Sesuai data online Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP) : Tergugat Rekonpensi yang bekarja sebagai KepalaCabang PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK Tulungagung sesuaidengan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2018 atasHal 27 dari 50 hal Putusan No.2297/Pdt.G/2019/PA.SbyC.nama A. DESTANDIARY BACHTIAR A, SE.

SLJ Nomor 01 tanggal 1 Nopember 2016 Notaris ERFAN EFENDI,SH

SUMBER LANCAR JAYA NPWP : 31.761.051.7-602.000

PT BEDJOEMAKMUR BERSAMA tersebut kedalam Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP) sehingga dapat secara jelas tersaji informasitentang tanggal pelaporan SPT Masa PPN, Rincian Faktur PajakKeluaran yang telah diterbitkan, yaitu Rincian Faktur Pajak Masukan,Perhitungan PPN, dan Pembayaran Kekurangan PPN a.n.

kepada Terdakwa DWIANGGIA PERMADI, S.E alias DWI , kepada STEPEN SIDJE , VANNOVIAR , ADE KURNIADI, M. dan ARIEF BASKORO (DPO) sebesarantara 15% s.d. 30% dari nilai PPN.Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI,S.E alias DWI berupa dengan sengaja menerbitkan atau menggunakanfaktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yangdilakukan secara berturutturut mulai Tahun 2011 sampai denganTahun 2013,Bahwa selanjutnya berdasarkan Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP

KPP PratamaSerpong, KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, dan KPP PratamaCikarang Utara akan melakukan administrasi dengan memasukkandata pelaporan SPT Masa PPN dari Wajib Pajak terkait tersebutkedalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)sehingga dapat secara jelas tersaji informasi tentang tanggalpelaporan SPT Masa PPN, Rincian Faktur Pajak Keluaran, RincianFaktur Pajak Masukan, Perhitungan PPN, dan PembayaranKekurangan PPN.Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI,S.E alias

Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN), SPTPPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 25;2.Melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN), SPT PPhPasal 21, SPT PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatklien terdaftar sebagai Wajib Pajak;3.Menyetorkan pembayaran pajak klien ke bank;4.Mengurus pendaftaran atau pencabutan sebagai Wajib Pajak;5.Mengurus Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP);6.Mengurus halhal lain yang berhubungan dengan perpajakan;berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Ngateman (1 Set; 2 Lembar; Asli);

, SPT SPT Masa PPN dan PPnBM Masa Januari 2016 a.n Ngateman (1 Set; 7 lembar; Hasil Cetakan (print Out));

Out));

(1 Set; 7 Lembar; Hasil Cetakan (print Out));

Penggalian Potensi tanggal 20 April 2017, Surat Perjalan Dinas Nomor SPD- 541/WPJ.26/KP.0101/2017 tanggal 20 April 2017, Surat Perjalan Dinas Nomor SPD-540/WPJ.26/KP.0101/2017 tanggal 20 April 2017, SR-43/WPJ.26/2017 tanggal 19 April 2017 Perihal Tindak lanjut Atas Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan, S-496/WPJ.26/KP.01/2017 tanggal 20 April 2017 Perihal Panggilan untuk Memberikan Keterangan. (1 Set (12 lembar); Asli);

HarapanLima Insan mempunyai kewajiban perpajakan berupa PPh Pasal 4 (2),PPh 21, 23, PPh Pasal 25/29 dan PPN; Bahwa sesuai data di SIDJP (Sisitem Informasi DirektoratJenderal Pajak) PT. Harapan Lima Insan telah melaporkan SPTTahunan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2011 dan 2012 yangditandatangani Direkturnya bernama Sugiono; Bahwa untuk SPT PPN masa tahun 2011 dan tahun 2012sesuai data SIDJP PT.

Data laporan wajib pajakbaik PPH maupun PPN masa termasuk laporan pajak keluaran dan pajakmasukan yang didasarkan pada data transaksi atau penyerahanpenyerahanbarang dan atau jasa kena pajak (faktur pajak) yang dilaporkan oleh PT.Harapan Lima Insan sebagai perusahaan yang telah punya NPWP dan telahdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terdaftar pada Kantor DirektoratJenderal Pajak, terbukti laporan pajaknya telah terekam dan terkoneksi padaaplikasi SIDJP dan Approweb;Menimbang, bahwa dari fakta

Selain itu juga terdapat gambar kotakdisilang dengan tulisan Kuasa.Bahwa Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN dengan membawaFormulir Induk 1111 yang sudah ditandatangani, SSP Lembar ke3 kaloada pembayaran dan flask disk yang berisi file Lampiran 1111 ke TPT(Tempat Pelayanan Terpadu) untuk di upload ke SIDJP (SistemInformasi Direktorat Jenderal Pajak) oleh petugas TPT.

Berdasarkan basis data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP);PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI terdaftar sebagai Wajib Pajaksejak 10 Oktober 2007e Nama Wajid Pajak PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP21.014.497.8623.000KLU 41012 Konstruksi Gedung PerkantoranDirektur YOSSE ARMANDO SUBANDHIe Komisaris AGUS BUDIANTOAlamat JI. Singgalang No.1 Rt.003 Rw.009, Pisang Candi SukunKota Malang Jawa Timur.Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 07Januari 2008.

Berdasarkan basis data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP)PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI terdaftar sebagai Wajib Pajaksejak 10 Oktober 2007Nama Wajib Pajak PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI;NPWP 21.014.497.8623.000;KLU 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran;Direktur YOSSE ARMANDO SUBANDHI;Komisaris AGUS BUDIANTO;Alamat JI. Singgalang No.1 Rt.003 Rw.009, Pisang Candi SukunKota Malang Jawa Timur.Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 07Januari 2008.b.

Untuk mendapatkan jumlah PPN yang tercantumdalam Faktur Pajak tidak sah tersebut dapat dilakukan dengan:Mendapatkan Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan dandiperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna; dan/atau Dari aplikasiPKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).Diketahui bahwa jumlah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh tersangka WATYTRISMAJA ASIH adalah sebesar Rp 4.429.442.300,00 merupakan jumlahkerugian negara yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut.Perlu Saya

jelaskan bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakan diDirektorat Jenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP).

SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan olehPengusaha Kena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPNdirekam dalam Sistem Informasi tersebutBerdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep15/PJ/1996tanggal 15 Maret 1996 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeliharaan danPengolahan SPT Masa PPN bahwa setiap Lampiran SPT Masa PPN yangberisi Rekapitulasi Pajak Keluaran (Lampiran A1) dan Rekapitulasi PajakMasukan (Lampiran B1) harus diinput dan direkam ke Sistem InformasiPerpajakan Direktorat

penyerahan aktiva yang menurut tujuan semulatidak untuk diperjualbelikan, Dasar Pengenaan Pajakdihitung berdasarkan Harga Jual";Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkanbahwa penyerahan aktiva yang menurut tujuan semulatidak untuk diperjualbelikan dikenakan PPN bila memenuhidua kreteria: pertama, penyerahan aktiva dilakukan olehPengusaha Kena Pajak; kedua, PPN yang dibayar padasaat perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan;Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP

penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidakuntuk diperjua/belikan, Dasar Pengenaan Pajak dihitungberdasarkan Harga Jual;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkanbahwa penyerahan aktiva yang menurut tujuan semulatidak untuk diperjualbelikan dikenakan PPN bila memenuhidua kreteria: pertama, penyerahan aktiva dilakukan olehPengusaha Kena Pajak; kedua, PPN yang dibayar padasaat perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan;Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi OirektoratJenderal Pajak (SIDJP

Bahwa transaksi penjualan ekspor yang dilaporkanpada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010 adalah sebanyak 346 transaksisedangkan menurut database PEB pada menuSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)adalah sebanyak 518 transaksi, dengan demikianterdapat transaksi penjualan ekspor yang belumdilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf fUndangUndang PPN maka dapat diambil kesimpulanbahwa selain penyerahan

diketahui bahwaterdapat ekspor dari Charabot SA Perancis kepada perusahaan diIndonesia dalam kurun waktu 2004 s.d. 2012;bahwa atas kegiatan ekspor ke Indonesia tersebut terbukti yangmengimpor adalah costumer costumer Indonesia secara langsung keCHARABOT SA di Perancis tanpa melalui atau diketahui oleh PemohonBanding sehingga tidak bisa dinyatakan kegiatan Pemohon Bandingadalah kegiatan kantor perwakilan dagang yang sebagai BUT;5. bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP

sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55866/PP/M.IB/99/2014tanggal 1 Oktober 2014serta berdasarkan faktafakta yang nyatanyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon PeninjauanHalaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 1102/ B/PK/PJK/2015Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatandengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimanadiuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.Bahwa berdasarkan data pada SIDJP

aktiva yang menurut tujuan semula tidakuntuk diperjualbelikan, Dasar Pengenaan Pajak dihitungberdasarkan Harga Jual".c.3)Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkanbahwa penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidakuntuk diperjualbelikan dikenakan PPN bila memenuhi duakreteria: pertama, penyerahan aktiva dilakukan oleh PengusahaKena Pajak; kedua, PPN yang dibayar pada saat perolehanaktiva tersebut dapat dikreditkan;c.4) Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP

Putusan Nomor 1597/B/PK/PJK/2017diketahui oleh Pemohon Banding sehingga tidak bisadinyatakan kegiatan Pemohon Banding adalah kegiatan kantorperwakilan dagang yang sebagai BUT;5. bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP) diketahui bahwa Pemohon Banding telahmelaporkan SPT Masa PPh Pasal 15 sebagai berikut: dalamkurun waktu 2004 s.d. 2012;bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tentangadanya SSP Masa PPh Pasal 15 (Final) yang telah dibayar olehPemohon Banding sejak

Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP) diketahui bahwa Pemohon Banding telahmelaporkan SPT Masa PPh Pasal 15 sebagai berikut: dalamkurun waktu 2004 s.d. 2012;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tentangadanya SSP Masa PPh Pasal 15 (Final) yang telah dibayar olehPemohon Banding sejak Tahun 2004 s.d 2012 dinyatakan bahwahal tersebut karena adanya Surat Himbauan dari Terbanding,karena Pemohon Banding tidak mengerti/mendapatkan informasiyang jelas mengenai PPh

Data perusahaan perusahaan yang telah menggunakan FakturPajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) sejakbulan Januari 2016 s.d Juni 2020 (sesuai dalam aplikasi SIDJP) adalah : Wajib Pajak Pembeli / LawanFaktur Pajak DPP PPNMasa TransaksiNama NPWP Nomor Tanggal2016 01 CV. IDAMAN 01.511.957.1 010.001 05/01/2016 107,273,868) 10,727,386JAYAY Dir. 102.000 16.247268882016 01 PT. PUTRA 01.503.326.9 010.001 07/01/2016 118,020,000) 11,802,000MANDIRI/ 102.000 16.247268892016 02 PT.

Dataperusahaan perusahaan yang telah menggunakan Faktur Pajak yangTidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) sejak bulan Januari2016 s.d Juni 2020 (Sesuai dalam aplikasi SIDJP) adalah: Wajib Pajak Pembeli /Faktur Pajak DPP PPNMasa Lawan TransaksiNama NPWP Nomor Tanggal2016 01 CV. 01.511.957.1 010.001 05/01/2016) 107,273,868 10,727,386IDAMAN 102.000 16.24726888JAYAY Dir.2016 01 PT. PUTRA 01.503.326.9 010.001 07/01/2016) 118,020,000 11,802,000MANDIRI/ 102.000 16.247268892016 02 PT.

>

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PROFIL-TERAKHIR-AGRO-CAHAYA-BORNEO data Dirjen AHU Kemenkumham

Surat Permintaan penjelasan data dan/atau keterangan (SP2DK) nomor SP2DK-3311/WPJ.14/KP.01/2017 tanggal 25 September 2017 dari Sistem Approweb

Surat Permintaan penjelasan data dan/atau keterangan (SP2DK) nomor SP2DK-5505/WPJ.14/KP.09/2019 tanggal 16 Juli 2019 dari Sistem Approweb

Screenshoot Pelaporan PPN Tahun Pajak 2016 (AGRO CAHAYA BORNEO) dari Sistem SIDJP

Desember 2016 (AGRO CAHAYA BORNEO) dari Sistem SIDJP

penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidakuntuk diperjualbelikan, Dasar Pengenaan Pajak dihitungberdasarkan Harga Jual";Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwapenyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untukdiperjualbelikan dikenakan PPN bila memenuhi dua kreteria:pertama, penyerahan aktiva dilakukan oleh Pengusaha KenaPajak; kedua, PPN yang dibayar pada saat perolehan aktivatersebut dapat dikreditkan;Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP

Pulo 0 5051407Gadung Jl. 02Raya BekasiKm.21 JakartaOktober Bank BNI 46 30112012 10.005.6 1306120 KCU 24 5110301Rawamangun 00Oktober BPD DKI 22012013 518,820 0601071kebayoranbaru 114030614November Bank BNI 46 26122012 7.464.41 0710150KCU Pasar 3 2080512Mayestik 00Jakarta Desember Bank BNI 46 31012013 9,385.60 0114151KCU Pasar 0 2140907Mayestik 00Jakarta Jumlah Jumlah 67.713.630 = Pelaporan SPT Masa PPN PT SAWITRI ERA PLASMASINDO(Sumber data PORTAL DJPAplikasi SIDJP Masa Januari s.dDesember 2013),

Kantor.Berdasarkan ketetapan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pontianak,wilayah atau domisili Wajib Pajak yang berada dalam pengawasan Saksiadalah keputusan dari Kepala KPP Pratama Pontianak adalwilayahPontianak Utara, Pontianak Timur dan Pontianak Tenggara.Saksi membenarkan bahwa Wajib Pajak atas nama PT WIJAYA RAYA OILNPWP: 03.099.128.5701.000 terdaftar di KPP Pratama Pontianak yangberada dalam pengawasan Saksi selaku Account Representative.berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Kalimantan Barat, hasil analisatersebut kemudian dilakukan penelaahan dan dituangkan dalam BeritaAcara Penelahaan Usul Tindak Lanjut IDLP.Berita Acara Penelahaan Usul Tindak Lanjut IDLP, Kepala kantorWilayah DJP Kalimantan Barat menerbitkan Surat PerintahPemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT WIJAYA RAYAOIL NPWP: 03.099.128.5701.000 untuk jenis pajak PPN tahun pajak2013.Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi TRISSIAN bahwa Sesuaidengan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

),untuk tahun pajak 2013 Wajib Pajak PT WIJAYA RAYA OIL NPWP:03.099.128.5701.000 hanya menyampaikan 3 (tiga) jenis SPT yaitu SPTMasa Pasal 25, SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN denganrincian sebagai berikut :1.23.4PPh Pasal 25;PPh Pasal 29;PPh Pasal 21;Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi TRISSIAN menerangkanbahwa Sesuai dengan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP), untuk tahun pajak 2013 Wajib Pajak PT WIJAYA RAYA OIL NPWP:03.099.128.5701.000