Ditemukan 602 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
71 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndangyang baik adalah UndangUndang yang jelas Lex Certa dan Lex Scripta;11 Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012tentang Tata Cara Verifikasi tidak ada satu ketentuan pun yangmemberikan pengaturan khusus mengenai penerbitan SKPKB yangditerbitkan berdasarkan putusan pengadilan, oleh karena itu mutatismutandis penerbitan SKPKB berdasarkan putusan pengadilan wajibmengikuti tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang yang baik adalah UndangUndangyang jelas Lex Certa dan Lex Scripta;6.
Register : 15-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 14-K/PMT.III/AD/VIII/2016 Tanggal 29 Desember 2016 — JEFRY OKTAVIAN ROTTY, Kolonel Inf Nrp 1910039121068
271 — 183
271 — 183
Nullum crimen nulla poena sine lege certa yang berartiharus pasti apa yang dilarang, yang tidak boleh dan yangtidak boleh dilakukan, sehingga harus dengan jelasketentuan hukumnya.d.
Register : 24-04-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 7 Agustus 2019 — Dwi Eriska Agustin, SHum
146 — 82
146 — 82
Selain itu karena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis(lex scripta), tidak bersifat multitafsir (/ex certa) dan harus ditafsirkan secara ketat(lex stricta) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 tanggal 22November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1);Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan denganketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajibmenjaga kemandirian
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/PID.SUS/2010 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Drs. H. Agus Muharam
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (Formale Wederechteliike) yang mewajibkan pembuat undangundang untuk merumuskansecermat dan sering mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (Lex Certa) atau yang dikenal juga dengan istilah bestimmeitsgebot.Bahwa menurut Prof. DR.
Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/PID/2013 Tanggal 31 Juli 2013 — DHANESWARA HARDJO WISASTRO ALS. DHANES BIN SRIHENDARTO
51 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan tindakan paksa demi hukum untuk proses tegaknya hukumdan keadilan, sehingga kita semua mengetahui adanya ketentuan sanksiterhadap setiap orang yang mempersulit atau tidak bekerja sama denganpengadilan;Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 65/PUUVIII/2010menyatakan :3.15 Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, pengaturan atau pengertianSaksi dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasalpasal yangdimohonkan pengujian menimbulkan pengertian yang multi tafsir danmelanggar asas lex certa
Register : 27-01-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. Tanggal 6 April 2016 — ELAN MAOLANA BIN AJIJI
67 — 13
67 — 13
Selain itukarena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (/ex scripta), tidakbersifat multitafsir (/ex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta) (PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal 22November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1); Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuanpasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim
Register : 26-11-2013 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 49/Pid.Sus/2013/PN.Plg Tanggal 14 April 2014 — Ir. ZULKARNAIN Bin ALI ATENG
87 — 13
87 — 13
mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah sifat melawan hukumdalam arti formil.Menimbang, bahwa melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis yangberarti melanggar Undangundang maupun peraturan perundangundangan lain yang masih berlaku.Menimbang, bahwa konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formale wedderechtelijk) yangmewajibkan pembuat undangundang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin yang merupakan syaratuntuk menjamin kepastian hukum (lex certa
Putus : 22-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang yang baik adalah UndangUndang yang jelas Lex Certa danLex Scripta; Bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang menyakini bahwapenerbitan surat ketetapan pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbading) adalah sesuai dengan ketentuan yang berlakudan sejalan dengan kewenangan yang dimiliki Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) merupakan keyakinan/pendapat yangbertentangan dengan prinsip Ultimum Remedium, Asas Legalitas danAsas Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan administrasipemerintahaan
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
61 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang yang baik adalah UndangUndangyang jelas Lex Certa dan Lex Scripta;6.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang yang baik adalah UndangUndangyang jelas Lex Certa dan Lex Scripta;Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbading)dapat menerbitkan SKPKB berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat(1) dan ayat (5) UU KUP merupakan pendapat yangbertentangan dengan prinsip Ultimum Remedium, Asas Legalitasdan Asas Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan administrasipemerintahan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sangat tidak setuju
Putus : 18-10-2010 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 336/Pid.B/2010/PN. Dpk Tanggal 18 Oktober 2010 — Dr. MIEN HARTATI;
157 — 75
157 — 75
Menurut Mahkamah Konstitusi, konsep melawan hukum yang secara formiltertulis ( formele wederrechtelijke ), yang mewajibkan pembuat undangundang untukmerumuskan secermat dan serinci mungkin ( Vide Jan Remmelink, Hukum pidana,2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum ( /ex certa ) atau yangdikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot sehingga konsep melawan hukum materil( materiele wederrechtelijke ) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran113Putusan Dr Mien Hartatikepatutan
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 19 Juni 2019 — DRS. Suwarna M, MPD
183 — 68
183 — 68
tidak dapatmengacu pada Pasal 88 KUHP;Halaman 97 dari 131 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPkK/2019/PN.BdgBahwa makna permufakatan jahat tidak boleh hanya didasarkan padapenafsiran, melainkan harus dirumuskan dalam undangundang dalambentuk penguraian unsurunsurnya.Bahwa mengingat pembentuk undangundang tindak pidana korupsi tidakmemberi unsurunsur tersebut, baik dirumuskan sendiri maupun merujukpada ketentuan yang ada, yang karenanya dapat dipandang mengabaikanpersyaratan /ex scripta, lex stricta dan lex certa
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang yang baik adalah UndangUndangyang jelas Lex Certa dan Lex Scripta;6.
Upload : 09-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 13 /Pid. TPK/2015/PT Dps Dr. H. ZAINI ARONY;
145 — 76
145 — 76
Suatu prinsip umum yangmenegaskan bahwa suatu perbuatan bukan merupakankejahatan, kecuali sebelumnya telah dinyatakan demikian olehhukum; suatu prinsip yang diakui dan dikenal sebagai prinsiplegalitas.Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formelewederrechtelijk) mewajibkan pembuat undangundang untukmerumuskan suatu delik pidana secermat dan serinci mungkinuntuk menjamin kepastian hukum (/ex certa) atau yang dikenaljuga dengan istilah bestimmheitsgebot.
Putus : 13-02-2012 — Upload : 04-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/PID/2011 Tanggal 13 Februari 2012 — ANTASARI AZHAR, SH.MH
563 — 437 — Berkekuatan Hukum Tetap
563 — 437 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum Pidana yang berlaku di NegaraIndonesia merupakan suatu hukum ~~ yangtertulis (Lex Certa), artinya kesalahantersebut haruslah telah dicantumkan terlebihdahulu dalam undangundang' sebagai suatusikap atau perbuatan yang dilarang dandiancam dengan hukuman pidana oleh undangundang atau. dengan kata lain bahwaketentuan pidana tersebut harus diatur jelasdalam undangundang (memuat kepastian) ;3.5.2. Suatu Undang Undang Pidana yang berlaku diIndonesia tidak dapat diberlakukan surut,dan3.5.3.
Register : 16-12-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 8 April 2014 — MUHAMMAD RACHMADSYAH LUBIS, SH. Bin MUHAMMAD AMIRSYAH LUBIS
72 — 15
72 — 15
Selain itu karena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis(lex scripta), tidak bersifat multitafsir (lex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat(lex stricta) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hariSelasa tanggal 22 November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1); .
Putus : 14-07-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 912 K/PID.SUS/2009 Tanggal 14 Juli 2009 — Drs. ABDILLAH Ak., MBA
90 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh sebab itu, Pasal 2 ayat (1) yangrumusannya absrak dan meluas tersebut perlu dilakukan penafsiransecara restriktif agar memenuhi kaidah rumusan norma pidana yangbaik, jelas, dan tegas (asas lex certa), jika tidak dilakukan, praktis tidakada artinya rumusan tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 3 danpasalpasal lain yang terkait dengan perbuatan yang dapat merugikankeuangan atau perekonomian negara, karena tindak pidana lain tersebutsudah tercakup di dalam rumusan norma pidana Pasal 2 ayat (1),
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang yang baik adalah UndangUndangyang jelas Lex Certa dan Lex Scripta;6.
Putus : 31-07-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 709 K/PID/2013 Tanggal 31 Juli 2013 — Romelih als. Boy Bin Mashud
100 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan tindakan paksa demi hukum untuk proses tegaknyahukum dan keadilan, sehingga kita semua mengetahui adanya ketentuansanksi terhadap setiap orang yang mempersulit atau tidak bekerja samadengan pengadilan;Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 65/PUUVII/2010menyatakan :3.15 Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, pengaturan atau pengertianTerdakwa dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasalpasal yangdimohonkan pengujian menimbulkan pengertian yang multitafsir danmelanggar asas lex certa