Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020;

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uangpesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang UndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perinciansebagai berikut : 2 x 9 bulan upah x Rp 2.814.734,90, = Rp 50.665.228,21x 4x Rp 2.814.734,90, = Rp 11.258.939,6Pesangon + Penghargaan Masa Kerja x15 %(Rp 50.665.228,2 + Rp

tersebut ;e Bahwa terdakwa, Edo Indra Pgl Edo (perkara terpisah), Holmes Simanihuruk Pgl Holmes(perkara terpisah), Agustari Muslim Pgl Lim (perkara terpisah) dan Jufri Pgl Jup (perkaraterpisah) tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidanaperjudian jenis toto gelap (togel) tersebut ;e Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ini ;Menimbang, bahwa setelah pengadilan memeriksa semua alat bukti yang diajukan oleh penuntutumum, maka sesuai dengan ketenuan

Mendapatkan izin dari intanstiterkait lainnya;Bahwa dari jenis kegiatan dalam daerah (wilayah) kepabeanan tersebut maka apabila adasesuatu barang yang dibawa oleh seseorang yang datang dari Luar Negeri ke wilayahIndonesia melalui suatu daerah Pabean maka barang dimaksud tetap dikwalifisir sebagaibarang bawaan bersifat import, hanya saja apabila dilengkapi dokumen maka menjadibarang imprort yang legal sedangkan kalau tidak dilengkapi dengan dokumen makadisebut sebagai illegal, hal ini seturut dengan ketenuan

Bahwa, dengan merujuk pada ketenuan Pasal 1 angka (9) UU No.51/2009 juncto Pasal 87 UU No. 30/2014 sebagaimana tersebut diatas, maka Objek Sengketa merupakan Penetapan Tertulis, yaitubukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGATa quo dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karenasudah jelas isi (materinya), sebagai berikut:a. bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara jelas yaitu namaTERGUGAT selaku Bupati Mamberamo Raya

Bawha, berdasarkan ketenuan Pasal 55 UU No. 5/1986 besertaPenjelasannya tersebut, dihubungkan dengan fakta di manaPENGGUGAT tidak pernah diberikan Salinan KeputusanPemberhentikan Dalam Jabatan Struktural oleh TERGUGAT danPENGGUGAT baru mengetahui adanya Keputusan TERGUGATNo. SK. 821.2238 Tanggal 30 Oktober 2019 tersebut pada saatPemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020;5.

Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020;

seharga Rp. 50.000,(ima puluh ribu rupiah) perkilogramnya ;Bahwa pada saat terdakwa membeli daging tersebut, tidak ada menggunakan faktur(kwitansi) ;Bahwa yang mengantarkan daging tersebut kerumah terdakwa adalah Al (DPO)bertiga bersama temannya, tetapi terdakwa tidak tahu siapa nama temannya yang 2(dua) orang tersebut, mereka mengantarkan daging tersebut pada awal bulan Marettahun 2013 ;Menimbang, bahwa setelah pengadilan memeriksa semua alat bukti yang diajukanoleh penuntut umum, maka sesuai dengan ketenuan

Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020;

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uangpesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang UndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perinciansebagai berikut :2 x 4 bulan upah x Rp 2.814.734,90,1x 2x Rp 2.814.734,90,Penghargaan Masa Kerja x 15 %Rp 22.517.879,2Rp 5.629.469,8Rp28.147.349)x15% = Rp4.222.102,35+Total

.; 1.3 Bahwa akibat ketenuan suara tidak sah sebanyak 988 suara tersebutdengan alasan akibat pencoblosan tembus ke dua sisi Surat Suara,sementara di 66 Desa yang lain dinyatakan sah sesuai ketenuan yang dbuat Tergugat.;1.4 Bahwa Tergugat tidak melakukan verifikasi secara teliti atas data datapendukung yang bersifat faktual dilapangan, padahal terjadi pelanggaran sbb :1.4.a Calon yang ditetapkan sebagai pemenang masih menjabatsebagai Ketua Cabang Partai Politik Ssementara aturan yangHalaman 9 dari

perkawinan putus karena Talak, maka bekassuami wajib memberikan nafkah iddah kepada isterinya, kecuali bila ia nusyuz;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonpensidikategorikan sebagai isteri yang tidak nusyuz, maka sudah sepatutnya apabilaTergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepadaPenggugat Rekonpensi, sesuai dengan ketenuan

bungkus plastic kecil berisiserbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,14 gram, 3 (tiga) buah pirekkaca, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol parfum kaca merk BELLAGIOdengan tutup telah berlubang dua diduga bong, Seperangkat bong yang terbuat dari botolplastic berwarna biru, 14 (empat belas) buah pipet plastic, 1 (satu) buah tutup botol warnaputih yang berlubang dua, (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kotak Microphone merkNAKATA, yang telah disita sesuai dengan ketenuan

menyidangkan perkara tersebut ( Vide pasal 152 ayat (1) KUHAP) Bahwa Hakim yang ditunjuk telah menentukan hari Sidang untukmeyidangkan perkara tersebut pada Hari Senin tanggal 29 Maret 2021 ( Videpasal 152 ayat (1) KUHAP).Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal Pasal 82 ayat (1) huruf dKUHAP menetukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa olehpengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepadapraperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur,Menimbang, bahwa dari ketenuan

Nomor 118 PK/TUN/2016Perak) dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa sudah sesuai atautelah berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkankepadanya, untuk itu perlu dilakukan pengujian dengan menggunakanbatu uji berupa peraturanperaturan, baik peraturan yang terkait dengansubjek hukum Termohon PK/Tergugat selaku BUMN yang berbentukPerseroan Terbatas (persero) berdasarkan UU BUMN Nomor 19 Tahun2003 dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa berdasarkan ketentuan ketenuan

Bahwa oleh karena itu ketika di dalam situasi demikian TERMOHONKEBERATAN / PENGGUGAT dan kuasa hukumnya meminta kepadaPEMOHON KEBERATAN / TERGUGAT untuk menyerahkan BPKB atasobyek lease dari PERJANJIAN LEASE , yaitu BPKB atas Pajero Sport,PEMOHON KEBERATAN / TERGUGAT menolak untuk memberikan danmenangguhkan penyerahannya dengan meminta agar TERMOHONKEBERATAN / PENGGUGAT memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan PERJANJIAN LEASE Il, sambil PEMOHONKEBERATAN / TERGUGAT merujuk kepada ketenuan

Ketentuan ini MvT disebutsebagai gematigde cummulatie atau kumulasi Sedang;Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana pada pokoknya tidak berkaitan denganunsur delik, melainkan hanya berkaitan dengan pemidanaan, maka MajelisHakim berpendapat bahwa ketenuan Pasal 65 Ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana, akan Majelis pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke3 danke4 Juncto Pasal 65 ayat

Bahwa Tergugat berkeyakinan apabila perceraian bukalah jalan terbaikuntuk masa depan Tergugat dan Penggugat dan justru akan mendatangkankemadlhorotan yang lebih besar;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalil dalilnyadibantah oleh Tergugat, maka barang siapa yan mendallkan gugatannyawajib membuktikan dalil dalilnya dan siapa yang membantah maka wajibmembuktikan bantahan bantahannya sebagaimana ketentuan pasa 163HIR dengan bukti bukti sebagaimana ketenuan pasal 164 HIR;Menimbang, bahwa

Harvard Cocopro) sebagai hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uangpesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang UndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp. 67.975,846,9(enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratusempat puluh enam koma sembilan rupiah), dengan perincian sebagaiberikut:Penggugat (Ic.

Bahwa setelah membaca dalildalil gugatan dari Penggugat telah ternyata gugatanyang diajukan Penggugat tersebut mengandung cacat Formil dan atau tidakdipenuhinya syarat formil dari suatu gugatan hal mana dikarenakan gugatan a quodiajukan oleh Penggugat menyalahi ketenuan pasal 171 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo pasal 82 UU No 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;Dimana dalam pasal 171 UndangUndang Republik Indonesia nomor

Putusan Nomor 116 PK/TUN/2016yang dilimpahkan kepadanya, untuk itu perlu dilakukan pengujian denganmenggunakan batu uji berupa peraturanperaturan , baik peraturan yangterkait dengan subyek hukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugatselaku BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (persero) berdasarkanUU BUMN No. 19 Tahun 2003 dan UU No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;Bahwa berdasarkan ketentuan ketenuan hukum yang bersfiatnormatif tersebut diatas dihubungkan dengan keputusan objek sengketa ,dapat

Bahwa, dengan merujuk pada ketenuan Pasal 1 angka (9) UU No.51/2009 juncto Pasal 87 UU No. 30/2014 sebagaimana tersebut diatas, maka Objek Sengketa merupakan Penetapan Tertulis, yaitubukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGATa quo dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karenasudah jelas isi (materinya), sebagai berikut:a. bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara jelas yaitu namaTERGUGAT selaku Bupati Mamberamo Raya

Bawha, berdasarkan ketenuan Pasal 55 UU No. 5/1986 besertaPenjelasannya tersebut, dihubungkan dengan fakta di manaPENGGUGAT tidak pernah diberikan Salinan KeputusanPemberhentikan Dalam Jabatan Struktural oleh TERGUGAT danPENGGUGAT baru mengetahui adanya Keputusan TERGUGATNo. SK. 821.2240 Tanggal 29 Desember 2019 tersebut padasaat Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020;5.

KdiBahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masingmasing telahmengajukan kesimpulan pada tanggal 30 Oktober 2019 yang isinya sebagaimanatelah terurai dalam berita acara sidang perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanaterurai di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketenuan Pasal 154 R.Bg.majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, selain ituuntuk memenuhi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, juga telahdilaksanakan