Ditemukan 839 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-12-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PT. PRAKARSA LANGGENG MAJU BERSAMA VS PRESIDEN RI;
261282 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Vide Bukti P67).Bahwa selain Pedoman Maastricht atas Pelanggaran HakHakEkonomi, Sosial dan Budaya, terdapat juga penjelasan lanjutan yangdisusun dan dirumuskan oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB)berupa General Comments Nomor 9 on Domestic Application of theCovenant yang mewajibkan Negaranegara peserta kovenan harusHalaman 47 dari 84 halaman.
    Putusan Nomor 80 P/HUM/2014164.memberikan efek dari kKovenan tersebut kedalam kewajiban hukumdomestik;Point A, General Comments Nomor 9 on Domestic Application of theCovenantThe duty to give effect to the Covenant in the domestic legalorder (Vide Bukti P68).Bahwa dapat disimpulkan Negara memiliki kewajiban hukum baiknasional maupun internasional untuk melindungi hakhak korban yangmana pemenuhan hakhak tersebut harus dapat diakses, segera,efektif serta bebas dari diskriminasi;Pasal 15 Peraturan Presiden
Register : 12-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA;
3814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • If neither the entity's parent nor theultimate controlling party produces financial statements available for public use,the name of the next most senior parent that does so must also be disclosed.IAS 24.16;Bahwa transaksi hubungan istimewa dapat terjadi antara pihakpihak dalamwilayah suatu negara (domestic transaction) atau melewati lintas batas negara(cross border transaction).
Register : 01-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 08-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2020
Tanggal 15 Desember 2020 — PT. KRAKATAU POSCO vs PRESIDEN RI;
386258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah meratifikasiperjanjian pendirian WTO melalui UndangUndang Nomor 7/1994(vide Bukti P 3.a);Dalam Article VI GATT 1994 (Bukti P 3.6), disebutkan bahwa:"The contracting parties recognize that dumping, by which productsof one country are introduced into the commerce of anothercountry at less than the normal value of the products, is to becondemned if it causes or threatens material injury to anestablished industry in the territory of a contracting party ormaterially retards the establishment of a domestic
    The contracting parties recognize that dumping, by which productsof one country are introduced into the commerce of anothercountry at less than the normal value of the products, is to becondemned if it causes or threatens material injury to anestablished industry in the territory of a contracting party ormaterially retards the establishment of a domestic industry;2.
    The contracting parties recognize that dumping, by whichproducts of one country are introduced into the commerce ofanother country at less than the normal value of the products, is tobe condemned if it causes or threatens material injury to anestablished industry in the territory of a contracting party ormaterially retards the establishment of a domestic industry;2.
    Berdasarkan ketentuan Pasal VI ayat (1) dan (2)) GATT 1994tentang AntiDumping and Countervailing Duties dapat disimpulkanbeberapa hal sebagai berikut: Praktik Dumping yang dilakukan suatu Negara apabila merugikanbagi industry dalam negeri if it causes or threatens matenal injuryto an established industry di dalam negara pengimpor ataumaternally retards the establishment of a domestic industry dinegara tersebut dapat dihukum dengan pengenaan BMAD.Dengan kata lain, pembentuk undangundang (wetgever)
Register : 05-12-2023 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 04-03-2024
Putusan PN BATANG Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Btg
Tanggal 21 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.RIZKY IKA PRATIWI, S.H., M.H.
2.EKO HARTOYO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JOKO PRABOWO bin Alm. SUPARWO
5846
  • PT WIWAHA WAHYU WIJAYA PERKASA tanggal 14 Februari 2018
    1. 1 (satu) set Asli Faktur Pajak Nomor 010.001-17.29983866 tanggal 07 Maret 2017,Asli Jurnal Voucher,Asli Bukti Pengeluaran,Asli Bukti Transfer (Domestic Tranfer), Asli Interim Certificate No.1(One) , Asli Ceklist kelengkapan Dokumen Pendukung,Asli Invoice , Asli Kuitansi /Receipt,Asli Monitoring of Invoice Payment ,Copy Project Inspection ,Copy
      Request for Examination Project,Copy Request for Payment,Copy Surat Instruksi Kerja (Letter Of Instruction),Copy Letter of Award,Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi 9Tahun 2016) dan Copy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Tahun 2016)

    1. 1 (satu) set Asli Faktur Pajak Nomor 010.001-17.29983869 tanggal 14 Agustus 2017,Asli Jurnal Voucher,Asli Bukti Pengeluaran,Asli Bukti Transfer (Domestic
      Instruction),Copy Berita Acara Penyerahan 100%, Copy Letter of Award ,Copy Acknowledgement,Copy Performance Bond,Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Tahun 2016) , Copy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Tahun 2016) dan Copy Kesepakatan Bersama

    1. 1 (satu) set Asli Faktur Pajak Nomor 010.001-17.29983867 tanggal 30 Mei 2017,Asli Jurnal Voucher,Asli Bukti Pengeluaran,Asli Bukti Transfer (Domestic
      Of Instruction), Copy Letter of Award , Copy Acknowledgement , Asli Request for Examination Project, Asli Request for Payment ,Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Tahun 2016) dan Copy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Tahun 2016)

    1. 1 (satu) set Asli Faktur Pajak Nomor 010.001-17.29983870 tanggal 9 Oktober 2017,Asli Jurnal Voucher,Asli Bukti Pengeluaran,Asli Bukti Transfer (Domestic
      Copy NPWP PT WIWAHA WAHYU WIJAYA PERKASA, Copy Letter of Award ,Copy Notification LAD amount for Instruction No.2,Copy Cover Note,Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi ( Tahun 2016) dan Asli Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional(Tahun 2016)

    1. 1 (satu) set Asli Faktur Pajak Nomor 010.001-17.29983874 tanggal 20 Nopember 2017,Asli Jurnal Voucher,Asli Bukti Pengeluaran,Asli Bukti Transfer (Domestic
Putus : 07-12-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/HKI.MERK/2016/PN. Niaga Sby
Tanggal 7 Desember 2016 — BENNY PONTIAN MUSLIM alias LIM BENNY PONTIAN MUSLIM lawan SUJIANTO
440220
  • PanoramaTours Indonesia untuk Biaya Tiket Domestic Peserta VGEN sebesar Rp.596.477.530, (lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluhtujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), diberitanda P90 ;Foto copy Invoice No.20/INV/V2014 tanggal 26 Pebruari 2014 dari PT.Artdeco Inti Kreasi untuk Pembuatan Booth VGEN pada Pameran MegaBazar Computer di JHCC, Jakarta tanggal 5 9 Maret 2014 sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), diberitanda P91 ;Foto copy Invoice No.69/INV/V/2014 tanggal
    Pembayaran Tiket Pesawat Acara Dealer Gathering 05Juni 2015 sebesar Rp. 2.169.000, (dua juta seratus enam puluh Sembilan riburupiah)bukti P89 adalah Invoice No. 7189 tanggal 8 Juni 2015 dari Crowne PlazaJakarta untuk Pembayaran Total Room Accomodation, Transportaion andMeeting Package 56 Juni 2015 sebesar Rp. 362.550.000, (tiga ratus enampuluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)bukti P90 adalah Invoice No. 520002461.0 tanggal 18 Juni 2015 dari PT.Panorama Tours Indonesia untuk Biaya Tiket Domestic
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1355/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA,
4220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan Alasan BandingDasar dan Alasan Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas DPP PPNsebesar Rp6.062.341.392,00 dan Pemohon Banding mengajukan bandingdengan alasan sebagai berikut:Menurut Pemeriksa/Peneliti Keberatan:Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Penyerahan yang PPNnyadipungut oleh Pemungut PPN sebesar Rp6.062.341.392,00 berdasarkan hasilanalisa bahwa penyerahan ini merupakan pencatatan penghasilan yang berasaldari exportimport/domestic
Register : 10-08-2009 — Putus : 19-08-2010 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1388/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL.
Tanggal 19 Agustus 2010 —
329568
  • domestik/nasional atau asing/internasional;Ketidakpastian penegakan hukum mengenai katagori Putusan Arbitrase A quo, dapatditunjukan faktafaktanya dalam pertimbangan Putusan Arbitrase A quo berikut :Dalam pertimbangan angka 82 Final Award, terdapat ketidakpastian apakah arbitraseyang mereka periksa Domestik/Nasional atau Asing/InternasionalPertimbangan angka 82 Final Award berbunyi :The Tribunal has not heard argument and does not propose to decide whetherthis arbitration in properly classified as a domestic
    It shall also apply to arbitral awardsnot conseidered as domestic awards in the State where their recognition andenforcement are soughtTerjemahan :Konvensi ini berlaku terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitraseyang dibuat dalam wilayah suatu Negara selain Negara dimana pengakuan danpelaksanaan putusan arbitrase tersebut dimintakan, dan timbul karena adanyaperbedaan subyek, baik orang maupun badan hukum.
Putus : 03-04-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 148/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 3 April 2014 — PROF. EDY YUWONO, Ph.D. Bin SUYATMAN, DKK.
9336
  • ANTAM (Persero) Tbkdengan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2011;124. 1 (satu) lembar Domestic Transfer warna merah Accountnumber : 0072964915, Account Name : Rektor UNSOED (BiayaPendidikan). ADDress: UNSOED Purwokerto, Total debet Amount: IDR3.156.870.000.00 Bank Name : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946(Persero) Tok Immediate: 07Sep2011125. 1 (satu) lembar Domestic Transfer warna putih AccountNumber: 0072964915, Account Name : Rektor UNSOED (BiayaPendidikan).
    ANTAM(Persero) Tbk Dengan UNSOED tentang ProgramPemberdayaan Masyarakat melalui PengembanganPerikanan127. 1 (satu) lembar Domestic Transfer warna merah AccountNumber: 0072964915, Account Name: Rektor UNSOED (BiayaPendidikan). Address: UNSOED Purwokerto, Total debet Amount. IDR2.008.916.700.00 Bank Name : PT.
    BANK NEGARA INDONESIA 1946(Persero) Tok Immediate: 14Mar2012128. 1 (satu) lembar Domestic Transfer warna putih Account Number:0072964915, Account Name: Rektor UNSOED (Biaya Pendidikan).Address: UNSOED Purwokerto, Total debet Amount. IDR2.008.916.700.00 Bank Name: PT.
    Copy 1 (satu) lembar Surat dari ANTAM No: 338/0045/ UCR/2011 Perihal:30. 1 (satu) lembar Surat asli Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto No:Yuwono, Ph.D.31. 1 (satu) bendel proposal Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Eks PenaUniversitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2011.32. 1 (satu) lembar Domestic Transfer warna merah Account Number: 00729107Sep2011.33. 1 (satu) lembar Domestic Transfer warna putih Account Number: 007296407Sep2011.34. 1 (satu) bendel surat asli Universitas Jenderal Soedirman
    Transfer warna merah Account Number: 0072915Mar2012.36. 1 (satu) lembar Domestic Transfer warna putin Account Number: 00729614Mar2012.37. 1 (satu) bendel surat asli Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto No:ratus lima betas ribu rupiah untuk dapat di transfer ke BNI Cabang Pembantue Lampiran Alokasi Penggunaan 35 % dana pemberdayaan Masyarakat di:Berita Acara Pembayaran Tahap II Tanggal 5 Agustus 2011 senilai Rp 2.2e Invoice Nomor: 466/UN23/PM.012012 Tanggal 20 Januari 2012 senilai Rpe Kwitansi
Register : 10-05-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 390/Pid.Sus/2016/PN Dps.
Tanggal 4 Agustus 2016 — AEGEDIUS SYUKURRAMA
2421
  • Menetapkan agar terdakwa Aegedius Syukurrama dibebankan untukmembayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum yang tidak dapat dimintaipertanggungjawabannya untuk pengurusan surat sertifikat kKesehatan ikandan produk perikanan domestic dari kantor Karantina Asal, karena tindakantersebut adalah kewajiban hukum pemilik ikan yakni Heri Handoko;Hal 2 dari 27 halaman Putusan
Register : 04-11-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN PRAYA Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pya
Tanggal 27 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSDI, S.H.,M.H.
2.AWALUDIN, S.H.
3.CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.
4.IWAN GUSTIAWAN, SH
5.DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, S.H.
Terdakwa:
RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO
8026
  • yang akan membawanarkotika pada hari Sabtu sekitar pukul 14.45 Wita atas nama Terdakwa,Ridwan Als Ane Bin Abdul Rahim dan Supiandi Alias Andi Bin Cemah,untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan tim langsungmelakukan koordinasi dengan Tim BNN Provinsi NTB di Bandar UdaraInternasional Zainuddin Abdul Madjid dan disepakati bahwa petugas dariBNN Provinsi NTB akan berpurapura menjadi petugas Bandara yangnantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba didalam terminal kedatangan domestic
    14.45 Wita atas nama Terdakwa,Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN PyaRidwan Als Ane Bin Abdul Rahim dan Supiandi Alias Andi Bin Cemah,untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan tim langsungmelakukan koordinasi dengan Tim BNN Provinsi NTB di Bandar UdaraInternasional Zainuddin Abdul Madjid dan disepakati bahwa petugas dariBNN Provinsi NTB akan berpurapura menjadi petugas Bandara yangnantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba didalam terminal kedatangan domestic
Putus : 19-05-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg
Tanggal 19 Mei 2016 —
7034
  • Bahwa berdasarkan Pasal 2.1 Perjanjian Keagenan, terdapat ketentuansebagai berikut:"The terms and conditions governing the relationship between theCarrier and the Agent are set forth in the IATA Resolutions, practices andprocedures as notified to the Agent from time to time and set fourth in theIndonesia Domestic BSP Procedure,version 1.1 October 2001 (TheManual), as amended from time to time.
    adalah antara lain, mengelola hasil penjualan DokumenTiket Dalam Negeridan mendistribusikan stok Dokumen Tiket Dalam Negeritersebut kepada Tergugat.KEWAJIBAN TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN KEAGENANBahwa berdasarkan Pasal 2.1 Perjanjian Keagenan, terdapat ketentuansebagai berikut:"The terms and conditions governing the relationship betweenthe Carrier and the Agent are set forth in the IATA Resolutions,practices and procedures as notified to the Agent from time to timeand set fourth in the Indonesia Domestic
Register : 23-12-2011 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 17-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-56237/PP/M.IIB/15/2014
Tanggal 16 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
367172
  • rc SKE pa WorldwideLBO Pl MarketPatra SK pPi ; Pertamina H+ Domestic market SKEI = SK Energy International SingaporeSKE =SK Energy Korea SelatanP1 = Harga jual LBO ke SKEI dan PertaminaP2 = Harga jual ekspor Pertamina ke SKE KoreaSKEI Singapore merupakan subsidiary dari SK Energy Koreae Di dalam sengketa ini Terbanding mengkoreksi harga jual Pemohon kepada SKEI denganpembanding Harga Jual Pertamina kepada SKE (Korea).bahwa berkaitan dengan penerapan metode CUP, berdasarkan alinea 2.7 Pedoman OECD
Register : 10-08-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn
Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
168
  • Saya menyampaikan koreksi, bahwa pekerjaan istri sayasebagaimana disebutkan dalam UU PPMI (UU 18 Tahun 2017) adaiahpekerja migran Indonesia (PMI) di Hong Kong dengan Job Domestic Worker.KeduaAdapun tanggapan saya terkait dengan 14 butir yang tertulis dalam lembarperbaikan gugatan, akan saya sampaikan secara berurutan Ssesuai dengannomor, adaiah sebagai berikut:1. Betul.2. Salah, dua tahun setelah menikah (2005) kami telah membuat danmenempati rumah sendiri Sampai sekarang.3. Salah.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1900/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TOYOTA TSUSHO INDONESIA
3027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendapat dan Alasan Banding;Dasar dan Alasan Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas DPP PPN sebesarRp5.879.494.948,00 dan Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasansebagai berikut:Menurut Pemeriksa/Peneliti Keberatan:Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri sebesar Rp5.879.494.948,00 berdasarkan hasil analisa bahwapenyerahan ini merupakan pencatatan penghasilan yang berasal dariexport/import/domestic
