Surat keputusan Tergugat a quo adalah cacat Prosedural,sebagaimana yang termuat dalam pasal 52 UU No.6 Tahun 2014yang berbunyi:1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksuddalam pasal 51 dikenakan sangsi administratif berupa teguran lisan,dan atau teguran tertulis;Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.

KDI2) Dalam hal sangsi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dandilanjutkan dengan pemberhentian tetap;Sejak Kepala Desa Lapandewa Makmur (tergugat) menjabat sebagaikepala desa hingga gugatan ini di ajukan para Penggugat tidakpernah menerima Teguran Lisan Maupun Tulisan mengenai kinerjapara penggugat dalam menjalankan kewajibanya sebagai perangkatdesa, oleh karena itu penggugat menilai bahwa Keputusan KepalaDesa Lapandewa Makmur

, apabilameminta petitum padahal tidak diuraikan dalam posita, maka petitum harus ditolak;Bahwa PENGGUGAT menggunakan Pasal 54 ayat (1) UndangUndang No. 31Tahun 2000 Tentang Desain Industri dimana Pasal 54 adalah Ketentuan Pidana,Hakim Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan prosespidana, Pasal 54 aquo tidak bisa dijadikan Petitum Provisi, yang bisa dijadikanPetitum Provisi adalah Pasal 49 Undang Undang No. 31 Tahun 2000 TentangDesain Industri, karena dalam tersebut hanya sangsi

yang bersifat administratebukan sangsi pidana yang merupakan kewenangan dari peradilan pidana;Tergugat in casu Pemegang Hak Desain Industri ("PHDI") adalah pemegangSertifikat Desain Indutri Nomor Pendaftaran ID 0 008 651D jo.

BAHWA, pada perjanjian Nomor :2408290824512 atas nama RAJITSANTOSO yang Tertuang pada lembar ke 2 (dua) PERNYATAANPERSETUJUAN TERHADAP SYARAT DAN ~ KETENTUANPERJANJIAN yang teletak pada Bab SANGSI angka 1, juga tertulis :Seluruh hutang harus dibayar dengan sekaligus dan dapat ditagihseketika, atau kendaraan jaminan akan ditarik oleh kreditur, tanpamemerlukan pemberitahuan, teguran dan tagihan dari Kreditur ataujaru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditur, dalam halterjadi salah satu

BAHWA, pada perjanjian Nomor :2408290824512 atas nama RAJITSANTOSO yang Tertuang pada lembar ke 2 (dua) PERNYATAANPERSETUJUAN TERHADAP SYARAT DAN ~ KETENTUANPERJANUJIAN yang terletak pada Bab SANGSI angka 2, juga tertulis :Debitur memberi kuasa hak subsitusi kepada Kreditur untukmelakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambildimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut berada sertamenjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau denganperantara pihak lain siapapun untuk menjual

Bahwa, selama ini tidak pernah terjadi penimbunan BBM diSPBU ;Bahwa, SPBU membeli BBM jenis premium ke Pertaminadengan harga Rp. 4.350,, dan dijual dengan harga Rp.4.500, ;Bahwa, status SPBU hanya sebagai penyalur aja kekonsumen ;Bahwa, kalau BBM sudah di isi ke SPBU oleh Pertamina,maka BBM tersebut sudah milik SPBU ;Bahwa, untuk penyaluran BBM ke masyarakat umum adabagianbagian tersendiri di Pertamina ;Bahwa, kalau BBM dijual kepada orang lain oleh bagiantransportasi, pihak Pertamina akan memberi sangsi

danSangsi yang paling berat adalah pemutusan hubungankontrak ;Bahwa, selama ini belum ada sangsi dari Pertamina kalauBBM tidak disalurkan ;Bahwa, SIUP yang lama tidak boleh dipakai untukmelakukan kontrak dengan Pertamina oleh pemilik SPBUyang baru, kalau melakukan kontrak dengan Pertaminaharus dengan pemilik SPBU yang lama ;Bahwa, walaupun sudah ada Surat jual beli antara pemilikSPBU yang lama dengan pemilik SPBU yang baru, pemilikyang baru tidak melakukan kontrak dengan Pertamina ;Bahwa, yang boleh

kepadakonsumen dan ada meterannya, kemudian kita hitung stokakhirnya ;Bahwa, penyaluran BBM oleh SPBU dianggap normalapabila ada selisih dalam tingkat wajar yaitu 1 %s/d 2%;Bahwa, kalau pompa SPBU rusak, biaSsanya SPBU segeramemperbaiki, tidak ada jangka waktu SPBU kapan ia harusmemperbaiki ;Bahwa, Totalisator di hitung ke SPBU setiap satu bulansekali ;24Bahwa, kelayakan pompa SPBU di cek dengan tera pompa /tes tekanan ;Bahwa, kalau ada pompa yang rusak dan oleh pemiliknyatidak diperbaiki, tidak ada sangsi

samasama beragama Islam, Pemohon berstatusjanda cerai hidup sedangkan calon suaminya masih jejaja, Pemohon pun tidaksedang dalam masa iddah, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohondan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau susuan, pengadilan menilaibahwa di antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hal ataukondisi yang menghalangi mereka untuk menikah satu sama lain, keduanyapun dipandang sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga, olehkarena itu pengadilan tidak sangsi

hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga

sebagai berikut :> Bahwa saksi ahli memebrikan keterangan ajli sesuai Surat Tugasdengan Nomor : ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2019 April 21089> Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 dan 2 UURI No.22 tahun2001 tentang migas yang dimaksud dengan kegiatan usaha hulu adalahkegiatan usaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usahaeksplorasi dan eksploitasi sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatanusaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usaha pengelolapengangkut penyimpanan atau niaga> Bahwa ada sangsi

Herlan termasuk tindak pidana pengangkutan BBM tanpa memilikiizizn dari pemerintah.> Bahwa sangsi hukumnya untuk pengangkutan tanpa izin usahapidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 40.000.000.000, (Empatpuluh milliar rupiah).> Bahwa izin usaha pengelolahan minyak tanah sulingan melaluiESDN.> Bahwa pengelolahan hasil olahan jenis bensin tidak termasukdalam ketagori pengelola lapangan karena memperoleh keuntungan danatau untuk tujuan komersial sehingga harus memiliki izin usahapengelolahan dari

terdahuluHalaman 21 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk.Bahwa Didalam hukum administrasi Negara sejauh yang Benar Ahli ketahuihukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang dibawahnya dan hukumyang terakhir mengalahkan hukum yang terdahulu dengan syarat bahwasahnya ketentuan peraturan yang dibuat harus selaras atau seimbang,apabila tidak selaras dan seimbang contoh : peraturan perundangundangandengan peraturanperaturan menteri maka yang dipakai adalah peraturanperundangundangan ketika adanya sangsi

yang dinyatakan dengan tegasmengandung sangsi pidana maka yang digunakan adalah undangundangyang lebih tinggi, oleh karena itu peraturan KPU merupakan peraturanturunan secara organik dari undangundang, apabila terjadi kesalahoahamanatau perbedaan pandangan terhadap ketentuan sangsi maka yang digunakanadalah ketentuan perundangundangan, jadi bukan karena sifat spesialisnyatertapi karena sifat hukum administrasinyalah sehingga undangundang yanglebih tinggi dipakai karena menganut sangsi pidana., jadi

dari rekomendasi itu adalah sangsi administrasiyang harus di tindak lanjuti oleh setiap pejabat yang mendapat saturekomendasi atas hasil temuan BPK, karena kita tahu sangsi administrasiitu. merupakan lanjutan dari pada pengawasan didalam menegakanhukum administrasi ujungnya adalah dari aturan itu sangsi, inkaudedalam hal ini adalah pengawas yang dilakukan dengan dilanjutkan denganmenjatuhkan penerapan sangsi , berbagai sangsi administratif bisaketahui ada penarikan putusan ada penjatuhan denda dan

untuk menyiapkan administrasi jika tidak maka kembalikan dan disetor ke kas Daerah rekomendasi ini bukan cuma terkait dengan danaAsuransi karena ada satu hal yang yang terjadi dana Asuransi yangditerima dia menyatu dalam pendapatan pengasilan Anggota DPRD dandia menyatu dengan tunjangan tunjangan lain seperti telepon olehkarena ini adalah kesalahan administrasi yang memang jika yangmenerima mengembalikan maka pengembalian itu yang mana telah ahlisampaikan bahwa jika dia telah menyelesaikan satu sangsi

