Ditemukan 2143 data
11 — 4
Pejabat lain yang berwenang,sebagai wali Hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminyadan akan dituangkan pada diktum tersendiri dalam penetapan ini, hal yangdemikian Majelis Hakim berpendapat bukanlah merupakan ultra petitumpartium (melebihi dari yang diminta), akan tetapi diktum ini semata untukmengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon dalammenjalankan proses pernikahannya, serta sebagai bentuk implementasiketantuan Pasal 2 Ayat (2) dan (3), Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Menter
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
CHOKI Bin BEDDU
24 — 8
Industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagimanadimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin Knusus penyalur Narkotika dan Menter!
1.WARDIANTO, S.H.
2.HERYANDES RESDINO, SH
Terdakwa:
LUTHFI DWI SANTOSO Bin EKO MARSORO
31 — 14
golongan 1 (satu) hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembanganiimu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) NarkotikaGolongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan juga bahwa dalam jumlahterbatas narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menter
1.WARDIANTO, S.H.
2.HERYANDES RESDINO, SH
Terdakwa:
NAUFAL BAIHAQI SUSILO Bin ARIS SUSILO
28 — 6
golongan 1 (satu) hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembanganiimu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) NarkotikaGolongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan juga bahwa dalam jumlahterbatas narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menter
golongan 1 (Satu) hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembanganiimu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) NarkotikaGolongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan juga bahwa dalam jumlahterbatas narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menter
8 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Hendi Sinatrya Imran, SH
Terdakwa:
SANGKUT ARYANTO BIN NAWAWI
42 — 9
dipersidangan, sehinggadapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sahdipersidangan;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti suratberupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 1375/NNF/2019tanggal 23 Mei 2019 sebagai berikut : 43 (empat puluh tiga) butir Tablet warna Hijaudengan berat netto keseluruhan 13,82 gram Positif MDMA : Bahwa barang buktitersebut positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Lampiran Menter
AGUS PURWANTORO, SH
Terdakwa:
JUANDA Bin H. PASINRINGI.
19 — 3
Industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagimanadimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin Knusus penyalur Narkotika dan Menter!
9 — 5
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPara Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
67 — 25
Tanggal 20 Pebruari 2007 diterbitkan SuratKeputusan Menter i Agama NomorMA/B.11/1/PTDH/219 tentang penjatuhan HukumanDisiplin berupa Pemberhentian Tidak denganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaPenggugat, dengan pertimbangan bahwa Penggugattelah melanggar Pasal 12 ayat 3 PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (Bukti' T19);Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, Tergugatmenolak dalil gugatan Penggugat angka 15 sampaidengan 18 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan aHalaman 25 dari 53 Halaman
ARDHI PRASETYO, S.H., M.H.
Terdakwa:
Teodurus Januar Kristi Luvi Anak Dari Lukas
83 — 24
serta kegiatanpascatambang sedangkan Penambangan adalah kegiatan memproduksimineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya; Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki ijinberupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat IzinHalaman 12 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN BekPenambangan Bantuan (SIPB); Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izinberupa IUP dari pemerintah pusat yaitu Menter
, IPR dari Menter, IUPKdari Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah, dan SIPB dariMenteri; Bahwa apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan yang bukanwilayah pertambangan rakyat maka dikategorikan melakukan kegiatanpertambangan tanpa izin; Bahwa Tahapan agar dapat melakukan usaha pertambangan yaitu IPRdiberikan setelah ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat olehpemerintah pusat, untuk mendapatkan IPR pemohon harus mengajukanSurat permohonan, Komoditas tambang yang dimohon, Kartu TandaPenduduk
56 — 103
Negaradalam pengujian suatu keputusan Tata Usaha Negara dan yangdimaksud sengketa Tata Usaha Negara dan sebagaimana diaturdalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 dan pembatasan kewenangan pengujian Peradilan TataHalaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor138/PLW/2010/PTUN JKT.Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 2 khususnya dalam kasusaquo pada huruf g dan Pasal 49 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 5; Menimbang, bahwa mengenai dalil Pelawan, bahwa terbitnyakeputusan keputusan Menter
SUSI DARNENGSIH
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
40 — 12
sebagaimana dimaksud pada Pasal2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru beruparumah rumah pengganti dalam bentuk uang tunai, Sedangkan kepadapenduduk sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan uangsantunan untuk biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dantunjangan kehilangan pendapatan (vide Pasal 3 dan Pasal 4 Perpres);Menimbang, bahwa ketentuan lebih terperinci untuk menjalankanPerpres telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan PerumahanRakyat (Menter
78 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Menter i Keuangan Nomor511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002tentang investasi Dana Pensiun, yaitu) Pasal 2 ayat (1) berbunyiHal. 7 dari 51 hal. Put.K/Pid.Sus/2011 *Pendiri atau. Pendiri danPengawas wajib menetapkanArahan Investasi, danne)Pasal 3 ayat (1) Pengurusdilarang menyimpang dariketentuan dalam arahanInvestasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ;2.
18 — 3
., hal. 9 dari 17 halamanPenggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersamaTergugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan,namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materiilnyatidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, makaPenggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian.Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P, yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!
20 — 9
., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
36 — 19
DALAM POKOK PERKARABahwa apa yang Tergugat uraikan dalam PermohonanBahwaBahwaPenundaan dan Eksepsi merupakan satukesatuan dalam jawaban ini ;Tergugat menolak dan membantah secarategas seluruh dalil dalil gugatanPenggugat kecuali mengenai hal hal yangsecara jelas dan tegas diakuikebenarannya;benar Tergugat telah menerbitkan SuratKeputusan Menter i Agama NomorB.I1/3/PDH/1189 tanggal 28 Nopember 2008tentang menjatuhkan hukuman disiplinberupa pemberhentian dengan hormat tidakatas permintaan sebagai Pegawai
24 — 14
., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
Terbanding/Terdakwa : MULIYATI
25 — 8
sachet plastik berisikankristal bening dengan berat netto 0,5210 gram, 1 (satu) batang pipetkaca/pireks plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram, 1(satu) set bong dan 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks milik Saksi RUSLAN,Saksi CHANDRA, Saksi YUSRIANTO, Saksi HENDRA, Saksi PETRUS SUBA,Saksi WANDI CAHYADI, Saksi MULIYANA, Saksi MULIYATI, Saksi FITRIAHdan Saksi NURMALA alias BIO, adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter
16 — 3
tetap pada perilakunyasehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumahtangga bersama Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan,namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materiilnyatidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, makaPenggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian.Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P, yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter
1.RM INDRA ADITYO, S.H.
2.GUSTI RAKHMAD SAMUDERA, S.H.
Terdakwa:
SOBIRIN MUKHTAR alias OBIN bin ALIMIN SARWANI SEMAN
37 — 4
di bidangHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Mtpkefarmasian dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatanatau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnolog; Bahwa, benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.19.0423tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh BALA BESAR PENGAWASOBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN, bahwa obat VALDIMEX yangditemukan pada Terdakwa tersebut positif mengandung DIAZEPAM terdaftarsebagai Psikotropika golongan IV nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menter