Ditemukan 5426 data
JAYA P. SITOMPUL, SH.MH
Terdakwa:
1.EDI SUDARNA Bin ASROP
2.TEDDY CAHYADI ALS BENO BIN ATENG
40 — 19
Dikembalikan kepada saksi MOCHTAR KARIM WENNO, SH BIN H. ABDUL KARIM
6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
166 — 101
MOCHTAR KUSUMAATMADJA. SH.
Terbanding/Tergugat I : Dewi Ciantrini
Terbanding/Tergugat II : Karyadi
Terbanding/Tergugat III : Hery Purwanto
Terbanding/Tergugat IV : Erwin Wahyutrianto
Terbanding/Tergugat V : Eduard
Terbanding/Tergugat VI : Rahmat
Terbanding/Tergugat VII : Idah Rosida
Terbanding/Tergugat VIII : Gede Bayu Yudha Dara
75 — 37
Contoh hakim yang menerima suap dalammemutus perkara otomatis bisa ditangkap KPK/Polisi bukan berlindungdibalik jubah hakimnya, jaksa yang menerima suap/merekayasa faktahukum otomatis hak keistinewaan yang melekat pada jabatannya hilang.dan banyak kasus lain seperti akil Mochtar selaku Ketua MK, PatrialisAkbar selaku hakim MK, Setya Novanto selaku Ketua DPR RI, dll.Bahwa dalam perkara Ir H Isran Noor, MSi selaku Penggugat dan tergugatadalah Ketua BPK RI cq Kepala BPK Perwakilan Kaltim dan dalamperkara
53 — 18
Yang hadir dalam rapat tersebut para perangkat desa,kirakira ada 11 orang dariBPD termasuk Pak Aspiyak sbg ketua BPD, para RT.RW, ada Pak Imam Mochtar, adajuga dari tokoh masyarakat ;Bahwa yang menjadi materi rapat adalah untuk pembuatan Perdes dalam rangkapelaksanaan Ajudikasi dan yang dihasilkan dalam rapat adalah menghasilkan peraturandesa yang isinya masalah dana untuk pelaksanaan sertifikat masal atau pelaksanaanajudikasi didesa.
395 — 2056
., berita diakses pada 21 Desember2016.Hal 80 dari 108 Putusan No.169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.34.35.36.37.38.Ja:40.41.Bukti P28Bukti P29Bukti P30Bukti P31Bukti P32Bukti P33Bukti P34Bukti P35Berita dari Republika.co.id. berjudul: KronologisPenangkapan Akil Mochtar. sumber:Error!
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Hakim pidana sendiriyaitu hakim TIPIKOR dijatuhi pidana beberapa tahun saja, sedangkan hakim nonpidana Akil Mochtar dijatuhi pidana penjara seumur hidup satusatunya hakimyang dipidana penjara seumur hidup.
154 — 96
TBL/6/1/2017/PMJ/Dit.Reskrimun Tanggal 02Januari 2017 atas nama Taoria, yang diberi tanda bukti P90.Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 115/PRISMACG/GugatanPN.Jkt.Pusat, Jakarta 01 Deseber 2015 , yang diberi tanda bukti P91.Foto copy Akta Jual Beli No. 24/JB.01/KP/1976 tanggal 12 Januari 1976antara Moh.Soleh dengan Syamsudin Rasidi, yang diberi tanda bukti P92.Foto copy Akta Jual Beli No. 25 /JB.A1/KP/1976 tanggal 12 Januari 1976antara Kemin Saprudin dengan Mochtar Sukardi, yang diberi tanda buktiP
158 — 94
MOCHTAR KUSUMAATMADJA, SH.,LL.M., dalam bukunya : Pengantar Ilmu Hukum, terbitan Alumni,2001, pada halaman 87, menerangkan sebagai berikut: "Perbuatanhukum yang melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkanakibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subyek ;Hal 16 dari 125. Putusan No. 421/Pdt.G/2018/PN. Jkt.
IVAN PRADITYA PUTRA, SH
Terdakwa:
I KOMANG BUDIARTA
155 — 91
Jembrana5101KM 18/11/ Nomor Akta Kematian21 Misman 28092015 Tumari atas nama MISTI201500205101KM Nomor Akta Kematian22 Rahmat 56102015 Tumari 28/2 atas nama JAWAWISusanto 201500055101KM 18/11/ Nomor Akta Kematian23 Supartini 06102015 Tumari atas nama SURATMI201500025101KM Nomor Akta Kematian24 cia 20112015 Tumari OLS. atas nama WAYAN0004 MUDRA5101KM 30/11) Nomor Akta Kematian25 Mochtar 09112015 Tumari 2015 tidak terdaftar di Dinas0006 Dukcapil Kab.
65 — 13
secara gratis dan yang membagikan raskin adalah Kepala Bahwa saksi tidak tahu pemasukan dari sewa Tanah Kas Desa (TKD) DesaGambiran ; 22222 Bahwa saksi tahu pembangunan Balai Desa Gambiran, namun berapa besar dananyasaksi lupa ; 22222222 nnn nnn nnn nn nnn nnn Bahwa benar saksi tidak tahu untuk membeli raskin uangnya berasal darimana ; Bahwa ada pemasangan paving pada tahun 2007 ; Bahwa pembangunan gapuro dan Balai Desa bersamaan ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;Saksi MOCHTAR
Terbanding/Tergugat I : Dewi Ciantrini
Terbanding/Tergugat II : Karyadi
Terbanding/Tergugat III : Hery Purwanto
Terbanding/Tergugat IV : Erwin Wahyutrianto
Terbanding/Tergugat V : Eduard
Terbanding/Tergugat VI : Rahmat
Terbanding/Tergugat VII : Idah Rosida
Terbanding/Tergugat VIII : Gede Bayu Yudha Dara
77 — 37
Contoh hakim yang menerima suap dalammemutus perkara otomatis bisa ditangkap KPK/Polisi bukan berlindungdibalik jubah hakimnya, jaksa yang menerima suap/merekayasa faktahukum otomatis hak keistimewaan yang melekat pada jabatannya hilang.dan banyak kasus lain seperti akil Mochtar selaku Ketua MK, PatrialisAkbar selaku hakim MK, Setya Novanto selaku Ketua DPR RI, dll.Bahwa dalam perkara Ir H Isran Noor, MSi selaku Penggugat dan tergugatadalah Ketua BPK RI cq Kepala BPK Perwakilan Kaltim dan dalamperkara
92 — 38
PBB atas nama Ir.Muhammad Effendi AR tahun 2012;e PBB atas nama Ahmad Yani tahun 2013;e Surat Keterangan nomor 470/120/LG/2006, tanggal 19 April 2006perihal pendaftaran tanah atas nama Ir.M.Effendi AR;Bahwa setelah tanah menjadi milik saksi, kemudian saksi menjaga dan merawatserta saksi mendirikan bangunan rumah permanen ukuran 4x6 meter untukpenjaga tanah;Bahwa batasbatas tanah tersebut sebagai berikut:e Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air;e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saksi Mochtar
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
204 — 124
Ketika diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan danPelantikan Kepala Pemerintah Negeri maka Ketua Saniri Negeri Tulehu(almarhum Drs Mochtar Ohorella) mengundang keluarga besarOhorella/Soa Wakan untuk bertemu di Baileo Negeri Tulehu gunamembicarakan proses Pemilihnan/Penunjukan Kepemimpinan Negeripasca berlakunya Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor : 04 Tahun2006;b.
234 — 0
Salinan Akta Kuasa No. 27 tanggal 12 Juni 1970, Notaris Mochtar Affandi, SH., bermeterai ;12. Salinan Akta Kuasa No. 27 tanggal 12 Juni 1970, Notaris Mochtar Affandi, SH., di atas segel ;13. Surat Tjong Tjiong Kwee tertanggal 16 April 1969 ditujukan kepada Kepala Kantor Pedaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, perihal tanah2 sedang dalam persoanan ;14. Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor : 018/1969/PAN tertanggal 16 April 1969.15.
170 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017warga Negara di bawah tekanan politik kekuasaan dan menjadiobjek perlakuan Negara, bukan sebagai subjek hukum yangmemiliki hak, Kedudukan, martabat sebagai manusia dalam Negarahukum, meskipun berstatus sebagai tersangka/Terdakwa.Dilanjutkan oleh Romli bahwa pemaksaan upaya hukum tersebut,melanggar KUHAP, KUHP, dan bertentangan dengan teori hukumprogresif (Satjipto Rahardjo) dan teori hukum pembangunan(Mochtar Kusumaatmadja);Dapat ditarik kKesimpulan dari teoriteori
114 — 32
Saksi MOCHTAR BADDAN, tempat lahir di Mandar, tanggal lahir 02 Pebruari1949, jenis kelamin Lakilaki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal JI.
527 — 952
AKIL MOCHTAR dalam perkara penerimaan uang suap yang sudahdiputus bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor pada PN Jakarta Pusat dengan pidanaseumur hidup. Dalam kasus tersebut M. AKIL MOCHTAR menyuruh sopirnya yaituDARYONO, yang menjadi saksi kunci, untuk pergi dengan memberinya uang agartidak ditemukan Penyidik KPK.Penyidik KPK perlu waktu lama untuk mencari danmemeriksa DARYONO sebagai saksi.Namun demikian Jaksa Penuntut Umum KPKtidak pernah mendakwa M.
AKIL MOCHTAR dengan dakwaan merintangi Penyidikan,Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Anggotalll dan IV berpendapat perbuatanperbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapatdikualifikasikan sebagai perbuatan yang merintangi proses penyidikan atas nama FX.YOHAN YAP alias YOHAN.
R HARWIADI, SH
Terdakwa:
SURIADI, SH
306 — 417
Eep Hidayat Bin P.Oeking (Bupati Subang) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2547K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012 dengan Terdakwa Mochtar Mohamad(Walikota Bekasi); Menimbang, bahwa normanorma hukum dalam putusanputusan tersebut dikuatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UndangUndang No. 3 Tahun 2009 jo SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno
138 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 757 K/PID.SUS/2014(misbruik) (pendapat ini sejalan dengan pendapat Mochtar KusumaAtmadja dalam bukunya Fungsi dan Perkembangan Hukum dalamPembangunan Nasional) ;Disamping itu kami tegaskan di sini, bahwa kekayaan Negara yangdipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikanpenyertaan modal Negara pada Persero dan/atau Perum sertaPerseroan Terbatas lainnya (Pasal 1 ayat (10)) sehingga kekayaanNegara hanya pada modal yang disetorkannya
87 — 39
Oeking (Bupati Subang) jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012 denganTerdakwa Mochtar Mohamad (Walikota Bekasi); Menimbang, bahwa normanorma hukum dalam putusanputusan tersebut dikuatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UndangUndang No. 3 Tahun 2009 jo SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung