Ditemukan 5521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-02-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 13/PID.SUS/2013/PN.CBN
Tanggal 14 Februari 2014 — NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK
103 — 60
  • Pada dasarnya, rekening yang telah diblokir atau disita olehpenyidik tidak dapat dilakukan transaksi apapun oleh siapapun.wn nn nn en nen nn nnn nnn e anne nnn n nn nn nnn ne ene e nen eneeeenee=== Kemudianberdasarkan Pasal 7 SKB Jaksa Agung RI, KAPOLRI dan Gubernur Bank Indonesia yangmenyatakan bahwa simpanan rekening nasabah yang diblokir yang akan ditindaklanjutidengan penyitaan oleh Penyidik, tetap berada dan ditatausahakan pada bank yangbersangkutan atas nama pemilik rekening.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 18-04-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Bpp
Tanggal 7 Mei 2019 — Pemohon:
IWAN SARDJONO
Termohon:
KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDRAL BEA dan CUKA WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
242 — 142
  • Tetapiapakah penyidik membutuhkan surat perintah penyidikan (Sprindik)dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan;Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN BppBahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1849 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 26 Juni 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu ; Drs. Yanuar Mara, dk
127 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PARLIN SITORUS, M.Reg.Sc. adalah sebagai AnggotaTim Penyusun Penyempurnaan Keppres No.29 Tahun 1984 yangsekarang berubah menjadi Keppres Nomor : 16 tahun 1994 danAnggota Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/JasaKeppres Nomor: 16 Tahun 1994;18.Photo Copy Surat Tugas No.Pol: Sgas/1099/V/2005 tanggal 31Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk sdr. Ir. ParlinSitorus;19.Photo Copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh The GeorgeWashington University untuk sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 1 September 2020 — Pemohon:
ILHAM RACHMAT
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
2.Kepala Kepolisian Resor Cimahi
3.Kepala Kepolisian Sektor Cipatat
97 — 35
  • Pasal 80KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melaluisarana pengawasan horizontal, sehingga essensi dari Praperadilan adalah untukmengawasitindakanupaya paksayang dilakukanolehpenyidik ataupenuntut umum terhadap Tersangka, telan dengan benarbenar dilaksanakanHalaman 3 dari 69 halaman Putusan Praper No.26/Pid.Prap/2020/PN.Bdgsesuai ketentuan undangundang, dilakukan secara profesional dan bukantindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalamKUHAP, Peraturan Kapolri
Pengadilan PA UJUNG TANJUNG Perdata Agama
Register : 12-11-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Utj
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 57
  • Harta Bersama Terperkara VII;Menimbang, bahwa Termohon mengakui objek tersebut merupakanharta bersama namun taksiran terhdap harga objek tersebut dibantah olehTermohon dengan harga Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) dan objek tersebutdikuasai oleh Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti terhadap objektersebut akan tetapi Termohon mengajukan bukti berupa Asli STNK sepedaMotor Jupiter MX tahun 2018 warna merah dengan nomor kendaraan BM4437 WZ atas nama Jakfar;menimbang, bahwa Peraturan Kapolri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-04-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 28/ Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL
Tanggal 5 Mei 2015 — H. Rohmat bin Naming alias H. Karman, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Ciamis Kampung. Cimahi Rt. 06/ 03 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; M E L A W A N Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Negara RI cq. Kepala Kepolisian Daerah POLDA METRO JAYA Jakarta, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan 12190 untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Praperadilan ( TERMOHON ) ;.
133 — 91
  • DanPEMOHON berharap kiranya Hakim Pemeriksa Perkara tidakhanya berani memenangkan Calon Kapolri KOMJEND BudiHal 7 dari 93 Hal Putusan No. 28/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.SelGunawan dalam Perkara Praperadilan sebagai Tersangka KasusKorupsi TPPU, namun PEMOHON yakin dan percaya bahwa Hakimpemeriksa perkara ini betulbetul akan memutus sesuai dengan hatinurani dan ketentuan hukum yang berlaku.Sehubungan dengan Permohonan Praperadilan PEMOHON ini, mohonkepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar segeramengadakan
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Khusus Anak
Register : 02-05-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 12-02-2013
Putusan PN SAMPANG Nomor 80/PID.SUS/2012/PN.SPG
Tanggal 7 Agustus 2012 — AHMAD
73 — 44
  • Bahwa oleh karena keterangan dalam BAPitu sudah dicabut oleh terdakwa maka dengan sendirinya adeganadeganrekontruksi menjadi batal,karena rekontruksi tersebut hasil dari keterangan dalamBAP.Bahwa saksi Verbalisan yang dihadirkan yaitu penyidik pembantu dari PolresSampang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, ketika ditanya majelis hakimsudah barang tentu jawabannya adalah normatif sesuai dengan ketentuan yang adadalam KUHAP maupun dalam Peraturan Kapolri.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 03-03-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 344/Pid.B/2016/PN JKT.PS
Tanggal 22 Nopember 2016 — Pidana - IGOR GEMDITA HUTAPEA, Dkk
277 — 137
  • pembiacaraan sebelum ada penangkapan dantidakada pemukulan, penamparan terhadap buruh yang ditangkap,tidak ada barang yang Saksi ambil atau rampas.Bahwa tidak ada perlawanan dari orang yang Saksi tangkap;Bahwa tugas Saksi saat di lapangan yang spesifik adalah menerimatangkapan dan dibawa ke mobil tahanan;Bahwa hanya Terdakwa Hasyim yang Saksi bawa ke mobil tahanan ;Bahwa dalam BAP Poin 11, saksi tidak ingat Apakah saksimengamankan mobil yang dipakai untuk orasi ;Bahwa Saksi belum pernah baca Peraturan Kapolri
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 19-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
I Made Agus Sastrawan, SH
Terdakwa:
Ketut Neli Asih, SH.,M.Kn
1077 — 907
  • salah satunya dikeluarkan PPJB itu diikuti dengan akta kuasamenjual, selanjutnya apakah bisa menjadi AJB bukan ahli yang jawabkarena bukan ranah ahli;Bahwa perihal korban tidak pernah melaporkan Tersangka dan korbantidak pernah dibuat BAP untuk Tersangka, tentang laporan ada dalamKUHAP, laporan siapa lapor dan dilaporkan atau oleh orang yangdirugikan, orang yang karena kewajiban harus lapor, tetapi banyak jugasemua yang terlibat muncul itu adalah kewajiban menurut hukum, sesuaiPERKAP (peraturan KAPOLRI
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 17-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 25 Juni 2019 — Pemohon:
ABDUL HAMID
Termohon:
Kanit I Subdit II Dit Reskrimum Polda Jawa Barat
107 — 44
  • MUSA DARWIN PANE, SH MH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa dapat ditetapkannya seorang menjadi Tersangka adalahkarena dua alat bukti yang sah ( Pasal 184 KUHAP,PERKAP2012,PERKAP Kapolri)Bahwa penetapan Tersangka sudah tepat dengan adanya SuratLabkrim Non Identik dan keterangan saksi;Bahwa daluarsa diatur dalam Pasal 78KUHP dan Pasal 79 KUHPtentang pemalsuan surat dimana daluarsa itu berlaku sejak digunakandan diketahui;Bahwa Jaksa PU berwenang untuk menilai alat bukti
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 11-06-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN AMBON Nomor 211/Pid.B/2020/PN Amb
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
ABNER LITAMAHUPUTTY, S. Sos alias APE
439 — 816
  • peradilan itu termasuk Jaksa, Polisi tetapi badanbadan peradilanyang di amandemen sudah dipisahkan lagi karena dalam UndangundangNomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman itu sudah hanya di Pengadilandan badanbadan peradilan dibawahnya karena itu lalu bertanya Jaksa danPolisi ada dimana kadangkadang kuliah saya mengatakan kepadamahasiswa kalau misalnya Polisi malpraktek maka Ketua Mahkamah tegurtidak karena wewenang di Mahkamah Agung sebagai penegak hukum,palingpaling Polisi katakan yang angkat saya Kapolri
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pid.Pra/2020/PN Plg
Tanggal 2 Desember 2020 — Pemohon:
H. ARMANSYAH, SE, MM
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Sumetara Selatan
2.OJK RI Cq. DEPARTEMEN PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN RI
130 — 39
  • PERKAP Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana Pasal 25 ayat (1) dan (2) yaitu diduga keras melakukanTindak Pidana Perbankan sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1)huruf (a) dan pasal 49 ayat (2) huruf (6) UU No.10 tahun 1998tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) kew1 KUHP dan jugadikuatkan dengan keterangan saksisaksi, keterangan abhili,keterangan BPK RI, keterangan ahli dari pihak OJK KR7Palembang/pengawas PT BPR Palembang.3.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bpp
Tanggal 2 Juli 2019 — Pemohon:
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI KORUPSI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KASUBDIT II HARDA TAHBANG
3.PEMERINTAH RI cq Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
4.Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi KPK Negara Kesatuan Republik Indonesia
92 — 39
  • Bpppenghentian penyidikan dan apabila Termohon melakukan penghentianpenyidikan harus dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk surat yang dikenaldengan sebutan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) kemudiandisampaikan kepada Pelapor, JPU dan Tersangka atau penasehat hukumnyasebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun Termohon sampai saat inibelum ada dan belum pernah mengeluarkan SP3 atas perkara yang dilaporkantersebut
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-08-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 53-K/PM II-10/AD/VIII/2017
Tanggal 12 Februari 2018 — Nurwito, Serma NRP 638
178 — 48
  • Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri, prosedur pemeriksaan barang buktiurine di Puslabfor Bareskrim Polri harus memenuhi persyaratan antara lain pada saatditerima petugas penguji barang bukti harus dalam keadaan dibungkus dan disegel,ada Berita Acara pengambilan barang bukti urine yang telah ditanda tanganiTersangka, ada Berita Acara pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti danada surat permintaan dari Kepala/pimpinan instansi.203.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 18-08-2011 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 29-08-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 31/G/2011/PTUN-Pbr
Tanggal 4 April 2012 — ERWINTA MARIUS, Ak.MM Dkk Melawan KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
176 — 186
  • (copy dari foto copy);Foto copy Kesepakatan Penegak Hukum CnminalJustice System dan =Instansi terkait dalamPenanganan Tindak Pidana Korupsi pada RapatKoordinasi Criminal Justice System yangditandatangani pada tanggal 28 September 2011oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukumdan HAM RI, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, Ketua KPK,BPK RI, Kepala BPKP, Kepala Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KepalaLembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 06-09-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 238/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
Armen Dedi
Tergugat:
1.Hendra Kurniawan
2.Arya Suprihadi
85 — 37
  • Pasal 1 angka 8 danangka 9 Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasidan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang pada intinya yaitu PolisiRepublik Indonesia (POLRI) mempunyai wewenang untukmenyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotoryaitu menerbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) danSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); Oleh karena Penerbitan Faktur Kendaraan dilakukan oleh AgenTunggal Pemegang Merek dan penerbitan BPKB dan STNK dilakukanPOLRI, maka dalam
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 13-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Tte
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon:
RUSDI KOFIA
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA
131 — 37
  • Oleh karena itu,bila ada Peraturan Kapolri atau SOP penyidikan atau hasil BIMTEKhalaman 29 dari 73 Putusan Nomor : 5/Pid.Pra/2020/PN Tteinternal institusi mengatur berbeda dengan KUHAP atau UUPerlindungan Anak sebagai /ex specialis dari KUHAP.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Tahun 2013
1757 — 691
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • sehingga terkadang profesi Advokat sering dilecehkanoleh institusi penegak hukum lainnya, padahal dalam ketentuan Pasal 16UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Advokat memilikihak imunitas namun dalam praktik banyak Advokat yang dijerat tindakpidana oleh institusi Kepolisian dan Kejaksaan, hal ini berbeda denganProfesi Notaris, dengan berbekal UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris, maka Notaris melalui INI (lkatan NotarisIndonesia) sudah menandatangani M.O.U dengan Kapolri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 22-04-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 26 April 2016 — Nama : HANDY GUNAWAN Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Pluit Selatan VI No. 03 Rt. 014/Rw.06 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I Nama : N A T A L I A Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Pluit Selatan VI No. 03 Rt. 014/Rw.06 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;
264 — 336
  • TENTANG PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN TERMOHON1.Tersangka, adalah orang karena perbuatan atau keadaannya,berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindakpidana, sebagaimana diamnatkan dalam Pasal 1 angka 14 KHUAP(Undang Undang No.8 tahun 1981) dan tertuang juga di dalamPeraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012, Pasal 1 angka 10.Bukti Permulaan, adalah alat buti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu)alat bukti yang syah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorangtelah melakukan tindak
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 07-04-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN MALILI Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mll
Tanggal 27 April 2020 — Pemohon:
H. Buhari
Termohon:
Pemerintah Negara R.I. Cq.Kepala Kepolisian Negara RI, Cq, Kepala Kepolisian Resort Lutim
92 — 65
  • kehadiran saksi atas undangan penyidik selaku fungsipengawasan internal untuk memastikan proses lidiksidik sesuai denganketentuan yang berlaku ; Bahwa pada gelar perkara tersebut telah ada dua alat bukti yangcukup yaitu. keterangan saksi dan keterangan ahli yang salingbersesuaian sebagai petunjuk ;Halaman 44 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor2/Pid.Pra/2020/PN MIl Bahwa dalam gelar perkara tersebut saksi memberikansaran/pendapat agar Penyidik dalam melaksanakan penyidikanberpedoman pada Peraturan Kapolri