terdapat kesalahanadministrasi yang dapat menimbulkan kerugian Negara maka dilanjutkandengan ayat (3) pada Undang Undang administrasi Pemerintahan , jikahasil pengawasan aparat seperti diatas terdapat kesalahan administrasiatau kerugian Negara maka terhitung hari yang ditentukan rasiolegisnyaUndang Undang baru yang diterbitkan jika ada kesalahan administrasi Hal 61 dari 111 Hal (Putusan No 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb)yang menimbulkan kerugian Negara harus dikembalikan itu masih dalamsatu kelompok sangsi

administrasi jika telah mengembalikannya makaterjadilah pemulihan atas kesalahan itu ;Bahwa didalam perkara aquo ahli berpendapat bahwa itu adalah masukdalam sangsi administrative sehingga pada saat dia menindaklanjutinyaatas penjelasan ahli terkait ketentuan dari Undang Undang administrasiPemerintahan bahkan secara tegas diatur tentang kKewenangan memutusapakah terjadinya perbuatan penyalagunaan kewenangan atau tidak olehkarena itu. bahwa jika yang bersangkutan mengetahui adanyarekomendasi untuk

dan perbuatan itudilakukan oleh Eksekutif bukan dari yang bersangkuta jadi bukanperbuatan penyalagunaan wewenang oleh Anggota DPRD ; Bahwa jika dibaca rumusan norma Undang Undang BPK laporan itu jikaada unsur pidana oleh karena itu unsur pidana jika memang dia tidakmelakukan ferifikasi, maka biasanya ada tindak lanjut denganpenyampaian Kami bersedia menyiapkan bukti dan jika kami tidakbersedia menyiapkan bukti maka kami bersedia untuk mengembalikandana itu ke kas Negara dan ini masih masuk dalam sangsi

berpendapat bahwa hakim pengadilan hubunganindustrial telah diberikan kKewenangan kembali untuk memeriksa, mengadili danmemutus perkara pemutusan hubungan kerja dengan alasan karena kesalahanberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum ada putusanpidana berkekuatan hukum tetap (bht), akan tetapi pengadilan hubunganindustrial hanya untuk mengadili apakah benar telah terjadi kesalahan beratatau bukan, sedangkan untuk sangsi

dan dalam Pasal 116 ayat (4) menyatakan sertifikatkecakapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan olehpemerintah, badan hukum yang mendapat akreditasi dari pemerintah, ataulembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah, dalam Pasal 203 ayat (1)menyatakan awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan saranaperkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 116 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara peling lama 1 (satu)tahun, dan oleh karena ada sangsi

Pengurusdalam hal ini adalah orangorang yang mempunyai kedudukan fungsional dalamstruktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi ataudemi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarhubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendirisendiri ataubersamasama, dan oleh karena ada sangsi pidananya berarti ada larangan,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukankesalahan dalam menempatkan Angga Praja Pratama sebagai

Tjkmasuk semboyan 7 (tujuh), sehingga menyebabkan peristiwa luar biasa hebat(PLH) di Stasiun Gedung Ratu dari arah Stasiun Rejosari, dan dalam hal iniPenggugat dikenakan hukuman disiplin tingkat kesalahan berat berupapemutusan hubungan kerja, maka yang perlu dipertanyakan jika masinismelanggar sinyal apakah ada sangsi pidananya?

Permasalahan muncul ketika istri Saya secaratidak langsung menuduh admin kantor punya hubungan dengan saya tanpabisa menunjukkan bukti dan saksi, hingga akhirnya admin melapor ke kantorpusat yang berujung ke sangsi yang diberikan perusahaan kepada sayayang akhirnya pada april 2017 saya berhenti dari perusahaan dan itupunsetelah berunding dan menjelaskan ke istri tentang konsekwensi atastindakan dia dan kemungkinan terburuk apabila saya berhenti kerja karenasaya cuma lulusan diploma dan umur juga

Tetapi apabila terbukti istri saya berselingkun maka sayamohon kepada pengadilan untuk menolak semua gugatan istri sayadan memberi sangsi kepada istri saya sebagai ganti rugi karena telahmengkhianati saya.

kecelakaan sedang mengemudikan kendaraan daihatzu grandmax angkot No Pol A1958ZN bersama dengan 6 (enam) orangpenumpang, 2 (dua) orang penumpang duduk di kursi depan, 4 (empat)orang penumpang duduk di kursi belakang.Bahwa terdakwa selaku pengemudi kendaraan daihatzu grand, max angkotNQ Pol A1958ZN belum memiliki sim yang sesuai ketentuan, saatmengemudi membawa STNK yang sah dan mengenakan sabukpengaman, terdakwa sadari jika mengemudi tidak rnemiliki sim sesuaiketentuan melanggar peraturan dan ada sangsi

Bahwa terdakwa selaku pengemudi kendaraan daihatzu grand, max angkotNQ Pol A1958ZN belum memiliki sim yang sesuai ketentuan, saatmengemudi membawa STNK yang sah dan mengenakan sabukpengaman, terdakwa sadari jika mengemudi tidak rnemiliki sim sesuaiketentuan melanggar peraturan dan ada sangsi hukumnya.

dan Batubara;Bahwa Badan Usaha 1 Perorangan yang akan melakukan UsahaPertambangan harus dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan)atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara clan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (lzin UsahaPertambangan ) atau IPR (lzin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (lzinUsaha Pertambangan Khusus) akan dikenakan sangsi

Jepara maka pelakunya dapatdikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Jpa.Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara yang berbunyi " setiap orang yangmelakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. SUTRISNO, SURYANTO danPRIYANTOi Bin MUHAMMAD di kawasan hutan petak 157 RPH JlegongBKPH Gajah Biru KPH Pati di Ds.Tulakan Kec.

urinenya dan hasilnya tetap positif menggunakannarkotika jenis sabusabu.11 Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ST Panglima TNI tentang pelarangan prajurit untukmenghindari perbuatan menyalah gunakan maupun mengedarkan narkotika karenaperbuatan tersebut sangat merusak kesehatan, di kesatuan Terdakwa juga sudah seringmendapat pengarahan dari Komandan kesatuan baik dalam kesempatan setelah selesaimelaksanakan upacara bendera setiap tanggal 17 maupun dalam kesempatan apel pagitentang bahaya narkoba termasuk sangsi

tentang Narkotika.Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan sering mendengar penekanan maupunpengarahan tentang ST Panglima TNI tentang pelarangan prajurit untuk menghindarimenyalah gunakan maupun mengedarkan narkotika karena perbuatan tersebut sangatmerusak kesehatan, di kesatuan Terdakwa juga sudah sering mendapat pengarahan dariKomandan kesatuan baik dalam kesempatan setelah selesai melaksanakan upacarabendera setiap tanggal 17 maupun dalam kesempatan apel pagi tentang bahaya narkobatermasuk sangsi

Golongan I Nomor Urut 53Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika12 Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui ST Panglima TNI tentang pelarangan prajurituntuk menghindari menyalah gunakan maupun mengedarkan narkotika karena perbuatantersebut sangat merusak kesehatan, di kesatuan Terdakwa juga sudah sering mendapatpengarahan dari Komandan kesatuan baik dalam kesempatan setelah selesaimelaksanakan upacara bendera setiap tanggal 17 maupun dalam kesempatan apel pagitentang bahaya narkoba termasuk sangsi

Terdakwa diberi sangsi sosial untuk meratakantanah senderan jalan sampai rata, ikut sholat berjamaah 5 (lima) waktu danmengaji pada ustad. Apabila Terdakwa tidak mengerjaan halhal tersebut makaakan dilaporkan ke polisi. Namun ternyata hal tersebut tidak dikerjakan olehTerdakwa sehingga Korban kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepadaPetugas Kepolisian;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;.

Terdakwa diberi sangsi sosial untuk meratakantanah senderan jalan sampai rata, ikut sholat berjamaah 5 (lima) waktu danmengaji pada ustad. Apabila Terdakwa tidak mengerjaan halhal tersebut makaakan dilaporkan ke polisi. Namun ternyata hal tersebut tidak dikerjakan olehTerdakwa sehingga Korban kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepadaPetugas Kepolisian;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;3.

Menetapkan sangsi apabila Termohon tidak melakukan kewajiban yangdi tetapkan majelis hakim, setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukumyang tetap.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya.Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telahmenyampaikan repliknya secara tertulis, tertanggal 03 Agustus 2020 yangisinya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang ;Halaman 7 dari 25 HalamanPutusan Nomor

unsursyarat formil Gugatan dianggap bukan merupakan Rekonvensi yangtidak Sungguhsungguh dianggap tidak ada Gugatan Rekonvensi.2.Bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam jawabannyahalaman terakhir (dalam Petitutm ) nomor 2 3dan4 yaitu:2) Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAKuntuk diasuh dan dirawat dan tinggal bersama Ibu Kandung nyasampai anak tersebut dewasa dan mandiri.(3) Menetapkan baya perkara dan kewajiban Termohon 9nafkahIddah,mutah dan nafkah Anak)(4) Menetapkan sangsi

adat dalam hukum adat bali ada pemidanaan jika melanggardiberikan sangsi kesepekang, pelanggaran yang dimaksud yaitu:1.

Penodaan orang ;3, Tidak pernah mengikuti aturan ;Bahwa apabila ada warga yang menuntut haknya ke Pengadilan wargatersebut belum sepatutnya dijatuhi sangsi kesepekang ;Bahwa mekanisme warga yang kena kesepekang yaitu :1. Harus diketahui kesalahannya2. Harus melalui paruman3.

baru saksi thu hanya ada DesaAdat Cemagi dan Belum ada Desa Adat Bale Agung ;Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat juga mengajukan ahli untukmemberikan pendapatnya dengan di bawah sumpah, adalah:Ahli: Made Widiada: Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa syarat terbentuknya Desa Adat adalah adanya Kahyangan Tiga (PuraDesa, Pura Puseh dan Pura Dalem, ada awigawig desa dan Anggota Warga ;Bahwa setiap Desa Adat harus memiliki awigawig dan apabila ada wargayang melanggar bisa dikenai sangsi

sesuai dengan yang tertulis didalam awigawig ;Bahwa kesepekang terhadap warga bisa dilakukan apabila warga tersebuttidak mentaati awigawig;Bahwa perbuatan yang bisa dikenakan sangsi kesepekang yaitu : menodaiAgama dan tidak mengikuti Perarem di Desa ;Hal 42 dari 56hal.

rapat desa Adat ;= Bahwa apabila ada warga yang masih bertahan dan tidak mau mengikuti atausembahyang di Pura yang baru itu sahsah saja Bahwa apabila ada warga tidak setuju maka diambil dari suara terbanyak Bahwa Desa adat itu adalah otonom artinya Desa yang menjalankan Hak dankewajiban , jika memang ada sekelompok yang tidak sependapat (SeluyungSebayantaka) artinya Majelis Madya berusaha mendamaikan kalau darikelompok minoritas tetap tidak mau maka dari Kelompok yang lebih besar bisamenjatuhkan sangsi

No.1945 tahun 1990, namun karena Termohon tidak hadir, maka ketentuantersebut tidak dapat diterapkan, dan Termohon yang tidak hadir dianggap tidakkeberatan apabila ada sangsi dari atasannya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Petitum Pemohon angka 3, makasesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang

Bahwa agar Tergugat dan atau siapa saja yang menempati obyek sengketatanpa alas hak yang sah menurut hukum, tidak menundanunda untuksegera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, maka perludiberikan sangsi uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratusrupiah) perhari terhitung sejak perkara ini diajukan sampai dengan Tergugatmelaksanakan isi putusan perkara ini;11.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya padapokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :e bahwa tujuan dari pemberian sangsi pidana adalah preventif,edukatif dan korektif ; e bahwa Terdakwa sebagai warga masyarakat yang baik dandiperlukan dalam kegiatan masyarakat dan telah menjalin hubunganselama 12 (dua belas) tahun lebih dalam rumah tangga rukunharmonis dengan saksi Hj.