Ditemukan 5426 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : muchtar mochdar moechtar mohtar mukhtar
Penelusuran terkait : Mochtar vs i. kepala kantor pertanahan kota banjarbaru. Ii. angkatan udara;; 15/pdt/2012/pt. malut Herkanus tahe Dkk Vs ir. h. mochtar balakum Pmh Pn.tbl 12/pdt/2021/pttte Hasani idi Dkk lawan hi. rajak mochtar Perdata - perbuatan melawan hukum 26/pdt.g /2020/ pn tob
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum
Register : 03-05-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 152/Pid.B/2016/PN Idm
Tanggal 9 Juni 2016 — Penuntut Umum:
JAYA P. SITOMPUL, SH.MH
Terdakwa:
1.EDI SUDARNA Bin ASROP
2.TEDDY CAHYADI ALS BENO BIN ATENG
40 — 19

  • Dikembalikan kepada saksi MOCHTAR KARIM WENNO, SH BIN H. ABDUL KARIM

    6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-12-2010 — Putus : 15-04-2011 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 185/G/2010/PHI/PN.BDG
Tanggal 15 April 2011 — BUDIMAN; AI. KUSJAMILAH ; NURMALA; YAYAH KOMAYAH; NANI EVAYANI, DKK; LAWAN; PT. MULTI GARMENTAMA;
166 — 101
  • MOCHTAR KUSUMAATMADJA. SH.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 21-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 71/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Dewi Ciantrini
Terbanding/Tergugat II : Karyadi
Terbanding/Tergugat III : Hery Purwanto
Terbanding/Tergugat IV : Erwin Wahyutrianto
Terbanding/Tergugat V : Eduard
Terbanding/Tergugat VI : Rahmat
Terbanding/Tergugat VII : Idah Rosida
Terbanding/Tergugat VIII : Gede Bayu Yudha Dara
75 — 37
  • Contoh hakim yang menerima suap dalammemutus perkara otomatis bisa ditangkap KPK/Polisi bukan berlindungdibalik jubah hakimnya, jaksa yang menerima suap/merekayasa faktahukum otomatis hak keistinewaan yang melekat pada jabatannya hilang.dan banyak kasus lain seperti akil Mochtar selaku Ketua MK, PatrialisAkbar selaku hakim MK, Setya Novanto selaku Ketua DPR RI, dll.Bahwa dalam perkara Ir H Isran Noor, MSi selaku Penggugat dan tergugatadalah Ketua BPK RI cq Kepala BPK Perwakilan Kaltim dan dalamperkara
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-07-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 5 Juli 2011 —
53 — 18
  • Yang hadir dalam rapat tersebut para perangkat desa,kirakira ada 11 orang dariBPD termasuk Pak Aspiyak sbg ketua BPD, para RT.RW, ada Pak Imam Mochtar, adajuga dari tokoh masyarakat ;Bahwa yang menjadi materi rapat adalah untuk pembuatan Perdes dalam rangkapelaksanaan Ajudikasi dan yang dihasilkan dalam rapat adalah menghasilkan peraturandesa yang isinya masalah dana untuk pelaksanaan sertifikat masal atau pelaksanaanajudikasi didesa.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 23-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Januari 2017 — ATTY SUHARTI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir Jakarta, 24 November 1955, Agama Islam, Alamat: Jl. Pesantren Komplek PPTM No. C.II, Rt 04, Rw o7, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, Alamat tinggal di Sari Asih IV No. 16, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Pekerjaan Walikota Non Aktif Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya bernama : Andi Syafrani, SH. MCCL., M.A. Fernandez, SHI., MH., Rivaldi, SH., Ade Yan Yan Hs., SH., Mellisa Anggraini , SH.MH. dan Teuku Madar Ardian, SHI., para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Z.i.A & A Partners Law Firm, beralamat di Jalan Gedung Darul Marfu lt. 3 Jalan H. Zaenuddin No.43 Radio Dalam Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai……………….………...………….. PEMOHON.
395 — 2056
  • ., berita diakses pada 21 Desember2016.Hal 80 dari 108 Putusan No.169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.34.35.36.37.38.Ja:40.41.Bukti P28Bukti P29Bukti P30Bukti P31Bukti P32Bukti P33Bukti P34Bukti P35Berita dari Republika.co.id. berjudul: KronologisPenangkapan Akil Mochtar. sumber:Error!
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3171 — 1266
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Hakim pidana sendiriyaitu hakim TIPIKOR dijatuhi pidana beberapa tahun saja, sedangkan hakim nonpidana Akil Mochtar dijatuhi pidana penjara seumur hidup satusatunya hakimyang dipidana penjara seumur hidup.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 17/PDT.G/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 25 April 2017 — enggugat: THE TIAU HOK Tergugat: 1.TUAN CHANDRA GUNAWAN 2.NYONYA BUNIAN LEO 3.TUAN ANDREAS SOLAIMAN 4.TUAN SURYADI WARDJIMAN 5.TUAN ROY.P.TAMBUNAN 6.NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI QQ KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA QQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA P
154 — 96
  • TBL/6/1/2017/PMJ/Dit.Reskrimun Tanggal 02Januari 2017 atas nama Taoria, yang diberi tanda bukti P90.Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 115/PRISMACG/GugatanPN.Jkt.Pusat, Jakarta 01 Deseber 2015 , yang diberi tanda bukti P91.Foto copy Akta Jual Beli No. 24/JB.01/KP/1976 tanggal 12 Januari 1976antara Moh.Soleh dengan Syamsudin Rasidi, yang diberi tanda bukti P92.Foto copy Akta Jual Beli No. 25 /JB.A1/KP/1976 tanggal 12 Januari 1976antara Kemin Saprudin dengan Mochtar Sukardi, yang diberi tanda buktiP
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 421/Pdt.G,ARB/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 94
  • MOCHTAR KUSUMAATMADJA, SH.,LL.M., dalam bukunya : Pengantar Ilmu Hukum, terbitan Alumni,2001, pada halaman 87, menerangkan sebagai berikut: "Perbuatanhukum yang melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkanakibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subyek ;Hal 16 dari 125. Putusan No. 421/Pdt.G/2018/PN. Jkt.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 17-12-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 24 Februari 2020 — Penuntut Umum:
IVAN PRADITYA PUTRA, SH
Terdakwa:
I KOMANG BUDIARTA
155 — 91
  • Jembrana5101KM 18/11/ Nomor Akta Kematian21 Misman 28092015 Tumari atas nama MISTI201500205101KM Nomor Akta Kematian22 Rahmat 56102015 Tumari 28/2 atas nama JAWAWISusanto 201500055101KM 18/11/ Nomor Akta Kematian23 Supartini 06102015 Tumari atas nama SURATMI201500025101KM Nomor Akta Kematian24 cia 20112015 Tumari OLS. atas nama WAYAN0004 MUDRA5101KM 30/11) Nomor Akta Kematian25 Mochtar 09112015 Tumari 2015 tidak terdaftar di Dinas0006 Dukcapil Kab.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-09-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 16 September 2014 — MOCH. ROFIK
65 — 13
  • secara gratis dan yang membagikan raskin adalah Kepala Bahwa saksi tidak tahu pemasukan dari sewa Tanah Kas Desa (TKD) DesaGambiran ; 22222 Bahwa saksi tahu pembangunan Balai Desa Gambiran, namun berapa besar dananyasaksi lupa ; 22222222 nnn nnn nnn nn nnn nnn Bahwa benar saksi tidak tahu untuk membeli raskin uangnya berasal darimana ; Bahwa ada pemasangan paving pada tahun 2007 ; Bahwa pembangunan gapuro dan Balai Desa bersamaan ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;Saksi MOCHTAR
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 14-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 63/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Dewi Ciantrini
Terbanding/Tergugat II : Karyadi
Terbanding/Tergugat III : Hery Purwanto
Terbanding/Tergugat IV : Erwin Wahyutrianto
Terbanding/Tergugat V : Eduard
Terbanding/Tergugat VI : Rahmat
Terbanding/Tergugat VII : Idah Rosida
Terbanding/Tergugat VIII : Gede Bayu Yudha Dara
77 — 37
  • Contoh hakim yang menerima suap dalammemutus perkara otomatis bisa ditangkap KPK/Polisi bukan berlindungdibalik jubah hakimnya, jaksa yang menerima suap/merekayasa faktahukum otomatis hak keistimewaan yang melekat pada jabatannya hilang.dan banyak kasus lain seperti akil Mochtar selaku Ketua MK, PatrialisAkbar selaku hakim MK, Setya Novanto selaku Ketua DPR RI, dll.Bahwa dalam perkara Ir H Isran Noor, MSi selaku Penggugat dan tergugatadalah Ketua BPK RI cq Kepala BPK Perwakilan Kaltim dan dalamperkara
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 03-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 435/Pid.B/2015/PN.Plg
Tanggal 3 Nopember 2015 — Ir.Hendra Cholil Azis
92 — 38
  • PBB atas nama Ir.Muhammad Effendi AR tahun 2012;e PBB atas nama Ahmad Yani tahun 2013;e Surat Keterangan nomor 470/120/LG/2006, tanggal 19 April 2006perihal pendaftaran tanah atas nama Ir.M.Effendi AR;Bahwa setelah tanah menjadi milik saksi, kemudian saksi menjaga dan merawatserta saksi mendirikan bangunan rumah permanen ukuran 4x6 meter untukpenjaga tanah;Bahwa batasbatas tanah tersebut sebagai berikut:e Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air;e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saksi Mochtar
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
204 — 124
  • Ketika diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan danPelantikan Kepala Pemerintah Negeri maka Ketua Saniri Negeri Tulehu(almarhum Drs Mochtar Ohorella) mengundang keluarga besarOhorella/Soa Wakan untuk bertemu di Baileo Negeri Tulehu gunamembicarakan proses Pemilihnan/Penunjukan Kepemimpinan Negeripasca berlakunya Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor : 04 Tahun2006;b.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-06-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 635/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 17 Februari 2020 —
234 — 0
  • Salinan Akta Kuasa No. 27 tanggal 12 Juni 1970, Notaris Mochtar Affandi, SH., bermeterai ;12. Salinan Akta Kuasa No. 27 tanggal 12 Juni 1970, Notaris Mochtar Affandi, SH., di atas segel ;13. Surat Tjong Tjiong Kwee tertanggal 16 April 1969 ditujukan kepada Kepala Kantor Pedaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, perihal tanah2 sedang dalam persoanan ;14. Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor : 018/1969/PAN tertanggal 16 April 1969.15.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS;
170 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017warga Negara di bawah tekanan politik kekuasaan dan menjadiobjek perlakuan Negara, bukan sebagai subjek hukum yangmemiliki hak, Kedudukan, martabat sebagai manusia dalam Negarahukum, meskipun berstatus sebagai tersangka/Terdakwa.Dilanjutkan oleh Romli bahwa pemaksaan upaya hukum tersebut,melanggar KUHAP, KUHP, dan bertentangan dengan teori hukumprogresif (Satjipto Rahardjo) dan teori hukum pembangunan(Mochtar Kusumaatmadja);Dapat ditarik kKesimpulan dari teoriteori
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PALU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 27 Agustus 2014 — ABD. AJIS LARESSA Alias AJIS A. LARESSA
114 — 32
  • Saksi MOCHTAR BADDAN, tempat lahir di Mandar, tanggal lahir 02 Pebruari1949, jenis kelamin Lakilaki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal JI.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
527 — 952
  • AKIL MOCHTAR dalam perkara penerimaan uang suap yang sudahdiputus bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor pada PN Jakarta Pusat dengan pidanaseumur hidup. Dalam kasus tersebut M. AKIL MOCHTAR menyuruh sopirnya yaituDARYONO, yang menjadi saksi kunci, untuk pergi dengan memberinya uang agartidak ditemukan Penyidik KPK.Penyidik KPK perlu waktu lama untuk mencari danmemeriksa DARYONO sebagai saksi.Namun demikian Jaksa Penuntut Umum KPKtidak pernah mendakwa M.
    AKIL MOCHTAR dengan dakwaan merintangi Penyidikan,Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Anggotalll dan IV berpendapat perbuatanperbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapatdikualifikasikan sebagai perbuatan yang merintangi proses penyidikan atas nama FX.YOHAN YAP alias YOHAN.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 8 Juni 2017 — Penuntut Umum:
R HARWIADI, SH
Terdakwa:
SURIADI, SH
306 — 417
  • Eep Hidayat Bin P.Oeking (Bupati Subang) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2547K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012 dengan Terdakwa Mochtar Mohamad(Walikota Bekasi); Menimbang, bahwa normanorma hukum dalam putusanputusan tersebut dikuatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UndangUndang No. 3 Tahun 2009 jo SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 757 K/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2014 — TITIN INDRIANY
138 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 757 K/PID.SUS/2014(misbruik) (pendapat ini sejalan dengan pendapat Mochtar KusumaAtmadja dalam bukunya Fungsi dan Perkembangan Hukum dalamPembangunan Nasional) ;Disamping itu kami tegaskan di sini, bahwa kekayaan Negara yangdipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikanpenyertaan modal Negara pada Persero dan/atau Perum sertaPerseroan Terbatas lainnya (Pasal 1 ayat (10)) sehingga kekayaanNegara hanya pada modal yang disetorkannya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-01-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 14 Maret 2016 — -HAERUDIN Bin SUHAMIM -MAHYUDIN Bin EMBAS -UJANG Bin SAMAN -JUWITO Als KIMYAN -ASEP SAEPUDIN Bin KURNIA
87 — 39
  • Oeking (Bupati Subang) jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012 denganTerdakwa Mochtar Mohamad (Walikota Bekasi); Menimbang, bahwa normanorma hukum dalam putusanputusan tersebut dikuatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UndangUndang No. 3 Tahun 2009 jo SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung