Bahwa SEKDA Sdr.DUDUNG E.DIREDJA selalu mengikutirapatrapat yang diadakan oleh Pemkot Tangerang Selatandengan 4 SKPD Besar di Ritz Charlton dan The East MegaKuningan dan bertindak selaku ketua Tim anggaranPemda (TAPD), dan yang bertindak sebagai notulen dalamrapatrapat tersebut setahu saksi tidak ada yang khususmencatat /notulen dalam rapat tersebut dan masingmasingmencatat sendiri.

mengawasi, mengevaluasi danmengendalikan tugas dan fungsi' dinas sertamengkoordinasikan kegiatan staf, pelaksana dan kelompokjabatan fungsional.Bahwa saksi jelaskan DPPKAD merupakan SKPD yangmempunyai tugas untuk mengurusi bidang : Pendapatan:* merencanakan target pendapatan daerah,* berupaya merealisasikan targettarget tersebutdengan cara optimalisasi pendapatan daerah;* Pengelola Keuangan Daerah :* menyusun rancangan peraturan daerah tentang atasusulan RKA SKPD,;* berfungsi sebagai sekretaris TAPD

DPRD); BUD:* mengesahkan DPA SKPD;* melaksanakan pungutan pajak daerah;* menetapkan SPD (Surat Penyediaan Dana);* menyusun kebijakan dan pedoman APBD;* melaksanakan system akuntansi dan pelaporankeuangan daerah;* melaksanakan kebijakan pedoman dan pengelolaanserta penghapusan barang milik daerah; menerbitkan SP2D melalui kuasa BUD;* Aset:* mencatat barangbarang milik daerah;* memanfatkan barangbarang milik daerah;Bahwa terkait dengan fungsi saksi sebagai sekretaris TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

M.Epid.Bahwa biasanya dalam rapat, Sekda DUDUNG E.DIREDJAmenjelaskan laporan program dan progres, dan Walikotatanya jawab dengan tim anggaran pemerintah daerah(TAPD) dan Dinas, dan kepala dinas menjawabpertanyaan terkait dengan kegiatan di dinas masingmasing, Sdr. TUBAGUS CHAERI WARDANAmenyampaikan usulusul program yang perlu ditambahan,dan sdr.

M.Si, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa selain menjabat sebagai Sekretaris KotaTanggerang Selatan, saksi juga memegang jabatan lain,yaitu :* Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaTanggerang Selatan.* Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan(Baperjakat).Bahwa proses penyusunan anggaran di Kota TanggerangSelatan dimulai dari kegiatan Musyawarah RencanaPembangunan (Musrembang) ditingkat kelurahan, tingkatkecamatan dan tingkat pemerintah kota, berdasarkan

SEHAN KABALMAY, S.Sos,Bahwa saksi mengetahui tentang penganggaran dana kegiatan Fasilitasipengembangan usaha kecil menengah pada Dinas Koperasi dan UsahaKecil Menengah Kota Tual Tahun Anggaran 2014 setelah pembahasanAPBD Kota Tual, dimana pada saat itu Saksi mengkoordinir seluruh SKPDuntuk menginput penambahan dan pengurangan anggaran pada SKPDbaik RKA SKPD maupun DPA SKPD setelah hasil pembahasan DPRDdengan TAPD Pemerintah Daerah Kota Tual.Bahwa saksi tidak tahu dasar pengalokasian dana kegiatan

Fasilitasipengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014, nantinyasetelah selesai pembahasan APBD antara DPRD dengan Tim TAPD KotaHalaman 70 dari 231 hal.

Makan Minum sebesar Rp. 1.800.000.e Belanja Bantuan Modal Usaha sebesar Rp. 390.000.000,Bahwa sumber dana untuk kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecilmenengah Tahun Anggaran 2014 berasal dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2014.Bahwa dana untuk kegiatan Fasilitasi pengembangan usahakecilmenengah Tahun Anggaran 2014 tercantum dalam mata anggaran belanjabarang dan jasa dengan nomor rekening 1.15.1.15.01.17.14.Bahwa berdasarkan hasil pembahasan DPRD dengan TAPD

meningkatkanusaha kecil menengah bagi warga masyarakat Kota Tual yang berujungpada kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat KotaTual yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan di Kota Tual khususnya wargamasyarakat yang mengajukan permohonan ke Dinas Koperasi dan UKMKota Tual.Bahwa pada saat pembahasan anggaran di DPRD mengalami deadlocksidang di skors karena banyak sekali penambahan anggaran pada SKPDSKPD saat itu dengan jumlah yang berfariasi sehingga kemudian dilakukanrapat antara TAPD

