Ditemukan 5146 data
TARMIZI
Tergugat:
BUPATI BUNGO
110 — 43
dibawa kemana, pada waktupenggerebekan 2222 enn nnn n nnn n neeBahwa Saksi tidak tahu Pak Tarmizi pernah menikah dengan siapa saja; Bahwa Saksi tidak ingat pada waktu menjadi saksi pernikahan Ibu Windadengan Tarmizi pada tanggalnya;wonnnn anna ann na Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Pak Tarmizi digerebek;w Bahwa saksi tahu sebelum Tarmizi menikah dengan lbu Winda, PakTarmizi Pernah menikah Halimah: Bahwa saksi tahu sebelum dengan ibu Halimah Pak Tarmizi menikahdengan isteri pertaMa; 222222 2n ones
128 — 70
Panitera Pengadilan Negeri Malili ; 222 2+ 212+ 222 ones cee cee eeeMenimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingyang antara lain mengemukakan sebagai berikut : Agar Penuntut Umum Dapat Menggunakan Hak MengajukanUpaya Hukum Kasasi di Kemudian Hari.> Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia danterakhir dengan
72 — 16
tertulis/surat berupa:1.Foto copy Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor:591/4562/2002, tertanggal 09 Oktober 2002 tentang Penegasan KembaliPenyerahan Tanah Kepada Abdul Rahman Nasution atas tanah yang terletakdi Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wek II, Kecamatan PadangsidimpuanUtara, Kota Padangsidimpuan sesuai Surat Keterangan Nomor: 8/1976tanggal 03 Maret 1976, yang telah diberi materai secukupnya/diNazegelenddan telah dilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya, selanjutnya diberi tandaBIUKEE an ones
54 — 50
Meterai eee eee eeee Rp. 6.000,Ze REGAKS1 cess weer oes om: eee x sas ones Rp. 5.000.8. LESS eeeeeceeccecec cee eee cee cence Rp. 3.000,Jumlah Rp. 1.804.000,Hal. 77 dari 77 Hal. Putusan No.04/Pdt.G/2016/PN.Bkn.
1.LUSIANA BUDIMAN
2.IWAN SUDJONO
Tergugat:
1.Dr.Helena Herinawati Tanumihardja
2.Drs. Indra Mulyadi Tanumihardja
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MADYA JAKARTA PUSAT
3.Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Kepala Direktorat Agraria Kantor Wilayah Badan Pertanahan DKI Jakarta
4.Kepala Kantor Kelurahan Petojo Utara
93 — 26
.:.00Bie eeccne mccain enccenienumimcenen ones exiraunt P; : Rp3.200.000,00;ANQGIAN ..........ccceeseeeeeeeeeeee eensJumlah : Rp3.321.000,00(tiga juta tiga ratus dua puluh satu riburupiah)Halaman 101 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Padt.G/2019/PN Jkt.Pst
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
122 — 59
C.8 RT. 005 Desa AmawangKiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten HuluSungai Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum;Menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang, sejak awal pengangkatan sebagai CPNS tahun 2002, kemudiandiangkat menjadi PNS tahun 2004 dengan SK PNS Tahun 2005, saksiberada di dinas tersebut dan jabatan saat ini adalah Kepala BidangCipta Kalrya; 222222 2n ones nn en ene nnn een nn eee n nnn n nnn nennnnneneeHalaman
80 — 17
Untuk menganti rugi tanamtumbuh tersebut BALITAN/BPTP mengusulkan anggaran ke Departemen Pertaniansehingga keluar anggaran DIPA 15.2.02.37.3082.18.18.02 sebesar Rp. 19.240.000,(Sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah dibagikan kepada petaniyang menggarap dalam lokasi tersebut...... 0 .......... cece eeee eee een e ones dst..., kemudianpada tahun 1983 biaya ganti rugi ditambah dengan DIPA Nomor : 15.2.02.37308218.08.08tanggal 22 Mei 1982 sebesar Rp. 48.000, (empat puluh delapan
102 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
The right to protection, orpeaceful enjoyment, of ones possessions is wellknown human right.Furthermore, taxation generally and tax administration in particular,provide fertile ground for conflict between the exercise of public power,on the one hand, and the need to respect the rights of individual(including corporate) taxpayers on the other hand;(Terjemahan bebas: Konsep perlindungan hakhak Wajib Pajakmerupakan salah satu fungsi dalam lingkup konsep hak asasi manusiaHak asasi manusia bertujuan untuk
58 — 59
Putusan Nomor: 30/PDT/2017/PT.KPG.on ones ONEBapak Arnoldus Wisang alias Noldus Wisang (alm) in casu ayah kandungPembandingl/Tergugat mendapatkan/memperoleh hak warisnya, berupa :Tanah dan kelapa besar 40 pohon di Gere.Kelapa besar 38 pohon di Oringgete.Tanah dan kelapa 13 pohon di Weru Oret.Bapak Meak Wisang (alm) in casu mertua Pembanding lI/Tergugat Ilmendapatkan/memperoleh hak warisnya berupa :Tanah dan kelapa kecil di Wolonlorat.Kelap besar 11 pohon di Tour.Kelapa besar 11 pohon di Wolon Maget.Kelp
Sutaryo Teguh
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi
2.Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang
3.Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
4.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
6.Jaksa Agung Republik Indonesia
103 — 64
., dkk, berdasarkan Surat Kuasayang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor :418/SK/2019/PN Ckr, tanggal 23 September 2019, selanjutnya disebutSEITCEL ee ne sass ose ene semen semeume ane ae ne arse aerss awtrmemt & amtem sees aur ones sume 2 Termohon Ill;4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,Berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Endang Usman,S.S., S.H.
30 — 4
Karsan serta warga masyarkat yang tidak termasuk dalam daftarDPM ones re ceceeceet serene nicer rneneirinnetenieenMenimbang, bahwa berdasarkan pada faktafakta hukum dan pertimbangan tersebutdi atas, maka Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, telah terpenuhi ; Ad.3.
119 — 57
Sapirah binti Amaq Sapiroh, memperoleh....................cceeeeeeee eee es 1/8 bagian;2 Sapuroh binti Amaq Sapiroh, memperoleh ..................ecceeee eee eens 1/8 bagian;3 Udin bin Amaq Sapiroh, memperoleh ...................cceeeeeeeeeene ones 2/8 bagian;4.
Pusat Koperasi Kartika âÂÂAâ Bukit Barisan
Tergugat:
1.PT. POLY KENCANA RAYA
2.SANTO SUMONO
153 — 38
Rp300,000,00:TCA, ces cee ones cx cones wus 4 exces ena eteCoe eccccceceeeeeseeseneeeeeeeeeeeseeeeeeeeeees P; RpO,00;emeriksaan setempat ............. ee7. SUA eee cccccecceeeeceeeeeeeeaeeeenneaes : RpoO,00O;Jumlah : Rp500.000,00;(lima ratus lima ribu rupiah)Halaman 97 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 676/Pdt.G/2020/PN Mdn
137 — 54
YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidanadalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkara Terdakwa :IIL.Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanNama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanNama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggal37 Tahun / 04 April 1976.Lakilaki.S (FIG ONES
Terbanding/Terdakwa : EDI SUTRISNO, SE
155 — 83
30.000.000,00 2KARANGANRT 02/01Q200282 IMAM KAWEDUSA108 7 EVA i 20.000.000,00 1sSAMBIREJORT 19/09Q200283 SRI SUMBERINGI109 3 SULASMI XL 35.000.000,00 32KARANGANRT 07/02110 200283 LAMSRIK NGENTRON 26 oo9 090.00 345 AH GKARANGANRT003/001114 ail SUDJIATI SURUH 40.000.000,00 38SURUHRT 34/09112 carnal RUSMINI eee 40.000.000,00 38KARANGANRT 03/02113 carat MUONO KARANGAN 35.000.000,00 33KARANGANRT 09/05114 So None KEMBANGA 30.000.000,00 2N PULERT 08/01115 2200284 suparNi TANGGARAN 35.000.000,00 321PULERT 21/05116 ones
KRISTIAN OKTAVIANUS
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan).
3.Mahkamah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan)
5.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kab. Landak
6.DINOHARATA
110 — 64
PLOSES/ATK......ccccceccseeeeeeeeeee eens : Rp50.000,00;Sov cececccccueeeceesueueueeeeuueseeeuaeeeuauess P: Rp1.775.000,00;ANQGIAN .......cceeeeceeeetseeeeeeeeeeeeesMi ecccccceeeeceseeuseeeeeeeueeeeueaeueeeeenas P: Rp70.000,00;NS) reB icons ves een aos vena coments qenumes caus dey ones xo R: Rp10.000,00;CCAKSI .. os. cceccceccceseeeeeeeeeeeeaeeenes6. Mat@ral .......ccccccecceceeseeeceseeeeaees : Rp10.000,00;7.
86 — 73
tim untuk melaksanakan tugas dan fungsinya kaitanya dengan rencana pembelian BPRPrima oleh PemkabTrenggalek;Bahwa saksi selaku anggota panitia pengambilalihan BPR Prima sesuai SK Bupati nomor 946 Btahun 2006 menerima honor panitia;Bahwa saksi pernah mengikuti rapat untuk pembelian KBPR PRIMA yang dipimpin oleh AsistenIl saudara SYUBRO MUHSI SAMSURI sebagai Ketua Panitia Pembelian KBPR PrimaDurenan;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukanKeberatan j ones
331 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
In common usage this terms is ordinarilyused to describe that state of mind denoting honesty of purpose,freedom from intention to defraud, and, generally speaking, meansbeing faithfull to ones duty or obligation;Bahwa Tergugat dan/atau Tergugat II jelas telah melakukan pelanggaranterhadap Pasal 4 Undang Undang Merek karena telah melakukanpendaftaran dan/atau perpanjangan atas MerekMerek Kapal Api lainnyayang dilakukan atas dasar serangkaian iktikad tidak baik;Bahwa lebih jauh lagi, berdasarkan definisidefinisi
67 — 28
BankPembangunanDaerah Papua Bahwaternyata ParaPenggugatRekonvensi/TergugatIV s/d Tergugat VIIIKonvensi tidakmenjawab secara adaatau tidak ada buktiSurat Tanda Setortertanggal, 28September 2009lainnya diluar danyang disetor olehPenggugat melaluianak kandungPenggugat atas namaHerny Imelda Septon,karena tidak ada buktisetoran lain milik ParaPenggugat Rekonvensisebagaimana terdapatpada tanggapan ParaPenggugat RekonvensiDALAM REKONVENSIangka 4, dan telahmenanggapi, sebagaiberikut:7 aansnarnnss ones 4
89 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
The right to protection, orpeaceful enjoyment, of ones possessions is wellknown human right.Furthermore, taxation generally and tax administration in particular,provide fertile ground for conflict between the exercise of public power,on the one hand, and the need to respect the rights of individual(including corporate) taxpayers on the other hand.