Ditemukan 5065 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
mengandung
menantang
memandang
meryandani
melandang
manandang
menyancang
mengundang
mengandeng
mencancang
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
128 — 45
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
128 — 45
20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifatumum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata setiap orangyang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999,Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelakutindak pidana korupsi itu menyandang
Putus : 29-07-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 29 Juli 2011 — Drs.H.ENDANG WARSOMA,MM bin ENTJO BARSA
102 — 20
102 — 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata setiap orangyang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999,Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelakutindak pidana korupsi itu menyandang
Putus : 29-08-2012 — Upload : 04-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1296 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 —
180 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
180 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Elnusa Tbk bukan dibentuk berdasarkan Undang Undang, sehingga tidak menyandang predikat persero, tetapi dibentukberdasarkan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas danmendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM ;2 Bahwa untuk PENEMPATAN DANA DEPOSITO PT.
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 1 Agustus 2013 — ERNI YUSMAWATI
84 — 68
84 — 68
UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasn Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dikemukakan di atas adalah bersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata setiap orangyang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999,Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebutjuga bersifatumum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindakpidana korupsi itu menyandang
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 17 April 2014 — DODI SUGRIWA Bin RACHMAT ATUN
73 — 22
73 — 22
20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atasmenurut Majelis adalah bersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata setiaporang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dariapakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang
Register : 06-04-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn Tanggal 29 Oktober 2015 — - ARISUMARTO TASLIM Bin EDI SUMARTO (Alm)
99 — 24
99 — 24
dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atasadalah bersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata setiaporang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal2 ayat (1) tersebut bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakahpelaku tindak pidana korupsi itu menyandang
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 16 Oktober 2013 — H. RACHMAT DAKIM bin RAKMAN.
102 — 50
102 — 50
PidanaKorupsi, sebagaimana dikemukakan di atas adalah bersifat umum ;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata "setiaporang" yang termaktub dalam pasal2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian" setiap orang" dalam pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum, yaitu siapapunorang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang
Register : 10-10-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 9 Februari 2017 — - HAMDAN SUHARTO BINTANG, MM (TERDAKWA)
115 — 30
115 — 30
Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan subyek atau pelaku tindakpidana yang dengan kata lain setiap orang yang melakukan tindak pidana danmampu bertanggung jawab dalam hukum.Halaman 259 dari 315Putusan No.95/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnMenimbang, bahwa orang atau manusia sebagai subyek hukum adalahsubyek hukum yang mampu menyandang hak dan kewajibannya serta cakapbertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawabanpidana.Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 7 Januari 2019 — FRANS EDUARD ZANDSTRA , ST
565 — 658
565 — 658
Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum (/ega/ entity) yang menyandang hak dankewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatudakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telahdilakukannya yang diduga mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum.Khusus untuk dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Putus : 27-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby Tanggal 27 April 2018 — kejaksaan Negeri Sumenep
Sitrul Arsyih MusaâÂÂie, SAg., MM.;
155 — 121
155 — 121
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999, Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut jugabersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsiitu menyandang
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
324 — 169
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
324 — 169
WBI secararesmi yang tercatat dalam akta perusahaan adalah Lindawati(Komisaris) dan Liliana Hidayat (Direktur), namun pemilik sebenarnyaperusahaan tersebut yang menyandang dana adalah seorang WargaNegara Amerika yang bernama Dwayne Hill, yang merupakan suamidari Lindawati. Selain itu, dalam jajaran BOD (Board of Directors)secara tidak tertulis sebenarnya ada 2 orang asing yang ditunjuk olehDwiyne Hill sebagai orang kepercayaannya, yaitu Geoffery W.
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. TEGUH KARTIKA WIBOWO
431 — 187
431 — 187
Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum (/ega/ entity) yang menyandang hak danHalaman 271 dari 338 Putusan Nomor :75/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgkewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatudakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telahdilakukannya yang diduga mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum.Khusus untuk dakwaan melanggar Pasal
Register : 13-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr Tanggal 12 Oktober 2016 — Penuntut Umum:
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
SUTRIANA binti M. RAHAB
101 — 16
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
SUTRIANA binti M. RAHAB
101 — 16
badan hukum, (vide pasal 1 angka 1 dan angka 3Undang Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian setiap orangdalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon)yang menyandang
Putus : 03-01-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134 K/PID.SUS/2016 Tanggal 3 Januari 2017 — AMRU, S.Sos, Msi
117 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Orang /manusia sebagai subyek hukum yang diamaksudadalah yang mampu menyandang hak dan kewajiban serta cakap bertindakdalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;Terkait dengan pertanggungjawaban ada beberapa Teori para AbhliHukum:Prof.
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
250 — 103
250 — 103
pengampuan) dan tidak dalamkeadaan sakit jiwa, ;Menimbang, bahwa dengan maksud dari kata "setiap orang yangtermaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi,majelis berpendapat bahwa "setiaporang dalam pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orangitu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
152 — 45
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
152 — 45
UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orangadalah orang perseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian setiaporang dalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon)yang menyandang
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
383 — 105
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
383 — 105
Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum (/egal entity) yang menyandang hak dankewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatudakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telahdilakukannya yang diduga mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum.Khusus untuk dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor SURYA BARUNA SEMENGUK, ST Tanggal 7 Januari 2019 — SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
419 — 205
419 — 205
Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum (/ega/ entity) yang menyandang hak dankewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatudakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telahdilakukannya yang diduga mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum.Khusus untuk dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ADITYA MAHARANI YUONO
183 — 47
Ali fikri
Terdakwa:
ADITYA MAHARANI YUONO
183 — 47
UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orangadalah orang perseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian setiaporang dalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon)yang menyandang
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 25 Maret 2014 — H. AGAH SUGANJAR, SE.
73 — 12
73 — 12
Vennootschap (CV), Usaha Dagang(UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dikemukakan di atas adalah bersifat umum, yaitu siapapun orang ituterlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang