Ditemukan 690 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : upin uton upah udin upal upen ukon upan
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Khusus
Register : 10-04-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sgl
Tanggal 23 April 2018 — Pemohon:
KASMAN BIN ABAS
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq.Kepolisian Resor Bangka Barat,Cq.Kepolisian sektor Mentok
58 — 7
  • Due process of law pada dasarnya bukan sematamata mengenai ruleof law, akan tetapi merupakan unsur yang esensial penyelenggaraanperadilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which bearsbefore in condemus, wich process upon inquiry, and renden judgement onlyafter trial... pada dasarnya yang menjadi titik sentaral adalah perlindunganhakhak asasi individu terhadap arbitary action of government.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-07-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1165 K/Pdt/2012
Tanggal 11 Juli 2013 — PT. ASURANSI KARYAMAS SENTRALINDO, DK VS PT. GEO DIPA ENERGI
196 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Geo DipaEnergi) akan menggunakan hakhaknya sebagaimana diatur dalam JaminanPelaksanaan ataupun Jaminan Penawaran (Jaminan Pelaksanaan AKS);Bahwa ketentuan Pasal 55 paragraph 55.1 Dieng Patuha Agreement mengatakanbahwa "The Agreement shall become effective upon the execution and shallexpire in three (3) months as of the execution if there is no drawdown for theProject";Terjemahan:"Perjanjian berlaku untuk jangka waktu tiga (3) bulan sejak ditandatanganinyadengan ketentuan tidak ada penarikan untuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 21-05-2013 — Upload : 28-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 21 Mei 2013 — PT DIRECT VISION VS ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V, Dkk
577 — 422 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • contry in which, or under thelaw of which, that award was made";Terjemahan:(e).Putusan belum mengikat para pihak, atau dibatalkan maupun ditangguhkanoleh badan yang berwenang di Negara mana, atau berdasarkan hukum mana,putusan tersebut dibuat";Pasal VI New York Convention 1958 berbunyi sebagai berikut:"If an application for the setting aside or suspension of the award has beenmade in a competent authority referred to in article (V (1) (e) the authoritybefore which the award is sought to be relied upon
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 19-06-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 367/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 2 Oktober 2017 — PT.ADHI DAYA ENERGI >< PT.BUMI SUBSEA INDONESIA
57 — 29
  • Other scope of works might beadded upon requested. The services shall include any necessarypersonnel, equipments, tools and consumables required to perform thework in professionals and safe manner. All the reference data, drawingand project specifications are enclosed in this work order on separatesheets.Statement of Work:The work shall follow the relevan codes and standards including butlimited to the PT.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 12-06-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 75/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 19 Juli 2017 — Pembanding/Tergugat I : Soh Han Leong Willy
Terbanding/Penggugat : Bonature Silaban
Turut Terbanding/Tergugat II : Sukarno, SH
250 — 356
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1 Master Perjanjian, Penggugat telah sepakatbahwa penjualan konsesi pertambangan khususnya PT JMM denganIUP 540 untuk selanjutnya tunduk dan menyesuaikan pada syaratsyaratdan ketentuanketentuan yang diatur di dalam Master Perjanjian danMaster Perjanjian tersebut telah mengubah dan mengakhiri perjanjianpada Akta No. 03 yang telah disepakati sebelumnya, sebagaimanaTergugat kutip sebagai berikut:Whereas, upon the terms and conditions set forth in this Agreement, theVendor as
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 31-07-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Tte
Tanggal 21 Agustus 2019 — Pemohon: FEBRIANTO PUTRA Termohon: KEPALA KEPOLISIAN RESORT TERNATE Cq KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES TERNATE
256 — 102
  • Due process of law pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalampenyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ..a lawwhich hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and rendersjudgement only after trial...
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pdt/2017
Tanggal 2 Maret 2017 — PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk VS PT MULTI DIESEL SERVICES
52 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 50 PK/Pdt/201710.11.12.Supervision and engine monitoring not tested due to engine partiallydismantled by the crew upon MDS arrival on board the vessel. Pretesting ofalarms, safety systems and shutdown systems therefore not possible at thattime Selengkapnya terjemahan halaman 4 warranty waiver dikutip sebagaiberikut (vide Bukti T/PR6):"Ujicoba terhadap pengawasan dan pemantauan mesin tidak dilakukankarena mesin telah dibongkar oleh awak kapal pada saat MDS tiba di ataskapal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1022/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 September 2016 — PT PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • To the extent that funds are then held inthe Badak Payment Account the Trustee shall, promplly apon receiptof notice from both Pertamina and the Contractors that any suehinvoice haa been approved for payment, pay to the Liquefaction Com.pour from the Dodok Payment Account the amount of such invoice,pursuant to procedures to be agreed upon pursuant to Section 6.2,6.2 Pertamina and the Contraetors shall agree with the Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10poyalde
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (d/h. PT. LIPPO BANK);
157 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan perbaikan mesin ATM yang masih harus dibayarkepada pihak PT Diebold Indonesia dan PT NCR Indonesia yang pekerjaannyadilakukan secara berkala dan bukan bersifat pencadangan;e Pada Pasal 6 kontrak perjanjian antara PT Bank Lippo, Tbk dengan PT NCRIndonesia No. 082/PERJ/ITMGroup/IT APM Div/III/O7 tanggal 25 April 2007disebutkan bahwa "Maintenance Premiums are payable monthly in advance atsuch rates and on or before such dates as specified at schedule B save that thefirst payment shall be paid upon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 21-01-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870/B/PK/PJK/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — PT. L’OREAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
237 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 870/ B/PK/PJK/20 1422e the exclusive rights to distribute and sell the Licensed Products in theTerritory, and exceptionally outside the Territory to LOrealssubsidiaries who have specific shortterm needs ;2.2 The right to market the Licensed Products according to the Technologyincludes the exclusive right to exploit the Licensed Patents;Upon Licensees request, LOreal shall execute and sign all confirmativedeeds and documents necessary to comply with formalities which might berequired
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 140/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Quabi Solago Diwakili Oleh : PT Quabi Solago
Terbanding/Tergugat I : PT. ZTE Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT Smartfren Telecom TBK
250 — 136
  • The arbitration place shall be Singapore.The arbitrial award shall be final and binding upon both Parties. Thearbitration fee shall be borne by the losing party except otherwise awardedby the arbitral tribunal.Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Kecuali jika Suatu pihak mencari putusan selaganti rugi, setiap perselisihanyang timbul dari, jika sehubungan dengan Perjanjian Subkontraktor untukdiselesaikan terlebin dahulu melalui negosiasi damai oleh kedua belahpihak.
    Pasal 4.7 yang mengatur sebagai berikut:The Project period may be extended upon written consent ofContractors Project Outsourcing Manager when the delay Isconfirmed not the liability of Subcontractor by Contractor inaccordance with clause 4.6.Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Jangka Waktu) Proyek dapat diperpanjang setalah adanyapersetujuan tertulis dari Project Oursourcing Manager Kontraktorapabila keterlambatan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kontraktorbukan merupakan tanggung
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 104/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Penggugat : PT Asuransi AXA Indonesia
Terbanding/Tergugat : PT. Pelayaran Bintang Putih
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Surabaya Pelleting Companyyang
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Cunningham Lindsey Indonesia
172 — 127
  • Discovered upon opening the doors of 25containers prior to stripping at the Consignees premises.Terjemahan Bahasa Indonesia Tersumpah (Sworn) halaman 4(empat), sebagai berikut:666,160 MT kedelai kuning kualitas No.1 dari Amerika yangditemukan dalam keadaan layu dan sudah berubah warna.Ditemukan setelah membuka pintu dari 25 kontainer sebelumdilakukan pengupasan di lokasi PenerimaBahwa berdasarkan faktafakta serta pemeriksaanmaupun penilaian yang dilakukan oleh Turut Tergugat Ilditemukan bahwa barang
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-12-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 626/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 6 Desember 2016 — JAP THOMAS SOEJATNO melawan PT. ASURANSI QBE POOL INDONESIA Cs
205 — 145
  • Tenlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeriharus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena PengadilanTinggi salah menerapkan hukum. 022 nn nn nnn nen nn nn nnn mene nnnDalam Policy Nomor 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagiantentang Conditions telah diuraikan bahwa all differences arising out of thisPolicy shall be reffered to the decision of arbitrator to be appointed inwriting by the parties in difference or if they cannot agree upon a singlearbitrator
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 26-10-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn
Tanggal 15 Nopember 2016 — - JULINA (PEMOHON - KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (TERMOHON I) - KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN, (TERMOHON II) - KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN, (TERMOHON III) - KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU (TERMOHON IV)
290 — 82
  • Due process ofHalaman 15Putusan Nomor : 84/Pid.Prap/2016/PN.Mdnlaw pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akan tetapimerupakan unsur essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinyaadalah bahwa ia merupakan a law which hears befor it condemns, whichproceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial. Pada dasarnyayang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhak asasi individuterhadap arbitrary action of the government.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 21-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI). dk Vs PT. MEGA MITRA SEJATI
255 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The parties hereby agreethat judgment upon the award may be entered by any court (including thecourts of the Republic of Indonesia) having jurisdiction there of or havingjurisdiction over the parties of their assets.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pdg
Tanggal 17 Juni 2019 — Pemohon:
AHMAD SAFWI
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
77 — 13
  • Due process of law padadasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akan tetapi merupakanunsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalahbahwa ia merupakan ...a law which hears before it condemns, whichproceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial... Padadasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhak asasiindividu terhadap arbitrary action of the goverment.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1433/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Chompony from the odok Payment Account the amount of such invoice,Pporenact fo procedures to be agreed upon purseont te Section 6.2.62 Perlamina and the Contractors shall agree with tho Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10payable to the Liqaefaction Company purswt te Section G1, mmthal mvise Ge Trostes of sech posclares whitch elit inedocke wrequitcepent that the Liquefselion Caenpuny furnish the Posteo wilh aestkuowledenmenl thuk each poyerewh bey tle Trier lorewelor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 27-03-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 27 Maret 2015 — 1. PT HARTIKA GEMILANG, DKK VS PT SUMATERA PERSADA ENERGI
323 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRINCIPLES OF PROPOSED COMPOSITION PLAN; Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh Kreditur dan telah disahkanoleh Pengadilan, hanya boleh dirubah di kemudian hari atas usulan Debiturdan apabila disetujui olen sekurangkurangnya 67% dari seluruh nilai hutangbaik Separatis maupun Konkuren; Apabila terjadi perbedaan pendapat arti maupun penafsiran dari Bahasa Inggrisdan Bahasa Indonesia dalam Rencana Perdamaian ini, maka yang berlakuadalah arti maupun penafsiran yang tertulis dalam Bahasa Indonesia; Upon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1815 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA (ASPAN), dk vs. ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED, dk
361 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • We note withconcern the lack of response from Lekom Maras to the said letters;WE are deeply disappointed with the inadequate response from LekomMaras upon numerous requests from SENSL. Lekom Maras has failed tomeet with regards to project schedule under Contract NomorAPDGK/090/08 regarding Kambuna ORF Earth, Civil and StructuralWorks (the Contract).
    PT Asuransi Purna Artanugraha (Indonesia) (Surat PCA AN77614) (Bukti Permulaan 1.113), telah meminta Penggugat untukmemberikan tanggapannya, dengan menyebutkan:Article 7 (2) (6) of the UNCITRAL Rules entrust the SecretaryGeneralof the PCA with the role of designating an Appointing Authority upon therequest of a party.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 25-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 440/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 21 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat : PT. SOMPO INSURANCE INDONESIA
Terbanding/Penggugat : HALOMOAN H
134 — 86
  • Bahwa Pasal 30 hari pembatalan tersebut dalam bahasa Inggrisberbunyi:Both the Insurer and the Insured are entitled to terminate thisinsurance upon 30 (thirty) days notice in writing being given byregistered letter.When the Insurer terminates the insurance, the Insurer is obligedto return a pro rata premium for the unexpired period of insurance.If the insured who terminates the insurance, the premium returnedwill be calculated on a short term basisg.