Ditemukan 4978 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluwarsa kadaluarsa kedaluarsa
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 105/PDT/2019/PT MND
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : JEFRI TUMIWA
Terbanding/Penggugat II : FATH FRANKY NGANTUNG
Terbanding/Penggugat III : Ir. ONNY NGANTUNG
Terbanding/Penggugat I : Dr. TEDDY NGANTUNG
Turut Terbanding/Tergugat IV : ELLIA SUMANGKUT
Turut Terbanding/Tergugat II : MEISKE TUMBEL
Turut Terbanding/Tergugat III : YOLANDA ESTER TUMIWA
72 — 38
  • Tumiwa) dengan uraian surat tembusan tersebutbahwa Pemberian Hak Atas Tanah yang di mohonkan oleh Tergugat III(Yolanda Ester Tumiwa) tersebut tidak dapat ditindak lanjuti olen karena (objekyang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut) telah di terbitkan Sertifikat HakMilik Nomor: 74 (260) atas nama Para Penggugat;Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenyatakan hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain denganpengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluwarsa
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 23-04-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 37/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 6 Nopember 2013 — PT. BELUNKUT diwakili oleh IGNATIUS TRINURA INDARTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
167 — 110
  • . ; 36Bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif tersebut jelaslah bahwa gugatanPenggugat telah mengalami kadaluwarsa sehingga tidak dapat lagi mengajukan gugatankepada Tergugat karena telah melebihijangka waktu5 tahun sejakditerbitkanSertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal23122003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberangtanggal 29122003 oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu).Oleh karena itu mohon kepada Majelis
    oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, melainkan yang berwenangmemeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Rantauprapat, dan fakta hukumterkait sengketa kepemilikan, hubungan hukum, perbedaan dasar kepemilikan, penguasaandan pengelolaan tanah yang diatasnya ada kebun tanaman kelapa sawit yang dikuasai olehpara Tergugat I Intervensi yang tidak pernah dikuasai pihak lain termauk oleh Penggugatmaka membuktikan adanya sengketa kepemilikan yang merupakan sengketa Perdata ; 2 Gugatan Penggugat Kadaluwarsa
    Dan berdasarkan ketentuan tersebut makagugatan Penggugat jelas telah mengalami kadaluwarsa sehingga tidak dapatlagi mengajukan gugatan, karena Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa terbit357telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Sertipikat Hak Milim Nomor: 444 s/d 474 terbit pada tanggal 23 Desember 2003 dan Sertipikat Hak MilikNomor : 496 s/d 525 terbit pada tanggal 29 Desember 2003 ;3 Kualitas sebagai Penggugat (Legal Standing) : Bahwa Ignatius TrinuraIndarto yang mendalilkan mewakili PT.Blunkut
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Oktober 2016 — YUSUF RUMATORAS, S.E. bin RAKIBA ARE
258 — 148
  • BANK MALUKU CABANG UTAMA AMBON, dimana permohonankredit dari Terdakwa YUSUF RUMATORAS, S.E. telah ditindaklanjuti oleh saksiERIC MATITAPUTTY, S.E. walaupun saksi mengetahui bahwa dokumenperusahaan yang diajukan oleh Terdakwa YUSUF RUMATORAS, S.E. padapermohonan kreditnya sudah tidak berlaku karena kadaluwarsa/lewat waktu,sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Ketentuan yang diatur dalamSurat Keputusan Direksi PT.
    NUSA INA PRATAMAterbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena dokumen perusahaan yangdiajukan oleh Terdakwa YUSUF RUMATORAS, S.E. pada permohonan kreditnyasudah tidak berlaku karena kadaluwarsa/lewat waktu, sehingga perbuatan tersebutbertentangan dengan Ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BankPembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/072/KP tanggal 19 Agustus 2005 tentangPedoman Kebijakan Perkreditan.II. Ketentuan Umum ;2.5.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Penipuan
Register : 27-07-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 208 / Pid.B/2017/PN.Kpg
Tanggal 23 Oktober 2017 — Lois Charles Lily alias Lois
112 — 37
  • penulisan cek, setelah itu baru cek spesimen tanda tangandan saat itu ada keraguan terhadap tandatangan karena cek bukanditerbitkan oleh orang di Kupang, maka bank menggunakan prinsip kehatihatian sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan;Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2016 setelah dilakukan koordinasi denganBCA Bengkulu yang kemudian membenarkan cek yang dikeluarkantandatangannya adalah benar kemudian langkah selanjutnya bankmelakukan pengecekan saldo dan ternyata saldo tidak mencukupi;Bahwa batas kadaluwarsa
    PN.KpgBahwa ahli di Bank Indonesia menjabat sebagai Kepala UMKM dan pernahmenjadi ahli sebelumnya;Bahwa menurut ahli cek adalah simpanan pihak ketiga pada Bank yangdapat diuang secara tunai ataupun pemindahbukuan;Bahwa menurut ahli cek adalah sebagai alat pembayaran bukan sebagaijaminan pembayaran;Bahwa menurut ahli tanggal yang tertera dalam sebuah cek adalah tanggalefektif cek;Bahwa menurut ahli cek yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Pemilik cekmempunyai 70 hari efektif ditambah 6 (enam) bulan kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2015 — Upload : 15-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1682 K/PID.SUS/2014
Tanggal 4 September 2015 — Drs. H. AHMAD MUSTAIN HUDA
51 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabatlain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8(delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutanganti rugi terhadap yang bersangkutan, sebagaimana Pasal 65b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentangpengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; (vide alat buktiTDW.8)b.1.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 18-10-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/LH/2018/PTUN.SMD
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Dudin Waluyo Asmoro Santo, SH, MH
Tergugat:
Walikota Samarinda
822 — 592
  • GUNUNG ARTHO;Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut diatas dan gugatana quo baru diajukan pada tanggal 18 Oktober 2018 sertaberdasarkan ketentuan pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun2009 yang berbunyi Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu) sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya ataudiumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Maka Gugatan Penggugat a quo telah lewat waktu untukmengajukan gugatan (kadaluwarsa) sehingga gugatan Pengugatharus dinyatakan tidak dapat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 08-06-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 22 Februari 2012 — IDA FARIDA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. PAKUAN
304 — 263
  • (halini akan dibuktikan pada acara pembuktian) ; Perihal Ekspesi Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa ; Bahwa sebagaimana Pasal 55, Undangundang No. 5 Tahun 1986 jo. Undangundang No. 9 Tahun 2004 jo.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sgl
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
Dr Bastian Zulkifli, B. ARCH., M.ARCH
Tergugat:
1.PT Babel Citra Mandiri
2.PT Hokari Lenex Pratama
3.Tjang Jong Tjung als Acung
4.H Abdul Rahman HR bin H Rozali
5.H Toyib HR
6.Pemerintahan RI Cq Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Cq Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung
7.Kepala Kantor Pertanahan Kab Bangka
8.Dinas Bina Marga Bangka Belitung
9.Camat Merawang Kab Bangka Prov Bangka Belitung
10.Kepala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kab Bangka
251 — 102
  • Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, dan VII dalam jawabannyatelah mengemukakan halhal yang pada pokoknya adalah mengenai surat kuasaPenggugat cacat formil, gugatan Penggugat kadaluwarsa, gugatan Penggugaterror in persona, pihak Tergugat tidak lengkap, gugatan Penggugat obscuur libel,gugatan Penggugat salah alamat, selanjutnya Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, dan VIImenyangkal gugatan Penggugat tersebut dengan alasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-12-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Desember 2014 — TOHA bin DJUM vs PT.ANTILOPE MAJU PURI INDAH semula PT.ANTILOPE MADJU, dkk
73 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikatakan:"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yangbersifat perorangan hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh tahun, sedangkan orang yang ntenunjuk adanya kedaluwarsa Iltu,tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapatdiajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";4.Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangantersebut di atas gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Gugatan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 27-09-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN BATAM Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
PT SMART EDUTAMA INTERNATIONAL
Tergugat:
1.PT FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
4.Ketua Dewan Kawasan Nasional cq Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan
110 — 85
  • Dalam EksepsiHalaman 76 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Padt.G/2018/PN BtmMenolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa);lll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1714 K/PID.SUS/2014
Tanggal 10 September 2015 — H. COKRO WAHYUDI, SIP bin WAHYUDI
77 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor : 1714 K/PID.SUS/2014pernyataan tanggung jawab dan kesanggupan mengganti, suratkeputusan pembebanan penggantian kerugian sementara;a.2.Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawainegeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikota, sebagaimana Pasal 63 Ayat(1);a.3.Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jikadalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-12-2019 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 168/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 30 April 2020 — Penggugat:
DRS. CHOIRUL ANAM
Tergugat:
DEWAN PENGURUS YAYASAN KAS PEMBANGUNAN YKP KOTA SURABAYA
177 — 74
  • fungsi sebagai pejabat tatausaha negara, yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah ; Bahwa suatu Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tindakanhukum Harus dibedakan, sebagai seorang pejabat tata usaha negaradan sebagai seorang pengurus yayasan/koperasi, manakala tindakannyaatas nama pengurus koperasi berarti bukan sebagai pejabat tata usahanegara, sehingga keputusannya bukan termasuk Keputusan Tata UsahaNegara karena bukan melaksanakan fungsipemerintahan;Bahwa kadaluwarsa
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2016 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 669/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 9 Oktober 2013 — - BETTY FRIDA SITUMEANG (PENGGUGAT) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK Cq. DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN (TERGUGAT I) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK Cq. DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK Cq BENDAHARAWAN GAJI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN (TERGUGAT II) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA (TURUT TERGUGAT I) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I (TURUT TERGUGAT II) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (TURUT TERGUGAT III) - 6. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (TURUT TERGUGAT IV)
151 — 39
  • Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan yang diajukanPembanding/Pengugat tersebut telah kadaluwarsa atau melampaui jangkawakitu yang ditentukan oleh UndangUndang, maka sudah selayaknyagugatan Penggugat ditolak..
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 28/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
ELVIANDRI
Tergugat:
BUPATI KERINCI
320 — 367
  • Tergugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;Atau;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban tertulis, tanggal 12 Oktober 2020, yang disampaikan padapersidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13Oktober 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:Dalam Eksepsi;11 Gugatan Penggugat Sudah Kadaluwarsa
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dps
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
103 — 76
  • Penghentian Penyidikan dilakukan demi hukum ;Penghentian Penyidikan dilakukan karena adanya alasanalasanhapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidanaseperti Nebis in idem, dan tindak pidananya kadaluwarsa ;Menimbang, bahwa ahli Dr.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata
Putus : 02-04-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.TTD
Tanggal 2 April 2014 — ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos MELAWAN 1. PT. PD. PAYA PINANG, DKK
72 — 11
  • yaitu seluas lebih kurang 27Ha (selanjutnya disebut Sub B Objek Perkara II) telahdikuasai dan diusahai oleh tergugatVIII dan tergugatIXdengan menanam pohon kelapa sawit diatasnya.e Bahwa akan tetapi gugatan terhadap tergugatVIlIl dantergugatIX didaftarkan penggugat melalui Pengadilan NegeriTebing Tinggi pada tanggal 25 Oktober 2013 register perkaraNo.62/Pdt.G/2013/PNTTD.e Bahwa ketentuan Pasal 1967 KUH.Perdata menyebutkan bahwasemua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupunperorangan hapus (kadaluwarsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
1543 — 2762
  • Putusan Nomor ;74/G/2017/PTUNJKTperkara ini sangat tidak jelas dan haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Kadaluwarsa : Bahwa secara fakta keberadaan Badan Hukum baik AHU0081731.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati TerateCabang Trenggalek yang dipegang oleh Tergugat IWintervensi5telah diketahui oleh PSHT Pusat Madiun, dan oleh karena itusangat jelas dan nampak sekali jika gugatan Penggugat tidakmemenuhi yang
    Kadaluwarsa: Bahwa secara fakta keberadaan Badan Hukum baik AHU0003150.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan PendirianHal. 149 dari 278 Hal.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 06-10-2017 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 740/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
1.HAMZAH
2.AYUMAH
3.ROHAYATI
4.JAKARIA
5.YAHYA
6.DEDE KURNIAWAN
7.AWALUDIN
8.NURJANAH
Tergugat:
1.KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
147 — 59
  • Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenyatakan hak milik Atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain denganpengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluwarsa, denganHal 2 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN. Tng.pewarisan, baik menurut undangundang maupun menurut surat wasiat, dandengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdatauntuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak terhadapbarang itu..
Pengadilan PA PALOPO Perdata Agama
Register : 03-01-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PA PALOPO Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Plp
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 52
  • lampau waktu (Venaring), maka Pengadilan akanmempertimbangkannya sebagai berikut : Bahwa alasan Tergugat mengajukan eksepsi lampau waktu ataukedaluarsa oleh karena sejak tahun 1986 atau sebelum pewaris meninggaldunia, Tergugat telah menguasai tanah milik pewaris dengan membangunrumah semi permanen diatasnya dan selama itu pula tidak pernah adayang keberatan atas pemberian obyek lahan yang dijadikan obyek perkara(sekitar kurang lebih 34 tahun) sehingga berdasarkan ketentuan hukumgugatan Penggugat Kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. BELUNKUT VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU., II. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG RANTAU PRAPAT., III. ZAINUDDIN, DKK., IV. PT. BANK SYARIAH MANDIRI., V. PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK, CBANG RANTAU PRAPAT;
95 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluwarsa Atau Lewat Tenggang WaktuTermasuk Penyerahan Perbaikan Formal Surat Gugatan PenggugatTertanggal 29 JULI 2015 Telah Lewat Tenggang Waktu.A.