Ditemukan 601 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-01-2015 — Upload : 02-03-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 307-K/PM II–08/AD/XII/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — JON JUNAIDI, Serma
259
  • kaitannya dengan tindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwatelah meninggalkan satuan tanpa izin dari yang berwenang dan surat tersebut telahditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwadikesatuannya sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalamberkas perkara.Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perudang
Register : 31-08-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 23/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
ADNAN GELAR SUTAN PRABU SAKTI BIN M. SALEH (Alm), Dkk
Tergugat:
Kepala Kampung Cempaka Putih
21688
  • Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan KepalaKampung Cempaka Putin Nomor: O6/KPTS/04/IV/2020.TentangPemberhentian Dan Pengangkatan Pokmas Dartibnah tanggal 6 April2020, tidak mengutamakan landasan Perudang undangan sebagai dasarTergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menjadi ObjekSengketa bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku sehinggapengambilan keputusan terkesan dipaksakan dan memihak denganadanya Kepentingan Penguasa bertentangan dengan AsasAsas UmumPutusan Nomor
Putus : 31-05-2010 — Upload : 13-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124/B/PK/PJK/2007
Tanggal 31 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. FANUC GE AUTOMATION INDONESIA
3321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • antara Wajib pajak ataupenanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenangsebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapatdiajukan banding atau Gugatan kepada PengadilanPajak berdasarkan peraturan perundang undanganperpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaanpenagihan berdasarkan Undangundang Penagihan Pajakdengan Surat Paksa".Pasal 1 angka 6 :"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukanoleh Wajib pajak atau penanggung pajak terhadapsuatu keputusan yang dapat diajukan Banding,berdasarkan peraturan perudang
Register : 24-05-2011 — Putus : 20-06-2011 — Upload : 21-03-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 242/Pid.B/2011/PN.Ktb
Tanggal 20 Juni 2011 — ZAENAL Bin RAMSYAH. Dkk
512
  • BSEPTE.Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya paraterdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesarnya sebagaimana amar putusan ini;Mengingat Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danperaturan perudang undangan lain yang berkenaan denganperkara ini25MENGADILIMenyatakan terdakwa I. ZAENAL Bin RAMSYAH terdakwa II.RAMSYAH Bin (Alm) ASNAWI dan terdakwa III.
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/2011.-
Tanggal 21 Juni 2011 — AGUNG PAMBUDI, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, dkk
3929 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang menyatakan Alasan alasan yang dapatdigunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah :Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganPeraturan Perudang Undangan yang berlaku.
Register : 19-03-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 1561/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
181
  • di Rt 03 Rw 021Dusun Krajan Kidul Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu KabupatenJember yang mana ditandatangani oleh Kepala Desa SumberejoKecamatan Ambulu Kabupaten Jember (Riono Hadi) sehinggakeberatan keberatan Tergugat di dalam eksepsinya tertanggal 14 Mei2019 haruslah ditolak dan dikesampingkan, hal ini dikarenakanpengajuan Surat Gugatan Cerai Penggugat sudah benar dan jelassesuai perundang undangan yang ada.Bahwa oleh karena pengajuan surat Gugatan Perceraian diajukansudah benar sesuai peraturan perudang
Register : 08-04-2009 — Putus : 04-08-2009 — Upload : 26-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 4 Agustus 2009 — Ismiyanto Heru Permana, SH., MH;Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
6063
  • abjek sengketadalam perkara ini adalah : surat Keputusan MenteriPendidikan Nasional No.61658/A.4.6/KP/2008 tertanggal 5Desember 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormatIsmiyanto Heru Purnama, SH NIP. 131660663 ( Bukti T1) ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatanpembatalan terhadap surat keputusan Tergugat' tersebutpada pokoknya berdasarkan dalil dalil bahwa Tergugattelah menerbitkan keputusan obyek sengketa aquoHalaman 35 dari 44 Putusan Nomor58/G/2009/PTUN JKT36bertentangan dengan perudang
Register : 21-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Pwd
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