Register : 14-10-2009 — Putus : 04-06-2010 — Upload : 23-08-2011
Putusan PN REMBANG Nomor 161/Pid.B/2010/PN.RBG
Tanggal 4 Juni 2010 — ZAWAWI bin KASMIN
8516
  • Bahwa mengenai kewenangan Peradilan (kewenanganabsolut), bahwa perbuatan perbuatan yang dahulutidak dikualifisir sebagai tindak pidana, ataskebijakan politik hukum di kemudian waktu menjadisebuah tindak pidana, begitu halnya dengan kekerasadalam rumah tangga, persoalan domestic yangkemudian diintrodusir menjadi tindak pidana, bawaperkara yang diajukan dalam persidangan ini bukanperbuatan hukum perdata, sehingga harus dipilahmana mana yang merupakan perbuatan perdata dan manamana yang merupakan perbuatan
Register : 10-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 966 B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
2010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan Banding;Dasar dan Alasan Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas DPP PPN sebesarRp4.055.966.676,00 dan Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagaiberikut:Menurut Pemeriksa/Peneliti Keberatan:Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Penyerahan yang PPNnya dipungut olehPemungut PPN sebesar Rp4.055.966.676,00 berdasarkan hasil analisa bahwapenyerahan ini merupakan pencatatan penghasilan yang berasal dari export/import/domestic
Register : 10-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968 B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
2818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dipungut oleh Pemungut PPNHalaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 968 /B/PK/PJK/2014Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas DPP PPN sebesarRp5.350.805.635,00 dan Pemohon Banding mengajukan banding denganalasan sebagai berikut:Menurut Pemeriksa/Peneliti Keberatan:Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Penyerahan yang PPNnya dipungutoleh Pemungut PPN sebesar Rp5.350.805.635,00 berdasarkan hasil analisabahwa penyerahan ini merupakan pencatatan penghasilan yang berasal dariexportimport/domestic
Putus : 08-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
2719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1548/B/PK/PJK/2016 Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas DPP PPN sebesarRp 6.049.387.027,00 dan Pemohon Banding mengajukan banding denganalasan sebagai berikut:Menurut Pemeriksa/Peneliti Keberatan:Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri sebesar Rp 6.049.387.027,00 berdasarkan hasil analisa bahwapenyerahan ini merupakan pencatatan penghasilan yang berasal dariexport/import/domestic assistance, commission yang ditagih kepada
Register : 16-01-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 9/Pid.B/2018/PN Mtp
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ERNAWATI, SH
Terdakwa:
SARKAWI bin SABIRIN
6213
  • ASP EXPRESS LOGISTICS tersebut bergerak dalam bidangjasa layanan pengiriman barang/paket barang melayani pengiriman keseluruh pelosokyang ada di Indonesia / domestic;Bahwa, jabatan Saksi adalah sebagai Admin CS keuangan, yang bertugas sebagaiorang yang menginput data kKeuangan secara keseluranan baik berupa pembayaranmelalui (COD) Cash on Delivery (pembayaran ditempat) maupun pembayaran yangdilakukan pelanggan melalui online/transfer;Bahwa, yang berhak melakukan Audit keuangan pada perusahaan PT.
Putus : 21-04-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 21 April 2015 — PT. INTERNATIONAL POWER MITSUI OPERATIONS AND MAINTENANCE INDONESIA (PT. IPMOMI), VS TAUFIK RAKHMAN
79101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halaman D541 sampaidengan D564 dari module 5 plant industrial & domestic cleaning (videbukti P14) menunjukkan jadwal pekerjaan cleaning di setiap area danhalaman D566 menunjukkan bahwa pekerjaan di Ash Disposal hanya akandilakukan apabila ada kebutuhan.