Ditemukan 5578 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : khun krun ktn kun ketua kiun katun keun ktut ktpn
Penelusuran terkait : Pemeriksaan gugatan ktun; bundel beschikking;
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2014 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 533/Pdt.G/2014/PN.Bdg,.,
Tanggal 13 Agustus 2015 — HENRY TANJUNG dahulu LIE KENG SOEY LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, DKK
103 — 27
  • Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum.Berdasarkan definisi dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1angka 9 UU PTUN tersebut tampak bahwa Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) memiliki unsurunsur sebagai berikut:a.Penetapan tertulis bukan hanya dilihat darl bentuknya saja tetapilebih ditekankan kepada isinya, yang berisi kejelasan tentang:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yangmengeluarkannya;b. Maksud serta mengenal hal apa isi tulisan tersebut; danC.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 504/Pdt.G.ARB/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 28 September 2017 — - PT. MARGA SETIAPURITAMA - PT. MSP Lawan - BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA - BADAN PENGATUR JALAN TOL q.q. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
482 — 545
  • UndangUndang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara (selanjutnya disebutUU 9/2004) menyatakan :Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau atau badan hukumperdata.Berdasarkan pasal tersebut di atas, jika di uraikan
Pengadilan PN KALIANDA Perdata Tanah
Register : 23-03-2016 — Putus : 10-03-2017 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN KALIANDA Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Kla
Tanggal 10 Maret 2017 — Penggugat: 1.Tn. OEY ALBERT 2.SANTOSO 3.Ny. YULIANA 4.Tn. ALFRED Tergugat: 1.Tn. MADE INDRA 2.DAYA KURNIA Turut Tergugat: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL .BPN.
115 — 9
  • Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor5 Tahun 1986 Jo UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang PerubahanUndangUndang No. 5 Tahun 1986, Sertifikat Tanah MerupakanKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN ).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
384 — 300
  • perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuKetentuan pasal 1 angka 10 tersebut dengan tegas menyatakansuatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata UsahaNegara jika memenuhi tiga kriteria yaitu Objek sengketanya adalahHalaman 70 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDGKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata
Register : 18-05-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Agm
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
142 — 57
  • Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum diatas, sangatlahBerdasar dan Sangat Beralasan Hukum kiranya Majelis Hakimperkara a quo memutuskan Pengadilan Negeri Argamakmur tidakdapat diterima karena tidak berwenang mengadili sengketaAdministrasi Negara dan atau Sengketa Keputusan PejabatTata Usaha Negara (KTUN)B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Pemohon Banding;bahwa dengan demikian Surat keputusan Keberatan yang diterbitkanoleh Terbanding, menurut Majelis telah sesuai dengan aturan danketentuan yang berlaku;Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasiargumentasi tersebut diatas, maka Majelis berpendapat sebagai berikut :1.Bahwa SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2002 Nomor00005/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang pengajuan keberatannyadiputus dengan Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP1692/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 adalah KTUN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 143/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
DR. Drs. HR. Prabowo Surjono SH.MH
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. MAKAELSA. Diwakili oleh IR. YOYONG HARTONO dan NONO SAMPONO
355 — 208
  • adanyasurat objek sengketa in litis yang diterbitkan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo, Majelis Hakimberpendapat bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara yangdapat dijadikan sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 19-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 1 Oktober 2015 — BADRIANI IMANSYAH GAZALI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU ISAHRANSYAH MENIK SETYA MURWANI RABIATUL ADAWIYAH AHMAD BAIHAKI KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk ROMAYANI SYAHRUKHAN
115 — 53
  • tertanggal 19 Desember 2014, kecuali yang secara tegasdiakui kebenarannya.Bahwa Tergugat Il Intervensi V dengan tegas membantah dan menolak alasandan dalil gugatan Penggugat karena tidak memenuhi syarat formal alasangugatan sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat 2 UURI No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, karena gugatan Penggugat mendalilkan seperti tersebut pada angka 6dalam gugatannya yaitu pertama mendalilkan Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN
    ) telah bertentangan dengan UURI No. 5 Tahun 1960 tentang DasardasarPokok Agraria dan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan keduamendalilkan KTUN telah bertentangan dengan Asasasas Umum PemerintahanYang Baik, dengan demikian maka alasan dan dalil Penggugat tersebut menurutTergugat Intervensi II tidak dapat dibenarkan menurut hukum.Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel), maka haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaarad)dengan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 09-07-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 18 Desember 2015 — Penggugat :1. M. ROHIM 2. SITI ZULAIHA Tergugat : 1. Gubernur Propinsi Lampung 2. Kepala Kantor BPN Bandar Lampung
194 — 135
  • pada terbitnyaObyek Sengketa;e Sifat Individual dapat terlihat dari Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TergugatI, Tergugat II merupakan pemberian hak milik atas tanah Negara kepada 26 (Duapuluh enam) penerima hak secara individual dan Tergugat III telah melakukanpemecahan, penggantian Sertipikat, penurunan hak dan balik namaterhadapbeberapa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik yangditerbitkan oleh Tergugat II; e Sifat Final Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding;e bahwa dengan demikian Surat keputusan Keberatan yang diterbitkanoleh Terbanding, menurut Majelis telah sesuai dengan aturan danketentuan yang berlaku;bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasiargumentasi tersebut diatas, maka Majelis beroendapat sebagai berikut:1. bahwa SKPKB PPh Pasal 26 Tahun = Pajak 2005 Nomor00005/204/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang pengajuan keberatannyadiputus dengan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP1695/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 adalah KTUN
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-08-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 445/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
1.H. ZAINAL ARIFIN
2.IRWANSYAH
3.TUTI AMINAH
4.ENDEH SUKARSIH
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
2.PT. INDOFICA HOUSING
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq KEPALA BPN Cq KAKANWIL BPN JAKARTA
4.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Cq SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAKARTA UTARA
5.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq KOPERASI PEMBINA PROFESI DAN OLAHRAGA PERAIRAN DANAU SUNTER JAKARTA SUNTER
6.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
7.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
101 — 154
  • sebagaimana uraian dalam Halaman 15 16 gugatanaquo yang menjelaskan adanya Perbuatan Melawan Hukum Penguasaatas dasar kesewenangwenangan (Detournement de Pouvoir) danmeminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam petitumnyauntuk membatalkan SHPL No. 1/Sunter Jaya dan SK BPN, yang manaseharusnya PARA PENGGUGAT mengajukannya ke Pengadilan TataUsaha Negara karena menyangkut Perbuatan Melawan HukumPenguasa (onrechtmatige overheidsdaad/OOD) dan juga menyangkutpembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 12-10-2018 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 238/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 1 April 2019 — Tn. H. ABDUL HALIM : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, dkk
646 — 503
  • Selain itu ada ada pembatasan bahwa tidaksemua KTUN bisa di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa menurut pendapat Ahli sengketa pertanahan dapat dikatakan masukdidalam Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan manifestasi dariKeputusan Tata Usaha Negara dan apabila diatas tanahnya terdapat objekyang merupakan hak perorangan dan ada subjek yang merupakan pemilik daritanah tersebut, kemudian ada juga yang dibebankan hak yang lainnya, sertabisa juga ada hubungan perdata dengan pihak lain, oleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 751/B/PK/PJK/20164 Oktober 2013 yang pengajuan keberatannya diputus dengan Suratkeputusan Keberatan Nomor : KEP1690/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober2013 adalah KTUN yang tidak termasuk dalam apa yang dimaksud dalaPasal 2 huruf e UU PTUN, sehingga bisa diajukan keberatan dankeputusannya bisa diajukan banding sesuai dengan Pasal 27 UU KUP dansebagai dasar dilakukan banding sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6UU Pengadilan Pajak, sehingga sesuai Pasal 31 ayat (2) UndangUndangPengadilan Pajak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
202 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1192/ B /PK/PJK/2015bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasiargumentasi tersebut diatas, maka Majelis berpendapat sebagai berikut :1.bahwa SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 Nomor00005/206/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00148/WPJ.06/KP.1203/2013 tanggal 4 Oktober 2013 yang pengajuankeberatannya diputus dengan Surat keputusan Keberatan Nomor : KEP1691/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 adalah KTUN yang tidaktermasuk
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 05-02-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.LLG
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
298 — 156
  • yangmemutuskannya sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi tanggal 3Nopember 1971 No.383 K/SIP/1971 sebagai berikut : Menyatakan batalsurat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agrarian secara sahtidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan sematamata termasukwewenang administrasi;Bahwa wewenang = administrasi sebagaimana dimaksud dalamYurisprudensi di atas jelas saat ini menunjuk pada Pengadilan TataUsaha Negara, karena penyelesaian permasalahan yang terkait produkKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA DIWAKILI OLEH IR. R.A. SUTRISNO KGA
Tergugat:
Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
361 — 298
  • Bahwa Obyek Sengketa in /itis tidak termasuk dalam pengertian KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:.. Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutUndangundang ini:a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukumperdata;b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yangbersifat umum;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1272 — 933 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jelasdalam gugatannya, Para Penggugat selain mengajukan tuntutanperdata juga mengajukan tuntutan pembatalan Keputusan Tata UsahaNegara ("KTUN") yang masuk ke dalam kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara ("PTUN");42. Tindakan Para Penggugat yang mencampuradukkan tuntutan yangtunduk pada kewenangan pengadilan yang berbeda menunjukkanbahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidakjelas, terutama mengenai esensi gugatan dimaksud.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1296 — 930
  • BUMI KEDAUNG LESTARI(TERGUGAT IV), yang sebetulnya pembatalan Sertipikat Kepemilikan HakAtas Tanah yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Depok.Artinya dalam gugatan PENGGUGAT telah terjadi kumulasi gugatan secarasekaligus kedalam satu surat gugatan, dimana PENGGUGATmenggabungkan 3 (tiga) jenis perkara gugatan atau tuntutan hak yangmasingmasing berbeda
    BUMI KEDAUNG LESTARI/TERGUGAT IV) adalah merupakansuatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat olehBadan/Jabatan TUN yang bersifat konkrit, individual dan finalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang
    berlaku, yang bersifat konkret, individualdan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata.Bahwa sebagai suatu Keputusan TUN, maka gugatan terkait pembatalanterhadap Sertipikat Kepemilikan Hak atas Tanah merupakan perkarayang lingkup kewenangannya ada pada Badan Peradilan Tata UsahaNegara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat, halmana dikarenakan Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah merupakansebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat olehBadan
    BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV),merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat olehBadan/Jabatan TUN yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, yang menyatakan:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
182 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daluwarsa, sebagai berikut................dst...Kalau berbicara mengenai kadaluarsa, maka seharusnya Titik Berangkatnyaadalah titik start perkara Pidana yang diajukan oleh PT Belunkut terhadaprakyat, (yang nyatanya tidak terbukti) di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.Tahun 2008 saja Termohon Kasasi sudah merampas tanah rakyat ( tanah siTaslam, belum lagi didata tanah siapa saja yang telah dirampas Termohonkasasi, vide Berita Acara Sidang PTUN);HARUS DIKAJI PROPER LAW NYA DULU, BARULAH DIKAITKANDENGAN KTUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk VS Ir. INDAR ATMANTO, DKK
344 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang pokok perkara, bahwa Tergugat/Pemohon Kasasitidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) Objek Sengketa, yaitu melanggar ketentuan Pasal 14ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 20 Tahun 1997 danPasal 1 angka 4 Jo. Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) PeraturanPemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah;d.