agar fungsi negara hukum dapat dilaksanakan, yaitukemampuan negara melalui pembentuk undangundang untuk membuat ataumemaknainya lewat putusan mahkamah, sehingga dapat dilaksanakan secaranetral (neutrality), seragam (uniformity), dan dapat diprediksiakan(predictability).Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan berpendapat bahwaKeputusan penyidik melakukan penetapan terhadap INDRA SENTOSASEMBIRING dan DINAWATI Br SEMBIRING sebagai tersangka, denganadanya Putusan MK No. 21/PUUXII/2014, menjadi linear

(Ahli Hukum Pidana) dalam tulisannya yang berjudulPemahaman tentang Alat Bukti sebagai Bukti Permulaan Yang Cukup dansebagai Bukti Yang Cukup menyebutkan : berpendapat : kKeputusan penyidikmelakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, sekarang inidengan adanya Putusan MK Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015menjadi linear dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melaluiPutusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwabersalah oleh karenanya.Dalam hal ini

Hiarek, PrinsipPrinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka,Hal. 326);Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R.

45 P/HUM/2011Menimbang, bahwa dari alasanalasan keberatan Para Pemohon tersebut,dihubungkan dengan buktibukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agungberpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut:e Bahwa Peraturan Daerah menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah pastitelah diatur sinergi dan telah dilakukan pertimbangan teknis dan yuridisserta disinkronisasikan dengan peraturan perundangundangan yang terkaitdan telah diatur secara linear

keilmuan pengetahuan alam (eksakta).Berdasarkan paradigma demikian dalam memahami serta memaknai sebuahbangunan hukum perlu dilihat konteks perspektif dan spiritnya, mengapa sebuahaturan itu dibentuk (berkarakter mala inse atau mala prohibita dan sebagainya) danyang tak boleh dilupakan adalah bahwa karakter sebuah peraturan itu adalah umumdan abstrak, belum berwajah konkret dan individual, yang menjadi masalahsekarang apakah kita cukup memperlakukan hukum dalam perkara in concretosecara deduktif dan linear

Hiarek,PrinsipPrinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka, Hal. 326);Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secara mendalamterdapat kKesamaan atau linear dengan pendapat R. Soesilo yaitu kesesuatu hal, akantetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudahHalaman 35 dari 40 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Tbhdimulai akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatusudah dimulai akan tetapi tidak selesai.

Sehinggadengan demikian, penghitungan kerugian materiil dari Penggugatadalah merupakan spekulasi ekonomistis yang tidak linear logic tt iedikarenakan telah mempergunakan legal standing salah danberdasarkan pada data yang tidak factual serta actual secara yuridis.13.Bahwa terhadap dalil gugatan angka 24, 25,26,27,28 dari gugatanPara Penggugat adalah sudah diputus oleh lembaga peradilan yaituPutusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor12/Pdt.G/1999/PN.Bjn jo.

Hiarek, PrinsipPrinsip HukumPidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka, Hal. 326)Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R. Soesilo yaitukesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendakberbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu,atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.

Para Penggugatberpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum itu haruslah berjalansecara linear, tidak ada kepastian hukum tanpa keadilan, dan tidak akanpernah ada keadilan tanpa kepastian hukum, yang merupakan asas hukumyang prevalensi, tidak hanya berdasar pada diskresi secara sepihak, karenakeadilan dan kepastian hukum pada hakikatnya milik warga negara, bukanmilik kKekuasaan.Bahwa Para Penggugat berpendapat perbuatan Para Tergugat merupakanperbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan

., M.Hdalam tulisannya yang berjudul Pemahaman tentang Alat Bukti sebagaiBukti Permulaan Yang Cukup Dan Sebagai Bukti Yang Cukupmenyebutkan : berpendapat :Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan danpenahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUUX1V/2014,menjadi linear dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melaluiputusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti danterdakwa bersalah oleh karenanya.

persidangansudah terpenggal diutamakan hanya beras sejahteranya, oleh karena itupersoalan mengenai beras raskin menjadi beras sejahtera menjadi bantuanHalaman 76 dari 103 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Presosial beras sejahtera adalah kebijakan pemerintah yang tidak bisa tidakdilaksanakan, kalau persoalan digratiskan itu persoalan inovasi daerah dantelah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang tentunya harusmemperoleh persetujuaan DPRD, kehatihatian Terdakwa mengubahkebijakan yang bersifat linear

adanyaperubahan kebijakan pemerinta pusat dan ini merupakan improvisasiTerdakwa sebagai Kepala Daerah agar pemerintah pusat dapat menilaibahwa kami dapat mensejahterakan masyarakat kami;Bahwa Terdakwa tidak berfikir sebelum melakukan sosialisasi tanggal 26, 27,28, 29 Januari 2018 bahwa hal ini akan menimbulkan penafsiran yangberbeda karena Terdakwa berpendapat ini bukan program yang dimaksudkandalam Pasal 71 ayat (3) UndangUndang Nomor 10 tahun 2016 karena iniprogram dari pemerintah pusat yang bersifat linear

Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaantanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesualdengan peraturan perundangundangan.Berdasarkan Fakta, angka 2 diatas tidak dilakukan.g) Bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU Jalan :Pelaksanaan Pembangunan Jalan Dapat Dimulai PadaBidang Tanah Yang Telah Diberi Ganti Kerugian Atau TelahDicabut Hak Atas Tanahnya.Hal ini linear dengan ketentuan Pasal 28 Perpres Jalan Tol,yaitu :(1) Pelaksanaan Konstruksi

Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakanberdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundangundangan.Berdasarkan fakta, angka 2 diatas tidak dilakukan.g.Bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU Jalan :Pelaksanaan Pembanguna Jalan dapat dimulai pada bidangtanah yang telah diberi Ganti Kerugian atau telah dicabut Hakatas Tanahnya.Hal ini linear dengan ketentuan Pasal 28 PERPRES JalanTol, yaitu :(1) Pelaksanaan Kontruksi

Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaantanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesualdengan peraturan perundangundangan.Halaman 135 dari 189, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT.PLG.Berdasarkan fakta, angka 2 diatas tidak dilakukan.0) Bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU Jalan :Pelaksanaan Pembangunan Jalan Dapat Dimulai PadaBidang tanah yang telah diberi Ganti Kerugian atau telahdicabut hak atas tanahnya.Hal ini linear dengan ketentuan Pasal

fakta lapangan yang dikumpulkan sebagaimanadalam Audit dan Kaji Ulang PT LAPI, Waktu aktual pelayanan gerbangtol adalah 8,28 detik dengan faktor jam puncak 7,76%.Bahwa waktu aktual pelayanan gerbang tol berdasarkan Audit dan KajiUlang PT LAPI tersebut diatas, jauh berbeda dengan asumsi kaji ulangperhitungan lalu lintas tahun 2008 yang merupakan Lampiran IV dariPerjanjian yang terdapat dalam Perjanjian yang menyebutkan waktupelayanan gerbang adalah 6 detik dengan faktor jam puncak 10% denganmodel linear

Dengan menggunakan linear Ini, dapat diprediksikan pula bahwa LHRdiatas 49.000 (i.e., Kriteria Penghentikan Biaya TanggunganPENGGUGAT) diperkirakan terjadi pada tahun 2018.Bahwa berdasarkan pada hal 58 rekomendasi dalam Audit dan KajiUlang PT LAPI, pada pokoknya PT LAPI Ganeshatamamerkekomendasikan TERGUGAT untuk mengajukan Biaya OM yangmengkonsiderakan aspek pembagian gardu yang ditanggung dengan caraseperti yang tercantum dalam lampiran kontrak kerja sama, denganmenggunakan semua data yang aktual

Linear dengan buktibukti otentik,berupa:. Putusan No: 283 PDT/G/2002/PN.JKT Tgl. 30 Juni 2003,Putusan No: 31/PDT/ 2004/PT.DKI Tgl. 28 Maret 2004,Putusan No: 1702 K/PDT/ 2004 Tgl. 6 April 2005 danPutusan No: 254 PK/PDT/2005 Tgl. 23 Mei 2006, yanginkracht van gewijsde);. Putusan Nomor: 07/PDT.G/2009/PN.TGL Tgl. 23Desember 2009, Putusan Nomor: 142/PDT/2010/PT.SmgTgl. 10 Mei 2010, Putusan No: 2349 K/PDT/2010 Tgl. 22Februari 2011, Putusan No: 587 PK/PDT/2011 Tgl. 24April 2012;.

tentang obyekperkara Tumpak 2, yaitu obyek perkara tumpak 2 dikuasai oleh pihak lain tapidalam petitum tidak ada dituntut/dimintakan untuk dikembalikan ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca danmemperhatikan uraian posita dan petitum gugugat Para Penggugat dimanapada petitum angka 5, Para Penggugat meminta agar Para Tergugat Amenyerahkan Objek perkara tumpak 1 dan Objek perkara tumpak 2,berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai, bahwa uraian posita denganpetitum gugatan Para Penggugat sudah linear

harus dipersamakan.Pemaknaan yang sama atas istilahistilan yang beragam itu,dimaksudkan agar fungsi negara hukum dapat dilaksanakan, yaitukemampuan negara melalui pembentuk undangundang untuk membuat ataumemaknainya lewat putusan mahkamah, sehingga dapat dilaksanakansecara netral (neutrality), seragam (uniformity), dan dapat diprediksiakan(predictability).Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapandan penahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUUX1I/2014, menjadi linear

Bahwa data dan informasi empiris yang tersedia dan dikeluarkan olehinstansi yang berwenang justru menunjukan fakta yang sebaliknyadimana pungutan ekspor sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah a quo mampu meningkatkan harga jual TBS yangberlangsung secara linear dengan peningkatan harga global Crude PalmOil (CPO).d.

menyimpulkan secara keseluruhan sebagaimana dalam petitum angka4, gugatan Penggugat tentang harta bersama namun dalam gugatan Penggugatmenyatakan dengan tegas utang pribadi sebagaimana dalam posita angka 3.b,3.c, 3.d dan 9 dan petitumnya angka 4.i dan 4.li, yang mana utang pribaditerpisah dengan harta bersama, walaupun harta bersama adalah harta yangada selama perkawinan namun Penggugat secara tegas mengakui hutangpribadi Penggugat, sehingga Tergugat berpendapat isi gugatan Penggugat tidaksejalan (linear

Satu diantaranya mampumemproduksi baik Linear Low dan High Density Polyethylene,sementara tiga reaktor lainnya mampu untuk memproduksiberagam Polypropylene. Reaktor kelima yang merupakanteknologi bimodal High Density Polyethylene revolusionerHalaman 33 dari 57 halaman. Putusan Nomor 1245/B/PK/PJK/2015dengan lisensi dari Showa Denko K.K. (Jepang).

tanggal 11 Maret2008 atas nama Tergugat II Intervensi , karena apa yang telahdipertimbangkan oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tingkatpertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat jelasdari Musyawarah Majelis telah mengkualifisir peristiwa hukum sebagaiperistiwa yang benar benar terbukti dengan kata lain telah ditemukanhubungan hukumnya antara Objek sengketa Sertipikat Hak MilikNomor: 4177/ tanggal 11 Maret 2008 dengan aspek subjek hukumTergugat II Intervensi semakin menjadi Linear