Ditemukan 2143 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member mantur mentek mester meneer mentar mentor
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 11-02-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PA TALIWANG Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Tlg
Tanggal 24 Februari 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
  • Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPara Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-09-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN STABAT Nomor 648/Pid.Sus/2019/PN Stb
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.DIKA PERMANA GINTING.SH
2.Maisuri, SH
Terdakwa:
AGUS SETIAWAN
18 — 11
  • Tanpa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa bahwa Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika menyebutkan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupalembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yangsiselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh,Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2019/PN Stbmenanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmupengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menter!.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 12-09-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 47/PDT/2017/PT PLK
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat I : Bahing Djimat
Pembanding/Penggugat II : Budiyanto Karwelo
Terbanding/Tergugat I : Perseroan Terbatas PT Cakra Mineral TBK
Terbanding/Tergugat II : Deflyna Panawati Debora Nababan
Terbanding/Tergugat III : Ir. Uria Ninu N. Ludjen
Terbanding/Turut Tergugat : H. Feby Rubein Hidayat, SH
120 — 70
  • Murui Jaya Perdana, tertanggal 10Desember 2010, Nomor 10, dibuat dihadapan Notaris Rosmala Dewi, SH,Notaris di Kabupaten Bekasi (bukti P3) mendapat persetujuan dari Menter!Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusantertanggal 30 Desember 2010, Nomor AHU60778.AH.01.02, Tahun 2010(bukti P4), Kemudian dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-05-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.YENITA SUFNIWATI,SH
2.SITI PRIYANTI, SH
3.EKA MAINA LISTUTI, SH.
4.OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H.
Terdakwa:
ALVIANDO BIN SUPARDI
24 — 10
  • Put.836/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menter!Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untukkepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannyadengan pekerjaan terdakwa seharihari.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-12-2012 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 879 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI VS PT. EXINDOKARSA AGUNG;
45 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 14e Ayat (1) menyatakan Untuk penetapan tarif bea masuk dan beakeluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasibarang;e Ayat (2) menyatakan Ketentuan tentang klasifikasi barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganperaturan menter?;b. Pasal 16e Ayat (1) menyatakan, Pejabat bea dan cukai dapat menetapkantarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuanHalaman 10 dari 36 halaman.
    mengajukankeberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalamvaktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan denganmenyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus di bayar;e Ayat (2) menyatakan, Direktur Jenderal memutuskan keberatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60(enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan ;e Ayat (6) menyatakan, Ketentuan mengenai tata cara pengajuankeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan peraturan menter
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-05-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN KOTABUMI Nomor 54/Pid.SUS/2015/PN.Kbu.
Tanggal 16 Juni 2015 — RISKI TRI ABADI BIN M.RAIS
24 — 11
  • Ayat 2berbunyi Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembanganimu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketatoleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.Ayat 3 berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yangsangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menter?
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 27-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Pwk
Tanggal 9 Agustus 2021 — Pemohon:
SITI RUYATI
27 — 2
  • Menter! Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI, Direktur Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakenaan, tanggal 28 Desember 2012;7.3. Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/19/Pem/III/2021, yangdikeluarkan oleh An.Pit.Lurah Tegalmunjul, Sekretaris, tanggal 05Maret 2021;7.4. STTB Sekolah Dasar Ahmad Yani Il, Purwakarta, yangditandatangani oleh Kepala Sekolah Ahmad Yani Il Purwakarta,tanggal 3 Juni 1983;7.5.
Pengadilan PN MARISA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN MARISA Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mar
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SUKARNO, SH.,MH
Terdakwa:
ANTON PAKAYA Alias ANTON
76 — 18
  • digunakan untukkepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yangberupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembanganyang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh,menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmupengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menter
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1379/Pid.Sus/2017/PN Bjm
Tanggal 18 Desember 2017 — Penuntut Umum:
Yudi Iswanto, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin SATAR
62 — 6
  • : Tanpa hak atau Melawan Hukum :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak ataumelawan hukum adalah tidak berhak tanpa seijin dari pejabat yang berwenangdalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam pasal8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjelaskanbahwa Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bgl
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
RUSTAM BIN SEMANG Alm
78 — 28
  • DJ.10106/97 tentang petunjuk pelaksanaan surat Keputusan MenteriPertanian No. 503/KPTS/UM/7/1980, diktum pertama Jaring Trawl merupakanjenisjenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotordan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (beam)atau sepasang alat pembuka (otter board) dan jaring yang ditarik olehsatu/dua buah kapal bermotor;Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Perikanan nomorIK.340/DJ.10106/97 tentang petunjuk pelaksanaan surat Keputusan Menter
    SAUDARA, Bina Bersatu 137/ atau KM AISYAH dan BinaBersatu 068/atau KMH INDOSIAR dapatdipersangkakanmelanggar UU RI No.31Tahun 2004 yang telahdiubahkedalam UU RI No 45 Tahun 2009tentangPerikanan pada Bab XV tentang Ketentuan Pidana;Bahwa benar berdasarkan PermenKP Nomor 59 tahun 2020 Pasal 8 ayat (1),(2), dan (3) kelompok alat penangkap ikan (API) yang temasuk pukat hela (trawls)dan berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Perikanan nomorIK.340/DJ.10106/97 tentang petunjuk pelaksanaan surat Keputusan Menter
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/2013
Tanggal 20 Agustus 2013 — AGUS PRAMUDIJONO, SH. M.Hum, DK vs. REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, DK
119 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maret2011 melanggar Peraturan Perundang undangan yang berlaku, sehinggaharus dibatalkan dan Tergugat wajib mencabut Surat Keputusan tersebut;5 Bahwa mencermati Pasal 25ayat (1) PP PendidikanTinggi menegaskan bahwa,Gelar Doktor Kehormatan(Doktor Honoris Causa)dapat diberikan kepadaseseorang yang berjasa luarbiasa bagi ilmupengetahuan, teknologi,kebudayaan,kemasyarakatan, ataukemanusiaan dan dalamayat (4) menegaskan pula,Prosedur pengusulan,pemberian, dan penggunaangelar Doktor Kehormatandiatur oleh Menter
    Yang secara luar biasa menyumbangkan tenaga dan pikiran bagiperkembangan Perguruan Tingg1;Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (1) menegaskan pula bahwa,Pelaksanaan pemberian Gelar dilakukan oleh Perguruan Tinggi denganpersetujuan Menter?, dalam ayat (2) mengatur bahwa, Pemberian Gelarsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan pemberian piagamyang ditandatangani oleh Rektor Perguruan Tinggi.
Pengadilan PN MASOHI Perdata
Register : 05-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN MASOHI Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Msh
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
JEMMY D. KABUNGSINA
Tergugat:
1.1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI ADMINISTRASI LABUAN
2.BRUNO RADO
92 — 50
  • negeriHalaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Mshnegeri yang akan melakukan pemilihan kepala dasa atau DesaAdminstratif telah menyampaikan bahwa dasar hukum atau aturan yangdigunakan untuk proses awal mulai dari tahap penjaringan, penetapancalon, Penetapan Nomor dan seterusnya mengunakan Perda MalukuTengah Nomor 03 Tahun 2006, akan tetapi khusus untuk pemilihan dansampai pada penetapan calon pemenang itu dengan mengunakanUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menter
    Bahwa dalil jawaban Tergugat II poin ke1 adalah dalil yang keliru,oleh karena Tergugat sebagai Panitia Pencalonan, Pemilihan danPelantikan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan telahmelakukan Perbuatan melawan hukum yaitu dengan tidak mengunakanUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menter!
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 22-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Dp
Tanggal 8 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
  • Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Halaman 14 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.DpMenimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPara Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51/C/PK/PJK/2007
Tanggal 2 Nopember 2010 — PT. KAISAR MOTORINDO INDUSTRI VS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dari kronologis pemeriksaan sebagaimanadiuraikan di atas dikaitkan dengan Pasal 5 dan 3Keputusan Menter i Keuangan No. 545/KMK.04/2000tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang menyebutkanantara lainPemeriksa Pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksadan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan padawaku melakukan pemeriksaan, memperlihatkan TandaPengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan sertamenjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada WajibPajak yang akan diperiksa.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 15-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 787/Pdt.P/2021/PA.Pra
Tanggal 25 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
10 — 7
  • Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-04-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN SDA
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IBNU SINA
Terdakwa:
MOCHAMAD ABDUL ROCHMAN Bin ABDUL WAHIB
55 — 21
  • berwewenanguntuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman jenis sabu tersebutMenimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka terdakwa bukanlahorang yang berhak untuk mendapatkan Narkotika Golongan dalam bentukHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN SDAbukan tanaman, karena terdakwa adalah bukan dokter, bukan ahli, bukan pulapejabat/Badan Hukum (apotik atau Farmasi), dan lagi pula terdakwa tidakmampu menunjukan adanya izin dari Pejabat yang berwenang atau Menter
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Dum
Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HENGKY FRANSISCUS MUNTE, SH. MH.
Terdakwa:
Edi Saputra als Edi bin Ngadim
21 — 5
  • Ujang Sani Alias Ujang telah melarikan diri sehinggadinyatakan DPO Polsek Dumai Barat;Bahwa benar, berdasarkan faktafakta yuridis tersebut diatas diketahulperbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilengkapi surat izin dari Menter!
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama
Register : 23-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Prgi
Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
  • ., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim Tunggal dalampersidangan Pengadilan Agama Parigi, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PN Plg
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
DYAH RAHMAWATI, SH
Terdakwa:
IRMANSYAH BIN JUHRI
21 — 5
  • setelan mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan.Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangandengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 danPasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlahterbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 18-02-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1846/Pid.B/2015/ PN.PLG
Tanggal 18 Februari 2016 — ARI HAFFIAN BIN SUBUR
31 — 3
  • M Igbal , 1 (satu) lembar surat keputusan Menter/Kabiro kepegawaianPT Bank BRI (Persero) Nomor: 1119/6921/PGBJK/VIW2015 tanggal 25Agustus 2015 , 1 (satu) lembar Fakta htegritas Bank BRI An M bgbal , SuratPeryataan Pelamar Seleksi Karyawan tetaop PT Bank Rakyat Indonesiatahun 2015 tanggal 21 Juli 2015 an. M bbal , 1 (satu) lembar Surat PanitiaSeleksi Karyawan baru PT Bank BRI indonesia Kanwil Il Palembang Sessi 4tahun 2015 an. M bal.Dirampas untuk dimusnakan .4.