Ditemukan 501 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : setence sertince septince sentere sentane sestence sentene sequence secience seguence
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-12-2008 — Putus : 28-10-2009 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 504/PDT.G/2OO8/PN.JKT.BAR
Tanggal 28 Oktober 2009 — 1. D A D A N G; 2. S A R I Y A H; 3. S A R I P A H; 4. ACHMAD LADUNI; 5. S A R F I A H; 6. DENOK MAESAROH; 7. DJUMHAIR BIN H MAHBUB; 8. SAROH Bt. H. SARIP; 9. ISMAIL SUPARDI; 10. MAHMUDIN BIN H. MAUSIN; LAWAN; 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA; 2. PT. JASA MARGA (Persero) Tbk; 3. PT. ISTAKA KARYA; 4. PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Cq. CAMAT KECAMATAN KALIDERES Cq. LURAH KAMAL, JAKARTA BARAT
69 — 3
  • petitumpetitumnya butir 1 s/d 13 yang telah diajukan olehPara Penggugat Konpensi melalui kuasa hukumnya Fransisca Romana, SH dan Rekanrekannya tanpa pengecualian serta selanjutnya terlebih dahulu Tergugat II Konpensi akan20mengajukan Eksepsi/ Tangkisan atas dasar halhal sebagaiberikut :DALAMKONPENSI 2020022cccnecccnnnccnnnncnnnncenancenannensnnccnnnccnnncenennenennnnennnenenccenDALAMFEKGEPGD geecennncnnicnennenasenenninesinstassennateanieneiinite neiceEEKSPSIPEER TAIMLA, $mcscseeonsesstancsentnine sentence
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-06-2009 — Upload : 02-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07PK/PIDSUS/2009
Tanggal 8 Juni 2009 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; SYAHRIL SABIRIN ;
275 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The convicted person or, after death, spouses, children, parents, or oneperson alivee at the time of the accused"s death who has been givenExpress written instructions from the accused to bring such a claim or theprosecutor on the person's behalf, may apply to the Chamber to revise thefinal judgmen of conviction or sentence on the grounds that..................
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-09-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 340/PID.SUS/2015/PN MPW
Tanggal 2 Desember 2015 — SAMAD ADI YUSUF Alias ATI Anak NG BUN KHEK
382 — 14
  • Ayat (1) Undangundang RI No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke2 KUHPadalah Kumulatif yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana kurungan dalam waktu tertentudan pidana denda sekaligus, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana(Strafmaat), Pasal 19 Ayat (1) Jo Pasal 40 Ayat (1) Undangundang RI No. 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke2 KUHP memiliki sistem perumusan Indefinite Sentence
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
M. JOHAR FIRDAUS
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
325 — 115
  • prosedur peraturan perundangundangan; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa a quo telah sesuai prosedur peraturan perundangundangan makaselanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari objek sengketa a quo dari aspekasasasas umum Pemerintahan yang baik; Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwaTergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan AsasKeterbukaan; == ne mem sentence
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 28-05-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Bpp
Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
Muhammad Mirhan, SH
Terdakwa:
PANDU DHARMA WICAKSONO Bin UNTUNG JUNAIDI
1109 — 265
  • Bpp.4) Konseling dengan tujuan memeberikan penguatan positif terhadaptindakan yang dilakukan selama itu positif tidak merugikan diri sendiridan orang lain ;5) Psikotes CSCT (Children Sentence Completion Test) ; EPPS (Edward Personel Preference Schedule) ; Grafis (DAP, BAUM, HTP) NSQ ( Neurotic Scale Questionnaire) ; Bahwa tindakan ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadapkorbankorban tersebut yaitu konseling dilanjutkan assement psikologis ; Bahwa untuk Rido Putra dan Nasrullah kondisi saat dilakukanBAP
    pemeriksaankejiwaan sendiri melalui Integrasi data dari konseling dari identifikasi masalah berupaanamnesa dan observasi ; Melakukan analisa masalah saat melakukan konseling ; Menggunakan Alat test berupa CSCT (untuk korban Rido putradan M Dzaky), EPPS (Edward Personal Preference Schedule) Grafisdan NSQ(Neurotic Scale Questionnaire) sedangkan untuk Nasrullahmenggunakan SSCT, EPPS (Edward Personal Preference Schedule)Grafis dan NSQ (Neurotic Scale Questionnaire) ; Bahwa ahli menjelaskan SSCT (Sacks Sentence
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-12-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — AMIN Bin NAIM
46 — 5
  • GUITAR )fememn sentence nnmeneewnnntnnneimemnennnnninnnesbiaya operasional pembagian Raskin di tingkat RW, yaitu sebesar Rp.200,00(dua ratus rupiah); 2n nnn n nnn nnn nnn nen nce cence cnn ncn nca ne ncc acesbiaya lainlain atau tidak terduga, yaitu sebesar Rp.30,00 (tiga puluh rupiah);Hal ini tidak sesuai dengan BAB 4 angka 4.2 3) Pedoman Umum Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (PEDUM RASKIN), yang menyebutkan : Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 05-06-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bna
Tanggal 24 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.RICKY FEBRIANDI, SH
2.MURSYID SH
3.Ibsaini, SH
4.MAULIJAR, S.HI, S.H
Terdakwa:
RIDWAN ALIAS IWAN BIN ARBI SULAIMAN
357 — 140
  • Soesilo dalam bukunya Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dalam penjelasannya yang termasuk Kejahatankejahatan yang diancam hukuman mati salah satu nya adalah Pembunuhandengan direncanakan lebih dahulu;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya sistem pemidanaan dansistem sanksi dimulai dari lahirnya ide individualisasi pidana yang merupakansalah satu karakteristik dari aliran modern dan aliran neoklasik dalam hukumpidana;Menimbang, bahwa Sistem Indeterminate Sentence adalah suatusistem yang tidak menentukan
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-10-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 362/PID.SUS/2015/PN MPW
Tanggal 2 Desember 2015 — IBRAHIM BIN ABDUL AZIZ
400 — 17
  • Pasal 19 ayat (1) UU.RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, memilikisistem perumusan Indefinite Sentence yaitu undangundang hanya mengatur batasmaksimal daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkantidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam UndangUndang75tersebut dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana dan lamanyapidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan dalam hal pidana denda
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4959 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • It sufficeswith the observation that the term authentic instrument includes boththe socalled accounts or official reports and the parties documents andthat both types have in common that they give an account of observationsor acts.Instruments drawn up by nonofficialsThe second sentence of Art. 156(2) CCP contains an extension of the term authenticinstrument.
    Pursuant to the second sentence of Art. 157(2) CCP, the imperative evidentiaryvalue of the statements by parties set out in the instrument extends to theassignees (under universal or singular title) who acquired the relevant right afterthe instrument was drafted. The party, after all, assigns its right in the condition itwas in, thus determined by the previous statement it made to the other party in theinstrument relating to their legal relationship.8 Parl. Gesch. Bewijsrecht, p. 144.9 Parl.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata Tanah
Register : 20-06-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 37/Pdt.Plw/2014/PN.Kwg
Tanggal 25 Maret 2015 — Darta Bin Sayim (Ahli Waris Sayim); Cakim Bin Amsar (Ahli Waris Amsar); Nayim Bin Masna (Ahli Waris Masna Bin Jain Cening Bin Rasim (Ahli Waris Rasim); Rohmat Binti Adis (Ahli Istri Almarhum Jatin); H. Aos Bin H.Sanusi (Kuasa Kaisem Oaisem); Dasim Bin Muas Meninggal (Ahli Waris); Soma Bin Emin; Narsim (Kuasa Ahli Waris Ata Suara); Tarmih (Ahli Waris Kaemah); Atem Binti Sali (Ahli Waris Sali); Karta Bin Panji (Ahli Waris Panji); Nenti (Ahli Waris Rakiman); caming Bin Sakinan(Ahli Waris Sakinan); Naran Apruk Emin (Ahli Waris Istri Alhamarhum Durah); Andiyatma (Ahli Waris Kama Marjuk); Pandi Bin Jain (Ahli Waris Jain); Kama Bin Jaimin; Amah Hoeriah (Ahli Waris Calim Bin Atam); Narkim (Ahli Waris Hideung); Saanen Bin Ajikin Isak (Ahli Waris) ; Omay Bin Manap (Ahli Waris Manap Bin Maang) ; Komarudin Bin Karman (Ahli Waris Karman Bin Digul Warsih Binti Kasan (Ahli Waris Kasan Bin Muas) ; Arno Sudarmo (Ahli Waris Kasan Bin Muas) ; Anyi Binti Ams Aham Bin Adis (Ahli Waris Adis) ; Melawan: 1. PT. SUMBER AIR MAS PRATAMA (PT. SAMP), 2. BADAN PERTAHANAN NASIONAL QQ. KANTOR PERTAHANAN WILAYAH JAKARTA BARAT QQ. KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN KARAWANG,
150 — 12
  • temporerselama belum ditemukan dengan pasti dan definitif sifatsifat yang melekat diatastanah obyek perkara tersebut;Bahwa yang dimaksud dengan eksekusi riil adalah eksekusi yangdijalankan berbentuk tindakan nyata atau tindakan rill dalam bentukmengosongkan dan menyerahkan barang/benda objek eksekusi kepadaPemohon Eksekusi secara nyata dan fisiko Putusan Pengadilan yangdijatuhkan mencantumkan amar/diktum kondemnatoir atau disebut jugaamar/diktum Veroordeling yang berisi perintah (order) atau menghukum(sentence
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 26-02-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm
Tanggal 26 Februari 2013 —
77 — 19
  • antara jumlah pengeluaran untukkegiatan outbound dengan buktibukti dari keterangan pihak terkait.moonen Perbuatan Terdakwa MARYAM AGUSTINA S.Psi M.Kes sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 huruf b UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalamUU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 46Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal64 Ayat (1) KUHP.eee neeneeinenr sentence
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 08-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2014 — 1.SYAHRIZAL, S.E,2.SUSI PRIHATINI, S.E, dkk;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,.2BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ASAHAN, dkk
465 — 81
  • Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta,beralamat di Jalan Bajak I H, Villa Mutiara 3 Blok A/11, Kelurahan Harjosari I,Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut PENGGUGATRICCI HELENA LUSTERIA HUTAPEA, Kewarganegaraan Indonesia, PegawaiNegeri Sipil, beralamat di Jalan Bajak II H, Villa Mutiara 3 Blok A/11, KelurahanHarjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebutPENGGUGAT VIII ;Kesemuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :1 IRAWAN SANTOSO,SH, jose2nennn ewes e sentence
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 08-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 930 / Pdt.G / 2014 / PN. Sby.
Tanggal 8 Juli 2015 — ZT HOLDING PTE. LTD., melawan 1. PT BANK RESONA PERDANIA dkk
86 — 26
  • relevantMajority Secured Term Loan Lenders; and ;b we Semen nce n nnn n cnn nnn nnn nn nnn nn nnn ne nnn nnn nnn naeTerjemahannya dalam Bahasa Indonesia:36.7 Disetujui dan diakui oleh Para Pihak dalam perjanjian ini bahwa:a DokumenDokumen Jaminan yang Ada (dan masingmasing darimereka) tidak akan diubah dan/atau kepentingan jaminan yang dicantumkanselanjutnya tidak akan dilepaskan atau digunakan kecuali adanyapersetujuan tertulis di awas dari Pemberi Pinjaman Berjangka BerjaminaMayoritas ; danb wa) Sentence
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-05-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 70-K/PM I-04/AD/IV/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Serma H. MUJTOBAH FATONI
116 — 37
  • Selain itu Terdakwamenghendaki agar Siaga I bisa segera dicabut sehingga anggotayang tinggal di dalam asrama bisa keluar dari batalyon.Bahwa ditinjau dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana (Straafmaat)maka ketentuan Pasal 160 KUHP menganut Sistem Indifinite Sentence atau sistemmaksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum.
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Perceraian
Register : 20-06-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 13-10-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 363/Pdt.G/2017/PA.Clg
Tanggal 20 Desember 2017 — Penggugat Tergugat
49 — 41
  • Penggunaan kata penghubung (conjunction) atau anak kalimat(subordinate clauses) dalam suatu kalimat yang kompleks (complex sentence)adalah indikatorindikator kecerdasan berbahasa pada orang dewasa yangsulit, bahkan tidak mungkin ditemukan pada anakanak yang berusia 710tahun, seperti anakanak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum
Register : 11-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN LAMONGAN Nomor 160/Pid.B/2020/PN Lmg
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
1.Irwan Syafari, SH
2.Irfan Mangalle, SH
3.ANDHIKA NUGRAHA TRIPUTRA, SH
Terdakwa:
SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT
480 — 217
  • Sedangkan apabila ditinjau dari perumusan lamanyasanksi pidana (stafmaat) maka ketentuan Pasal 340 KUHP menganut sistemindefinite sentence.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-06-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12PK/PIDSUS/2009
Tanggal 11 Juni 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; JOKO SOEGIARTO TJANDRA
2107 — 1688 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The convicted person or, after death, spouses, children, parents, or oneperson alivee at the time of the accused"s death who has been givenExpress written instructions from the accused to bring such a claim or theprosecutor on the person's behalf, may apply to the Chamber to revise thefinal judgmen of conviction or sentence on the grounds that..............0 ;Artikel 37 Reglement of de Straf Ver Orderin (SV) (S.184740) menentukan"De aanvrage tot herzienning wordt bij hea Hooggerechtshof aangebrachtdoor
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 05-05-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 48 - K / PM I-03 / AD / V / 2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — Praka Marnawi
39 — 20
  • ./ Menimbang : LeasBahwa ditinjau dari sistem perumusan lamanyasanksi pidana (Straafmaat) maka ketentuan Pasal365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke2 Jo Ayat (3) KUHP danketentuan Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang No.12 DrtTahun 1951 menganut Sistem Indifinite Sentence danDeterminate Sentece.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 27-02-2012 — Putus : 02-04-2012 — Upload : 19-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 21– K / PM I-03 / AD / II / 2012
Tanggal 2 April 2012 — Sertu Hamjah Lubis Dkk
91 — 121
  • pidana penjara paling lama 9 (enam) tahun.Untuk itu Majelis akan menganalisis, mempertimbangkan dan menetapkanpendiriannya tentang eksistensi perumusan sanksi pidana tersebut baikterhadap visi dan sudut pandang dari Oditur Militer, Penasihat Hukumkhususnya lagi terhadap diri para Terdakwa dan masyarakat militer padaumumnya.Bahwa ditinjau dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana (Straafmaat)maka ketentuan Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP menganut Sistem Indifinite Sentence
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 27-02-2012 — Putus : 02-04-2012 — Upload : 19-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : K– 22 / PM I-03 / AD / II / 2012
Tanggal 2 April 2012 — Lettu Inf Irfan Jaya
155 — 103
  • pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.Untuk itu Majelis akan menganalisis, mempertimbangkan dan menetapkanpendiriannya tentang eksistensi perumusan sanksi pidana tersebut baikterhadap visi dan sudut pandang dari Oditur Militer, Penasihat Hukumkhususnya lagi terhadap diri Terdakwa dan masyarakat luas pada umumnya.Bahwa ditinjau dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana (Straafmaat)maka ketentuan Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP menganut Sistem Indifinite Sentence