Ditemukan 601 data
25 — 9
kaitannya dengan tindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwatelah meninggalkan satuan tanpa izin dari yang berwenang dan surat tersebut telahditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwadikesatuannya sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalamberkas perkara.Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perudang
ADNAN GELAR SUTAN PRABU SAKTI BIN M. SALEH (Alm), Dkk
Tergugat:
Kepala Kampung Cempaka Putih
216 — 88
Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan KepalaKampung Cempaka Putin Nomor: O6/KPTS/04/IV/2020.TentangPemberhentian Dan Pengangkatan Pokmas Dartibnah tanggal 6 April2020, tidak mengutamakan landasan Perudang undangan sebagai dasarTergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menjadi ObjekSengketa bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku sehinggapengambilan keputusan terkesan dipaksakan dan memihak denganadanya Kepentingan Penguasa bertentangan dengan AsasAsas UmumPutusan Nomor
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
antara Wajib pajak ataupenanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenangsebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapatdiajukan banding atau Gugatan kepada PengadilanPajak berdasarkan peraturan perundang undanganperpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaanpenagihan berdasarkan Undangundang Penagihan Pajakdengan Surat Paksa".Pasal 1 angka 6 :"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukanoleh Wajib pajak atau penanggung pajak terhadapsuatu keputusan yang dapat diajukan Banding,berdasarkan peraturan perudang
51 — 2
BSEPTE.Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya paraterdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesarnya sebagaimana amar putusan ini;Mengingat Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danperaturan perudang undangan lain yang berkenaan denganperkara ini25MENGADILIMenyatakan terdakwa I. ZAENAL Bin RAMSYAH terdakwa II.RAMSYAH Bin (Alm) ASNAWI dan terdakwa III.
39 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang menyatakan Alasan alasan yang dapatdigunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah :Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganPeraturan Perudang Undangan yang berlaku.
18 — 1
di Rt 03 Rw 021Dusun Krajan Kidul Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu KabupatenJember yang mana ditandatangani oleh Kepala Desa SumberejoKecamatan Ambulu Kabupaten Jember (Riono Hadi) sehinggakeberatan keberatan Tergugat di dalam eksepsinya tertanggal 14 Mei2019 haruslah ditolak dan dikesampingkan, hal ini dikarenakanpengajuan Surat Gugatan Cerai Penggugat sudah benar dan jelassesuai perundang undangan yang ada.Bahwa oleh karena pengajuan surat Gugatan Perceraian diajukansudah benar sesuai peraturan perudang
60 — 63
abjek sengketadalam perkara ini adalah : surat Keputusan MenteriPendidikan Nasional No.61658/A.4.6/KP/2008 tertanggal 5Desember 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormatIsmiyanto Heru Purnama, SH NIP. 131660663 ( Bukti T1) ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatanpembatalan terhadap surat keputusan Tergugat' tersebutpada pokoknya berdasarkan dalil dalil bahwa Tergugattelah menerbitkan keputusan obyek sengketa aquoHalaman 35 dari 44 Putusan Nomor58/G/2009/PTUN JKT36bertentangan dengan perudang
ARI SUTOPO
Tergugat:
PT. BANK BANTEN CABANG SEMARANG
94 — 12
Verklaard)Bahwa, Penggugat telah salah menerapkan dasar hukum sehinggamembuat Gugatan Penggugat dalam Perkara a guo menjadi tidakjelas dan kabur, serta terdapat penyesatan kaidah kaidah hukumyang berlaku.Bahwa, Petitum Penggugat pada Point 6 (enam) yang menyatakanperhitungan pokok, bunga dan denda yang dilakukan dalamsengketa No. 30/Pdt.G/2014/PN.Pwd adalah tidak SAH.Bahwa, Penggugat jelas Penggugat memalui kuasanya tidak cakapdalam menerjemahkan dan mengimplementasikan kaidah kaidahhukum dan peraturan perudang
Terbanding/Tergugat : PT Bank Bukopin Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
91 — 207
JMBpada Pengadilan Negeri Jambi kepada pihak Tergugat/Terbanding dan TurutTergugat/Turut Terbanding masingmasing pada tanggal 26 September 2019dan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2019 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan dari Pembanding semula Penggugattelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perudang Undangan, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima
57 — 42
Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perudang-undangan lain yang bersangkutan;M E N G A D I L I1. Menyatakan Terdakwa ADENIN HAMID, SE Bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;3.
87 — 27
melalui Mediacetak diharian Memorandum tertanggal 25 September 2014 dan tertanggal 28Oktober 2014 juru sita Pengadilan Negeri Surabaya telah memanggil secarasah dan patut kepada Tergugat , akan tetapi Tergugat tidak datangmengahadap atau menyuruh orang lain untuk mewakili kepentingannya, makapemeriksaan Pengadilan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ataumenyuruh orang lain untuk mewakili kepentingannya, maka berdasarkanketentuan peraturan perudang
15 — 0
Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan olehPemohon sebenarnya Termohon sangat keberatan, namun apa dayakarena Pemohon sudah mempunyai kemauan yang kuat untukmenceraikan Termohon dengan ketentuan hakhak Termohon dan anakharus dipenuhi sebagai kekentuan perudang undangan yang berlaku ;DALAM REKONPENSI ;Putusan Nomor 4131/Pdt.G/2019/PA.Clp Halaman 4 dari 336.1.
239 — 121
Asas Kepastian Hukum adalah asas dalamNegara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundang undangan, kepatutan, dani ikeadilan dalamsetiap kebijaksanaan Negara (Pasal 3angka .....angka 1 UndangUndang Nomor : 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme) i20Terhadap Asas Kepastian Hukum tersebut dapatdiuraikan lebih lanjut berdasarkan unsur unsursebagai berikut(i) Unsur landasan peraturan perundang undanganBahwa unsur Landasan peraturan perudang
25 — 19
Bahwa berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 9Pebruari 2015 Nomor : 169/Pdt.G/2014/PN.Sgr yang dimohonkan bandingtersebut dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan ;non Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat adadipihak yang kalah, maka Pembanding / semula Penggugat harus dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; non Mengingat ketentuan pasal dalam Rbg serta peraturan perudang
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat s/dPenggugat IX) dan Termohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat s/d Tergugat IV)oleh karenanya hukum (ketentuan perudang undangan) yangditerapkan menyimpang yang pada~= akhirnya putusantersebut sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat s/dPenggugat X);31.
111 — 42
berikutDALAM EKSEPSIA, Eksepsi Dilatoria (Gugatan PenggugatPrematur) ; Bahwa Turut BahBahwa Turut Tergugat menolak seluruhdalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat, baikdalam posita maupun petitum gugatannya, kecualiterhadap daill dalil yang bersesuaian dengan JawabanTurut Tergugat dan hal tersebut secara tegas diakuikebernarannya,; Hal 15 dari hal 40 Putusan No. 457/Pdt.G/2011/PA.Mlg16Bahwa gugatan Penggugat aquo, substansi persoalannyaadalah mengenai kewarisan yang menurut ketentuanperaturan perudang
70 — 36
Mohamad FRofigqmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang12tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesansosok individu yang menyepelekan ketentuanhukum atau perudang undangan yang ada.Zs Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atasseharusnya tidak perlu' terjadi atau dilakukanoleh Terdakwa dengan status dan kapasitasTerdakwa sebagai seorang anggota Militer denganjabatan sebagai Tayan Munisi pada YonArhanudse 15 Dam IV/Dip.a Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukanPenipuan karena Terdakwa lebih
1.Ngera
2.Yuliana Kuhus
3.Yuliana R. Lavina
Tergugat:
Yeni
Turut Tergugat:
PT. Firman Ketaun Perkasa
143 — 69
Yeni-1);
- Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat termasuk Bu Rista Mata sebagai ahli waris almarhum Ruek;
- Menyatakan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Ruek menurut ketentuan perudang udangan yang belaku KUHPerdata Pasal 852 Anak-anak sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, dengan tiada perbedaan laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu, mereka mewarisi bagian-bagian
Menyatakan bagian/kadar masingmasing ahli waris almarhum Ruekmenurut ketentuan perudang udangan yang belaku KUHPerdata Pasal852 Anakanak sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lainlainperkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, dengan tiadaperbedaan laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkankelahiran lebin dahulu, mereka mewarisi bagianbagian yang samabesarnya kepala demi kepala, pancang demi pancang;Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Sdw5.
Menyatakan bagian/kadar masingmasing ahli waris almarhum Ruekmenurut ketentuan perudang udangan yang belaku KUHPerdata Pasal852 Anakanak sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lainlainperkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, dengan tiadaperbedaan laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkankelahiran lebih dahulu, mereka mewarisi bagianbagian yang samabesarnya kepala demi kepala, pancang demi pancang;5.
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : PT. MULTI GAMBUT INDUSTRI
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : PT. TH INDO PLANTATION
59 — 21
yang dikeluarkan seorang Kepala Desa Bahwa oleh karena Surat Keterangan No. 23 / SK / 1990 / 594 tanggal 15Januari 1990 diterbitkan tidak berdasarkan kewenangan atau melebihikewenangan, maka beralasan hukum menyatakan Surat Keterangan No.23 / SK / 1990 / 594 tanggal 15 Januari 1990 yang diterbitkan oleh KepalaDesa Simpang Kateman tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segalaakibat hukumnya ;.Bahwa tanah objek sengketa semula adalah tanah Negara yangpelepasannya haruSs memenuhi ketentuan peraturan perudang
48 — 35
Karenaberdasarkan ketentuan Pasal 107 Permen Agraria No: 9 /1999 disebutkan bahwa cacat hukum Admistratif sebagaimana dimaksud dalamHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 17/Pdt/2019/PT MDNpasal 106 (1) adalah : kesalahan prosedur, kesalahan penerapanperaturan perudang undangan, kesalahan subjek hak, kesalahanperhitungan luas kesalahan data yuridis dan data fisik tidak benar dankesalahan lainya yang bersifat administrative.