Jikakita telaah rumusan Pasal 378 KUHP, maka untuk dapat memenuhiunsur serangkaian kebohongan tidak cukup dengan adanya satukebohongan saja, namun harus merupakan satu akumulasi dari beberapakebohongan yang antara satu dengan yang lain saling mendukung danmelengkapi sehingga mampu menggerakan orang untuk menyerahkanbarang, membuat utang atau menghapuskan piutang;Setelah perjanjian disepakati, maka para pihak akan melakukanpenyerahan objek perjanjian (levering).

Terkadang ada kesulitan untukmelihat suatu penyerahan (levering) yang dilakukan secara normalsebagai bagian dari kewajiban perikatan dengan penyerahan karenaadanya unsur penipuan dalam kesepakatan yang dibuat tanpa dibuktikanadanya keadaan diluar pokok perikatan yang telah menggerakkankehendak si pemberi hutang untuk menyerahkan uang tersebut ;Konsisten pada apa yang disampaikan di awal, bahwa wanprestasidalam hubungan kontraktual tidak memiliki sifat melawan hukum,Hal. 23 dari 29 hal Putusan Nomor

Nomor 3263 K/Pdt/2016melakukan penyerahkan (Levering) terhadap obyek sengketa yaitu sebidangtanah Sertifikat HGB Nomor 390 kepada Tergugat sebagaimana dimaksuddalam pasal 1475 Hukum Perdata;Bahwa oleh karena tidak ada transaksi jual beli antara Penggugat I/PemohonKasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi maka terbukti sampai sekarangobyek sengketa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 390 yang terletak di Perum Araya Golf II Nomor 10Desa Tirtomoyo, Kecamatan

Pakis, Kabupaten Malang belum terjadinyapenyerahkan/levering secara fisik kepada Tergugat I/Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1475 Hukum Perdata berbunyi:Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaandan hak milik pembeli;Sekali lagi ditegaskan bahwa obyek sengketa sebidang tanah di atasnya berdiribangunan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 390 yang terletak diPerum Araya Golf Il Nomor 10 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, KabupatenMalang dari dahulu sampai

Hamdani Prajugo kepadaPENGGUGAT hanya dilakukan dengan Surat Hibah Di BawahTangan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1682KUHPerdata, penghibahan tersebut mengandung cacathukum dantidak sah, dan karenanya belum terjadi peralihan hak, baik secaranyata (feitelijke levering) maupun secara yuridis (/uridische levering).36.Bahwa penghibahan yang dilakukan oleh (Alm.) Dr. HamdaniPrajugo tanggal 08 Januari 2016 terjadi sebelum (Alm.) Dr.

Hamdani Prajugokepada PENGGUGAT hanya dilakukan dengan Surat hibah dibawah tangan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1682KUHPerdata, penghibahan tersebut mengandung cacathukum dantidak sah, dan karenanya belum terjadi peralihan hak, baik secaranyata (feitelijke levering) maupun secara yuridis (/uridische levering).42.Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 PENGGUGAT telahmengajukan permohonan pengesahan Surat Hibah Di BawahTangan yang dibuat oleh (Alm.)

rumah diJalan Wijayakusuma Nomor 16 Kota Malang;Bahwa jelas Akta Jual Beli Nomor 68/LW/Kodya/1997, tanggal 24 Januari1997 hanya berlaku sebagai proforma ( hanya sebagai pegangan saja )hal mana terbukti dengan adanya fakta hukum bahwa tanah dan rumahyang terletak di Jalan Wijayakusuma Nomor 16 Kota Malang sejak dibelioleh Penggugat sampai sekarang ini adalah tetap dikuasai dan dihunioleh Penggugat sendiri serta Ibu kandung Penggugat secara terusmenerus tidak pernah terputus, dan tidak pernah ada levering

Selain itu merujuk konversi akta recht van eigendom menjadisertifikat Hak Milik 468 pada tahun 1968 diketahui bahwa pihakyang terlibat dalam yuridis levering adalah Mohamad Bin ZeinBin Ali Badjabir sehingga tidak mungkin orang tersebut adalahPenggugat karena Penggugat pada saat itu baru berusiasekitar 14 tahun yang tidak cakap melakukan perbuatanhukum sebagaimana ketentuan 330 KUHPerdata.Berdasarkan uraian dalildalil di atas dapat disimpulkan bahwatidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan

Di samping itu, merujuk konversi akta recht van eigendom Nomor8496 menjadi sertifikat Hak Milik 468 pada tahun 1968 diketahuibahwa pihak yang terlibat dalam yuridis levering adalah MohamadBin Zein Bin Ali Badjabir sehingga tidak mungkin orang tersebutadalah Penggugat karena Penggugat pada saat itu baru berusiasekitar 14 tahun yang tidak cakap melakukan perobuatan hukumsebagaimana ketentuan 330 KUHPerdata yang mengatur bahwabelum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur genapdua puluh satu tahun

ada feitelijkelevering, feiteliike levering penyerahan harta dihadapan obligatoirovereenkomst adalah notaris, sedangkan juridische /evering dihadapanpejabat overschrijving, kadaster dahulu ikut Departemen kehakimankemudian berdasarkan Kepres No. 190 tahun 1957 gabung menjadiKementrian Agraria; Bahwa di Agraria mengenai sengketa diatur dalam UU 2 tahun 1986mengenai Sengketa Penyelesaian dengan berlakunya UU No. 14 Tahun1970 bergabunglah menjadi Peradilan Umum sengketa pertanahan,karena memang berlaku

pernah melakukan peralihanhak atas tanah dan juga tidak bisa menunjukan bukti kKepemilikan yaitusertipikat sementara disatu sisi yang lain terdapat suatu Keputusan TataUsaha Negara yang sah dan berwenang yang menyatakan bahwa pihakyang bersangkutan telah melakukan penyerahan hak, maka yangdimaknai oleh Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 kepada pejabat pembuatakta tanah dulu kewenangan ini diberikan kepada PPAT, PPAT adalahlembaga satusatunya yang ada di dunia yaitu di Indonesia, itupenyerahan yuridis levering

Kantor dan sekarangdikembangkan penyerahan untuk kepentingan umum dihadapan kepalaHalaman 61 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGkantor, jadi itu adalah kewenangan yang diberikan oleh negara kepadaswasta / PPAT jadi kalau memang datanya itu lengkap maka akan pihaknegara menerima, penyerahan tidak serta merta dihadapan PPAT; Bahwa setiap penyerahan harus ada pelepasan, Gubernur disitumemutuskan menerima penyerahan tidak mungkin seorang gubernurJawa Timur tanpa ada yuridis levering

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yangsudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hakhak tertentuyang membebaninya; Bahwa status darai Kepemilikan PT.PLN yang belum balik nama didalam SHM No.5115, SHM No.5116 dan SHM No.5117 adalah Status Quo artinya belum dapatdikatakan kepemilikannya untuk PT.PLN dan juga tidak dapat lagi dikatakankepemilikannya untuk Sakim dan Bambang Chandra Lay; Bahwa Pemindahan Hak atas suatu benda harus disertai dengan penyerahan(levering

Lebih jauh jika menyimpang dari hukum dapatdimintakan pembatalannya kepada Hakim.Bahwa Levering mengandung 2 hal penting agar levering sampai kepada tujuanfinalnya yaitu perpindahan hak milik suatu benda dari satu pihak ke pihak lainnya.

Duaunsur tersebut adalah penyerahan nyata (feterliike levering) dan penyerahan yuridis(juridische levering);Bahwa terhadap tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh PT.PLN yang belumbalik nama pada PT.PLN dapat dilakukan Sita Jaminan walaupun Sita Jaminandilarang dilakukan terhadap BUMN berdasarkan UndangUndang No. 1 tahun 2004pasal 50, dan disamping itu juga oleh karena belum ada balik nama didalam SHM No.5115, SHM No.5116 dan SHM No.5117 kepada PT.PLN maka status tanah menjadiStatus Quo dan

Karena penyerahan atau levering;Penyerahan atau levering ini sah di saratkan oleh pasal itu ada 2 (dua) saratyaitu :1. Adanya suatu peristiwa perdata untuk mengalihkan barang itu, misalnyaada perjanjian jualbeli, perjanjian hibah, perjanjian hutang piutang;2.

Kapan si pembeli menjadi pemilik dijawabdalam pasal 1459 setelah terjadi levering atau penyerahan. Jadi kalaudilakukan bukan oleh pemiliknya maka levering tidak sah. Bagaimanajualbeli menurut Hukum Adat mengatakan jual beli sesuai denganprinsip Hukum Adat konkrit, terang, tunai adalah penyerahan baranguntuk selamalamanya dengan menerima pembayaran. Dengandemikian dalam Hukum Adat pembeli yang beritikad baik harusdilindungi sekalipun penjual orang yang tidak berhak.

tersebutahli berpendapat bahwa orang lain tentu hanya boleh apabila dapatkuasa tentu adalah pemiliknya, bagaimana kalau bukan pemiliknya yangmemasang maka hak tanggungan ini tidak benar artinya dia tidak bisamenjual, pasal 584 KUHPerdata khusus untuk tanah tidak berlaku, untukHukum Adat pembeli yang beritikad baik pembeli inilah yang dilindungji;Bahwa beda jual beli BW dengan hukum adat, hukum adat jual belliadalah penyerahan barang jadi sudah langsung penyerahan, BW pembelibelum jadi pemilik selama levering

Aprizal) harus disertai dengan penyerahan yuridis(yuridich levering)yaitu. penyerahan harus memenuhi ketentuan undang undang.Jadi hak milik atas tanah baru beralih kepada pembelijika telah dilakukan penyerahan yuridis, yang wajibdilaksanakan dengan pembuatan Akta Jual Beli PPAT dandidaftar di BPN.

tersebut adalah untuk guna pengobatan orang diberirekomendasi tersebut;Menimbang, bahwa sabusabu barang bukti dalam perkara inisebagaimana hasil Laboratorium Nomor : 472 E/V/2013/UPT LAB NARKOBAberkesimulan bahwa sabusabu tersebut positif mengandung Metamfetamina demikianjuga barang bukti berupa cangklong mengandung sisa residu kristal narkotita(metafemina);Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli sabusabu tersebut dari sesorang dantelah dibayar oleh terdakwa seharga Rp.750.000. dan sudah terjadi levering

Bahwa oleh karena telah ada penyerahan (levering), yang dalam hal inidari PENGGUGAT kepada TERGUGAT , yang dibuktikan denganadanya Surat Jalan, pengiriman dan invoice ; maka TERGUGAT dapatdinyatakan sebagai Kreditur;10.Bahwa pada mulanya, TERGUGAT melakukan pembayaran tagihandengan lancar, namun sejak Januari 2013 hingga gugatan ini diajukanterdapat beberapa tagihan yang belum dibayar oleh TERGUGAT ,adapun Tagihan pembayaran yang belum dibayar tersebut adalahsebagai berikut :No Surat Jalan Tanggal

Bahwa hubungan jualbeli antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat, bahkan sudah tuntas dilangsungkan,karena sudah terjadi penyerahan barang (levering). Sehingga barangsudah berpindah kepemilikannya (Pasal 1458 KUHPerdata). Bahwadengan demikian jualbeli tersebut dianggap telah terjadi antarakedua belah pihak ;.

Bahwa oleh karena telah ada penyerahan barang (levering), yangdalam hal ini dari Penggugat kepada Tergugat , yang dibuktikandengan adanya surat jalan, pengiriman dan invoice, maka Tergugat dapat dinyatakan sebagai kreditur ;Putusan Perkara Perdata No.124/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim Halaman 47 dari 74 Halaman7.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas antara Penggugatdengan Tergugat telah terjalin kerjasama secara tidak tertulis,namun terjadi perikatan dengan adanya invoice dan surat jalanpengiriman barang ke alamat Toko Tergugat serta telah terjadipenyerahan(levering) ;8.

apabila namanya sertifikat(merupakan nilai bukti oethentik), siapa namanya yang tercantum di dalamsertifikat atas tindakan hukum atasnya harus yang nama tercantum didalambukti oethentik tersebut tidak dapat dilakukan orang lain, baik dalam halpelepasan hak/agunan (borg), berbeda halnya dengan sebuah kipas anginatau televisi karenanya apapun yang dilakukan oleh para Terdakwa atassertifikat tersebut tidaklah dapat para Terdakwa melakukan sesuatu atasnyakarena di dalam hukum perdata di kenal istilah levering

Setelah levering dilakukanobyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan Il secara terus menerus sampaisekarang sudah 8 tahun.

Boedi Harsono, guru besar hukumAgraria yang antara lain menerangkan : berkaitan Jual Beli, harusditindaklanjuti dengan penyerahan yuridis (Yuridische Levering), PasalPasalKUH Perdata yang mengatur tata cara penyerahan yuridis tersebut belumpernah berlaku sampai dicabut oleh UndangUndang Pokok Agraria/UUPA.No. 5 Tahun 1960, sedangkan yang pernah berlaku adalah penyerahanyuridis hak atas tanah yang diatur dalam Overschrijvinsgordonnantie (S.183427) sebagaimana di jelaskan dalam bukunya Hukum Agraria

Untuk itu wajib dilakukan perbuatan hukum lain yang disebut"penyerahan yuridis" dalam bahasa Belanda Juridische Levering, yang diaturdalam Pasal 616 dan 620. Menurut PasalPasal tersebut penyerahan yuridisitu dilakukan juga dihadapan Notaris, yang membuat aktanya, yang disebutdalam Bahasa Belanda " Transpor Acte Akta Transpor. Akta Transpor iniwajib didaftarkan pada Pejabat yang disebut "Penyimpan Hipotik".

keterangan yangdiwaarmerking dari Tergugat I dan keterangan para saksi dari Tergugatdipersidangan, umumnya keterangan para saksi tersebut adalah keterangan saksideauditu (keterangan dari sumber pihak lain, bukan langsung) ,yaitu mendengarkanketerangan dari orang tua mereka atau mendengarkan pembicaraan orang tua merekadengan pihak lain, tidak berdasarkan melihat sendin, mendengar sendiri danmengalami sendiri, saat Borahem Pandjaitan mengadakan transaksi jual belidilakukan, demikan pula tentang adanya levering

Sengkawit;Sebelah Selatan dahulu Tanah Hak Sennahati sekarang Wisanggeni;Sebelah Timur dahulu tanah Kapling No. 24 sekarang Tonny As Sham;Sebelah Barat garapan Tanah Hak Lasalasia;> Bahwa Penggugat selaku pembeli telah mendapatkanpenyerahan/Levering watas tanah dari penjual (lbu Sennahati) sesuaidengan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 13 September 2004; Adapun watas tanah tersebut berasal dari watas tanah Negara Bebasyang telah digarap sejak tahun 1990 oleh Penjual watas tanah tersebutyaitu

Ada kesepakatan/konsensus dari penjual, tetapi diingkari pembeli sebelumnyasehingga penjual menguasai haknya kembali dan tidak pernah melakukanpenyerahan/levering barang tanah sengketa kepada pembeli semula suami Hj. SriSunarsih bernama Joko Sumarno, dengan demikian tidak pernah ada kesepakatankedua belah pihak dalam jual beli tanah sengketa perkara ini antara Tergugat I/Mujiono suami Tergugat II/ Leny Octaviani dengan Joko Sumarno suami Hj. Srisunarsih;b.

Bahwa dalam klausul point 3 gugatan Penggugat, terdapat pertentanganantara syarat jual beli dan syarat penyerahan (levering);d.

dianggap telahterjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orangorang ini mencapaisepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belumdiserahkan maupun harganya belum dibayar ;Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu jual beli adalah dilakukan secaraTerang dan Tunai, yaitu Terang Karena disaksikan oleh orang lain, ataudilakukan dihadapan tokoh masyarakat/pejabat yang berwenang, dan denganTunai Karena adanya pembayaran uang pembelian tanah kepada penjual yangdisertai levering

Karena Turut Tergugat menyimpannya sebagai dokumen berkassetelah terbit balik nama dalam sertifikat atas nama Tergugat yangdilakukan oleh Turut Tergugat;Selain itu, tanah terperkara sudah di levering (diserahkan) ke tanganTergugat sehingga Tergugat sudah menguasai tanah itu selama lebih 22tahun;Dan harga pembelian pun sudah dibayarkan sebagaimana yang terteraharganya dalam Akta Jual Beli tersebut, sehingga jual beli tanah yangdisengketakan Penggugat sudah memenuhi kewajibankewajiban si penjualdan

Karena jauh sebelumnya sudah disampaikan Tergugat Il kepadaHj.Nuraini Siregar bahwa sipembeli tanah itu adalah anaknya yang masihdibawah umur;Jadi jelaslah tidak ada pemalsuan tanda tangan pembeli dalam Akta Jual Belitersebut karena si pembeli pun belum punya tanda tangan dan harusdiwakilkan kepada ibunya didalam bertindak dalam hukum;Bahwa mengingat hukum jual beli dimana kewajiban pembeli adalahmemberikan harga jual beli dan penjual menyerahkan barang objek jual beli(levering);Terlepas dari siapapun

yang menandatangani di pihak pembeli karenakewajiban pembeli sudah dipenuhi dengan memberikan harga pembelian dansi penjual telah menyerahkan barang objek yang dijual (levering), maka jualbeli tanah sengketa dalam perkara ini telah sah menurut hukum karenasudah menyanggupi dan memenuhi kewajibankewajiban masingmasingpihak baik dari penjual maupun dari pihak pembeli;.

Bahwa hal mana berdasarkan Pasal 617KUHPerdata, dengankaidah hukum yang menentukan "Semua akta penjualan,penghibahan, pembagian, pembebanan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentukotentik atas ancaman kebatalan 'dan Asas Hukum dalarn JualBeli Tanah dimana Hak Milk atas tanah, yang dijual belumlahdianggap beralih selam belum dilakukan penyerahan/levering (vide Pasal 1459 Jo 616KUHPerdata);4.