ARI SUTOPO
Tergugat:
PT. BANK BANTEN CABANG SEMARANG
9412
  • Verklaard)Bahwa, Penggugat telah salah menerapkan dasar hukum sehinggamembuat Gugatan Penggugat dalam Perkara a guo menjadi tidakjelas dan kabur, serta terdapat penyesatan kaidah kaidah hukumyang berlaku.Bahwa, Petitum Penggugat pada Point 6 (enam) yang menyatakanperhitungan pokok, bunga dan denda yang dilakukan dalamsengketa No. 30/Pdt.G/2014/PN.Pwd adalah tidak SAH.Bahwa, Penggugat jelas Penggugat memalui kuasanya tidak cakapdalam menerjemahkan dan mengimplementasikan kaidah kaidahhukum dan peraturan perudang
Register : 29-10-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 124/PDT/2019/PT JMB
Tanggal 12 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : ANTONNY LAUW
Terbanding/Tergugat : PT Bank Bukopin Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
91207
  • JMBpada Pengadilan Negeri Jambi kepada pihak Tergugat/Terbanding dan TurutTergugat/Turut Terbanding masingmasing pada tanggal 26 September 2019dan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2019 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan dari Pembanding semula Penggugattelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perudang Undangan, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima
Register : 01-03-2017 — Putus : 17-02-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 454/Pid.B/2016/PN Gns
Tanggal 17 Februari 2017 — ADENIN HAMID, SE Bin ABDUL HAMID
5742
  • Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perudang-undangan lain yang bersangkutan;M E N G A D I L I1. Menyatakan Terdakwa ADENIN HAMID, SE Bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;3.
Putus : 25-03-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 699/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 25 Maret 2015 —
8727
  • melalui Mediacetak diharian Memorandum tertanggal 25 September 2014 dan tertanggal 28Oktober 2014 juru sita Pengadilan Negeri Surabaya telah memanggil secarasah dan patut kepada Tergugat , akan tetapi Tergugat tidak datangmengahadap atau menyuruh orang lain untuk mewakili kepentingannya, makapemeriksaan Pengadilan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ataumenyuruh orang lain untuk mewakili kepentingannya, maka berdasarkanketentuan peraturan perudang
Register : 15-08-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PA CILACAP Nomor 4131/Pdt.G/2019/PA.Clp
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
150
  • Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan olehPemohon sebenarnya Termohon sangat keberatan, namun apa dayakarena Pemohon sudah mempunyai kemauan yang kuat untukmenceraikan Termohon dengan ketentuan hakhak Termohon dan anakharus dipenuhi sebagai kekentuan perudang undangan yang berlaku ;DALAM REKONPENSI ;Putusan Nomor 4131/Pdt.G/2019/PA.Clp Halaman 4 dari 336.1.
Register : 09-01-2008 — Putus : 21-04-2008 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 05/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 21 April 2008 — PT. Rimbakayu Arthamas;Menteri Kehutanan RI
239121
  • Asas Kepastian Hukum adalah asas dalamNegara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundang undangan, kepatutan, dani ikeadilan dalamsetiap kebijaksanaan Negara (Pasal 3angka .....angka 1 UndangUndang Nomor : 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme) i20Terhadap Asas Kepastian Hukum tersebut dapatdiuraikan lebih lanjut berdasarkan unsur unsursebagai berikut(i) Unsur landasan peraturan perundang undanganBahwa unsur Landasan peraturan perudang
Putus : 30-07-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 107/PDT2015/PT.DPS
Tanggal 30 Juli 2015 — WAYAN TINAS, sebagai PEMBANDING : --melawan I WAYAN WIARTA sebagai TERBANDING -Dan : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG, sebagai -TURUT TERBANDING
2519
  • Bahwa berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 9Pebruari 2015 Nomor : 169/Pdt.G/2014/PN.Sgr yang dimohonkan bandingtersebut dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan ;non Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat adadipihak yang kalah, maka Pembanding / semula Penggugat harus dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; non Mengingat ketentuan pasal dalam Rbg serta peraturan perudang
Upload : 15-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/PDT/2010
JEMMY ROSALINE RUMAMBI, DKK; PETRA DONDO KAMBEY, DKK
2812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat s/dPenggugat IX) dan Termohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat s/d Tergugat IV)oleh karenanya hukum (ketentuan perudang undangan) yangditerapkan menyimpang yang pada~= akhirnya putusantersebut sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat s/dPenggugat X);31.
Register : 14-03-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 29-12-2011
Putusan PA MALANG Nomor 457/Pdt.G/2011/PA.Mlg
Tanggal 14 Nopember 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT, TURUT TERGUGAT
11142
  • berikutDALAM EKSEPSIA, Eksepsi Dilatoria (Gugatan PenggugatPrematur) ; Bahwa Turut BahBahwa Turut Tergugat menolak seluruhdalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat, baikdalam posita maupun petitum gugatannya, kecualiterhadap daill dalil yang bersesuaian dengan JawabanTurut Tergugat dan hal tersebut secara tegas diakuikebernarannya,; Hal 15 dari hal 40 Putusan No. 457/Pdt.G/2011/PA.Mlg16Bahwa gugatan Penggugat aquo, substansi persoalannyaadalah mengenai kewarisan yang menurut ketentuanperaturan perudang
Register : 15-07-2009 — Putus : 02-09-2009 — Upload : 29-09-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 59 -K / PM.II-10/ AD / VIII / 2009
Tanggal 2 September 2009 —
7036
  • Mohamad FRofigqmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang12tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesansosok individu yang menyepelekan ketentuanhukum atau perudang undangan yang ada.Zs Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atasseharusnya tidak perlu' terjadi atau dilakukanoleh Terdakwa dengan status dan kapasitasTerdakwa sebagai seorang anggota Militer denganjabatan sebagai Tayan Munisi pada YonArhanudse 15 Dam IV/Dip.a Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukanPenipuan karena Terdakwa lebih
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Sdw
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
1.Ngera
2.Yuliana Kuhus
3.Yuliana R. Lavina
Tergugat:
Yeni
Turut Tergugat:
PT. Firman Ketaun Perkasa
14369
  • Yeni-1);
  • Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat termasuk Bu Rista Mata sebagai ahli waris almarhum Ruek;
  • Menyatakan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Ruek menurut ketentuan perudang udangan yang belaku KUHPerdata Pasal 852 Anak-anak sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, dengan tiada perbedaan laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu, mereka mewarisi bagian-bagian
    Menyatakan bagian/kadar masingmasing ahli waris almarhum Ruekmenurut ketentuan perudang udangan yang belaku KUHPerdata Pasal852 Anakanak sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lainlainperkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, dengan tiadaperbedaan laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkankelahiran lebin dahulu, mereka mewarisi bagianbagian yang samabesarnya kepala demi kepala, pancang demi pancang;Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Sdw5.
    Menyatakan bagian/kadar masingmasing ahli waris almarhum Ruekmenurut ketentuan perudang udangan yang belaku KUHPerdata Pasal852 Anakanak sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lainlainperkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, dengan tiadaperbedaan laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkankelahiran lebih dahulu, mereka mewarisi bagianbagian yang samabesarnya kepala demi kepala, pancang demi pancang;5.
Register : 05-10-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 175/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 21 Desember 2017 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : BUDIN. B. BAKI
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : PT. MULTI GAMBUT INDUSTRI
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : PT. TH INDO PLANTATION
5921
  • yang dikeluarkan seorang Kepala Desa Bahwa oleh karena Surat Keterangan No. 23 / SK / 1990 / 594 tanggal 15Januari 1990 diterbitkan tidak berdasarkan kewenangan atau melebihikewenangan, maka beralasan hukum menyatakan Surat Keterangan No.23 / SK / 1990 / 594 tanggal 15 Januari 1990 yang diterbitkan oleh KepalaDesa Simpang Kateman tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segalaakibat hukumnya ;.Bahwa tanah objek sengketa semula adalah tanah Negara yangpelepasannya haruSs memenuhi ketentuan peraturan perudang
Register : 09-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 17/PDT/2019/PT-MDN
Tanggal 28 Februari 2019 — M.BIRING BR GINTING,DKK VS PENGARAPEN SEMBIRING,DK
4835
  • Karenaberdasarkan ketentuan Pasal 107 Permen Agraria No: 9 /1999 disebutkan bahwa cacat hukum Admistratif sebagaimana dimaksud dalamHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 17/Pdt/2019/PT MDNpasal 106 (1) adalah : kesalahan prosedur, kesalahan penerapanperaturan perudang undangan, kesalahan subjek hak, kesalahanperhitungan luas kesalahan data yuridis dan data fisik tidak benar dankesalahan lainya yang bersifat administrative.