disahkan oleh pejabat setempatsesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);dukungan masyarakat setempat palingsedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkanolehlurah/kepala desa; rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota sebagaimana diaturdalam Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umaat Beragama, Pemberdayaan ForumKerukunan Umat

Dengan demikian sangat beralasan hukum kepadaTergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dilarang untuk membangun/mendirikan rumahibadat karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan BersamaMenteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman1112Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan KerukunanUmaat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan PendirianRumah Ibadat;Bahwa semulanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

III adalah anggota GerejaMasehi Injil di Halmahera (GMIH) yang beralamat di Jalan Kemakmuran DesaGamsungi Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, namun saat ini Para Tergugat tersebuttelah keluar dan membuat kelompok baru yang dikenal dengan nama kelompok Vak Iberalamat di Kompleks Kantor Bupati/Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dimanakelompok Vak I ini, sangat mengganggu ketentraman kehidupan umat beragama diKabupaten Halmahera Utara, sebagaimana beberapa perkara tindak pidana yang telahberulangulang

Bahwa Para Penggugatseharusnya tidak perlu mempermasalahkan persyaratanpersyaratan pendirian rumahibadat Jemaat Dora Ino karena hal itu bukan merupakan kewenangan Para Penggugattetapi kewenangan yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangtertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 9 danNo: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil KepalaDaerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan ForumKerukunan Umat

Pordeantus Sangadji anak dari Portu Sangadji;Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan sengketatanah milik Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) antara ParaPenggugat dengan Para TergugatBahwa Sinode GMIH adalah lembaga tertinggi di bidang keagamaan yangmenaungi seluruh umat Kristen di Maluku Utara;Bahwa Para Penggugat yaitu Pdt. Anton Piga adalah Ketua Badan Pekerja HarianSinode GMIH dan Pdt.

Sel.Adapun' kronologis obyek sengketa seluas 77 are yaitu semasamasih Hidupnya Pewaris (AMAQ RIALIM) AMAQ RIALIM punyatukang suruh /tukang garap bernama AMAQ UMAT setelah AMAQRIALIM meninggal dunia tukang garap tersebut (AMAQ UMAT) obyeksengketa yang seluas 77 are sebagian telah dijual oleh tukang garaptersebut diatas secara diam diam kepada orang lain bernama H.SAHABUDIN, obyek sengketa dijual lagi oleh H. SAHABUDIN kepadaorang lain bernama H. MUSLEH, H.

Klas Ill asalluas 0,965 H.a tercatat atasnama AMAQ TIHIM (+) denganrincian sebagai berikut:Amaq Rialim menguasai tanah sawah milik almarhum Amaq Tihim (+)(harta putung) luas 0,965 H.a dan dari 0,965 H.a tersebut seluas 0,110H.a diberikan kepada Amaq Umat dan Amag Rialim memberikan AmaqDarmaiyah dari luas 0,965 H.a seluas 0,195 H.a.Hal. 31 dari 56 Put.

Amaq Animah menguasai tanah sawah terletak di Subak Bantek pipil No.64, percil No. 153 Klas Ill seluas 0,360 H.a. atas nama Amag Animah, dandari luas 0,360 H.a. seluas 0,085 H.a. diberikan kepada Amaq Umatsebagai tambahan pemberian dari Amaq Rialim; untuk itu apa yangdilakukan oleh para Penggugat tidak benar sama sekali yang mengatakanbahwa Amag Umat adalah penggarap dari Amag Rialim; dan Penggugatsecara tegas juga menyatakan bahwa Amaq Umat menjual secara diamdiam tanah milik Amag Rialim padahal

tanah yang diperjual belikan olehAmaq Umat dan Amaq Darmaiyah adalah bagiannya dan untuk menjadihak miliknya, maka tergugat membeli obyek sengketa dari pemilik yangsah, maka kami menganggap bahwa gugatan para Penggugat tidak jelasdan para Penggugat dengan sengaja tidak mengungkap dasar / asal usultanah sengketa dengan mengambil jalan pintas bahwa sejak tahun 1941tanah sengketa yang seluas 77 are tercatat atas nama AMAQ RIALIM,dalam hal ini akan kami buktikan nanti pada saat acara pembuktian;3.

Arsad ;Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Umat, ia yang menjadi tukanggarap tanah sawah Amag Rialim ;Bahwa Saksi mengetahui setelah Amagq Rialim meninggal dunia tanahsawah tersebut masih digarap oleh Amag Umat, bahkan secara diamdiam tanah tersebut dijual ke H. Sahabudin dijual lagi ke H. Musleh,dijual lagi ke H. Seriani dijual lagi ke H. Arsad dijual lagi ke H.

Tohir Ashidigi denganterpaksa mengirim sesuai permintaan Terdakwa BASUKI WIDIASTOMO,S.Pt Bin SASTRO WIDODO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh tujuhjuta rupiah) ke rekening Terdakwa BASUKI WIDIASTOMO denganNomor Rekening 30570210210 pada BPD Capem Setwilda Jatengtanggal 20 Januari 2009 ;Bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat,kerukunan umat beragama, intern umat beragama serta umat beragamadengan Pemerintah, Biro Bintal Setda Provinsi Jawa Tengah sesuaidengan Peraturan Gubernur

Tohir Ashidigi denganterpaksa mengirim sesuai permintaan Terdakwa BASUKI WIDIASTOMO,S.Pt Bin SASTRO WIDODO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh tujuhjuta rupiah) ke rekening Terdakwa BASUKI WIDIASTOMO denganNomor Rekening 30570210210 pada BPD Capem Setwilda Jatengtanggal 20 Januari 2009 ;Bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat,kerukunan umat beragama, intern umat beragama serta umat beragamadengan Pemerintah , Biro Bintal Setda Provinsi Jawa Tengah sesuaidengan Peraturan Gubernur

tersebut kepada Terdakwa sebesarRp20.000.000,00 di mana sebelumnya tidak ada kesepakatan, sehinggaKetua Panitia saksi Sudin, S.Pd melalui saksi Moh Tobir Ashidigi denganterpaksa mengirim sesuai permintaan Terdakwa BASUKI WIDIASTOMO,S.Pt Bin SASTRO WIDODO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh tujuhjuta rupiah) ke rekening Terdakwa BASUKI WIDIASTOMO denganNomor Rekening 30570210210 pada BPD Capem Setwilda Jatengtanggal 20 Januari 2009 ;Bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat,kerukunan umat

beragama, intern umat beragama serta umat beragamadengan Pemerintah, Biro Bintal Setda Provinsi Jawa Tengah sesuaidengan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggalHal 14 dari 27 hal Put.

dalam postingan tersebut mengandung indikasi sara salahsatunya adalah kalimat , Mana tuhanmu, Tuhanmu itu Tidak berdaya,Dimusim Wabah corona Ahli tidak bersandar pada Tuhan, dan makanlahtuhanmu itu.Bahwa terdakwa membuat tulisan atau pernyataan di media sosialfacebook yang bersifat publik dan dapat di akses kapan saja olehpengguna media sosial lainnya yang dibuat oleh akun facebook terdakwaMangasa Situmorang, yang isinya merendahkan, melecehkan ataumenghinakan suatu agama sehingga menyakiti pemeluk umat

beragama,kesemuanya telah memperolokolok atau menistakan atau menodaiAgama dan menyinggung perasaan Umat beragama, bahkan dapatmenyesatkan orangorang yang membacanya, dan tulisan Pelakutersebut menimbulkan kebencian dan kemarahan umat beragama.Bahwa barang bukti yang di amankan oleh pihak kepolisian adalah:Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 611/PID.SUS/2020/PT PBR.1 (satu) eksemplar screen shot facebook an.

beragama,kesemuanya telah memperolokolok atau menistakan atau menodaiAgama dan menyinggung perasaan Umat beragama, bahkan dapatmenyesatkan orangorang yang membacanya, dan tulisan Pelakutersebut menimbulkan kebencian dan kemarahan umat beragama.Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah :Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 611/PID.SUS/2020/PT PBR.1 (satu) eksemplar screen shot facebook an.

Foto copy SURAT KETERANGAN PERKAWINAN UMAT HINDUNomor : 470/447/XI/035 tanggal 4 Oktober 1988 atas nama WAYAN NEPI dengan NI WAYAN RINTU yang dikeluarkan olehKelian Adat/Bendesa Adat Malet Tengah yang diberi tanda P4;5.

bahwa dalil permohonan Pemohon padapokoknya adalah Pemohon bermaksud agar Pengadilanmengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran yang terlambatdidaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggangwaktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untukmelengkapi administrasi kependudukan dan melamarpekerjaan ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P1 (Foto copySurat lahir), P2 (Foto copy Kartu tanda penduduk), P3 (Foto copyIjazah SMK Negeri 2 Bangli), P4 (Foto copy Surat keteranganperkawinan umat

Hindu) P5 (Foto copy Kartu Keluarga)dihubungkan dengan keterangan saksi saksi serta permohonanpemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta fakta hukumsebagai berikut ;e Bahwa benar Pemohon yang bernama Komang Lasmanamerupakan anak kandung ke3 (ketiga) yang lahir dariperkawinan saksi Wayan Nepidengan saksi Ni Wayan Rintu menurut Adat Bali dan agamaHindu dan perkawinan tersebut hanya dicatatkan pada suratketerangan perkawinan umat Hindu Nomor : 470/447/X1/035yang dikeluarkan oleh Kelian Adat/Bendesa

tinggal bersama diTangerang; Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak; Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudahtidak rukun lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus sejak enam bulan setelah menikah ;Hal 4 dari 13 Put.1041/Pdt.G/2016/PACbd Bahwa saksi pernah dua kali melihat sendiri antara Penggugat danTergugat bertengkar;Bahwa penyabab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karenaTergugat selaku mualaf tidak mau ~melaksanakan kewajibansebagaimana umat

Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak; Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudahtidak rukun lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus sejak enam bulan setelah menikah ; Bahwa saksi pernah mendengar dan Penggugat sering berceritakepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;Hal 5 dari 13 Put.1041/Pdt.G/2016/PACbd Bahwa penyabab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karenaTergugat selaku mualaf tidak mau ~melaksanakan kewajibansebagaimana umat

memenuhi pasal 171 dan 172 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orangsaksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal05 April 2015,tercatat di kantor Urusan Agama Xxxx KabupatenTangerang; Bahwa,rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulanNopember 2015 disebabkan Tergugat selaku mualaf tidak maumelaksanakan kewajiban sebagaimana umat

Mei 2014 di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, KabupatenBuleleng ;e Bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari istriPemohon yang pertama yang bernama IDA AYU GEDE CARIASTITI, sesuaidengan Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2014 ; e Bahwa perkawinan Pemohon dengan ANGGUN RACHMA WIDAYANTIyang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2014 tersebut telah Pemohonlaporkan kepada Kelian Desa Adat Pelapuan dan oleh Kelian Desa AdatPelapuan telah diterbitkan Surat Keterangan Perkawinan Umat

Hindutertanggal 24 Mei 2014 ;e Bahwa oleh karena Pemohon melangsungkan perkawinan yang kedua kalinyasecara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Mei 2014 di Desa Pelapuan,Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat KeteranganPerkawinan Umat Hindu dari Kelian Desa Adat Pelapuan tersebut, maka untukmendapat pengakuan/ pengesahan secara hukum terhadap perkawinanPemohon yang kedua dengan ANGGUN RACHMA WIDAYANTIdiperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja; Berdasarkan halhal

dibacakandipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohondipersidangan telah mengajukan buktibukti surat sebagai berikut : 1 Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 116/WNI/Bsb/2009, tertanggal 25 Juni 2009 antara Ketut Pariasa dengan Ida AyuGede Cariastini, diberi tanda P1 ; 2 Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Istri Pertama, tertanggal 17 Mei2014, sesual aslinya, diberi tanda Pp2 ;3 Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat

Kebon Jahe No.2 KotaTangerang kepada BKKK, sebagaimana yang dituangkan dalam SuratBupati Kepala Daerah Tangerang No.2590/10/tI/PD/64 Perihal:"Penjerahan tanah bekas kuburan Umat Kristen dan Pengurusankuburan baru Umat Kristen" tertanggal 13 Oktober 1964 yangdikuatkan dengan Petikan Surat tersebut tertanggal 11Nopember 1964 dan kembali ditegaskan dalam Surat Bupati KepalaDaerah Tangerang No.142/689Pem/1985 tertanggal 30 Maret 1985,dengan ketentuan antara lain, "Tanah termaksud tidak dibenarkanuntuk

Yays;Bahwa Bupati Kepala Daerah Tingkat I Tangerang yang pada 13 Oktober1964 telah menyerahkan tanah bekas kuburan Umat Kristen yang kini terletakdi Jl.

Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang kepada BK3, sebagaimanadituangkan dalam Suratnya No.2590/10/II/PD/64 Perihal: "Penjerahan tanahbekas kuburan Umat Kristen dan Pengurusan kuburan baru Umat Kristen"tertanggal 13 Oktober 1964 yang dikuatkan dengan Petikan Surat tersebuttertanggal 11 Nopember 1964 dan kembali ditegaskan dalam SuratnyaNo.142/689Pem/1985 tertanggal 30 Maret 1985, dengan ketentuan a.l.,Tanah? termaksud tidak dibenarkan untuk dialihkan/ditukarkan/ dijual/diserahkan kepada pihak lain".

Kristendan Pengurusan Kuburan Baru Umat Kristen yang terletak di Jalan KebonJahe Kepada BKKK dari Bupati Kepala Daerah Tangerang Nomor :2590/10/II/ PD/64 Tanggal 13 Oktober 1964.

(BuktiT.I, TI, TT.I dan TT.I4.b);5 Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tangerang No.2590/10/H/PD/64 tertanggal 13 Oktober 1964 Perihal: Penjerahan tanah bekaskuburan Umat Kristen dan Pengurusan kuburan baru Umat Kristen.(Bukti T.I, T.I, TTI dan TTII5);6 Foto copy Petikan Surat Bupati Kepala Daerah Tangerang No.2911/9/Il/PD/64 tertanggal 11 Nopember 1964 Perihal: Penjerahan tanahbekas kuburan Umat Kristen dan Pengurusan kuburan baru UmatKristen.

Nurudinmeninggal dunia berlanjut kepada anaknya bernama Amaq Zubaidi(Tergugat 18);Bahwa adapun kronologis objek sengketa seluas 77 are, yaitu semasamasih hidupnya Pewaris (Amaq Rialim), Amaq Rialim punya tukangsuruh/tukang garap bernama Amaq Umat, setelah Amaq Rialimmeninggal dunia, oleh tukang garap tersebut (Amaq Umat) objeksengketa yang seluas 77 are sebagian telah dijual oleh tukang garaptersebut di atas secara diamdiam kepada orang lain bernama H.Sahabudin, objek sengketa dijual lagi oleh H.

tidak dapat diterima, karena pihak paraPenggugat tidak serius untuk berperkara, selalu mengulangi kesalahanyang sama baik dalam perkara terdahulu sampai sekarang;Bahwa Tergugat 19 tidak ada menguasai tanah pusaka milik AmaqRialim, yang terletak di Subak Bantek, Orong Jiring, Desa Bagik Payung,Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nomor BukuPendaftaran Huruf C 598, Persil Nomor 153, Klas Ill, yang diperolehsejak tahun 1941, sedangkan tanah yang Tergugat 19 kuasai adalahtanah sawah asal Amaq Umat

Putusan Nomor 766 K/Ag/2015berdasarkan bagi waris tanggal 16 November 1972 yang dibuat olehKepala Desa Bagik Payung terhadap tanah sawah Pipil Nomor 108,Persil Nomor 153, Klas Ill, asal luas 0,965 Ha., tercatat atas nama AmaqTihim (+), dengan rincian sebagai berikut:1) Amag Rialim menguasai tanah sawah milik almarhum Amaq Tihim(+) (harta putung) luas 0,965 Ha. dan dari 0,965 Ha. tersebut seluas0,110 Ha. diberikan kepada Amaq Umat dan Amaq Rialimmemberikan Amag Darmalyah dari luas 0,965 Ha. seluas

0,195 Ha.;2) Amaq Animah menguasai tanah sawah terletak di Subak Bantek,Pipil Nomor 64, Persil Nomor 153, Klas Ill, seluas 0,360 Ha., atasnama Amaq Animah, dan dari luas 0,360 Ha., seluas 0,085 Ha.diberikan kepada Amaq Umat sebagai tambahan pemberian dariAmaq Rialim, untuk itu apa yang dilakukan oleh para Penggugattidak benar sama sekali yang mengatakan bahwa Amaq Umatadalah penggarap dari Amaq Rialim, dan para Penggugat secarategas juga menyatakan bahwa Amaq Umat menjual secara diamdiam tanah milik

Amag Rialim, padahal tanah yang diperjualbelikanoleh Amagq Umat dan Amagq Darmaiyah adalah bagiannya dan untukmenjadi hak miliknya, maka Tergugat 19 membeli objek sengketadari pemilik yang sah, maka Tergugat 19 menganggap bahwagugatan para Penggugat tidak jelas dan para Penggugat dengansengaja tidak mengungkap dasar/asal usul tanah sengketa denganmengambil jalan pintas bahwa sejak tahun 1941 tanah sengketayang seluas 77 are tercatat atas nama Amaq Rialim, dalam hal iniakan Tergugat 19 buktikan nanti

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 18 Januari 1997 bertempat di rumah Tergugat di , Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, tertanggal 18 Januari 1997, sah putus karena perceraian;4.

menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahagar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara AgamaHindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Januari 1997, bertempat di rumahTergugat di rumah Tergugat di , Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan,sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat

Bahwa terhadap adanya perkawinan ini telah dituangkan puladalam Surat Keterangan Perkawinan Umat tertanggal 18 Januari 1997 yangditandatangani oleh Bendesa Adat/Kelian Adat yang bernama Drs.

Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama KADEK YOGA NANDAYUSGIANTARA telah melangsungkan perkawinan secara adat danagama Hindu pada tanggal 29 Maret 2018 di Desa Tegallinggah,Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;Halaman1 dari 7 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PN Sgr2.Bahwa perkawinan anak para pemohon yang dilangsukan pada tanggal29 Maret 2018 tersebut telah Pemohon laporkan Kepada Kelian AdatDesa Tegallinggah dan oleh Kelian Desa Adat Mujung Sari Kerthi telahditerbitkan Surat Keterangan Perkawinan Umat

Bawah oleh karena anak pemohon 1 ( KADEK YOGA NANDAYUSGIANTARA ) melangsungkan perkawinan dengan Pemohon 2( GUSTI AYU NYOMAN WIDIASARI ) masih berumur kurang lebih 16tahun (belum dewasa) , namun secara adat dan agama Hindu parapemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret2018 di Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng,sesuai dengan surat keterangan perkawinan umat Hindu dari KelianDesa Adat Mujung Sari Kerthi tersebut,Bahwa unuk dapat dibuatkan Akta Perkawinan antara

Foto copy Berita Acara Perkawinan Umat Hindu, telah diberi meteraicukup Sesuai dengan aslinya diberi tanda P2 ;3. Foto copy Persetujuan Orang Tua, telah diberi meterai cukup sesuaidengan aslinya diberi tanda P3 ;4. Foto copy Persetujuan Orang Tua, telah diberi meterai cukup sesualdengan aslinya diberi tanda P4 ;5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108KW200620160099,telah diberi meterai cukup Sesuai dengan aslinya diberi tanda : P5;6.

MaarufAmin yang mengeluarkan Statement selalu menimbulkan kontroversi ditengahtengah umat sehingga umat islam pada umumnya bahkan wargaNahdiyin sendiri terpecah belah, kondekturnya teler adalah ABU JANDAyang meminum alkohol, keluar masuk diskotik, suka memfitnah danmenghina agama islam itu sendiri serta mengadu domba umat islam,keneknya ugal ugalan adalah tidak mengikuti aturan dan tidak beradabsemua penumpang (sekuler, liberal, PKI, joget dangdut dengan biduanwanita yang buka aurat, menjaga Gereja

Canggu pada tanggal 17 Februari 2021, dilangsungkansecara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama IdaPandita Mpu Jaya Daksa Samyoga disaksikan oleh Wayan Suartia dan Ni LuhSudarti sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hinduyang dikeluarkan oleh Desa Adat Canggu pada tanggal 5 Maret 2021;2.

kemudianmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :1.2.Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yaitu KOMING ANDIKA PUTRA(Suami) dengan NI KOMANG INDRIANI (Istri) yang telah dilaksanakan di Br.Canggu pada tanggal 17 Februari 2021, secara Agama Hindu dihadapan pemukaAgama Hindu yang bernama Ida Pandita Mpu Jaya Daksa Samyoga disaksikanoleh Wayan Suartia dan Ni Luh Sudarti sebagaimana berdasarkan SuratKeterangan Perkawinan Umat

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 10/DA/III/202,diberi tanda bukti P10;11. Fotokopi Surat Keterangan lahir Nomor : 16/KURI.AB/III/2016, diberi tanda buktiP11;12. Fotokopi Surat Keterangan lahir Nomor : 5/SK/III/2021, diberi tanda bukti P12;13. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : II/KURI.AB/XI/2017 , diberi tanda buktiP13;14.

PUTU GD ADHITYARAMA PUTRA, Lakilaki, lahir di Denpasar, pada tanggal 20 September 2005;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P10 berupa fotokopi SuratKeterangan Perkawinan Umat Hindu dan keterangan saksisaksi terbukti bahwaPemohon (Koming Andika Putra) telah menikah yang ke dua dengan seorangperempuan yang bernama NI KOMANG INDRIANI (Pemohon II) yang dilangsungkansecara adat Bali dan Agama Hindu, di Br.

Canggu pada tanggal 17 Februari 2021,dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pandita Mpu Jaya DaksaHal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/201/PN DpsSamyoga disaksikan oleh Wayan Suartia dan Ni Luh Sudarti sebagaimanaberdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu yang dikeluarkan oleh DesaAdat Canggu Nomor: 10/DA/III/2021, pada tanggal 5 Maret 2021;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di Persidangan terbukti juga dariperkawinan antara Pemohon (Koming Andika Putra) NI KOMANG INDRIANI

Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikahsecara Adat Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 1994, dilaksanakan di rumahPenggugat di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagaiPurusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana sesuai dengan SuratKeterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha, Nomor : ;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadirumah Penggugat;3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;4.

Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat denganTergugat secara Adat Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 1994,dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli dimanaPenggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukansebagai Predana sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha, Nomor : adalah sah dan putus karena perceraian;3.

Foto copy berupa Surat Keterangan Kawin Umat Hindu No. yang dibuat oleh Ketut Nomblos sebagai Perbekel Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku Kabupaten Tingkat II Bangli pada tanggal 17 Juli 1994, yang selanjutnya diberi tanda P2;3.

apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;Halaman 11 dari 19 Halaman, Putusan Nomor : 134/PDT G/ 2019/PN BiiMenimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 1, saksi saksi 2dan saksi 3 yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti Surat P2 berupa Surat Keterangan Kawin Umat

Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1994, dilaksanakan di rumah Penggugatdi Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusadan Tergugat berkedudukan sebagai Predana sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Umat Hindu No. yang dibuat oleh Ketut Nomblos sebagai Perbekel Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku Kabupaten Tingkat II Bangli pada tanggal 17 Juli 1994 adalah sah dan putus karena perceraian;4.

Kabupaten Buleleng ; Bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari istriPemohon yang pertama yang bernama Ni Kadek Taman, sesuai denganSurat Pernyataan tertanggal 18 Juni 2016 ; Bahwa perkawinan Pemohon dengan Heny Evayati yang dilangsungkanpada tanggal 27 Nopember 2016, tersebut telah Pemohon laporkan kepadaHalaman 1 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 45/Padt.P/2018/PN SgrKelian Desa Adat Musi dan oleh Kelian Desa Adat Musi, telah diterbitkanSurat Keterangan Perkawinan Umat

Hindu tertanggal 27 Nopember 2016; Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Heny Evayati telah memiliki 1( satu ) orang anak laki laki yang lahir 14 Agustus 2016, bernama KadekAgasthya Hendi Pasiartha ; Bahwa oleh karena Pemohon melangsungkan perkawinan yang keduakalinya secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Nopember 2016 diDesa Musi, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng sesuai dengan SuratKeterangan Perkawinan Umat Hindu dari Kelian Desa Adat Musi tersebut,maka untuk mendapat pengakuan/ pengesahan

Perbuatan ini tentu tidak layak dan tidak patut serta melanggarnormanorma yang umum dalam masyarakat dan Gereja Katolik padakhususnya, karena sikap dan perbuatan itu melanggar kepatutan yang umumdalam masyarakat dan merupakan bentuk kebohongan bagi umat Katolikdan masyarakat pada umumnya;23.Bahwa mengumumkan Penggugat bukan lagi seorang suster OSFsebagaimana dimaksud dalam surat yang disampaikan oleh Sr. M.

RitaHasibuan, OSF sebagai Pemimpin Regio dalam suratnya tertanggal 20November 2015, adalah hak dan kewenangan hierarki Gereja sebagaimanadilakukan oleh Tergugat , dan Tergugat Ill (sementara Tergugat // danTergugat IV tidak pernah membacakan pengumuman sebagaimanadidalilkan oleh penggugat), karena umat patut tahu bahwa PenggugatIzanulo Duha yang masih berpakaian/ memakai Jubah dan tandatandalainnya layaknya seperti seorang suster bukan lagi seorang suster OSF.Dengan demikian umat dan masyarakat pada

Juga mengingat bahwa ketika Penggugat mengucapkanKaul Kekal dalam Kongregasi OSF juga diucapkan dihadapan umat danbersifat publik, sehingga pengumuman yang dimaksud adalah hal yang wajardiumumkan kepada umat;24.Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat nomor 32 dan nomor 33 yang padaintinya menyatakan bahwa tidak pernah seorang suster atau biarawanbiarawati diumumkan jika ia keluar dan bukan lagi sebagai seorang susteratau biarawati, adalah tergantung pada konteks dan keadaan.

Harefa, PR atas tuduhan saya kepada merekasebagaimana telah dimuat di Surat Kabar dan Berbagai MediaOnline dan Media Sosial adalah tidak benar dan saya telah khilafatas tuduhan itu dan oleh karenanya saya mencabut tuduhan itudan serentak saya memohon maaf kepada seluruh umat KatolikIndonesia dan khususnya umat Katolik di Keuskupan Sibolga,kepada Bapak Uskup Mgr. Ludovikus Simanullang, OFMCapatas tuduhan saya yang telah mencermarkan nama baik ketigaPastor tersebut.

Harefa, PR atas tuduhan saya kepada mereka sebagaimana telah dimuat diSurat Kabar dan Berbagai Media Online dan Media Sosial adalah tidak benardan saya telah khilaf atas tuduhan itu dan oleh karenanya saya mencabuttuduhan itu dan serentak saya memohon maaf kepada seluruh umat KatolikIndonesia dan khususnya umat Katolik di Keuskupan Sibolga, kepada BapakUskup Mgr. Ludovikus Simanullang, OFMCap atas tuduhan saya yang telahmencermarkan nama baik ketiga Pastor tersebut.

famili kita, mertuakita, saudarasaudara, satu kampung, satu desa, pada kesempatan ini kitatahu pada sesungguhnya ada masalah besar yang mereka hadapi, adapunpenyebab utama kenapa saudarasaudara kita mengalami hal yangdemikian selanjutnya Terdakwa Djoko Widodo mengangkat tangankakannya ke atas mengatakan ditangan saya saudara, saya angkatdemikian supaya saudara mengatahuinya, melihatnya, dengan jelas danmengenali isi buku ini, di dalam buku ini, terdapat ajaranajaran yangmenyesatkan berjutajuta umat

nama TuhanYesus turunkan anugerah Mu kepada orang muslim, turunkan anugerahpengampunan, pertobatan hujan keselamatan atas mereka.......... dansuasana kembali gaduh karena para Terdakwa serta peserta lainnyaberdoa dan mengamini doa permohonan Terdakwa II Nur Imam Daniel;Bahwa dari pakaian yang tidak lazim dikenakan, katakata serta perbuatanmereka Terdakwa, peserta lain ucapkan dan lakukan, berpotensimenimbulkan konflik SARA (suku ras dan agama) serta sangat melukai,menodai dan menyinggung perasaan umat

sanak famili kita, mertuakita, saudarasaudara, satu kampung, satu desa, pada kesempatan ini kitatahu pada sesungguhnya ada masalah besar yang mereka hadapi, adapunpenyebab utama kenapa saudarasaudara kita mengalami hal yangdemikian selanjutnya Terdakwa Djoko mengangkat tangan kanannya keatas mengatakan ditangan saya saudara, saya angkat demikian supayasaudara mengatahuinya, melihatnya, dengan jelas dan mengenali isi bukuini, di dalam buku ini, terdapat ajaranajaran yang menyesatkan berjutajuta umat

No. 347 K/Pid/2008menodai dan menyinggung perasaan umat beragama lain khususnyaIslam;Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanadalam Pasal 156 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebutMembaca tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Batu tanggal 15 Agustus 2007 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Djoko Widodo dan TerdakwaWM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana penistaan/penodaan agama yang dianut di Indonesia

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadiliperbuatan materiil dari mereka para Terdakwa harusnya menggali lebihdalam dari alat bukti yang ada untuk mengetahui secara pasti subjek hukumsesungguhnya yang pantas dimintai pertanggungjawaban pidana, subjekhukum dimaksud adalah orang yang dengan sengaja menyebarkan VCDrekaman konser doa kepada khalayak umum, sehingga menimbulkanketersingungan umat Islam;3.

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Yudi Umat Kunawan Bin Wiroso) terhadap Penggugat (Lilis Sugiarti Binti Dahuri);
4.

;Bahwa Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadapsaksi dengan menggunakan tangan kosong sedangkanTerdakwa II melakukan pengrusakan terhadap sepedamotor milik saksi dengan menggunakan batu bekas coran;Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksimengalami luka dibagian bibir dan sepeda motor saksimengalami kerusakan;Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang menjalankantugas Kepolisian sebagai intelejen dan saksi melakukanpengamanan tertutup memmonitor aktifitas Ormas FK UI(Forum Komunikasi Umat

Mega Finance karena Para Terdakwa sebagai karyawan ditempat tersebut kemudian datang Ormas FK UI (ForumKomunikasi Umat Islam) dan Ormas Sundawani yangmendatangi kantor PT.

Tahun 1974, sehingga tidak perlu lagi dimohonkan pengesahannya tetapi sudahdapat langsung melakukan pencatatan atau pendaftaran ke Pegawai Pencatat Perkawinanpada Kantor Catatan Sipil yang berwenang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun1974 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, terhadap suatu Perkawinan yangdilakukan secara Adat, dapat dimintakan pengesahannya dari Pengadilan denganketentuan bahwa bagi yang beragama Islam atau umat

Muslim pengesahanperkawinannya dimohonkan kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi umat yang bukanMuslim pengesahan perkawinannya diajukan kepada Peradilan Umum cq PengadilanNegeri;Menimbang, bahwa dalam kalangan umat Islam, pengesahan perkawinan tersebutdikenal dengan istilah isbath nikah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 1tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan, dimanaisbath nikah ini sudah lazim dilakukan oleh Pengadilan Agama, bahkan pada tahun 2013Pengadilan

Agama Jakarta Pusat bersama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia(KJRI) Kota Kinibalu, Sabah Malaysia telah menyelenggarakan sidang isbath nikah bagi295 pasangan suami istri WNI yang berada di wilayah KJRI Kota Kinibalu dan acaratersebut terselenggara berkat kerjasama Kementerian Luar Negeri RI cq DirektoratPerlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia dengan Mahkamah Agung RI cqPengadilan Agama Jakarta Pusat, sedangkan bagi umat non muslim tidak ada diatursecara spesifik mengenai pengesahan

perkawinan dimaksud, namun dengan berpijakpada asas persamaan hukum dan penafsiran analogi, maka suatu perkawinan umat nonmuslim yang telah dilakukan secara Adat dibolenkan memintakan pengesahannya kePengadilan Negeri selaku yang berkompeten;Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon beragama Kristen Protestan danberlamat di wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Makale maka pengajuanHalaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No. 9/Pen.Pdt.P/2019/PN Makpermohonan pengesahan perkawinan Pemohon sudah tepat dan benar