Ditemukan 862 data
28 — 7
TT.4;Foto copy surat keterangan bebas hutang pajak daerah Nomor 973/116/IX/DPPKAD/2014 tertanggal 11 September 2014 yang ditanda tangani oleh KepalaBidang Pengelolaan Pendapatan UB Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan padaDinas PPKAD, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tandaT1,2.
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
RUSTAM, S.Pd
164 — 175
ANDRIYATI RAZAK, S.SosBahwa saksi adalah PNS, Eks Bendahara pada Dinas PPKAD, Kab. Konawe;Bahwa saksi menerangkan sudah sering bertemu dengan terdakwa di kantor;Halaman ke 34 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.SusTPK/2019/PN.
Konawe dan yang bersangkutanmerupakan Bendahara PPKAD pada BPKAD Kab. Konawe yang mengurusipencairan anggaran dana desa di Kab.
122 — 57
dengan asli);Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648/2317BP2T/2014,tanggal 26 September 2014, tentang Ijin Mendirikan Bangunan, An.Pemohon Antonius Artono (fotokopi sesuai dengan asli);Berita Acara Pemasangan Plang dari Kelurahan Kademangan tanggal 11Maret 2015, atas permohonan Handoyo Gunawan (fotokopi sesuai denganasli);Kwitansi Pembayaran uang muka (tanda jadi) pembelian tanah, dariAntonius Artono kepada Riana Masri, tanggal 31 Desember 2011(fotokopi sesuai dengan asli);Surat Kepala Dinas PPKAD
P5052Surat Kepala Dinas PPKAD Aset Daerah Kota Tanggerang SelatanNomor: 973.1/681PBB & BPHTB, tanggal 18 Desember 2014, Perihal:Data Objek PBB, yang ditujukan kepada Handoyo Gunawan (fotokopisesuai dengan asli);Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 September 2012 (fotokopisesuai asli);Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Tahun 2011, NOP. 36.76.053.003.0120249.0 Atas Nama WajibPajak Idi Raikin, tanggal 07 Agustus 2011 (fotokopi);Foto Penggugat saat pengukuran (fotokopi
42 — 16
Fotokopi Bukti Pembayaran Retribusi Kios Pasar Wameo E 11 atasnama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Dinas PPKAD, tertanggal 26Februari 2009, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai denganaslinya, (bukti T.2);.
1.ARJELY PONGBANNY, SH
3.EKA JACOB HAYER, SH
4.SUDARMONO TUHULELE
Terdakwa:
Drs.JANSEN LEONUPUN Alias JAN.
156 — 223
Maluku Barat Daya adalahsebagai Kepala Dinas Keuangan (PPKAD) Kabu. Maluku Barat Daya,berdasarkan Surat Keputusan (SK)Bupati Maluku Barat Daya Nomor :9001 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 ; Bahwa tugas saya sebagai Kepala Dinas Keuangan dan AsetPengelolaan Daerah Kab.
Mengesahkan DPA / DPPA,~ melakukanpengendalian dan Pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk Tekhnissistim penerimaan dan Pengelolaan Kasda, Menetapkan SPD (SuratPenyediaan Dana), menyiapkan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman atasnama Pemda, melaksanakan Sistem Akuntansi dan Laporan KeuanganDaerah dan menyajikan Informasi Keuangan Daerah serta MelaksanakanKebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta penghapusan BMD (BarangMilik Daerah) dan bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran danapada Dinas Keuangan Daerah (PPKAD
Maluku Barat Daya ;Halaman 52 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb Bahwa sebagai Kepala Dinas saya bertanggung jawab terhadapdana Penyertaan Modal yang telah dicairkan tersebut ; Bahwa saya tidak pernah membaca aturan tentang PenyertaanModal dari Dinas PPKAD kepada PT. PDAM tersebut ; Bahwa sebagai Kepala Dinas tidak ada tugas saya untukmelakukan Pengawasan terhadap PT.
MalukuBarat Daya adalah mengambil, menyimpan danmempertanggungjawabkan segala pencairan yang ada pada DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan selanjutnyabertanggung jawab atas seluruh pengeluaran dana pada DinasKeuangan Daerah (PPKAD)Kab. Maluku Barat Daya ; Bahwa Berdasarkan Perda Nomor 04 tahun 2013 PenyertaanModal pada (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum Kab.
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
4.JULIVIA SELANNO, SH
5.DOUGLAS JHON FITER SH
6.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
M. TAHIR KALLEAN, SP
97 — 74
Seram BagianTimur untuk dievaluasi dan apabila ada perubahan, maka dikembalikan lagike Desa untuk diperbaiki dan kemudian disahkan oleh pihak Negeriselanjutnya pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KeluargaBerencana mengeluarkan surat untuk proses penyaluran dana Desa yangditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD yang didalamnya tercantum namaDesa, Nomor Rekening Desa yakni Kepala Pemerintahan Negeri/NegeriAdministratif dan Bendahara, kemudian Kepala Dinas PPKAD menyalurkandana Desa dari RKUD ke
FERY JUNAIDI SH
Terdakwa:
ERIK MURDANI Als ERIK BIN ZULKARNAIN
75 — 48
satu leadingsektor yang mengurus dana desa (DD) dan sekretariat yang memverifikasipersyaratan penyaluran ada di BPMPP dan KB Kabupaten Lebong.Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.DARMADI, S.Sos Bin DARUSSAMAN.Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik danketerangan yang diberikan pada saat penyidikan adalah benar semua.Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,serta bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.Bahwa pada tahun 2015 saksi bekerja sebagai PNS di Dinas PPKAD
Pid.SusTPK/2018/PN Bgl Halaman 24 dari 52Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara PPKD (PejabatPengelola Keuangan Daerah) dalam hal penyaluran Dana Desa (DD) tahun 2015adalah sebagai berikut:1.Menerima berkas usulan pengajuan penyaluran dana desa (DD) setiap desa;2.3.Melakukan pengecekan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran dana desa(DD) setiap desa berdasarkan perbup lebong nomor 37 tahun 2015;Memproses berkas pengajuan penyaluran dana desa (DD) ke bidangperbendaharaan (BUD) dinas PPKAD
Terbanding/Terdakwa : Aprianto Bin M.Toyib
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Rib' Aniati, SH
57 — 23
surat nomor : 140/42/kec.pampangan/2009 tanggal 21 Desember 2009 perihal tunjangan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa Triwulan III & IV;
- 2 (dua) lembar surat kuasa dari Kepala Desa Sepang APRIANTO, EDI JOHAN, AZIZ RAYE, ALI SODIKIN, IBRAHIM, ARIS MUNANDAR dan SAFRI kepada Camat Pampangan AHMAD S.Sos, MM;
- 2 (dua) lembar surat kuasa Kepala Desa Sepang APRIANTO kepada Camat Pampangan TAMIM, S.Sos;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati OKI Nomor :900/75/KEP/D.Penda-PPKAD
/2009 Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati OKI Nomor :900/53/KEP/D.Penda-PPKAD/2009 Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) berkas pencairan dana ADD tahap I Tahun 2009 tanggal 05 November 2009 Desa Sepang Kec.
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA SH
4.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD SALEH RUMFOT
128 — 77
Dana ADDbersumber dari APBD kabupaten Seram Bagian Timur;Bahwa awalnya terbitnya peraturan Bupati sebagaimana jawaban saksipada pertanyaan diatas, selanjutnya Dinas Pemberdayaan masyarakatDesa Kab.Seram Bagian Timur, mengeluarkan Rekomendasi pencairandana Desa yang ditujukan kepada saksi selaku Kepala Dinas PPKAD,dimana dalam surat rekomendasi tersebut tercantum Nama DesaNomor Rekening Desa, Nama Kepala Desa dan Bendahara Desa,maka saksi mendisposisikan surat rekomendasi tersebut kepada KabidKuasa
BUD untuk ditindaklanjuti, Kemudian Bendahara Satuan KerjaPengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyiapkan SPP (SuratPermintaan Pembayaran) yang menandatangani adalah saksi selakuKepala dinas bersama bendahara, SPM (Surat Perintah Membayar)saksi yang menandatangani, kemudian terbit SP2D (Surat perintahpencairan dana), selanjutnya kepala Desa atau bendahara datang keDinas PPKAD untuk mengambil SP2D untuk dicairkan di Bank MalukuCab.Bula untuk ditransfer ke rekening masing masing Desa.Sedangkan Dana Alokasi
ADD) sesuai denganRekomendasi dari Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kab.SeramBagian Timur untuk dicairkan dan diterbitkan SPP, SPM dan SP2Duntuk dicairkan di Bank Maluku Cabang Bula di transfer ke masing masing Rekening Desa;Bahwa persyaratannya Dokumen APBDesa diverivikasi dan dievaluasipada Dinas Pemebrdayaan masyarakat Desa dan Rekomendasi dariDinas Pemberdayaan Mayarakat Desa dan Dana ADD persyaratannyasama dengan Dana Desa;Bahwa berdasarkan APBDesa dan Rekomendasi dari Dinas PMD makaDinas PPKAD
Seram bagian Timur sedangkan ke PPKAD(Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah) hanya laporanrealisasi Tahap ;Bahwa Dana Desa merupakan dana perimbangan dari pemerintahpusat yang kemudian masuk dalam rekening daerah dan dianggarkandalam APBD 2016 pada pos bantuan keuangan kepada pemerintahDesa;Bahwa laporan realisasi pernah dievaluasi yakni APB Negeri/NegeriAdministratif yang diserahkan oleh Badan Pemberdayaan MasyarakatPemerintahan Desa dan Keluarga Berencana bersama dengan KepalaNegeri dan juga
Jafar Kwairumaratu selaku Kepala Dinas Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Pemerintahan dan Perlindungan Anak (PEMDES) KabupatenSeram Bagian Timur dan keterangan Saksi Ali Tomagola selaku KepalaDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD)dipersidangan terdapat fakta berdasarkan bukti Peraturan Bupati SeramBagian Timur Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PeraturanBupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Terbanding/Penuntut Umum I : SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : PEARLIN RELIANTA,S.H
98 — 45
tanggal20 April 2015;1 (Satu) bendel foto copy Surat Rekomendasi Pencairan DanaHibanh / Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 Nomor426/291/2015 tanggal 21 April 2015;Hal 33 dari43 Put.No.6/PID.TPK/2017/PT.SMR8.23.8.24.8.25.8.26.8.27.8.28.8.29.8.30.8.31.8.32.8.33.8.34.1 (Satu) bendel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :02209/SP2DLS/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah);1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksana Anggaran PejabatPengelola Keuangan Daerah (DPA PPKAD
90 — 15
Bupati Lima Puluh Kota PernyataanKesanggupan Melaksanakan Kegiatan Nomor900/2558/DPPKAD2015 tanggal 4 Desember 2015;2) Surat dari PLH Bupati Lima Puluh Kota kepada PenggunaAnggaran dan PPTK Nomor 900/2623/D PPKAD/2015 tanggal14 Desember 2015;3) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 tahun 2015 padahuruf D Nomor 11 Keanggotaan Panitia Penerima HasilPerkajaan untuk Pekerjaan Konstruksi, Jasa, Lainnya danJasa Konstruksi harus memenuhi salah satunya pada huruf cyaitu harus ada unsu dari Bagian Administrasi
61 — 15
Fotocopy Cek Bank Kalteng Nomor : CBK 120425 Tanggal 11/02/2013sebesar Rp. 6.000.000.000 dari Rekening Bendahara Pengeluaran keRekening Hibah Dana Pemilu Kepala dan Wakil Daerah Tahun 2012;ditanda tangani oleh Bendahara PPKD dan Kepala Dinas PPKAD;Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 dana hibah tersebut masuk kerekening Hibah Dana Pemilu Kepala dan Wakil Daerah Thn 2012 dengannomor rekening 02022020001204157 sebesar Rp. 6.000.000.000, (enammilyar rupiah).Bahwa dikarenakan dana tersebut masuk ke rekening
176 — 109
Tahap Ill sebesar Rp.4.924.704.000, (empat milyar Sembilan ratus duapuluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dialokasikan pada APBDTA 2017.Bahwa uang masuk Tahap dilakukan pada bulan Juli tahun 2016 sebesarRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah)dari pemerintah kabupaten Malukutengah melalui Dinas PPKAD ke rekening Panwaslih Kabupaten MalukuTengah, namun sebelum adanya pencairan tersebut Panwas sudahmelakukan peminjaman kepada Dinas PPKAD melalui Bendahara DinasPPKAD sebesar Rp. 100.000.000,
sesuai denganberita Acara Penutupan Kas oleh Tim Bawaslu Provinsi Maluku (saldo Kasdan saldo Bank seperti tertera diatas).Bahwa mengenai spesimen (tandatangan) untuk pencairan dana tersebutadalah Sekretaris sebagai PPK dan Bendahara yaitu saksi sendiri.Bahwa anggaran tersebut untuk keperluan operasional Panwas dari bulanJuni 2016 s/d September 2016 berupa : pembayaran sewa gedung, sewakendaraan, perjalanan dinas dan honor, pembelian mobiler, bayar pinjamanKomisioner yang dipinjam dari Bendahara PPKAD
Kemudian Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melaluiDinas PPKAD memberikan dana hibah sebesar Rp.10.924.704.000,(sepuluh milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat riburupiah) kepada Panwaslu Kab.Maluku Tengah (dengan rekening Panwaslunomor : 1001007707 Bank BPDM) dengan 3 (tiga) tahap yakni:Halaman 114 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2018/PN Amb1. Tahap sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dialokasikanpada APBD Kab.Maluku Tengah TA 2016.2.
Kemudian Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melaluiDinas PPKAD memberikan dana hibah sebesar Rp.10.924.704.000,(sepuluh milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat riburupiah) kKepada Panwaslu Kab.Maluku Tengah (dengan rekening Panwaslunomor : 1001007707 Bank BPDM) dengan 3 (tiga) tahap yakni:1. Tahap sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dialokasikan padaAPBD Kab.Maluku Tengah TA 2016.2.
DWI KURNIANTO, SH., MH.
Terdakwa:
NURDIANSYAH Bin ABDUL GANI
89 — 16
Kuitansi Penerimaan, Sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Tapin, Uang sejumlah : Rp. 166,925,889,80 -, ( Seratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan Ratus Delapan puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Sen ) Yaitu untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ( Dana Desa yang bersumber dari APBN) tahap 1 TA. 2019 untuk Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, yang menerima
Kuitansi Penerimaan, Sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Tapin, Uang sejumlah : Rp. 333.851.779.60 -, ( Tiga Ratus tiga puluh Tiga juta Delapan Ratus lima puluh satu Ribu Tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah enam puluh sen ) Yaitu untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ( Dana Desa yang bersumber dari APBN) tahap II TA. 2019 untuk Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, yang menerima Kepala
Kuitansi Penerimaan, Sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Tapin, Uang sejumlah : Rp. 333.851.779.60 -, ( Tiga Ratus tiga puluh Tiga juta Delapan Ratus lima puluh satu Ribu Tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah enam puluh sen ) yaitu untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ( Dana Desa yang bersumber dari APBN) tahap III TA. 2019 untuk Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, yang menerima Kepala
abdi rezafachlewi junus SH.MH
Terdakwa:
1.Ir. JOHANES PIETER AURI, M.M.
2.FREDY WARER
171 — 236
Ayamiseba selaku Plh KepalaDinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama pada intinya menyetujulpermohonan pencairan dana untuk kegiatan Pengkajian DampakLingkungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Kemudian Terdakwa Il Fredy Warer membawa Surat Perintah MembayarTambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPMTU/1.08.01.01/2015tertanggal 19 Nopember 2015 ditandatangani oleh Terdakwa JohanesPieter Auri, MM selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab.
Ayamiseba selaku Plh KepalaDinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama pada intinya menyetujulpermohonan pencairan dana untuk kegiatan Pengkajian DampakLingkungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Kemudian Terdakwa II Fredy Warer membawa Surat Perintah MembayarTambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPMTU/1.08.01.01/2015tertanggal 19 Nopember 2015 ditandatangani oleh Terdakwa JohanesPieter Auri, MM selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab.
Ayamiseba selaku Plh KepalaDinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama pada intinya menyetujulpermohonan pencairan dana untuk kegiatan Pengkajian DampakLingkungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Kemudian Terdakwa Il Fredy Warer membawa Surat Perintah MembayarTambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPMTU/1.08.01.01/2015tertanggal 19 Nopember 2015 ditandatangani oleh Terdakwa Ir. JohanesPieter Auri, MM selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab.
Terbanding/Penuntut Umum : I MADE SANTIAWAN, SH.
107 — 75
Selan (Ppkad)75)Map Peminjam An. Enos Asbanu76)Map Peminjam An. Mamu Landu Praing, Sh77)MAP Peminjam an. Agustinus Kause, ST 1 (Satu) jilid dokumen Bukti Pembelian 1 (Satu) unit Notebook 1 (Satu) jilid dokumen Laporan Auditor Independen PD. Mutis Jaya Tahun2012 dari Kantor Akuntan Publik 1 (Satu) jilid dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2011 BPKPerwakilan NTT 1 (Satu) jilid dokumen barang bukti Dump Truck PD.
Selan (Ppkad)152) Map Peminjam An. Enos Asbanu153) Map Peminjam An. Mamu Landu Praing, Sh154) MAP Peminjam an. Agustinus Kause, ST1 (Satu) jilid dokumen Bukti Pembelian 1 (Satu) unit Notebook1 (Satu) jilid dokumen Laporan Auditor Independen PD. Mutis Jaya Tahun2012 dari Kantor Akuntan Publik1 (Satu) jilid dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2011 BPKPerwakilan NTT1 (Satu) jilid dokumen barang bukti Dump Truck PD.
137 — 101
ZALUKHU yang bekerja padaDinas PPKAD Kab. Nias Utara.Bahwa IMAN S. ZALUKHU dapat dihunjuk selaku Pejabat Pengadaan padaDisdikbudpor Kab. Nias Utara TA.2010 karena yang bersangkutan memilikiSertifikat Pengadaan.Bahwa pada saat pembayaran genset di Tahun 2009 dimana saksi belumbertugas sebagai Bendahara Pengeluaran pada Disdikoudpor Kab.
FOLOO HAREFA selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPKSKPD) melakukan verifikasi pada saat pengajuan anggaran UangPersediaan (UP) dan sebelum diajukan pembayaran Ganti UangPersediaan (GU) ke Dinas PPKAD Kab.
(Dokumen buktibukti suratterlampir dalam Surat Penetapan Penyitaan berkas perkara).Buktibukti surat yang telah disita dari BAZATULO ZEBUA, SE., M.Ec.Dev KepalaBadan PPKAD Kab.
Buktibukti surat yang telah disita dari BAZATULO ZEBUA, SE., M.Ec.Dev KepalaBadan PPKAD Kab.
Terbanding/Terdakwa : Ir.Johny Hendrik
42 — 3
24)
1 (satu) lembar asli memo dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao tertanggal 20 Juli 2010.
27)
1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKAD) Tahun Anggaran 2010.
28)
1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Dana Hibah Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao, musim Tanam 2010/2011 PD. Ita Esa.
Kadis PPKAD di Baa yang antara lain menyebut Total Kebutuhan Dana Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 1.300.000.000,00;
V.
Putus : 08-10-2013 — Upload : 21-09-2015Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/pid.TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 8 Oktober 2013 — MUHAMMAD YUSUF BURHAN Bin BURHAN.
97 — 16Saksi ALITYASMIR, S.Sos, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa.Bahwa benar terdakwa adalah selaku Pegawai Negeri dan bertugas selaku BendaharaPengeluaran Sekretariat Kabupaten Tanggamus.Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 saksi diangkat sebagai Kepala BidangPendapatan pada Dinas PPKAD sampai dengan sekarang, Tupoksi saksi adalah:a.
Kemudian kami membukukan pada buku pembantu dan BKU dan setiapbulan kami membuat laporan penerimaan sebagai bahan Rakor.Bahwa benar saksi yang saat itu menjabat sebagai Kasubbag Belanja Pegawai padaDinas PPKAD tidak mengetahui dasar Dispenda pada tahun 2007 menukar pendapatan66dari PPJ yang seharusnya disetor secara Bruto dalam bentuk uang cash menjadi bentukrekening listrik perkantoran Pemda yang merupakan Tanggung Jawab Sekretariat DaerahKabupaten Tanggamus.
Register : 09-07-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 29-12-2015Putusan PN KUPANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 30 Nopember 2015 — KEA YOHANES
110 — 49Sumber GriyaPermai (SGP), yakni pengajuan permintaan pembayaran oleh Rekanan, setelah ditelitioleh PPK dan diverifikasi oleh staf Keuangan dan Kasubag Keuangan lalu prosesSPM disampaikan ke Dinas PPKAD dan dokumen pengadaan dan pelaksanaanpekerjaan diverifikasi/disetujui Bagian Administrasi Pembangunan Setda Nagekeo,lalu DPPKAD membuat SP2D untuk disampaikan/dikirim ke Kantor Bank NTT.Pembayaran langsung ke Rekening Giro Rekanan oleh Bank NTT;Bahwa mekanisme kerja PHO yang saksi tahu antara lain
rekanan yang mengerjakan gerdungBappeda yakni berdasarkan memo dan dokumendokumen dari PPK (Pejabat pembuatkomitmen) yang diserahkan kepada pejabat penatausahaan keuangan sebagaiverifikator dan tim verfikator diberikan ke operator untuk mengetik SPP, setelah SPPselasai dibuat SPP terebut di kirimkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untukdiverikasi kembali, lalu diverikasi dan dinyatakan tidak ada masalah saksipenadatangan SPP tersebut dikembalikan kepada tim verifikator kemudian diteruskkanke PPKAD
Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;Bahwa bobot pekerjaan menurut pendapat tim Politeknik Kupang tersebut adalah86,66% sehingga menurut tim politeknik tersebut terdapat kekurangan volume 13,34%senilai Rp.480.726.843,3;Halaman 121 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN.KpgBahwa menurut saksi, dengan adanya kelebihan pembayaran sejumlahRp.480.726.843,3 maka menurut saksi Pemerintah Kabupaten Nagekeo dirugikansebesar Rp.480.726.843,3;Bahwa yang menandatangani SP2D tersebut ialah Kepala Dinas PPKAD