Putusan nomor 55/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ambkepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan TAPDmemberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan daerah.Bahwa anggota DPRD tidak memiliki Kewenangan untuk menyalurkan modalusaha yang merupakan dana hibah kepada masyarakat.Bahwa yang berwenang untuk menyalurkan bantuan modal usaha kepadamasyarakat/pihak ketiga adalah Satuan Kerja Pemerintahan Daerah/SKPDterkait, dalam hal ini adalah Petugas Pelaksana

Edy Bowo Nurcahyo, MA sebagai Kepala KantorPemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku SKPD Teknis, dengan dilampiriRencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 12.990.233.000,00 (dua belasmiliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikan usulan/rekomendasikepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran Pemerintan Daerah (TAPD) yangkemudian dituangkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PrioritasPlafon Anggaran Sementara

PutNomor 1025 K/Pid.Sus/2016usulan/rekomendasi kepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yangmerupakan kesepakatan antara DPRD dan Eksekutif (Pemerintah Daerah),yang dituangkan menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011, setelah mendapatkan hasilevaluasi Gubernur No. 301/KEP/2010 tgl. 21Desember 2010, selanjutnyaRAPBD

Edy Bowo Nurcahyo, MA sebagai Kepala KantorPemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku SKPD Teknis, dengan dilampiriRencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 12.990.233.000,00 (dua belasmiliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikan usulan/rekomendasikepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran Pemerintan Daerah (TAPD) yangkemudian dituangkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PrioritasPlafon Anggaran Sementara

Untuk selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikanusulan/rekomendasi kepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yangmerupakan kesepakatan antara DPRD dan Eksekutif (Pemerintah Daerah),yang dituangkan menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011, setelah mendapatkan hasilevaluasi Gubernur No. 301/KEP/2010 tgl

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;8. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH.

Sulawesi Selatan;Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) PejabatPengelolah Keuangan Daerah AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah TA.2008;Surat Bank Sulsel No.007/R/IV/2008,Tanggal 11 April 2008 tentangPenegasan Langkah Antisipasi di DalamPengamanan Dana Pihak III;Halaman 3 dari 227 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPkK/20 14/PN.Mks10.11.Surat Keputusan Gubernur SulawesiSelatan No.163/II/TAHUN 2007,Tanggal 21 Februari 2007 tentangpembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

Bantuan KeuanganTA. 2008 Badan Pengelolaan KeuanganDaerah Provinsi Sulawesi Selatan;Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) PejabatPengelolah Keuangan Daerah AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah TA.2008;Surat Bank Sulsel No.007/R/IV/2008,Tanggal 11 April 2008 tentangPenegasan Langkah Antisipasi di DalamPengamanan Dana Pihak III;Surat Keputusan Gubernur SulawesiSelatan No.163/II/TAHUN 2007,Tanggal 21 Februari 2007 tentangpembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

Surat Keputusan Gubernur SulawesiSelatan No.163/II/TAHUN 2007,Tanggal 21 Februari 2007 tentangpembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) ProvinsiSulawesi Selatan;8. Surat Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor : 4251/XII/TAHUN2007 Tanggal 28 Desember 2007tentang Penunjukan/PengangkatanPejabat Pelaksana dalamPelaksanaan APBD Tahun Anggaran2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Provinsi Sulawesi SelatanAn. Drs. H. MUH.

PeningkatanInfrastruktur Per T.A. 2013, bahwa Panitia PelaksanaPembangunan sebagai berikut : Kepala Desa, KetuaLPM, Sekretaris LPM, Bendahara Desa, Pengurus LPM,Kepala Dusun, RT, RW dan masyarakat;e Bahwa, mekanisme pemberian bantuan keuangan untukpemerintah desa dalam pembangunan sarana air bersihyaitu : Awalnya pemerintah desa mengajukan proposalkegiatan yang langsung ditujukan ke Gubernur JawaBarat kemudian Gubernur mendisposisi ke SKPD terkaitdalam hal ini BPMPD dan Biro Keuangan, kemudianusulan itu dibahas di TAPD

DesaFasilitasi Peningkatan Infrastruktur T.A. 2013;Bahwa, Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Balida,Kec.Dawuan, Kab.Majalengka TA 2013 bersumber daridana APBD Provinsi Jawa Barat T.A. 2013;Bahwa, mekanisme pemberian bantuan keuangan untukpemerintah desa dalam pembangunan sarana air bersihyaitu pemerintah desa mengajukan proposal kegiatanyang langsung ditujukan ke Gubernur Jawa Baratkemudian Gubernur mendisposisi ke SKPD terkait dalamhal ini BPMPD dan Biro Keuangan, kemudian usulan itudibahas di TAPD

Tolitoli, Pertama RKA diusulkan oleh Satker ke TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) untuk dibahas, kemudian usulan RKAHalaman 49 dari 111 Putusan perkara No.1/Pid.SusTPK/2016/PN.Pal 50dibahas bersama antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD, kemudiandibawa ke Palu untuk Asistensi RAPBD oleh Tim evaluasi propinsi,setelah di Asistensi ditetapbkanlah menjadi Perda, setelah menjadi Perdadibuatkan DPA SKPD;Bahwa acuan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) adalah RKA(Rencana Kerja dan Anggaran);Bahwa tidak bisa

usulan untuk pemberian danakepada Kelompok HP Batu Paesa.dimana RKA Bagian AdministrasiKemasyarakatan SETDAKAB Tolitoli TA 2014 merupakan usulan awaldan terdapat dana Bansos Kepada Organisasi Kemasyarakatan lainnya,sedangkan dengan RKA SKPD T A. 2014 DPPKAD adalah RKA Net hasilMusyawarah antara Banggar DPRD dan T APD dan sudah menjadiAPBD;Bahwa bisa berbeda antara usulan RKA dari Bagian Kemasyarakatandengan RKA Net, Karena hasil perkembangan sidang dalampembahasan RAPBD antara Banggar DPRD dengan TAPD

Pada tahap perencanaan :Bupati, pimpinan DPRD, dan TAPD;b.

Oleh karena itu majelis tidaksependapat dengan alasan yang disampaikan penasehat hukum terdakwa tersebut.83Menimbang, terhadap pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang memohonkepada majelis untuk memerintahkan Saudara Jaksa Penuntut umum untuk memanggildan memeriksa dan bila terbukti sekaligus menetapkan sebagai tersangka pihakpihaksebagai berikut : a.Pada tahap perencanaan :Bupati, pimpinan DPRD, dan TAPD; b.Padatahap pra pelaksanaan dan pelaksanaan : Direktur CVCV Rekanan Pejabat Pengadaan,

Laksamana Jaya Bengkalis telah adadianggarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PejabatPengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) tahun anggaran 2012dengan No DPA PPKD 1.20 1.20. 03 00 000 6 2; Bahwa Selain Kabag Keuangan, ada jabatan saksi yang lainsehubungan dengan penyertaan modal ini yakni Berdasarkan suratKeputusan Bupati Bengkalis Nomor : 299/KPTS/IX/2011 tanggal 7September 2011 Saksi selaku Kepala Bagian Keuangan SekretariatDaerah Kabupaten Bengkalis ikut didalam Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

RKAPPKD dan RKASKPD yang telah disusun disampaikan kepadaPPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dan hasilnya dijadikan sebagai bahan penyusunanRAPBD. vide, Pasal 7 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2009;12.

adalah Rp. 336.558.360.379 sedangkan yang keduamembesar menjadi Rp. 4385.930.606. 304.Halaman191 dari294Putusan Perkara No. 98/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgBahwa pada saat rapat pembahasan antara DPRD (Banggar) denganTAPD disampaikan bahwa ada aspirasi masyarakat yang disampaikanmelalui DEWAN untuk diakomodir dalam APBD 2012 dan pada saat ituKetua TAPD menyepakati untuk mengakomodir usulanusulan yangdisampaikan.

Daftar tersebut disampaikan dalam bentuk soft copy(flasdisk) kepada ENRICO, staf DPKADBahwa dasar penyusunan DNC PBH kedua karena ada aspirasi anggotadewan pada saat pembahasan anggaran antara TAPD dengan BanggarDPRD kota Bandung.Bahwa dalam daftar tersebut tidak jelas LSM / Penerima Hibah berasaldari anggota Dewan yang mana saja.Bahwa kalau merujuk kepada Peraturan Walikota tersebut hasil evaluasidan rekomendasi SKPD seharusnya menjadi bahan pertimbangan dantidak bisa dikesampingkan sama sekali.Bahwa

Dan untukberapa pencairan sebenarnya saksi tidak mengetahui.Bahwa hasil survey dan verifikasi lapangan dituangkan dalam BeritaAcara sebagai bahan Rekomendasi Dinas ditandatangani Kepala Dinaskebudayaan dan pariwisata kepada Walikota melalui TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) yang diketuai Sekretaris Daerah yanganggotanya Bappeda, DPKAD dan SKPD yang dibutuhkan.Bahwa saksi tidak melihat/bertemu langsung dengan LSM dan ORMASkarena yang memverifikasi dan survey adalah Kasie Kesenian.Bahwa saksi tidak

dan Evaluasi Belanja Hibah dan BelanjaBantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDeaerah.Bahwa sesuai Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011tanggal 27 Juli 2012 evaluasi dari SKPD harus disampaikan sebelumpenyampaian RKUA (Rencana Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS(Prioritas Pelafon Anggaran Sementara), Pada saat itu karena masatransisi dan sudah dianggarkan baru kemudian muncul Permendagrinomor 32 tersebut;Bahwa evaluasi SKPD merupakan salah satu pertimbangan TAPD

melalui mekanisme rapat team TAPD dilakukan melaluimekanisme rapat sedangkan apakah ada Notulen dan Berita Acararapatnya saksi tidak tahu, seharusnya Notulen rapat ada di DPKAD.Bahwa DPPA tersebut dibuat sekitar bulan Oktober 2012, Sesuai denganaturannya (regulasi) Semuanya harus tercantum dalam DPPA baikangkaangka yang mengalami perubahan atau pun yang tidak mengalamiperubahan;Bahwa saksi tidak hadir pada saat rapat tanggal 24 Juli 2012 karenaKabid Anggaran dalam hal ini ENRIKO, karena saya ada

Adapaun prosesselanjutnya adalah sama dengan usulan yang dimulai dariMusrenbang Kecamatan;Bahwa saksi menerangkan adapun unsur tim TAPD adalah terdiridari: Sekretaris Daerah Seluruh Asistene Bappedae Bagian Pembangunan Sekretariat Daerahe Badan Pendapatan Daerahe Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahe InspektoratNamun saksi lupa siapa saja orang/person yang mewakili dari tiaptiap unsur TAPD tersebut;Bahwa saksi menerangkan yang menjabat sebagai Kabid Fisik padatahun 2013 tahun 2014 adalah Sdr.

;Bahwa saksi menerangkan adapun unsur tim TAPD adalah terdiridari:e Sekretaris Daerahe Seluruh Asistene Bappedae Bagian Pembangunan Sekretariat Daerahe Badan Pendapatan Daerahe Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahe Inspektorat;Bahwa saksi menerangkan namun saksi lupa siapa sajaorang/person yang mewakili dari tiaptiap unsur TAPD tersebut;Bahwa saksi menerangkan yang menjabat sebagai Kepala BappedaKab. Berau pada tahun 2013 tahun 2014 adalah Sdr.

Setelah itu hasil MusrenbangKabupaten, Renja, Pokir itu dikompilasi sebagai dasar RKPD.Selanjutnya akan dibahas Tim TAPD maupun Bupati dalam halini sebagai eksekutif sebagai rancangan KUA PPAS yangselanjutnya dibahas kembali dengan legislatif untuk mencapaikesepakatan bersama dalam bentuk MoU KUA PPAS sesuaidengan kekuatan anggaran pada saat itu.Usulan dimulai dari internal masingmasing dinas untukmenentukan terkait rencana kerja strategis yang akandilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

dinas yang lain dapatdilakukan sepanjang dinas yang menerima anggaran tersebut dapatmempertanggung jawabkan;Bahwa saksi menerangkan perubahan besarnya anggaran padatahun yang berbeda dapat terjadi yang disebabkan beberapa alasanantara lain perubahan lokasi yang akan dibebaskan, perubahanperencanaan luas tanah yang akan dibebaskan;Bahwa saksi menerangkan dinas terkait dapat mengajukan suratpermohonan perubahan/tambahan anggaran disertai dengan datapendukung, kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD

pembahasan oleh tim anggaran yang terdiri dariBapeda, BPKAD, Bagian Pembanguan Setda, kemudian setelahdibahas dan apabila ketersediaan anggaran mencukupi, maka dapatdisetujui, dan setelah disetujui oleh Pemerintah Daerah bersamaDPRD maka dilakukan perubahan Perda APBD;Bahwa saksi menerangkan untuk dapat dilakukan perubahananggaran pada suatu dinas, harus disertai dengan adanya SuratPermohonan disertai dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dari Dinas Tersebut yang ditujukan kepada TAPD

) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013, untuk nama-nama yang masuk dalam SK terlampir dalam SK tersebut.7) Foto copy legalisir Nota Dinas kepada YTH Bapak Bupati Natuna dari Tim Verifikasi belanja Hibah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 050/03/distamben-Set/2012, tgl 6 Maret 2012 Perihal Permohonan Bantuan.8) Foto copy legalisir Nomor: 050/78/Distamben-Set/2012, tgl 13 Desember 2012 Perihal Penyampaian Rekomenddasi Usulan Bantuan Sosial kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD

namanama yang masuk dalam SK terlampir dalam SKtersebut.Foto copy legalisir Nota Dinas kepada YTH Bapak Bupati Natuna dariTim Verifikasi belanja Hibah Bidang Energi dan Sumber Daya MineralHalaman 19 dari 391 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN.TpgNomor : 050/03/distambenSet/2012, tgl 6 Maret 2012 PerihalPermohonan Bantuan.8) Foto copy legalisir Nomor: 050/78/DistambenSet/2012, tgl 13Desember 2012 Perihal Penyampaian Rekomenddasi UsulanBantuan Sosial kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah daerah(TAPD

,M.Si selaku Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Natuna mengeluarkan suratrekomendasi Nomor 050/78/DistambenSet/2012 perihal penyampaianrekomendasi usulan bantuan social kepada Kepala Daerah melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang mana proposal BadanPerjuangan Migas Natuna tidak dilakukan proses verifikasi oleh timverifikasi.

Namun meskipun demikian tim TAPD tetap memberikanpertimbangan proposal Badan Perjuangan Migas Natuna sebesarRp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dikarenakan proposal tersebutmerupakan usulan dari saksi IMALKO, S.Sos.MH, yang manapertimbangan tim TAPD tersebut menjadi dasar pencantuman alokasianggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (DPAPPKD) tertanggal 21

,M.Si selaku Kepala Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Natuna mengeluarkan surat rekomendasi Nomor050/78/DistambenSet/2012 perihal penyampaian rekomendasi usulanbantuan social kepada Kepala Daerah melalui Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD), yang mana proposal Badan Perjuangan Migas Natuna tidakdilakukan proses verifikasi oleh tim verifikasi.

Namun meskipun demikian timTAPD tetap memberikan pertimbangan proposal Badan Perjuangan MigasNatuna sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dikarenakanproposal tersebut merupakan usulan dari saksi IMALKO, S.Sos.MH, yangmana pertimbangan tim TAPD tersebut menjadi dasar pencantuman alokasianggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danProgram Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (DPAPPKD) tertanggal 21

Kementerian PU, DirjenAnggaran, Kementerian Keuangan dan BPKP Perwakilan Gorontalo diHalaman 8 dari 245 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2018/PN Gtoperoleh realisasi Anggaran DAK Tambahan Tahun 2015 sejumlahRp65.000.000.000, (enam puluh lima miliar rupiah) untuk pekerjaanProgram Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kota Gorontaloselanjutnya akan diproses ke dalam APBD Perubahan tahun 2015;Bahwa sebelum dibahas di DPRD Kota Gorontalo terlebih dahulu di bahasoleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan 7Ruas Jalan diantaranya Jalan Beringin II;Bahwa kaitan saksi dengan pekerjaan pembangunan 7 ruas jalandiantaranya Jalan Beringin Il selaku Sekretaris Daerah Kota Gorontalo 20122016, sebenarnya saksi tidak memiliki kaitan langsung terkait pekerjaanpembangunan tersebut, namun, saksi selaku Sekretaris Daerah KotaGorontalo 20122016 mengetahui adanya pembangunan 7 ruas jalantersebut, karena saya juga termasuk dalam TIM TAPD

(Tim AnggaranPemerintah Daerah) yang menyampaikan dan memaparkan RAPBDtersebut dihadapan Walikota Gorontalo, termasuk untuk mata anggaranyang membiayai pembangunan 7 ruas jalan tersebut;Bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah Kota Gorontalo 20122016, Tupoksisaya melekat juga sebagai Ketua TIM TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Kota Gorontalo yang tugasnya adalah: Bahwa menghimpun usulan pengajuan anggaran dari masingmasingsatuan kerja sesuai dengan Rencana Strategi masingmasing satuanHalaman 49 dari

245 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2018/PN Gtokerja menjadi sebuah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(RAPBD); Bahwa selanjutnya Tim TAPD menyampaikan dan memaparkan RAPBDtersebut dihadapan Walikota Gorontalo untuk menerima masukanmasukan dalam rangka penyempurnaan rancangan anggaran dimaksud;Bahwa pada tahun 2015 terdapat Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalandan Jembatan di Kota Gorontalo;Bahwa proses pengajuan RAPBD ke DPRD Kota Gorontalo menjadi APBDadalah sebagai berikut:* Setelah RAPBD

Fathirabizar Karyatama pada DinasHalaman 62 dari 245 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2018/PN GtoPekerjaan Umum Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Keputusan WalikotaGorontalo Nomor: 06/26/I/2015 tanggal 02 Januari 2015; Bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah Kota Gorontalo tahun 2012 sampaidengantahun 2016, tupoksi saksimelekat juga sebagai Ketua TIM TAPD(Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Gorontalo yang tugasnya adalah:Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;Menyusun dan melaksanakan strategi

No. 414 K/PID.SUS/2018Daerah (TAPD) perihal Permohonan Bantuan Dana a.n. KONIKota Bontang;1 (satu) berkas asli Surat Pengantar Nomor 930/85/A.2.2 tanggal11 Maret dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontangkepada Kepala DPPKA Kota Bontang Cq.

:Bahwa jabatan saksi terakhir adalah Asisten Administrasi UmumSekretariat Daerah Kota Pematang Siantar sejak bulan Januari 2011berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar.Bahwa yang menjadi tupoksi saksi sebagai Asisten AdministrasiUmum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar adalah membantuSekda Kota Pematang Siantar dalam pengkoordinasian BidangKepegawaian, Hukum Organisasi dan Keuangan dan tugas tugaslain yang diberikan Setdakot.Bahwa saksi menjadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Asisten Pemerintahandan Kesra yang dalam TAPD selaku anggota109 Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi dua kali anggaranuntuk kegiatan yang sama pada tahun 2010. Bahwa tata kelola keuangan APBD Pemerintahan Kota PematangSiantar diatur dalam instrument antara lain Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,Peratauran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Lingkungan Daerah.

Bahwa saksi menjadi tim TAPD sejak bulan Oktober 2010 yangmenjabat selaku Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dalam timTAPD adalah selaku anggota.

Bahwa Struktur Tim TAPD Pemerintah Kota Pematang Siantar adalah: Koordinator/Ketua TAPD adalah SEKDAKOT, Sekretaris merangkapAnggota Tim TAPD adalah Kepala DPPKAD, Anggota : AsistenAdministrasi Umum, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, AsistenPemerintahan dan KESRA, dan seluruh Staf Ahli walikota, KepalaBapeda , Kepala Bagian Hukum dan Para Kepala Bidang DPPKAD; Bahwa Rencana Kinerja Pemerintahan Daerah yang disusun olehBAPEDA dengan memperhatikan Rencana Jangka MenengahDaerah dituangkan dalam Kebijakan

Daerah.2) Kepala Daerah meneruskan kepada SKPD terkait sebagaimana diaturdalam Perbub Blora No 8A Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 padaPasal 8 ayat (5) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukanevaluasi usulan hibah SKPD terkait adalah SKPD yang memiliki tugas danHal 34 dari 79 halaman, Putusan Tipikor No 76/Pid.SusTPK/2017/PNSmg.fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalamusulan hibah.3) SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada KepalaDaerah melalui TAPD

/Tim Anggaran Pemerintah Daerah.4) Menindaklanjuti rekomendasi SKPD kemudian TAPD memberikanpertimbangan rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuankeuangan daerah.5) Berdasarkan rekomendasi dari SKPD terkait dan Pertimbangan TAPDmenjadi dasar pencatuman alokasi anggaran hibah dalam rancanganKUA/Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan PPAS/Prioritas danPlafond Anggaran Sementara6) Rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut disampaikan KepalaDaerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni

tahunanggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluanRAPBD tahun anggaran berikutnya7) KUA dan PPAS yang telah disepakati, masingmasing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara KepalaDaerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan;8) Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan suratedaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKASKPD sebagaiacuan kepala SKPD dalam menyusun RKASKPD;9) Berdasarkan pedoman penyusunan RKASKPD, kepala SKPD menyusunRKASKPD10

Blora.e Setelah itu Badan Anggaran membahas dengan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dalam hal ini Sekretaris Daerah dan Tim serta KepalaDPPKAD dan Dinas terkait, dari pembahasan tersebut diputuskan besarandana bantuan hibah yang ditetapbkan menjadi APBD.BahwaTerdakwa selaku anggota DPRD KabupatenBlora menjadi Aspiratordalam pemberian hibah bidang pertanian dan peternakan padaDintanbunakikkan Kab Blora TA. 2014, adapun kelompok tani/ternak yangsaksi usulkan sebanyak 15 kelompok tani/ternak dengan

SIMAIL ZAINUDDIN, M.Pd ;

sebagaidasar penyajian saldo utang beban dan saldo utang jangka pendeklainnya per 31 Desember 2016 didalam neraca (unaudited) per 31Desember 2016, dimana berdasarkan hasil reviu tersebut kegiatanProgram Pengembangan Jalan dan Jembatan dari Desa Jonggon Cke Desa Jonggon D Kecamatan Loa Kulu pada Dinas Bina Margadan Sumber Daya Air TIDAK DAPAT DIAKUI SEBAGAI UTANGKARENA PEKERJAAN BELUM SELESAI PER 31 DESEMBER2016, sehingga atas hasil reviu tersebut dijadikan dasar oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Seluma.Bahwa, saksi ditunjuk selaku Anggota Tim AnggaranPemerintah daerah (TAPD) Kab. SelumaberdasarkanSurat Keputusan Bupati yang saksi tidak ingat lagi nomordan tanggalnya.Bahwa, keanggota dari TAPD tersebut diambil dari satuan3 (tiga) yaitu Bappeda, DPPKAD dan BagianPembangunan (Sekretariat Pemda Kab.

Seluma) dan dariBappeda yang menjadi anggota TAPD yaitu saksi selakuKepala Dinas Bappeda, Marah Halim selaku Kabid Fispra(Fisik dan Prasarana) dan Cahyo Dua Nenda dan dariDPPKAD yaitu Irihadi dan Dedi Ramdhani serta dariBagian Pembangunan yaitu Supardi dimana TAPD Kab.Seluma diketuai oleh Sekda Kab. Seluma (Syaiful AnwarDali).Bahwa, tugas Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD)Kab. Seluma secara garis besar menyusun APBD danperubahan Kab.

DPASKPD TAsebelumnya, yang diawali dengan adanya permohonanatau usulan dari SKPD yang bersangkutan yangmengusulkan penganggaran kegiatan lanjutan atas suatukegiatan dengan alasan kondisi di lapangan dalam keadaankahar (force majeur) seperti pekerjaan terhalang karenacurah hujan yang cukup tinggi dan melampirkan ataumelaporkan kemajuan (progress) fisik pekerjaan ataskegiatan yang dimaksud sehingga dengan adanyapermohonan atau usulan SKPD yang bersangkutan tersebutmaka Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD

Seluma tersebut Tim di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)mencantumkannya di APBD ditambah di APBD dicantumkan ruang untuk kegiatankegiatan fisik yang belum selesai di TA 2011 untuk keadaan kahar (force majeur),sehingganya muncul DPA lanjutan Nomor : 1.03.01.15.11.5.2.L tanggal 09 Januari2012 yang disahkan oleh Drs. Mulkan Tajudin selaku Pejabat Pengelola KeuanganDaerah Kab. Seluma TA 2012.Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatandan membenarkannya.14.

Usulan ini dibahasbersama dengan TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam Draft RencanaAPBD Tahun 2008. Seterusnya dibahas bersama dengan PanitiaAnggaran DPRDKab. Langkat, diparipurnakan dan disyahkan melaluiPerda No.1 Tahun 2008 tentang APBD Tahun 2008.Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat selaku Pengguna Anggaran(PA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 29Februari 2008. untuk keperluan Penyusunan Neraca Awal sebagai berikut 1.