Ditemukan 609 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-05-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/TUN/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 — MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI VS NY. HADI SUSANTI IDRIS., DKK DAN I. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN DKI JAKARTA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN;
177 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f.
Register : 12-01-2016 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 19-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 1/P/FP/2016/PTUN-JKT Tanggal 9 Februari 2016 — PT. YAMAHA INDONESIA;DIREKTUR UTAMA PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG
98 — 78
98 — 78
Dengan makin rumitnya masalah pertanahan danmakin besarnya keperluan akan ketertiban di dalam pengelolaan pertanahan, makindirasakan keperluan akan adanya peraturan pelaksanaan UndangUndang PokokAgraria yang tingkatnya lebih tinggi, yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yangmenerapkan ketentuan lebih lanjut mengenai hakhak atas tanah yang diatur dalamPasal 16 UndangUndang Pokok Agraria, khususnya Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dan Hak Pakai.
Register : 13-06-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2013 Tanggal 26 Nopember 2013 — REBINO bin ADI WIYONO, DKK VS PRESIDEN RI;
322 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
322 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
remisi justru sesuai dengan konsep restorativejustice, oleh karena itu sama sekali tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dantidak pula bersifat diskriminatif;Menimbang, bahwa tentang justice collaborator bagi seorang narapidanamasih bisa mendapatkan reward berupa pembebasan bersyarat;Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur didalam pasalpasal objek Hak UjiMateriil tersebut adalah derivasi (pengejawantahan) berjenjang kebawah terhadapnormanorma yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi tingkatnya
Putus : 20-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/TUN/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 — FRANCIS EDDY CHANDRA, DKK vs. LILI TARYADI, DK
119 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
csyang karena aslinya hilang telah diterbitkan sertipikat penggantisebagaimana SHM Nomor 317 atas nama Kawi Tjandra, cs,kemudian dipecah menjadi 4 (empat) sertipikat, yaitu SHM Nomor318, SHM Nomor 319, SHM Nomor 320 dan SHM Nomor 321 atasnama Francis Eddy Chandra, cs;Dasar sama: Gugatan mohon pembatalan sertipikat dengan dalilkepemilikan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak berdasar; Bahwa antara 2 (dua) perkara dengan pihak, obyek dan dasar yang samatersebut, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Putus : 25-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 799 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 25 Januari 2012 — I. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH.dkk terhadap MICHAEL MI POHAN, SH, KAIRIL POLOAN, SH.MH dan PUGUH WIRAWAN, SH.MHum, selaku TIM KURATOR PT. SKYCAMPING INDONESIA
133 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 799 K/Pdt.Sus/201 1 Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orangberpiutang lainnya, sematamata berdasarkan sifat piutang itu.
Register : 27-02-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 18-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 P/HUM/2013 Tanggal 24 September 2013 — IR. H. SINGGIH SANYOTO (BUPATI MAGELANG) vs 1. PRESIDEN RI, 2.MENTERI NEGARA BUMN, 3. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, 4. MENTERI DALAM NEGERI RI;
92 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
absah karena dasar hukum dalamkonsideran "mengingat" Keppres Nomor 1 Tahun 1992 sebagian besar sudahdicabut dan diganti dengan peraturan yang baru.Terhadap anggapan/argumentasi Pemohon diatas, Termohon memberikanuraian/argumentasi sebagai berikut:Suatu Peraturan Perundangundangan dinyatakan tidak berlaku apabila :1 Bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggiyang dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Agung (presumtio iustaecausa);2 Dicabut oleh peraturan baru yang lebih tinggi tingkatnya
Putus : 15-04-2003 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 25/Pdt/G/2002/PN.DUM Tanggal 15 April 2003 — PENGGUGAT I : 1. Pertamina; PENGGUGAT II : 2. PT. Caltex Pacific Indonesia (PT.CPI) VS TERGUGAT I : 1. Ujang Sonik; TERGUGAT II : 2. Abdul Karim; TERGUGAT III : 3. Lurah/Kelurahan Batang Serosa; TERGUGAT IV : 4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis; TERGUGAT V : 5. Bupati Bengkalis; TERGUGAT VI : 6. Syahril Amp; TERGUGAT VII : 7. Suhendry; TERGUGAT VIII : 8. Marzuki; TERGUGAT IX : 9. KASRAN
104 — 56
104 — 56
rekonpensi untuk membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhari dari setiaphari keterlambatan para Tergugat rekonpensi melaksanakan putusan dalamperkara ini ;e Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;e Menyatakan putusan dalam perkara ini bersifat serta merta atau putusanHakim yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukumBanding, Kasasi ataupun Verzet ;e Menghukum para Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkaradalam setiap tingkatnya
Putus : 20-05-2010 — Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/Pdt/2010 Tanggal 20 Mei 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI Dk ; NY. RADEN IDA ROOSLIAH Dkk
116 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihak pihak yang sama mengenaisuatu soal yang sama, atas dasar yang sarna olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain; "f. ... , dst., ... ,;4. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud oleh PasalPasal 67 huruf e UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yangHal. 58 dari 51 hal. Put.
Register : 04-02-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 89/PDT/2020/PT DKI Tanggal 19 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : TUMPAL SP.SIBUEA,SH,
Terbanding/Tergugat : SIA CAHYONO PURNOMO BUDIONO
59 — 24
Terbanding/Tergugat : SIA CAHYONO PURNOMO BUDIONO
59 — 24
dalam Bab IV Bagian Keempat UndangUndang ini.Hal maupun keadaan tertentu yang ditentukan dalam undangundangyang menjadi syarat substantif alasan pengajuan PK diatur dalamketentuan Pasal 6/7 huruf e UU MA yang menyatakan = sebagaiberikut :Permohonan peninjauan kembali putusan perdata yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :Apabila antara pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Putus : 13-07-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 175/PDT.G/2015/PN Blb Tanggal 13 Juli 2016 — -PAULUS ARIFIN. ( PENGGUGAT )
-1. PT. BANK BUMI PUTRA TBK( TERGUGAT I )
- 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG ( TERGUGAT II )
- 3. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DT II BANDUNG, ( TERGUGAT III )
- 4. DAUD ANTONIUS SANJAYA ( TERGUGAT IV)
- 5. YUDI KURNIAWAN( TERGUGAT V)
- 6. LUSI FELISHA ( TERGUGAT VI )
- 7. NOTARIS / PPAT DESIANA CHAFSAH, SH ( TERGUGAT VII )
38 — 10
38 — 10
.12 Bahwa Tergugat I selaku pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama No.6000/2006 tanggal 29 Nopember2006 atas Obyek Sengketa secara hukum memiliki hakyang didahulukan dalam mengambil pelunasan piutangnyadi bandingkan dengan kreditur lain (in casu Penggugat)mengingat Tergugat I memiliki Hak Privelege ;13 Bahwa secara yuridis pengertian Privelege dirumuskandalam Pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata, yaitu:"Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseorang berpiutang, sehingga tingkatnya
Register : 24-08-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 10-08-2018
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
UMAR FATAH MARPAUNG
Tergugat:
1.Yayasan Al Akhsyar Pondok Pesantren Darussalam Kepahiang
2.Rabani
217 — 124
UMAR FATAH MARPAUNG
Tergugat:
1.Yayasan Al Akhsyar Pondok Pesantren Darussalam Kepahiang
2.Rabani
217 — 124
didik (santri)Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2017/PN Kphyang bersekolah apalagi para santri diharuskan menginap (mondok) diasrama milik Tergugat tidak terkecuali dengan anak dari Penggugat.Penggugat yang sudah menitipkan anaknya agar dapat dididik dandibina untuk menjadi insan yang bermoral sesuai tuntunan dalam AgamaIslam justru namun justru yang terjadi malah anak dari Penggugatmengalami tindakan amoral oleh Arpan Dahari Als Arpan Bin Ansori (Alm)yang merupakan kakak tingkatnya
Register : 26-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2017 Tanggal 3 Agustus 2017 — IR. ANANG PRIHANTORO, DKK VS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI (DPD RI);
54 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;Penjelasan atas Pasal 31 A ayat (2) huruf a:Yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseoranganatau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011tentang Hak Uji Materiil menyatakan:Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atauperorangan yang mengajukan keberatan terhadap berlakunya suatuperaturan perundangundangan yang diduga bertentangan dengansuatu peraturan perundangundangan yang tingkatnya
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 PK/Pdt/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — PT.PERTAMINA (PERSERO) vs HANDOKO SOELAYMAN
196 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 24 Juli 2012 (Bukti Peninjauan Kembali7);Pasal 67 huruf e UndangUndang Mahkamah Agung berbunyi:Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang samaatau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;Saling pertentangan tidak harus antara putusan perdata dengan perdata.Akan tetapi bisa juga antara putusan perdata dengan pidana.
Putus : 24-11-2009 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 PK/Pdt/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 — PT. TANMIZI UTAMA, DK VS PT. MITRA ANDALAN JAYA
181 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
181 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Pengadilan TinggiSurabaya No.32/Pdt/2002 Jo Keputusan Mahkamah AgungNo.3454K/Pdt/2003 adalah merupakan perkara antara pihakpihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya,telah diberikan keputusan yang bertentangan satu denganyang lainnya ;Bahwa dengan adanya Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No.734/Pdt.G/2000/PN.Sby telah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap, maka perkara aquo dengan perkara No. 734/Pdt.G/2000/PN.Sbyadalah
Putus : 17-09-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 PK/Pdt/2012 Tanggal 17 September 2014 — PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU, ; PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, dkk
147 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 765 K/PDT/2009 tanggal 31Maret 2010;Antara PihakPihak Yang Sama Mengenai Suatu Soal Yang Sama, Atas DasarYang Sama Oleh Pengadilan Yang Sama Tingkatnya Telah Diberikan PutusanYang Bertentangan Satu Dengan Yang Lain;Bahwa Judex Facti dalam putusannya pada halaman 3 (tiga) telah mengambilpertimbanganpertimbangan sebagai berikut:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20November
Register : 23-12-2011 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 14/PDT.G/2011/PN.TJP Tanggal 19 Juli 2012 — - ABRAR NURLI
lawan
- JASMANI
145 — 38
145 — 38
Mangkuto Basa menyatakan bahwa apabilasatu jurai kebawah sudah tidak ada lagi disebut putus waris bukan punah karenapengertian punah adalah tidak ada lagi warisnya termasuk dijurai lainnya ;Menimbang, bahwa menurut hukum adat Minangkabau istilah Punah berbedadengan putus ahli waris karena ahli waris dalam hukum adat Minangkabau selalu adamenurut tingkatnya yaitu ahli waris bertali darah, bertali adat, nan sejari, nan setampok,nan sejengkal, nan sehasta dan lain (vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Putus : 17-10-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 PK/Pdt/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 — PT GOLDEN RAMA EXPRESS
VS
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKK
76 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Permohonan PK beserta Memori PK (Peninjauan Kembali) inidiajukan dengan dasar bahwa Pemohon PK telah menerima RelasPemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2483 K/Pdt/2013,pada tanggal 7 Januari 2015 melalui Juru sita Pengadilan Negeri Bandungdan dikarenakan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyatadalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan antara pihak pihakyang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Register : 24-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Dps Tanggal 18 Maret 2020 — Pemohon:
Ir. Agung Hari Purnomo
Termohon:
1.Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali.
2.Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
114 — 75
Ir. Agung Hari Purnomo
Termohon:
1.Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali.
2.Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
114 — 75
Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Dpsb. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat buktiyang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksatidak dapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebihdari pada yang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputustanpa dipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang samaatau. sama tingkatnya
Register : 22-06-2017 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 162/Pdt.G/2017/PN Pbr Tanggal 4 April 2018 — Penggugat:
Eddy Tan
Tergugat:
1.H. SOFYAN BIN MUHAMMAD YUSUF
2.HERMAN HADI, SmHk Als HERMAN LELEK BIN KROMO HADI
3.MADI
4.ASHELFINE, SH,MH
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
6.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
93 — 11
Eddy Tan
Tergugat:
1.H. SOFYAN BIN MUHAMMAD YUSUF
2.HERMAN HADI, SmHk Als HERMAN LELEK BIN KROMO HADI
3.MADI
4.ASHELFINE, SH,MH
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
6.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
93 — 11
akan tetapi janganlah Tergugat Rekonepnsimenyandarkan bahwa putusan Pidana dapat menggugurkan secara mertaHak atas tanah Pengugat Dalam Rekonpensi I, karena yang berlaku dalamperkara ini adalah hukum pembuktian formil;Bahwa terkait dengan penilaian bukti hak, pada dasamya sertipikat yangmemiliki kekuatan hukum kekal/permanen adalah Sertipikat Hak Miliktentunya dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Milik atas tanah Pengugatdalam Rekonpensi I, sementara Sertipikat Hak Guna Bangunan kalahkuat/derajat/tingkatnya
Register : 23-11-2016 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 840/Pid.B/2016/PN.Smg Tanggal 12 Juni 2017 — SUGI MULYONO Alias TAN PEK KWANG;
221 — 67
221 — 67
kemudian oleh hakim pidanadinyatakan palsu;b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya