websitewww.LPSE.Kepriprov.go.id; Bahwa dalam proses pelelangan umum pengadaan alat kesehatan,kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan kelas dunia (RSUDKabupaten Karimun) Tahun Anggaran 2014 tersebut, ada 25 (dua puluhlima) perusahaan yang mengikuti pendaftaran secara elektronik/online;Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2014 dilaksanakan pemberian penjelasan(aanwizjing) secara on line;Bahwa dari 25 (dua puluh lima) perusahaan yang melakukan pendaftarantersebut, berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor04

tanggal 21 Oktober 2014;2) Fotocopy DIPA petikan TA 2014 nomor 024.04.4.320232/2014 tanggal 21Oktober 2014;3) Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan TA 2014Program Pembinaan Upaya Kesehatan nomor 142/050/Il/2013 tanggal 26September 2013;4) Fotocopy Surat Perjanjian (kontrak) nomor 02/SPDK/PPK/RSUD/KGS/43/X1/2014 tanggal 2 Desember 2014;5) Fotocopy adendum dokumen pengadaan nomor 03/ADP/ULPPIVRSUD/43/XV/2014 tanggal 4 November 2014;6) Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran nomor04

Persero) Ranting Baso kepada PT PLN(Persero) Cab Bukittinggi Nomor : 084/160/RBSO/2011 tanggal 16November 2011, Perihal : Usulan Calon Pelanggan TM;Surat Manager PT PLN (Persero) Cabang Bukittinggi kepadaDirektur IPDN Kampur Sumbar Nomor : 548/161/CBKT/2011tanggal 5 Desember 2011, Perihal : Persetujuan PAL;Berita Acara Penyegelan KWH Meter No. 210/PB/10/2012.1 (Satu) bundel dokumen copy yang terdiri dari :a.Berita Acara Pemasangan/Penyambungan/Pembongkaran*)Sambungan Tenaga Listrik/Penggantian*) Nomor04

Berita Acara Pemasangan/Penyambungan/Pembongkaran*)Sambungan Tenaga Listrik/Penggantian*) Nomor04/APP/CBKT/02/2012 tanggal 27 Februari 2012;Hal 273 Putusan. No. 5/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI473.474,475.476.477.478.479.b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai No.023/BAST/613/CBKT/2012 tanggal 6 Maret 2012, Pekerjaan : PALIPDN Kampus Sumbar dan Pusdiklat Kemendagri Reg. Bukittinggi;c.

.2.000.0000, (Dua Milyar Rupiah) untuk Pembayaran PengadaanTempat Pembuangan Sampah (TPA) Pengadaan Tanah Kampung(Belanja Modal Pengadaan Tanah TPA).1 (Satu) set fotocopy Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan PertamananTA 2016.1 (satu) set asli Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kebersihan danPertamanan TA1 (Satu) set asli Dokumen Peraturan Daerah Kaupaten Karo Nomor O1Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2016.1 (Satu) set asli Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor04

Tanah Kampung(Belanja Modal Pengadaan Tanah TPA)Halaman 278 dari 285 halaman Putusan Nomor 72/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn28.29.30.31.32.33.34.35:36.37.1 (satu) set fotocopy Rencana Kerja Dinas Kebersihan danPertamanan TA 20161 (Satu) set asli Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kebersihan danPertamanan TA 20161 (satu) set asli Dokumen Peraturan Daerah Kaupaten Karo Nomor01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 20161 (satu) set asli Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor04

Surat Ketua Panitia Peneliti Kontrak Dinas Perindustrian, Perdagangan danKoperasi Kabupaten Aceh Tamiang Penetapan/Persetujuan Nomor04/PPKAPBN/VII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal Usulan HasilPerhitungan Bersama Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala SimpangTahun Anggaran 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran DinasPerindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;3.

bakti 2016 2020 adalah Organisasiatau Lembaga Otoritas Olahraga Prestasi yang bertugas danbertanggung jawab melaksanakan Kegiatan Kesekretariatan danPembinaan Olahraga Prestasi di Kota TasikmalayaBahwa Bahwa pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawabKomite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya masabakti 20162020, adalah :e Anggaran Dasar (AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) hasil Musyawarah NasionalIndonesia Pusat, dengan Keputusan nomor04

Ketua Il Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI ) Kota Tasikmalaya masa bakti 2020 2024.Bahwa aturan dan ketentuan yang jadi pedoman pelaksanaan tugasdan tanggung jawab Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI )Kota Tasikmalaya, adalah :e Anggaran Dasar (AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) hasil Musyawarah NasionalIndonesia Pusat, dengan Keputusan nomor04/MUSORNASLUB/2017 tanggal 21 Februari 2017.

Tindak Lanjut atas Pelelangan Gagal Nomor02/PANAPBDUL/DPU/2011 tanggal 25 Agustus 2011;28.Copy Dokumen Pengadaan Nomor 03.10/PANAPBDUL/DPU/2011tanggal 26 Agustus 2011 untuk Pengadaan Pekerjaan KonstruksiPembangunan Jalan Simpang Polma Salaon Kecamatan PangururanKabupaten Samosir pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SamosirAPBD Tahun Anggaran 2011;29.Copy Pakta Integritas tanggal 26 Agustus 2011 atas 46 paket pekerjaanyang dilelang ulang;30.Copy Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor04

berkaitan dengan nomenklaturkepemilikan rumah susun: kuorumnya NPP dan suaranyaNPP dan sesuai dengan empat rujukan:(i) di mana khusus untuk perubahan anggaran dasar dananggaran rumah tangga menurut Pasal 32 ayat (3)anggaran dasar PPRS MPR Kemayoran menentukanbahwa: Jika rapat yang disebut dalam ayat 1 pasal initidak mencapai kuorum yang ditentukan, maka usulantersebut ditolak: kuorumnya NPP dan suaranya NPPyang dimuat dalam Akta Berita Acara PembentukanPPRS MPR Kemayoran tanggal 5 Januari 2007 Nomor04

Putusan Nomor 57 P/HUM/2020dan suaranya satu dan tidak sesuai dengan empatrujukan:(i) di mana khusus untuk perubahan anggaran dasar dananggaran rumah tangga menurut Pasal 32 ayat (3)anggaran dasar PPRS MPR Kemayoran menentukanbahwa: Jika rapat yang disebut dalam ayat 1 pasali initidak mencapai kuorum yang ditentukan, maka usulantersebut ditolak: kKuorumnya NPP dan suaranya NPPyang dimuat dalam Akta Berita Acara PembentukanPPRS MPR Kemayoran tanggal 5 Januari 2007 Nomor04 yang keputusan pengesahannya

penerimaanuang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan Il) sebesarRp.100.000.000, yang ditandatangani penerima LIU RUDY untukpembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8Januari 2018;1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000, atas penerimaanuang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan Il) sebesarRp.40.000.000, yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAHuntuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 19Januari 2018;1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor04

penerimaanuang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan Il) sebesarRp.100.000.000, yang ditandatangani penerima LIU RUDY untukpembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari2018:1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000, atas penerimaanuang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan Il) sebesarRp.40.000.000, yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAHuntuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 19Januari 2018;1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan Il Nomor04

telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang mengaturperolehnan Hak PENGGUGAT sebagaimana telah dikemukakan di atas, olehkarenanya Objek Sengketaa quo tersebut haruslah dinyatakan Batal atauTidak Sah;Bahwa atas tanah milik PENGGUGAT yang diperoleh dari hasilPembebasan sebagaimana telah diuraikan, dimana TERGUGAT jugaHalaman 19 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLGmerupakan bagian Panitia Pembebasan dengan Jabatan Wakil Ketuamerangkap Anggota sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Nomor04

dalam bentukdan susunan produk hukumsebelum ditandatangani;(3) Paraf sebagaimanadimaksud pada ayat (1) danayat (2) dilakukan olehpejabat terkait secarahorizontal dan vertikal.(4) Paraf sebagaimanadimaksud pada ayat (1) danayat (2) merupakan Tergugat menolak dalil a quo.Bahwa paraf koordinasiadalah untuk pegangan arsipPemerintah ProvinsiKalimantan Selatan(Tergugat), tetapi yangdisampaikan kepada pihakyang dituju (Penggugat) tidakperlu ada paraf koordinasivide Peraturan GubernurKalimantan Selatan Nomor04

Tanggal 18 Juni 2015 tentangPerubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor :074/KPTS/DIKBUD/2015 tanggal 06 April 2015 tentang penunjukanTerdakwaSelakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatanpembuatan Masterplan dan DED Gedung AKN Kabupaten MurataraTahun Anggaran 2015e berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor04/KPTS/DPPKAD/2016. Tanggal O04 Januari 2016.

keuangan Negara, ahli mendasarkanperhitungan pada data dan buktibukti yang disajikan oleh Kejaksaan NegariMartapura yang meliputi :1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 2.05.2.05.01.21.02.5.2 Tanggal 3Januari 2011.2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat KerjaDaerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 2.05.01.01.21.02.5.2Tanggal 24 Oktober 2011.3) Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar Nomor04

perihalPenatausahaan penerimaan Retribusi Daerah;1 (satu) bundel foto copy surat Petikan Keputusan WalikotaBanjarbaru Nomor : 821/17BANG.PEG/BKD&DIKLAT tanggal 27Januari 2015 perihal Pengangkatan Pegawai atas nama Drs.MASPURIJANI, M.E;Halaman 163 dari 181 Putusan Nomor 7Pid.SusTPK/2019/PT Bjm.252.253.254.255.256.257.258.259.260.1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011tanggal 29 Desember 2011 tentang Retribusi Khusus Parkir;1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor04

Bahwaparaf koordinasi adalah = untukpegangan arsip Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan (Tergugat), tetapiyang disampaikan kepada pihakyang dituju (Penggugat) tidak perluada paraf koordinasi vide PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor04 Tahun 2017 tentang Tata CaraPelaksanaan Kewenangan PadaDinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Kalimantan Selatan.Lebin dari itu, sSuatu KTUNsebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 9 UU PTUN menyatakanKeputusan Tata Usaha Negaraadalah suatu

PertanahanNasional Nomor 29/HGU/BPN/99/A/21 tentang RalatSurat Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 19 Maret 1999Nomor 29/HGU/BPN/99 yang memutuskanmemberikan Hak Guna Usaha selama 30 puluh tahunkepada PT.AMP Plantation berkedudukan diKabupaten Pasaman atas tanah negara seluas 5.074Ha terletak di Kecamatan Pelembayan, Lubuk Basungdan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, PropinsiSumatera Barat, sebagaimana diuraikan dalam petagambar situasi khusus tanggal 20 januari 1996 nomor04

(Bukti PU578);1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor04/SPT/BPD/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017 an.JJULIUS PANJAITAN untuk undangan pembahasanpersiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa seKabupaten Toba Samosir. (Bukti PU579);1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 30Agustus 2017 a.n. JULIUS PANJAITAN untuk pembahasanpersiapan pelaksanaan pemilihnan Kepala Desa seKabputen Toba Samosir.

KAl DAOP 9 Jember, Nomor04/RW.015/XII/2019, Perinal : Penolakan Pengukurandan Sertifikasi Tanah, tanggal 13 Desember 2019;Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari ManagerPenjagaan Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero)Daop 9 Jember kepada Para Penerima Terlampir,dengan Nomor KA.205/XII/1/D0.92019, PerihalPermohonan Bantuan Personil, tertanggal 18 Desember2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa SuratKeterangan Nomor 581/48/02.2006/2020 dari Pit.

Wahid, PM beserta 15 (lima belas) sertipikat pecahannyakarena terbit diatas obyek SHGB No. 2394/Panaikang yang telahdibatalkan;Sehingga dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor04/Pbt/BPN73/2017 tanggal 03 Juli 2017 sama sekali tidak melanggarperaturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 baikproses, prosedur maupun kewenangan yang diatur didalamnya.7.

Bukankahdalam tiaptiap AMAR PUTUSAN HAKIM APA SAJA, SELALU DIDAHULUIDENGAN KALIMAT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA begitu pentingnya Profesi Hakim, sampaisampai ruanglingkup tugasnya harus dibuatkan Undangundang, Tengok saja dalamHalaman 37 dari 20 halaman Put No. 66/PDT/2017/PT JMBUndangundang Nomor 14 tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan PokokKekuasaan kehakiman yang kemudian diubah dengan Undangundangnomor 35 tahun 1999, dan disesuaikan lagi melalui Undangundang Nomor04 tahun

Utr10.11.12.13.14.15.16.17.18.Bahwa Keputusan Menteri Pertanian Nomor3845/KPTS/SR.220/10/2012ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2012 oleh Dirjen Pengolahan danPemasaran Hasil Pertanian tentang Pemberian Rekomendasi, jumlah620.751 kg masa berlaku 23 Oktober 2012 s/d 23 Desember 2012.Bahwa Surat Persetujuan Impor Produk Hortikultura Segar Nomor04.PI55.12.0036 diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri atas namaMenteri Perdagangan RI tanggal 8 November 2012 berlaku dari tanggalterbit s/d 23 Desember

Pertanian Nomor1156/KPTS/SR.220/3/2013ditetapbkan pada tanggal 4 Maret 2013 oleh Dirjen Pengolahan danPemasaran Hasil Pertanian tentang Pemberian Rekomendasi, jumlah828 ton masa berlaku 4 bulan s/d 30 Juni 2013.Bahwa Keputusan Menteri Pertanian Nomor1157/KPTS/SR.220/3/2013ditetapbkan pada tanggal 4 Maret 2013 oleh Dirjen Pengolahan danPemasaran Hasil Pertanian tentang Pemberian Rekomendasi, jumlah2.069 ton masa berlaku 4 bulan s/d 30 Juni 2013.Bahwa Surat Persetujuan Impor Produk Hortikultura Segar Nomor04

sebagai pelaku usaha ataskebijakan sepihak yang dikeluarkan Kementerian Perdaganganuntuk menolak perpanjangan SPI pelaku usaha lain olehkarena pengeluaran SPI adalah sepenuhnya kewenanganKementerian Perdagangan RI, dimana Pemohon Keberatantidak memiliki keterkaitan maupun pengaruh apapun terhadapkebijakan Kementerian Perdagangan tersebut, sehinggairrelevant dengan persoalan dalam perkara aguo; Bahwa kemudian perlu dipertimbangkan kegagalan PemohonKeberatan melakukan importasi bawang putih sesuai SPI Nomor04