Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuanpemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaituperlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakutindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkarapidana haruslan mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan

Lelarani, Juru Sita Pengganti PengadilanNegeri Bandung dengan 2 (dua) orang saksi : Nana Utjin danRosmalinda, SH.Dalam pelaksanaannya juga melibatkandan/atau dibantu oleh : pihak Kecamatan Cicadas, KepalaDesa Karang Pamulang, Polsekta Cicadas, serta Ketua RWHal. 36 dari 150 hal. Putusan Perkara Nomor : 96/G/2019/PTUN.BDGsetempat.ARTINYA bahwa keberadaan objek sengketa sudahdiketahui oleh pihak Kecamatan Cicadas cq. Lurah KarangPamulang (d.h. Kepala Desa Karang Pamulang) sebagai objekmilik Rd.

Wiyono, SH.dalam bukunya Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika 2008, halaman 46,menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebihbesar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.Jadi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi adalah sama artinya denganmendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, yang

Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan,pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Gratika, Jakarta cetakan keSembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa semua alatbukti yang diajukan pihak lain (Penggugat atau Tergugat) dapat dibantah ataudiiumpuhkan dengan bukti lawan.

AMRAN ALIMANlokasi: Batu Kalo tanggal 8 8 2017:958. 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen ACHYAR ABDURAHMAN, SH.Dalam map kertas berwarna biru;959. 1 (Satu) bundel dokumen tanah atas nama GORIS MERE dalammap plastic berwarna merah, yang terdiri dari :Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 127 dari halaman394960. 1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor:Pem.593/3614/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama Drs.GORIES MERE;961. 1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan

AMRAN ALIMANlokasi: Batu Kalo tanggal 8 8 2017:943. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen ACHYAR ABDURAHMAN, SH.Dalam map kertas berwarna biru;944. 1 (satu) bundel dokumen tanah atas nama GORIS MERE dalammap plastic berwarna merah, yang terdiri dari:o 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanahnomor: Pem.593/3614/X1/2017 tanggal 21 November 2017 atasnama Drs.

AMRAN ALIMANlokasi: Batu Kalo tanggal 8 8 2017:1 (satu) bundel fotocopy dokumen ACHYAR ABDURAHMAN, SH.Dalam map kertas berwarna biru;1 (satu) bundel dokumen tanah atas nama GORIS MERE dalammap plastic berwarna merah, yang terdiri dari:1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor:Pem.593/3614/X1I/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama Drs.GORIES MERE;1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Kena Pajak nomor:Pem.594/3615/X1I/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama Drs.GORIES MERE

dari Pemilik Tanah, Saksi INyoman Mustiara, SH), Copy SERTIFIKAT HAK MILIK (atasTanahTanah yang Diperjualbelikan), dan Copy Buku Tabungan(Nomor Rekening), dan Copy NPWP.cSurat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTBPNBP) Nomor716/552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010 atas pembayaransenilai Rp4.195.800.000,00 kepada Saksi I Nyoman Mustiara, SH;d Surat Setoran Pajak (SSP) Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal20 Desember 2010 senilai Rp190.718.182,00 atas nama TerdakwaSaksi I Nyoman Mustiara, SH, SH.Dalam

dari Pemilik Tanah, Saksi I NYOMANMUSTIARA, SH), Copy SERTIFIKAT HAK MILIK (atas TanahTanah yangDiperjualbelikan), dan Copy Buku Tabungan (Nomor Rekening), dan Copy NPWP.cSurat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTBPNBP) Nomor 716/552581/PNBP/2010 tanggal 20 Desember 2010 datas pembayaran senilaiRp4.195.800.000,00 kepada Saksi INYOMAN MUSTIARA, SH;dSurat Setoran Pajak (SSP) Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 20 Desember2010 senilai Rp190.718.182,00 atas nama Terdakwa Saksi I NYOMANMUSTIARA, SH, SH.Dalam

Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.dalam bukunya, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Penerbit: CV.Mandar Maju, Bandung: 2002), halaman 5253, hukum acara perdata mengenaltussenkomst atau intervensi, yaitu pencampuran pihak ketiga atas kemauansendiri yang ikut dalam proses, di mana pihak ketiga ini tidak memihak baikkepada Penggugat maupun kepada Tergugat, melainkan ia hanyamemperjuangkan kepentingannya sendir1;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain

Wiyono, SH.dalam bukunya Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika 2008, halaman 46,menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebihbesar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.Jadi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi adalah sama artinya denganmendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, yang

AMRAN ALIMANlokasi: Batu Kalo tanggal 8 8 2017:958. 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen ACHYAR ABDURAHMAN, SH.Dalam map kertas berwarna biru;959. 1 (Satu) bundel dokumen tanah atas nama GORIS MERE dalammap plastic berwarna merah, yang terdiri dari :Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 127 dari halaman394960. 1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor:Pem.593/3614/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama Drs.GORIES MERE;961. 1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan

AMRAN ALIMANlokasi: Batu Kalo tanggal 8 8 2017:943. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen ACHYAR ABDURAHMAN, SH.Dalam map kertas berwarna biru;944. 1 (satu) bundel dokumen tanah atas nama GORIS MERE dalammap plastic berwarna merah, yang terdiri dari:o 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanahnomor: Pem.593/3614/X1/2017 tanggal 21 November 2017 atasnama Drs.

AMRAN ALIMANlokasi: Batu Kalo tanggal 8 8 2017:1 (satu) bundel fotocopy dokumen ACHYAR ABDURAHMAN, SH.Dalam map kertas berwarna biru;1 (satu) bundel dokumen tanah atas nama GORIS MERE dalammap plastic berwarna merah, yang terdiri dari:1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor:Pem.593/3614/X1I/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama Drs.GORIES MERE;1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Kena Pajak nomor:Pem.594/3615/X1I/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama Drs.GORIES MERE

Loebby Loqman, SH.dalam buku Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, hlm67).Halaman 175 dari 188, Putusan Nomor 86/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg. Bahwa Hoge Raad tanggal 5 Pebruari 1914 menyatakan Jika keduapelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasama itu adalah lengkap dan eratnya, maka tidak lah penting siapadiantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian.

ADAMI CHAZAWI , SH.dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia ,Cetakan kedua , April 2005 , Penerbit Bayumedia , pada halaman 174dinyatakan ... Apakah untuk melakukan perbuatan menerima itu diperlukanunsur kesengajaan ?

Indriyanto Senoaji, SH.dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamistanggal 12 Februari 2004 halaman 517518, 572); Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 003/PUUIV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukumdalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja,yaitu dalam pengertian yang bersifat onwetmatig; Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebutPutusan Mahkamah Agung Nomor : 2065 K/Pid/2006

Loebby Loqman, SH.dalam buku Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, hlm67). ; Bahwa Hoge Raad tanggal 5 Pebruari 1914 menyatakan JUika keduapelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasama itu adalah lengkap dan eratnya, maka tidak lah penting siapadiantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian *.

suatuperbuatan yang secara formal telah memenuhi semua unsur delik, akan tetapisecara materiil dilihat dari segi kepatutan perbuatan tersebut tidak tercela,maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum;Kedua:Perbuatan melawan hukum materiil yang bersifat positif, yakni apabila suatuperbuatan yang secara formal tidak memenuhi unsurunsur delik, tetapi secaramateriil dilihat dari segi kepatutan perbuatan tersebut dianggap tercela olehmasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dihukum (DR.INDRIYANTO SENO AJI, SH.dalam

suatuperbuatan yang secara formal telah memenuhi semua unsur delik, akan tetapisecara materiil dilihat dari segi kepatutan perbuatan tersebut tidak tercela,maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum;Kedu a:Perbuatan melawan hukum materiil yang bersifat positif, yakni apabila suatuperbuatan yang secara formal tidak memenuhi unsurunsur delik, tetapi secaramateriil dilihat dari segi kepatutan perbuatan tersebut dianggap tercela olehmasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dihukum (DR.INDRIYANTO SENO AJI, SH.dalam

Subekti, SH.dalam buku PokokPokok Hukum Perdata menyatakan :"Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan*prestasi yang menurut undangundang dapat berupa :1) Menyerahkan suatu barang;2) Melakukan suatu perbuatan;3) Tidak melakukan suatu perbuatan;Bahwa merujuk pada pengertian prestasi sebagaimana diaturdalam Pasal 1234 KUHPerdata dan sebagaimana dimaksud olehProf. Subekti, SH., maka wanprestasi adalah segala sesuatuyang bertentangan/berlawanan dengan prestasi dimaksud.Bahwa Prof.

Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, edisikedua hal.306 Penerbit Gramedia);Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut sehingga berdasarkanketerangan Pengakuan Terdakwa sebagaimana yang telah diberikan dalamBerita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan tanggal 17 Oktober 2014,tanggal 8 November 2014 dan 27 November 2014, keterangan Terdakwatersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksisaksi yang dihadirkandalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan

BUSRANI SH.dalam kemampuan,kedudukan, harkat dan martabatnya semula.Hal. 19 dari 224 hal. Put. Nomor: 23/Pid.SusTPK/2017/PN.Smr.4.

Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, edisikedua hal.306 Penerbit Gramedia);Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut sehingga berdasarkanketerangan Pengakuan Terdakwa sebagaimana yang telah diberikan dalamBerita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan tanggal 8 November 2014,keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksisaksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikandiatas, kemudian dalam persidangan saksisaksi

Hal ini sesuai dengan pendapat Farid Mu'azd, SH.dalam bukunya Pengadilan Hubungan Industrial Dan AlternatePenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Diluar Pengadilan, padapoin 02 halaman 104 yang menyatakan bahwa dalam pengajuan gugatandi Pengadilan Hubungan Indsutrial, UndangUndang No. 2 Tahun 2004pada azasnya tidak mengenai batas waktu pengajuan gugatan dankedaluarsanya hak seseorang yang dirugikan haknya untuk mengajukangugatan di Pengadilan Hubungan Industrial;Selanjutnya menurut pendapat