HaKI/2003 tertanggal 5 Mei 2003 : DUNHILL vsD DUNHILL ; Yurisprudensi No. 014 K/N/HakKlI/2003 tertanggal 25 Juni 2003 : AQUA vsAQUALIVA ; Yurisprudensi No. 044 K/N/Hakl/2003 tertanggal 24 Maret 2004 : NOKIA vsNOK IIA;Bahwa peniruan
1.Imelda Panjaitan, SH
2.Muhammad Kenan Lubis SH
Terdakwa:
Indra Kuswoyo Alias Iin
16 — 16
, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
30 — 6
, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan danmemahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yangmemuat pencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalamrangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
34 — 15
dikeluarkan penetapan dirampas untukNegara guna dimusnakan ;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
Mauritz Marx Williams, SH
Terdakwa:
Muhammad Amri Prastio
68 — 31
, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
37 — 6
dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut UmumHalaman 20 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2017/PN Jthdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yangmemuat pencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalamrangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
Renhard Harve,SH.MH
Terdakwa:
Khairil Anwar
22 — 13
, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
Rio Bataro Silalahi, SH
Terdakwa:
Amran Sihaloho Als Amran
19 — 19
adalah barang bukti yang telah di sita dalam perkara ini danmemiliki nilai ekonomis maka perlu barang tersebut dirampas untuknegara;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akandijatunkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapatdengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan olehMajelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam,melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
29 — 6
makaperlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yangmemuat pencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalamrangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
Terbanding/Terdakwa I : HAPU TARA MBIHA II Alias AMA NAI MUNGGU
Terbanding/Terdakwa II : BARON KAPENGA TANA HOMBA Alias BARON
Terbanding/Terdakwa III : RETANG HADAMBIWA Alias SEMU
101 — 36
Juga harus diperhatikan tuntutan bahwa pemidanaanmerupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagicaloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan tindak pidana sejenis danjuga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.> Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhnkan olehPengadilan Negeri Waingapu pada diri terdakwa belum memadai,bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif.Halaman 10 dari 26 Halaman, Putusan
73 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimiliki orang lain, kecuali ataspersetujuan tertulis dari yang berhak ;Selain itu, yurisprudensi melarang terdaftarnya merekmerek yang mempunyai persamaan dengan nama badan hukum danmerek pihak lain yang telah terdaftar dan terkenal,diantaranya adalah Yurisprudensi No. 010 K/N/HakI/2003 tertanggal5 Mei 2003 : DUNHILL vsD DUNHILL ; Yurisprudensi No. 014 K/N/HakI/2003 tertanggal25 Juni 2003 : AQUA vsAQUALIVA ; Yurisprudensi No. 044 K/N/HakI/2003 tertanggal24 Maret 2004 : NOKIA vsNOK II A ;Bahwa peniruan
MUHAMMAD RHAZI, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin Alm RASYID
99 — 16
Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
35 — 6
menggunakan barang bukti tersebutuntuk kejahatan sebelumnya ;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
23 — 5
Zulkifli;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN Jth.peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan