Ditemukan 5493 data
101 — 29
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atbterjemahkan dalam bahasa indonesia ; Kelapa yang sudah tua 1(satu)pohon dan kayu Jati yang sudah tua 1(satu) pohon dalam kebun ini sayayang tebang karena Om Donatus B. Leki, SH yang suruh saya potong dipohon sampai rata dengan tanah sesudah itu bakar dengan api sampaihilang dengan maksud ; Menghilangkan Bukti Kepemilikan Tanah LahanGarapan Bei Luan Laun Alias Luan Kolo Ama dengan istrinya BeiLuruk Teik yang dipermasalahkan sekarang ini ;45.
161 — 59
SAKSI BINTARTOBahwa saksi membuka lahan milik Pak Alwi atas perintah Pak Alwi,sedangkan kayu yang saksi tebang boleh saksi bawa pulang ;Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lahan tersebut adalah lahansengketa;Bahwa saksi membuka lahan tersebut atas perintah Pak Alwi sekitartahun 1987;Bahwa lahan tersebut luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar;Bahwa lahan tersebut dahulunya masuk kedalam Desa Brabasan dansekarang menjadi wilayah Desa Berasan Makmur;Bahwa lahan tersebut ditanami karet;Menimbang, bahwa
43 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagai orang awam hukum, Jaksa dengankewenangannya sengaja tebang pilin dan mengorbankan Terdakwa padakasus ini, sedang ternyata pihak lain (Isman Anangsudin, SE) yang jelasjelas menikmati kucuran dana dari A.Nurul Huda bebas tersenyummengejek hukum ; Bahwa oleh karena tanggungjawab Pemohon Kasasi terbatas di bidangorganisasi admintratif bukan tanggung jawab pada pribadi A.Nurul Huda(yang kebetulan menjadi bendahara KUD), maka dakwaan Jaksa PenuntutUmum dan pertimbangan Judex Facti (dalam hal ini
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 16 K/TUN/2017dengan mantaat minim yang diterima oleh masyarakat yaitu hanyamenjadi buruh tebang, muatbongkar dan angkutan hasil hutan(kayu). Sampai tahun 2000, jumlah HPH di Indonesia mencapaisekitar 600 unit HPH dengan areal hutan produksi seluas 64 juta ha.Akibat kegiatan eksploitasi oleh HPH tersebut, pada tahun 1985terjadi laju kerusakan hutan (deforestasi) sebesar 600.000 ha1.2 jutaha per tahun (World Bank, 1988; Scott,1985).
157 — 104
CITA.LTD.DJL.NIAGA dan semua lahankembali pada negara, sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang :Hak Pengusahaan HutanHAL. 16 DARI 122 HAL PUTUSAN NO 196/PDT.G/2017/PN.BPPdan Hak Pemungutan Hasil Hutan, BAB Ill Pemberian HakPengusahaan Hutan dan Hak Pak Pemungutan Hasil Hutan pasal 8ayat (1) dan (2) selengkapnya berbunyi :> Ayat (1) Hak Pengusahaan Hutan pada dasarnya hanyadiberikan untuk penebangan dengan cara tebang pilih atasdasar kelestarian hutan pengolahan dan
124 — 46
Marakka tahun 1971, kemudian membeli lagitanah Jauru tahun 1993, kemudian menanam kayu yang tergugat I tebang untukdijadikan papan. Bahwa sementara pengugatpenggugat baru membeli tanah dariHalaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Plp.14KATO (kalau itu benar) pada tahun 1972 dan kemudian disertifikatkan pada tahun1991, apa tidak aneh !
121 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melanggar Pasal 8 ayat (2) huruf m PKB tanggal 1 April 2009 karenapada waktu menyelesaikan masalah almarhum suami Penggugat , Il,Ill, IV dan Penggugat V telah bersikap diskriminatif (tebang pilih,perbedaan perlakuan) yaitu hanya menghukum dan mengambil hakhakPara Penggugat sementara kredit Krista macet di cabang lain pegawaipenyalurnya tetap menerima hakhaknya secara penuh pada waktupensiun, contoh: Drs.
170 — 75
HADRAN tersebutsemua saksi ambil atau saksi tebang dari lahan warisan orang tua Saksi,tidak ada dari tempat lain atau lokasi lainnya, ada yang ditebang darilahan warisan bagian H.
1.Dizki Liando, S.H.
2.Widi Utomo, SH
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Fatimah Alias Salma Binti Sulaiman
82 — 21
2021/PN StrPemeriksaan dalam Berkas Perkara, telah saksi baca, benarkan sertatandatangani; Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubunganperbuatan Saksi dengan Saksi Jamaluddin yang telah menghilangkan nyawakorban Hanafiah; Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan korban Hanafiah dan barukenal dengan korban Hanafiah pada saat diperjalanan menuju rumah kebunmilik Saksi Jamaluddin; Bahwa awalnya Saksi Saksi ke Bener Meriah bertujuan untuk ikutbekerja dengan Saksi Jamaluddin sebagai tukang tebang
73 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun sebagaimana dikemukakan LaicaMarzuki, pada bagian ujung yang paling ekstrim dari kata dapat itu, petugaspetugaspenyidik dan Penuntut Umum dapat pula menyampingkan beberapa perkara tindakpidana korupsi tertentu secara tebang pilih, dengan alasan tidak dapat, tidakterbukti, dan sebagainya.Menurut Erman Rajaguguk, rumusan undangundang harus memenuhi tiga hal. Pertama,undangundang dan pelaksanaannya harus bisa menciptakan predictability ataukepastian.
71 — 25
Alwidan Sahara;e Bahwa orang tua saksi menerima upah sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah) untukongkos tebang kayu tersebut dan saksi disuruh orang tua saksi memintanya kepada Sahara;e Bahwa H.
592 — 510
TNI perihal penyimpanan kayu di lokasi Logponantara IV Pulau Mentaro tersebut;Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Ari Pandi dan Rizki Amanda;Bahwa di dalam perjanjian KSO tersebut, Saksi mencantumkan penjelasanjenisjenis kayu yang mana saja yang boleh di tebang, dan juga dalamperjanjian tersebut sudah dijelaskan Standar diameter Kayu tersebut manasaja yang bisa diolah;Bahwa bentuk Pengawasan saksi dari PT. PDIW dari perjanjian tersebut yaitusebagai berikut ;1.
201 — 133
Dengan fungsi sebagai suatu preventif instrumentaal, pemberianizin mempunyai motif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu :Keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan aktivitasaktivitas tertentumisalnya izin bangunan) ;Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin lingkungan) ;Keinginan untuk melindungi obyekobyek tertentu (izin tebang, izinmembongkar pada momentmoment) ;Hendak membagi bendabenda yang jumlahnya sedikit (izin hunian daerahpadat penduduk) ;Mengarahkan dengan menyeleksi aktivitasaktivitas (izin
Terbanding/Tergugat I : Irwan tomi Bin Irwan Sani
Terbanding/Tergugat II : ROSITA binti ANWAR RISAMAN
85 — 31
1 (satu) halaman 2(dua), angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) dan angka 3 (tiga) halaman 4 (empat)sampai dengan halaman 5 (lima) adalah tidak benar dan mengadangadakarena Pertama, objek sengketa adalah murni harta bersama Tergugat danTergugat II yang mana sejak pembelian tanah dan penanaman kebun sawithingga panen kebun sawit dari tahun 2005 sampai dengan 2017 Tergugat dan Tergugat II bercerai atau lebih kurang 12 tahun, tidak ada campur tanganatau keterlibatan Penggugat dalam proses pembelian tanah, tebang
101 — 15
dapat melakukan jual beli harta pusakatinggi suatu kaum adalah jual beli tersebut harus diketahui oleh ahli warisdan saksisaksi;Bahwa Penggugat Hendri Tosman, Eriyanti dan Penggugat Afrida masihmempunyai saudara tapi karena mereka telah memperoleh hak garap atastanah pusaka Mias maka mereka tidak ikut lagi untuk mengajukangugatan;Bahwa saksi tidak tahu dimana letak tanah pusaka Mias yang telahdiberikan Hak Izin Garap kepada saudarasaudara Penggugat;Bahwa cancang latiah adalah hasil usaha dan tebas tebang
235 — 110
permohonan kepada LPSK tersebut, ternyata LPSK telahmengabulkan permohonan Terdakwa dan LPSK melalui pejabatnyatelah proaktif mengawal Terdakwa dalam mengungkap fakta yangsebenarnya dalam perkara a quo, namun sayang idealisme dalammengungkap perkara a quo kandas dijegal oleh penegak hukumdalam hal ini Kejaksaan Negeri Jember yang semestinyamendukung Terdakwa namun malahmenghambat penegakan hukumdemi terangnya kasus dalam perkara a quo, atas permintaanpenguasa di Kabupaten Jember sehingga terkesan tebang
52 — 20
PurworejoBahwa Saksi sebagai Wakil BPD di Desa Dlangu ;Bahwa pada waktu saksi menjadi Wakil BPD yang menjadi Kades waktu ituPak Istiqmal (Terdakwa).Bahwa benar pada tahun 2009 ada proyek penyertifikatan tanah secaramassal atau yang disebut ajudikasi ;Bahwa Pologoro yaitu Pemasukan Kas Desa yang diperoleh dari Jual Belitanah, pengalihan hak tanah, Tebang pohon, menjual ternak dll .Bahwa Program ajudikasi dilaksanakan pada tahun 2009 dan saksi tahunyapada saat Kepala Desa (Istiqmal) memberitahukan
33 — 6
Tabalong, PanitiaPenerima Barang, tim Tehnis serta PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan)sebab mereka adalah pelaku/dader yang harus diadili terlebin dahulu supayatidak terjadi diskriminasi/tebang pilin dalam penegakan hukum, kemudianmengenai SK penunjukan terdakwa selaku Pejabat PelaksanatehnisKegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kab. Tabalong sebagaimana SKNo.
PenggunaAnggaran(Kepala Dinas), untuk itulah maka perlu dibuat dengan suatu SKtersendiri dan ada anggaran khusus untuk honor bagi PPTK maupun Ketua TimTenhis yang ditunjuk, namun disisi lain semua jabatan/tugas tentu sajamengandung tanggung jawab yang harus dipenuhi dan kalau tidak dipenuhi pastiakan ada akibatnya baik bagi diri sendiri maupun orang lain (lingkup kedinasan),sehingga Pledooi tersebut harus ditolak karena tidak beralasan dan berdasarhukum;Menimbang, bahwa yang terjadi adalah diskriminasi/tebang
193 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
SinarJaya Wijaya untuk membayar hutang kegiatan TPTI (Tebang Pilih TanamanIndonesia) tahun 20062012 sebesar Rp5.164.838.985,11 (lima miliar seratusenam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratusdelapan puluh lima koma sebelas sen), membayar hutang pembuatan jalansepanjang 11 km di blok RKT tahun 2012 sebesar Rp2.838.000.000,00 (duamiliar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah), membayar PPh Pasal 21tahun 2012 sebesar Rp162.276.338,00 (seratus enam puluh dua juta duaratus
151 — 87
Masrul adalahalas Hak Tebang Tebas dari Sdr.