Ditemukan 609 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tinggalnya tingganya tongkatnya tangkainya tingkatannya tangkapnya
Penelusuran terkait : Terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta terhadap pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama Atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 28-11-2017 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 2819/Pdt.G/2017/PA.Mr
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 14
  • sesui uraiantersebut di atas dan telah berkekuatan hukum tetap, yang apabilatetap dilanjutkan pemeriksaannya oleh Pengadilan AgamaMojokerto tentu akan melampaui kewenangan, karena selainperkara yang materinya sama telah diputus dengan putusanperdamaian dalam perkara dengan putusan Pengadilan AgamaMojokerto tertanggal 29 Desember 2016, Nomor0803/Pdt.G/2016/PA.Mr, jo Putusan Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya tertanggal 31 Mei 2017 Nomor 170/Pdt.G/2017/PTA.Sby,sehingga akan menjadi rancu Pengadilan yang tingkatnya
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Putus : 08-03-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN Slw
Tanggal 8 Maret 2017 — 1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
53 — 17
  • dan olokolokan;Halaman 25 dari 57, Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN Slw.Bahwa Anak Saksi tidak ikut bercanda, anak saksi sedang tiduran di kasuratas;Bahwa Anak NABIEL ada di tempat tidur yang ada di tembok sebelah timursendirian, Anak Korban REHAN waktu itu satu tempat tidur yang ada diposisi sebelah selatan bersama dengan Anak AFIK dan Anak ADIT,sedangkan untuk tempat tidur yang ada di sebelah barat untuk tempat tidurbawah diduduki oleh ZIDAN, BIHLUL dan ZUHDAN sedangkan anak Saksiberada di tingkatnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 621 PK/Pdt/2013
Tanggal 31 Maret 2015 — 1. SULASTRI,, DKK VS PATAH (ALMARHUM), AHLI WARISNYA RIKAWAN, DKK;
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam perkara a quo antara pihakpihak yang sama mengenaisoal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 134/G/2009/PTUN.Sby tanggal 22 April 2010 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 108/B/2010/PT.TUN.SBY tanggal 16 September 2010 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 14-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2015
Tanggal 14 April 2016 — KMS. H. A. HALIM ALI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI
180 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimana Majelis Hakim Agung MahkamahAgung RI, telah memperkuat dengan menyatakan dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 111 paragraf 1 s.d. paragraf 4 (Bukti T18)yang menyatakan, "Bahwa objek Hak Uji Materiil tidak terdapatpertentangan idealistik hukum dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatnya karena telah dikomunikasikan secaraHalaman 41 dari 59 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — IR. SAID IQBAL, M.E., DKK VS PRESIDEN RI;
106 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 34 P/HUM/201717.Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelasketentuan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015Tentang Pengupahan telah menampakkan adanya ketidakjelasan rumusan,menimbulkan kontradiktif dan ketidakpastian hukum danbertentangandengan peraturan perundangundangan yang tingkatnya lebih tinggi;Selanjutnya selain alasan tersebut diatas, ada konstruksi hukumterselubung dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3), dan ayat (4) yaitukebutuhan hidup
    ketentuan dalam hal telah atau dalam halbelumdilakukanpeninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana telahdiatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan;Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelasketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015Tentang Pengupahan telah menimbulkan adanya ketidakjelasan rumusan,menimbulkan kontradiktif dan ketidakpastian hukum danbertentangandengan peraturan perundangundangan yang tingkatnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-10-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2014
Tanggal 26 Januari 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. WAN ADLANSYAH PUTRA, SE., III. HJ. HAFSAH, AMD., PENDIDIKAN (AHLI WARIS DARI H. WAN BACHRUN NASRY)., IV. ARIFIN, DKK VS SUJADI DAN 1. CHARLES SILALAHI., II. AGUS BURHAN., III. RONY., IV. IK LUAN., V. EDI LIE., VI. ABDUL GANI;
70 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang samaatas dasar sama oleh Pengadilan yang sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu sama dengan yang lain;f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-11-2011 — Upload : 07-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 276 PK/Pdt/2011
Tanggal 23 Nopember 2011 — BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) dkk ; PT. INDOBUILD. CO dkk
555 — 508 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang kemudian olehhakim pidana dinyatakan palsu;b. apabila setelah perkara diputus,ditemukan surat surat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktuperkara diperiksa tidak dapatditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu halyang tidak dituntut atau lebihdaripada yang dituntut ;d. apabila mengenai suatu bagian darituntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya ;e. apabila antara pihak pihak yang samamengenai suatu soal yang sama, alasdasar yang sama oleh Pengadilan yangsama atau sama tingkatnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 13-12-2011 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pdt.Sus/2011
Tanggal 13 Desember 2011 — VINCENT SISWANTO VS HTC CORPORATION
530 — 432 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyatakarena telah memberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain pada hal pihakpihaknya sama dan mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya ;Bahwa sebagaimana Termohon Peninjauan Kembali uraikan sebelumnya,bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah menggugat PemohonPeninjauan Kembali untuk Penghapusan sebagian jenis barang atas MerekHTC dan Lukisan milik Pemohon Peninjauan Kembali
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 13-04-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 07-G-2016-PTUN-PDG
Tanggal 21 September 2016 — ZAINAL ABIDIN LAWAN BUPATI KABUPATEN SOLOK SELATAN
136 — 77
  • Sejalan dengan haltersebut seperti yang telah saya uraikansebelumnya, bahwa perbuatan politik uang (money politic) dalam suatu pemilihanapabila dibandingkan dengan pemilihan yang lebih tinggi tingkatnya sepertipemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana diatur dalam peraturanpemerintah pengganti undangundang nomor tahun 2014 tentang pemilihanGubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana telah ditetapkan ditetapkan sebagaiundangundang dengan undang undang Nomor Tahun 2015 tentang penetapanperaturan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-09-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., II. PERUM PERUMNAS., III. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS H. MARDANIH, DKK;
107 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 128 PK/TUN/2016e. apabila antara pihakpihnak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 22-11-2012 — Upload : 27-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,yang diwakili oleh Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., 2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH terhadap MICHAEL MI POHAN, SH, KAIRIL POLOAN, SH.MH dan PUGUH WIRAWAN, SH.MHum, selaku TIM KURATOR PT. SKYCAMPING INDONESIA (dalam pailit) dan 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG, 2. YAYASAN BURUH MEMBANGUN INDONESIA
213 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai dengan uraiantersebut di atas maka hak negara untuk memungut pajak harus lebihdiutamakan dan didahulukan dari kreditur separatis atau kreditur yang lainnyadalam proses kepailitan ini; Bahwa kedudukan Kreditur Separatis sesuai Pasal1134 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer)adalah: Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikankepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orangberpiutang lainnya, sematamata berdasarkan sifat piutang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 12-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 12 Desember 2017 — MAKMUR WAHAB, S.T BIN ABDUL WAHAB
80 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 67 hurufeApabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang samaatau. sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan lain.3. Pasal 76Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembaliputusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimanadiatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP);B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-04-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2882 K/Pdt/2013
Tanggal 16 April 2014 — STANDARD CHARTERED BANK VS PT. NUBIKA JAYA, DKK.;
108 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;Pasal 67 UndangUndang Mahkamah Agung memberikan kepastian hukumkepada Para Hakim supaya tidak raguragu untuk memeriksa, mengadili danmemutus setiap perkara sesuai dengan hukumnya;21 Berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi di atas, telahterbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakimpada bagian eksepsi dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-07-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 PK/Pdt/2011
Tanggal 15 Juli 2011 — H. ALI MUADDAS, selaku Pimpinan PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK, DK VS M. TOHA SUGIANTO, selaku Direktur CV. MITRA UTAMA
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila antar pihakpihnak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain ;Hal. 76 dari 84 hal. Put. No. 274 PK/Padt/201 1e.
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Harta Bersama
Register : 05-07-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 650/Pdt.G/2013/PAJP
Tanggal 27 Maret 2014 — H. Muhammad Hadi bin Abdullah Al Khirid; Tjut Damayanti binti Teuku Ismail Usman; PT. Bank BRISyariah KCP. Cibubur
113 — 46
  • angka 1, Pasal 4 Ayat 4 dan Pasal 7 UndangUndang Nomor 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBendaYang Berkaitan Dengan Tanah; dan Pasal 1 butir 26 UndangUndangNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi sebagaiberikut:Pasal 1133 KUHPerdata"Hak untuk didahulukan diantara orangorang berpiutang terbit dari hakistimewa, dari gadai dan dari hipotikPasal 1134 KUHPerdata"Hak Istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-02-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 PK/Pdt/2011
Tanggal 20 Februari 2012 — TATAN HANDAYUWANA (THUNG HAN JOE), DKK ; PARA AHLI WARIS almarhum GUNAWAN, dahulu bernama GOEI SIAN HO alias GOEI KIAN PENG, DKK
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang No. 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, terakhir diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung yaitu :Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 26-11-2019 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Plw
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
1.H. MANSURUDDIN
2.EFTA INDRA
Tergugat:
1.OSMAN HENDRA KURNIAWAN
2.HOTMIAN SITUMORANG
3.ENI KARTUS PASARIBU
4.SUPARMAN
5.H.T. KAMARUZAMAN
6.NOTARIS OYONG TARULIN, SH
7.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK, SH
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Pelalawan Cq. Camat PKl.Kerinci Cq. Kepala Kelurahan Pkl.Kerinci Barat
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepala BPN Pusat Cq.Kepala BPN Provinsi Riau Cq. Kepala BPN Pelalawan
10.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK
311 — 306
  • Hak kebendaan yang diperoleh terlebih dahulu, tingkatnya lebih tinggi dariyang terjadi kemudian ;f. Hak kebendaan mempunyai hak yang didahulukan (droit de preference) ;g.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 172/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. MAP Resources Indonesia Diwakili Oleh : IR. TONIN TACHTA SINGARIMBUN
Terbanding/Tergugat : PT. Al Almoudi Natural Resources Tradmin
Terbanding/Turut Tergugat : PT. ARINI
167 — 97
  • Penggugatlebin besar dibandingkan dengan nilai tagihan Tergugat kepadaPenggugat ;Memberlakukan denda kepada Tergugat dan Turut Tergugat terhadapkelalaiannya dalam melaksanakan putusan (pembayaran) sejumlah1% setiap harinya ;Putusan setelah dibacakan menjadi sah dan berlaku untuk dijalankanseketika yang tidak dapat ditunda walaupun ada upaya hokum biasa,upaya hokum luar biasa atau perlawanan oleh Tergugat dan / atauTurut Tergugat ;Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkarasetiap tingkatnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585/B/PK/PJK/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC vs. DIRJEN PAJAK
59 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 585/B/PK/PJK/201 1perundangan harus berdasarkan dan bersumber dengan tegas padaperaturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatnya;Kutipan Romawi JI MHuruf A Butir 1 Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966:1.
Pengadilan PN MEDAN
Register : 25-06-2013 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn(Renvoi Prosedur)
Tanggal 25 Februari 2015 —
88 — 26
  • BANK NEGARA INDONESIA SEBAGAIKREDITUR SEPARATIS YANG DNAMIN OLEH UNDANGUNDANG DALAMPASAL 1134 KUH PERDATA DAN UU NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAKTANGGUNGANPasal 1134 KUH PerdataHak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseorangberpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orangberpiutang lainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangnya.