Ditemukan 4975 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluwarsa kadaluarsa kedaluarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — KAHARUDIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI., II. ASNI;
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa di dalam hukum adat atas tanah tidak dikenal adanyalembaga kadaluwarsa akan tanah seperti Veraring dalamKUHPerdata sebagai dasar untuk memperoleh sesuatu hakatas tanah karena lewatnya waktu tertentu ;b.
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 22-03-2017 — Putus : 04-08-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 20 K/PM.III-14/AD/III/2017
Tanggal 4 Agustus 2017 — Serka Nyoman Astawa
172 — 73
  • , dan dipedomani oleh OdituratJenderal TNI, yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitianJaksa (Oditur) dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yangdidasarkan kepada UU yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidakterdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkanbatalnya Surat Dakwaan atau Surat Dakwaan tidak dapat dibuktikan,yaitu antara lain: Apakah penerapan hukum / ketentuan pidananya sudah tepat; Apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan; Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluwarsa
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 16-01-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.DAUD MUSU
2.BERTHA BANNE
3.DAMARIS BANNE
4.YAKOB BANNE
5.MUSA BANNE
6.YUSUF BANNE
Tergugat:
1.YUSRIL
2.ADOLFINA DENGEN
3.MARTHA DENGEN
4.DJONI DENGEN
5.CHARLES DENGEN
6.LUSIA PANGALINAN
7.FRANSISKUS PANGALINAN
127 — 80
  • sajapemberian dari orang orang yang hadir maupun tidak hadir terutama daripihak keluarga besar Tongkonan serta siapa saja pihak pihak yang akanmenerima pemberiannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang telahmenyatakan bahwa status objek sengketa masih gadai dan belum ditebusmaka berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 979 K/Sip/1971 tanggal 31 Oktober 1971 telah menggariskan kaidahhukum bahwaDidalam Hukum Adat tidak dikenal lembaga Veraring(kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-11-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 PK/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — HARTOKO SARWONO VS NY. PAULINA MARTHA TANDEPANG alias NY. P.M. TODING (Alm), dkk
104 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mempunyai sertifikat hak atas tanah yang di telah di punyai,padahal menciptakan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanahadalah merupakan tujuan utama dari penyempurnaan hukum di bidangpertanahan saat ini;Bahwa disamping itu tindakan dari Para Termohon Peninjauan Kembaliyang mengajukan gugatan dalam perkara a quo dlakukan setelah jauhmelewati waktu lebih dari 5 tahun (sudah lebih 10 tahun) sejak terbitnyasertifikat atau sudah kurang lebih 17 tahun setelah dilakukan akta jualbeli juga sangatlah kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-07-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PT. JASA MARGA (PERSERO), DK MELAWAN Ny. PAULINA MARTHA TANDEPANG ALIAS Ny. P.M. TODING, (Alm), DKK
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 198 K/Pdt/2014.Bahwa disamping itu tindakan dari Para Termohon Kasasi yangmengajukan gugatan dalam perkara a quo dilakukan setelah jauhmelewati waktu 5 tahun (sudah lebih 10 tahun) sejak terbitnyasertifikat, (atau sudah kurang lebih 17 tahun setelah dibuat akta jualbeli).Karena itu sangatlah kadaluwarsa karena berdasarkan ketentuanPasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 tahun 1997 telah mengatur "dalamhal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 25-07-2008 — Putus : 22-04-2009 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 22 April 2009 — PT.INSIGHT INVESMENTS, Dkk >< PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk, (Dalam Likuidasi), Dkk
653 — 300
  • Dengankata lain, secaraformil jangka waktu untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tersebuttelah berakhir atau kadaluwarsa pada tanggal 19 Mei 2008.6.
    Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 UU No. 8 Tahun 1995, maka secarayuridis gugatan PARA PENGGUGAT telah kadaluwarsa, dikarenakantuntutan ganti kerugian dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimanadimaksud ayat 1 diatas, hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif.7.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-11-2016 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 03-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 820/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL.
Tanggal 14 Nopember 2018 — ANGGIAT NAPITUPULU, S.H. Lawan PT. TELKOMSEL INDONESIA, TBK., Dkk
224 — 142
  • ataukemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atauketerangan barang dan/atau jasa tersebut;5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, prosespengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentusebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barangdan/atau jasa tersebut;6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasatersebut;Hal 24 dari 109 Hal Putusan No. 820/Pat.G/2016/PN.Jkt.Sel7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
RUDI THALIB
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung
Turut Tergugat:
1.DWI HARTANTO
2.KADARSYAH
77 — 41
  • Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukumtersebut di atas, sehingga sangatlah jelas dan tegas bahwaGugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT Sudah LampauWaktu atau Kadaluwarsa, yang mana berdasarkan AsasExtensive Verjaring maka seseorang dapat dibebaskandari tuntutan hukum, yang dalam KUHPerdata ditetapkandengan lewatnya waktu) 20 Tahun dan 30 Tahunsebagaimana ditegaskan dalam:1.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 30-08-2019 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 408/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.RADU TARIGAN
2.NUNIK SUMARWANTI
3.ROSMANIAR
4.SOETAWIDJAYA
5.SUDARNI
6.RUSMINI
7.HADI SUDARMINTO
8.NIA KURNIASIH
9.SUSANA S
10.SITI DARWATI
11.IGNATIUS SANTOSO
12.NANI ASIAH
13.ROESMIYATI
14.PANIGORANN SIREGAR
15.WELLYZAR SJAMSURIDZAL
16.HADI BE
17.KOOKON KONIAH
18.HASNI HASAN
19.PANOGARI H.T
20.ANIMARWATI
21.TRI RAHAYU NINGSIH
22.SUSANTI AGUSTINI
23.DRA NURAINI R. LUBIS
24.WASIMAH ARLAND
25.ROHANI NAINGGOLAN
26.MAIMUNAH
27.ACHDARI
28.H AZHIM HANIF SE
29.AJI SUKMAJAYA
30.H EUIS SUBARIYAH
31.AGUS TANATAKARIANTA
32.SRI SUSTINAH
33.JEAN MC DONALD H
34.ALIEF MEILANA
35.SRI BUDIATI
36.DRA HERNAWATI
37.HJ. SRI MULAD SUMANTORO. BA
38.BENNY SUTISNA
39.RUSNI ARSYAD
40.KONSIAH SINGADJI
41.NURAINI
42.RAMZANI SH
43.RULLY RAHMATILLAH J
44.INENG KURNIASIH
45.DODDY ARUWAN
46.HATJE ACHWANTORO
47.C
Tergugat:
1.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia cq Komando Daerah Militer Jaya
2.KEMENTERIAN AGRARIA RI DAN TATA RUANG RI CQ BP KOTA ADMINISTRSAI JAKTIM
Turut Tergugat:
1.PEMDA DIKI JAKARTA CQ WALIKOTA JAKTIM CQ KEC MAKASAR CQ KEL CIPINANG MELAYU
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.PT. Mercu Buana Raya Contractors
262 — 54
  • Bahwa ternyata dalam tenggang waktu + 41 (empat puluh satu) tahuntersebut, Penggugat tidak mengajukan tuntutan/keberatan kepada pihakpihak terkait yang berwenang, oleh karena itu, hak menuntut tersebut telahhapus karena kadaluwarsa.;g.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 07-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 58/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 11 April 2018 — GUNTUR MANURUNG,DK VS YULMI YETTY SARAGIH, DKK
43 — 38
  • MDN22.23.24.secara Logika mana mungkin tanah kita yang direbut orang lain dan tanahtersebut sudah kita miliki sejak 1955 s/d 2004 kita berdiam diri dan barumengajukan Gugatan Pada tanggal 15 Oktober 2015 sudah 60 TahunLamanya, karena berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata menentukan :seseorang yang dengan Itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak,suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk,dengan suatu besit selama dua puluh Tahun, memperoleh hak milik atasnyadengan jalan Kadaluwarsa
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 21-11-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA
Tanggal 9 Januari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : DHENY OCTA PRIADI BIN SUGITO Diwakili Oleh : DHENY OCTA PRIADI BIN SUGITO
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RATZIATI YUSRI Binti M. JUNUS MUHAMMAD Diwakili Oleh : RATZIATI YUSRI Binti M. JUNUS MUHAMMAD
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Lena Rosdiana Aji, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Cut Henny Usmayanti, SH
111 — 171
  • Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex FactiTingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Ahli LKPPSUDARMAWAN, MENERANGKAN bahwa:3.6.1 dari LKPP Sudarmawan mengaku hanya memiliki sertifikat L 4 (atau tingkatdasar), sangat minim pengetahuan bagi seorang ahli apabila hanya memilikisertifikat dasar, dan itupun sudah kadaluwarsa;3.6.2 bahwa dalam persidangan dari LKPP SUDARMAWAN mengaku tidakmengerti tentang Perka No. 18 Tahun 2012, tentang ETendering;3.6.3 bahwa dalam persidangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 14-06-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 324/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 25
  • Bahwa Gugatan Para Penggugat telah Kadaluwarsa (Exceptio Temporis)berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata;3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Nebis in Idem, karena pokok perkara yangsama, pihak yang sama dan obyek yang sama dengan perkara PerdataNomor 163/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.;4. Bahwa Obyek Gugatan Para Penggugat adalah merupakan Harta Bersama,sehingga bukan kewenangan Peradilan Umum, akan tetapi Peradilan Agama(Eksepsi Kompetensi Absolut);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — PT WAY HALIM PERMAI, DKK VS MINTARDI HALIM, DKK
136 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 685 PK/Pdt/2017kewajiban untuk menyerahkan sertifikat asli yang telah kadaluwarsa????
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-12-2016 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 387/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 1 Agustus 2018 — SUSI SURYANTI binti HASAN MUHZAR,Cs X PT. HANODA Co,Cs
77 — 8
  • Bahwa Gugatan Para Penggugat telah Kadaluwarsa (Exceptio Temporis)berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata;3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Nebis in Idem, karena pokok perkara yangsama, pihak yang sama dan obyek yang sama dengan perkara PerdataNomor 163/Pdt.G/201 7/PN.Jkt.Sel.;4. Bahwa Obyek Gugatan Para Penggugat adalah merupakan Harta Bersama,sehingga bukan kewenangan Peradilan Umum, akan tetapi Peradilan Agama(Eksepsi Kompetensi Absolut);5.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 01-04-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 09/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 30 Agustus 2016 — Hj. NURUL HIKMAH dkk. LURAH TANJUNG REMA DARAT MARTAPURA ADI YULI AJRI dkk
109 — 149
  • tersebut tidak menyebut azaskecermatan sebab itu gugatan para Penggugat yang hanya menyebutnomor sertifikat harus ditelaah,mohon majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :Dalam Eksepsi :1.Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II intervensi lsamapi TergugatIntervensi 31 untuk seluruhnyaMenolak atau setidak tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan paraPenggugat untuk seluruhnyaMenyatakan gugatan para Penggugat telah melampaui jangka waktu gugatan(kadaluwarsa
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 28-01-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 16-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 5/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 8 Oktober 2013 — 1. BAKKARA DAENG BUNGA sebagai PENGGUGAT-I; 2. SANGKALA Bin BATJO sebagai PENGGUGAT-II; 3. SANUSI DAENG GASSING sebagai PENGGUGAT-III; 4. SALENG DAENG TABA sebagai PENGGUGAT-IV; 5. BORA Bin BASO sebagai PENGGUGAT-V; 6. SAMPARA SADOLLA sebagai PENGGUGAT-VI; 7. BIDO Bin JILLING sebagai PENGGUGAT-VII; 8. RABAYA DG PUJI sebagai PENGGUGAT-VIII; 9. Hj. SUMIATI DG NGONA sebagai PENGGUGAT-IX; 10. JARUDDIN DG NYONRI sebagai PENGGUGAT-X; 11. HAJRAH DG NGIJI sebagai PENGGUGAT-XI; 12. TAJUDDIN DG MAJJA sebagai PENGGUGAT-XII; 13. KAMARIA sebagai PENGGUGAT-XIII; 14. M. DG PAWA sebagai PENGGUGAT-XIV; 15. SANGKALA sebagai PENGGUGAT-XV; 16. SAMSU DG NGOYO sebagai PENGGUGAT-XVI; 17. JUMARI DG MANGUNG sebagai PENGGUGAT-XVII; 18. ASDAR IRNAS sebagai PENGGUGAT-XVIII; 19. NOMPO DG NGITUNG sebagai PENGGUGAT-XIX; 20. BORA BADO DG NOJENG sebagai PENGGUGAT-XX; 21. HERMAN DG LOTTENG sebagai PENGGUGAT-XXI; 22. BASIR DG TUJU sebagai PENGGUGAT-XXII; 23. MAUSENG DG JARUNG sebagai PENGGUGAT-XXIII; 24. SONDA DG TIKA sebagai PENGGUGAT-XXIV; 25. BOKOI DG BUANG sebagai PENGGUGAT-XXV; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. TAJUDDIN MOLLA Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-I; 3. ADE SURATMAN Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-II; 4. PERSEROAN TERBATAS GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT TERBUKA (PT. GMTD Tbk.) Selanjutnya disebut sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-III; 5. MALLARANGANG Selanjutnya sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-IV; 6. GANNA DG. LA'BANG Selanjutnya sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-V; 7. KAMARUDDIN Selanjutnya sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-VI;
79 — 41
  • MENGENAILEWAT WAKTU/KADALUWARSA (VERJARING) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan obyeksengketa adalah Sertipikat Hak Miulik No.119/Barombong Tanggal 14Oktober 1978, Gambar Situasi Tanggal 23 Januari 1978 seluas 28.974 M?atas nama Tajuddin Molla (Tergugat II IntervensiI) dan pecahanpecahannya, maka nyatalah bahwa gugatan Para Penggugat telahkadaluwarsa (verjaring); Alasan Hukumnya :a.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 08-11-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 41/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI
452 — 450
  • Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui tenggangwaktu 90 hari (kadaluwarsa) sesuai dengan ketentuan pasal 55UndangUndang Peratun;c.Bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak rinci dan oleh karenanyagugatan penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatanyang kabur (obscuur libel)d.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 20-05-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Nopember 2016 — SITI KHOMASIYATUN;1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. CITRA ABADI MANDIRI
209 — 644
  • Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota AdministrasiJakarta Timur Propinsi DKI Jakarta atas nama Perseroan TerbatasPT.Citra Abadi Mandiri berkedudukan di Jakarta, yang masingmasingditerbikan pada tanggal 04082014 dan tanggal 04082014 sejakPenggugat mengajukan gugatan ini maka gugatan Penggugat telah lewatjangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana ditentukan undangundang, sehingga gugatan Penggugatsudah kadaluwarsa
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
208 — 74
  • Pasal38 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.Bahwa Termohon Keberatan mendalilkan Tentang Hukumnyadidalam Putusan KPPUyang tertuang pada angka 3 AspekHukum Formil (3.1 Mengenai Kadaluwarsa dengan dalilpertimbangan yang termuat halaman 243dari angka 3.1.2.1sampai dengan halaman 245 angka 3.1.2.8).Pemohon Keberatan sangat keberatan dan sangat dirugikandengan dalildalil pertimbangan Termohon Keberatan yangmenyebutkan ...jangka waktu pemeriksaan yang dilakukanoleh Majelis Komisi telah sesuai dengan
    Persaigang UsahaNomor 24/KPPU/Pen/VII/2017 Tentang Musyawarah MajelisPerkara Nomor 15/KPPUI/2016 tertanggal 18 Juli 2017;Terhadap lewat waktunya / daluarsanya PemeriksaanPendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo, karenaTermohon Keberatan telah melanggar Pasal 39 ayat (1) jo.Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU No.5 Tahun 1999.Bahwa akan tetapi, meskipun telah daluarsa TermohonKeberatan mendalilkan Tentang Hukumnya didalam PutusanKPPU yang tertuang pada angka 3 Aspek Hukum Formil (3.1Mengenai Kadaluwarsa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
174 — 28
  • ., membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umumtersebut, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus2019 menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagaiberikut:1Bahwa kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkaraa quo telah kadaluwarsa.
    Bahwa kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkaraa quo telah kadaluwarsa.