Ditemukan 509 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 20214 2024 2424 2124 2204 2.204 2.24 26264 24.24 2.2.1 2.2.2 2.3.4 2.2.3 2.7.4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009
Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
337 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1538 K/Pdt/20092.3.tanah sesuai dengan Akta Hipotek No. 5944/53/Kec.TkI.Ulu/1995 dated 18 September 1995 dan Sertifikat No. 68/H1995 dated 20 September 1995 Penggugat sama sekali tidakmemiliki dasar hukum dan kepentingan hukum yang cukupuntuk mengajukan Gugatan ini terutama yang berkenaandengan pembatalan Dokumen Jaminan.2.2.4.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 75/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 18 Desember 2014 — MIRMA FADJARWATI MALIK
121 — 47
  • Gita Persada MS 10.33 16.25 50.00 76.59 III Padahal Suhenda mengetahui bahwa dalam KAK, Pasal 16 TatacaraEvaluasi Dokumen Penawaran, angka 2 Kriteria Evaluasi, angka 2.2Evaluasi Teknis, angka 2.2.4 menegaskan Dengan nilai ambangbatas kelulusan (passing grade) minimal 80.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor - 42/PID.SUS/K/2014/PN.MDN
Tanggal 1 Oktober 2014 — - CHRIS LEO MANGGALA
149 — 45
  • Hal ini sesuai dengan poin 2.2.4. padaKepdir No. 305.K/DIR/2010.Bahwa benar agar dipastikan dalam Dokumen Pengadaan yang disusunPanitia Pengadaan dan ditetapbkan oleh Pengguna Barang/Jasa bahwapekerjaan yang ditawarkan adalah 2 (dua) mesin yaitu GT 2.1. dan GT 2.2.Dalam hal MAPNA Co. hanya menawar LTE untuk mesin GT 2.1. saja,maka seharusnya penawaran MAPNA Co. digugurkan oleh PanitiaPengadaan.Bahwa benar dalam hal kontrak ditanda tangani oleh orang yang tidakmemiliki kKewenangan maka telah terjadi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1298 — 2082
  • Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut,maka dalil PENGGUGAT, dalam Posita gugatan butir 2.2.4 danbutir 2.2.5 yang mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha(HGU) No. 01/Serdang/2009 berdasarkan Surat Ukur danSertifikat No. 01/Serdang/2009 tanggal 28 Oktober 2009 danSertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01/Kandis/2009berdasarkan Surat Ukur No. 01/Kandis/2009 tanggal 28 Oktober2009 adalah gugatan yang Obscuur Libel dan sekaligus error inobjecto.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1696 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — RITA BUSTAM, S.H., NOTARIS/PPAT, DKK. VS. PT GULA PUTIH MATARAM,
284 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1696 K/Padt/2015samasama cacat hukum karena kabur isinya,salah menyebutkan sertipikat hak guna bangunansebagai sertipikat atas satuan rumah susun,sebab menurut hukum tidak mungkin ada hakmilik atas satuan rumah susun dalam bentuksertipikat hak guna bangunan;2.2.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-02-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1288 K/PID.SUS/2015
Tanggal 17 Februari 2016 — MIRMA FADJARWATI MALIK
173 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gita Persada MS 10.33 16.25 50.00 76.59 lll Padahal Suhenda mengetahui bahwa dalam KAK, Pasal 16 Tata CaraEvaluasi Dokumen Penawaran, angka 2 Kriteria Evaluasi, angka 2.2Evaluasi Teknis, angka 2.2.4 menegaskan Dengan nilai ambang bataskelulusan (passing grade) minimal 80.
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 17-05-2022 — Putus : 07-02-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN GRESIK Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Gsk
Tanggal 7 Februari 2023 — Penggugat:
DRS. H. ACHMAD FATHONI CHASAN, M.Si
Tergugat:
SITI MAGHFIROTUNNIMAH
155 — 40
  • Saim, SHM No: 1037, SHGB No:1276, luas: 5,675 M2 ;
  • atas nama H.Abdul Rochman, SHM No: 1476, SHGB No:1417, luas: 2.645 M2;

    • 2.2.4). Setifikat Induk PT. TRISULA BANGUN PERSADA No. 01459 dengan total luas 54.635 M2 yang terdiri dari :

    1. atas nama Soemoredjo Adjib , SHM No: 1059, SHGB No:1266, luas: 2.320 M2 ;
    2. atas nama Askan B.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - MIRMA FADJARWATI MALIK
181 — 49
  • Gita Persada MS 10.33 16.25 50.00 76.5 Ill Padahal Suhenda mengetahui bahwa dalam KAK, Pasal 16Tatacara Evaluasi Dokumen Penawaran, angka 2 KriteriaEvaluasi, angka 2.2 Evaluasi Teknis, angka 2.2.4 menegaskan Dengan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) minimal80.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
224 — 77
  • pembayaran panjer pengambilan 41unit mobil Isuzu Panther, terdapat tandatangan dan materei 6000 atas namaMACHSIN selaku yang menerima tertanggal 1 Mei 2002;e BB 2.2.3 : 1 (satu) lembar asli kwitansi warna hijau, tertulis sudah terima dari :Bupati Langkat di Stabat, banyaknya uang : Rp 80.000.000, (delapan puluh jutarupiah), untuk pembayaran pinjaman modal kerja untuk perusahaan dalamrangka pemasukan mobil, terdapat tandatangan atas nama MACHSIN, SHselaku yang menerima tertanggal 7 Mei 2002;e BB 2.2.4