Ditemukan 1272 data
225 — 120
Selain itu dalam Pasal 52 UU No.30 tahun 2014 disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi :a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;b. dibuatsesuai prosedur; danc. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka atas diri Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam permohonana quo sebagaimana
Keputusan yang tidak memenuhi persayaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanDengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapatdisampaikan bahwa Termohon telah melakukan penyalahgunaanwewenang dengan bertindak sewenangwenang atas Pemohon yangtibatiba ditetapbkan sebagai Tersangka.Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehHalaman 13
30 — 19
Saksi MILANTI mengetahui haltersebut karna waktu ronda MILANTI sempat di telpon oleh SAHARUDIN AliasHAR dan diberithukan atas kegiatanya. dengan ulasan diatas jelas bahwa apayang di terangkan oleh korban dihadapan persidangan hanyalah rekayasa(memberikan keterangan palsu) dan perkara ini jelas dipaksapaksakan.selanjutnya ibu korban atas nama ROHANI alias INAQ QIR sebagai salahsatu kunci Terdakwa dituduh mencuri serta masuknya laporan kepenyidik.Selain itu juga ibu korban merupakan kunci adanya keterangan
85 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mohon simakHimpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI tentang PemutusanHubungan Kerja (PHK) disertai Ulasan Hukum, Farianto & Darmanto, Rajawali Pers,2009, halaman 3;Mengingat, bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi adalah seniman musik Jazz yangdiperkerjakan Tergugat/ Termohon Kasasi untuk menghibur tamutamu hotel, makaterhadap jenis dan sifat pekerjaan Penggugat/ Pemohon Kasasi sudah barang tentumasuk dalam kategori sifat pekerjaan waktu tertentu;Mempertimbangkan ketentuan Pasal 57 ayat 1 UU No
21 — 6
kalau ado duitbahwa pengedar atau kurir pun bisa dikenakan hanya pasal sebagaipengguna, akan tetapi kalau tidak ado duit bahwa penggunapun bisadikenakan pasal pidana pengedar atau kurir.Sedih dan memprihatinkan dalam penerapan hukum seperti yang dialamioleh Para terdakwa dalam perkara aquo, semoga dengan keadaan yangmenerpa para terdakwa mejadikannya insyaf sebagai bahan renunganuntuk tidak lagi mengulangi mencoba coba menggunkan barang haramtersebut;Oleh karenanya dengan memperhatikan beberapa ulasan
1.MUHTAR BIN MATONG
2.AMIRUDDIN BIN MATONG
Tergugat:
1.CUNDING
2.JUNAEDAH
60 — 20
penggarapan atas tanah sengketa oleh Penggugat khususnyaPenggugat Il.Yang benar adalah: bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I, yangdigarap dan dikuasai teruS menerus secara turun temurun sesuai bukurincik yang ada di Kantor Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur KabupatenSinjai, tercantum atas nama BUNGA BINTI HAMMADE (nenek TergugatHalaman 8 dari 19Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Snj.I), dengan persil nomor: 172.ad II luas 1,14 Ha. dikenal dengan namaLOMPOK KORASA.Berdasarkan uraian ulasan
110 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepadamereka sebelum mereka mulai bekerja demikian juga Terdakwa selalu memperlakukanmereka dengan baik;e Bahwa saksi korban dan yang bekerja sebagai purel saat bekerja merekamengenakan pakaian sexy yaitu tanktop dan celana/rok pendek, semua itu atas inisiatifmereka sendiri sebagaimana diterangkan oleh saksi Wahyuningtyas, Narti Novianti dansaksi korban karena menurut mereka dengan berpakaian seperti itu bisa mendatangkantamu lebih banyak yang berpengaruh terhadap penghasilan mereka;Bahwa terhadap ulasan
115 — 54
yang benar adalah dalam kasus aquo, pokokpermasalahnnya bukan pada siapa yang mengakui dan diakui sebagaianak, melainkan seorang yang bukan anak kandung, telahdinaikkan/diakui sebagai anak kandung dalam Surat Pernyataan Hibahtanggal 25 November 2004, Reg No. 15.11/98/2004, sehingga secarahukum surat Pernyataan Hibah tersebut batal demi hukum, dan inilahyang mendasari gugatan para Penggugat dalam perkara aquo, AparatDesa menurut undangundang bukan merupakan sarat sahnyaPernyataan Hibah dan terhadap ulasan
Bahwa terhadap permohonan sita jaminan dan putusan serta merta yangtelah dibantah oleh Tergugat dengan ulasan hukumnya kami paraPenggugat tetap pada gugatan dan permohonan semula dan terhadapgugatan serta permohonan tersebut para Penggugat menyerahkansepenuhnya kepada kearipan Majelis Hakim yang mulia untukmemutuskannya;Bahwa berdasarkan halhal yang terurai tersebut di atas, paraPenggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, untukmengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap
H. ALZAMI, S.E
Termohon:
Polda Riau
74 — 29
Bahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurutketentuan peraturanperundang undangan yang berlakuSehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yangdilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara A Quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan
Hj Sitti Salma S.Tp
Termohon:
Ditrekrimum Polda Sulsel
54 — 98
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkane.Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksadan mengadili perkara A quo dapat menajatuhkan putusan bahwa segalayang berhubungan
Terbanding/Tergugat : Lim Heriyanto Limbri
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny. Sumarsih
Terbanding/Turut Tergugat II : Normansyah, S.P.
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor BPN Kota Banjarbaru
85 — 45
Bahwa dari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama hanyamemberikan ulasan mengenai alasanalasan dari jawaban Terbanding danTurut Terbanding III tanpa sedikitobun Hakim Tingkat Pertama memberikanulasan tentang bantahan Pembanding terhadap jawaban Terbanding dan TurutTerbanding Ill, berarti pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama masihbelum menjalan prosedur yang telah diamanatkan oleh Mahkamah Agung agarpara hakimhakim dalam memberikan pertimbangan hukum jelas dan sesuaidengan dalildalil gugatan
12 — 9
Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukanreplik secara tertulis sebagai berikut:1.Bahwa permohonan yang Pemohon ajukan pada tanggal 04 Juli 2013 adalahsesuai dengan kenyataan selama Pemohon hidup bersama dengan Termohondan Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan semua ulasan dalamjawaban yang dikemukakan
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penafsiran pengertian Management itu sendiri Majelis Hakimlebih keliru lagi dan mana ulasan hukum tersebut karena penafsiranpengertian Management dengan kata Managemen telah jelas diaturtedidalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat TimPenyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan BahasaIndonesia oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan denganPenerbit Balai Pustaka, yang secara jelas menyebutkan;Managemen mempunyai 2 (dua) pengertian yakni Managemenadalah pejabat pimpinan yang bertanggung
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Menara Bosowa Makassar
Terbanding/Tergugat II : PT. BALAI LELANG STAR REGIONAL MAKASSAR KalSulAmPapua Area
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CQ.
67 — 21
Terbanding untukmembayar biaya perkara ini pada kedua tingkat;SUBSIDAIR:Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo etbono).Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari danmencermati secara seksama alasan atau keberatan banding yang diajukan dandikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena alasan atau keberatan yangdikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut hanyamemaparkan ulasan
MARICE SIAGIAN
Termohon:
POLRES JAKARTA TIMUR
105 — 46
Selain itu dalamPasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan ~s yangberlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan
Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan
Terbanding/Penggugat : Udhin Syarifuddin Dg. Sarro
Turut Terbanding/Tergugat I : Bacolo Dg. Ngalli
Turut Terbanding/Tergugat II : Daeng Ropu
Turut Terbanding/Tergugat III : Rahman
Turut Terbanding/Tergugat IV : Ayu
Turut Terbanding/Tergugat V : Eko
Turut Terbanding/Tergugat VI : Rahman Guru
Turut Terbanding/Tergugat VII : Juma Dg. Limpo
Turut Terbanding/Tergugat IX : Hasnah Dg. Siang
44 — 28
mencakup keseluruhan dari pada materi perkara, dengan kata lainbahwa keputusan tersebut telah dilakukan atas pertimbanganpertimbanganyang beralasan wajar berdasarkan faktafakta dan kejadiankejadianpersidangan dan/atau putusan Majelis Hakim pertama tersebut telah cukuppertimbangan sesuai pembuktian Terbanding/Penggugat tersebut ;Bahwa dengan memperhatikan secara teliti, Memori Banding dari ParaPembanding maka ternyata tidak dijumpai halhal baru atau keadaankeadaanbaru, tetapi sematamata merupakan ulasan
Terbanding/Penuntut Umum : RAHMAYANI AMIR, SH
43 — 20
Semoga Keberatanserta ulasan yang kami paparkan ini dapat menjadi pertimbangan dari padaMAJELIS PENGADILAN TINGGI MEDAN dan untuk itu dalam hal untukmenjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :PRIMAIR1.
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rohman (orang tuaTergugatI) tapi tidak diulas dalam posita gugatan bagaimana penyelesaiantentang masalah hutang/pinjaman tersebut, dan bagaimana keterkaitan hutangtersebut terhadap tanah dan rumah sengketa juga tidak ada ulasan secara rincidalam posita gugatan, namun dalam petitumnya Para Penggugatmenghendaki Para Tergugat menyerahkan tanah dan Rumah dalam sengketa15kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sehingga tidak adaketerkaitan dari posita ke petitum;e Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
179 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Termohon Kasasi telah melanggar syarat/ketentuan penggunaan kartuATM dimana pemegang kartu ATM wajib merahasiakan nomor PIN, karenanyaakibat atas pelanggaran ketentuan tersebut adalah resiko dari Termohon Kasasi;Bahwa Pemohon menolak pertimbangan BPSK Kota Medan butir 17 s/d 20karena tidak berdasar hukum dengan didasarkan pada alasanalasan sebagaimanatelah terangkum dalam butir 6 di atas.Bahwa Pemohon tidak menanggapi pertimbangan BPSK Kota Medan butir s/d6, 8 dan 9, karena hanya merupakan ulasan
8 — 1
maksud perkataan saya.Hal. 6 dari 27 Putusan nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Sby6 Saya memohon kepada Bapak/ibu Hakim demi tegaknya rumahtangga kami, perceraian tidak bisa diputuskan hanya karenaperselingkuhan.7 Saya tegaskan sebelum adanya perselingkuhan tersebut kami hiduprukun dan damai meskipun terkadang ada perselisihan tetapi kamibisa menyelesaikan dengan baik.8 Disini saya, sebagai termohon, tidak ingin saling menyalahkan, karenasebagai manusia saya Sadar pasti pernah melakukan kesalahan.Berdasarkan ulasan
40 — 14
Fotokopi screenshot bukti ulasan tentang Repurpose if yangdiduga merupakan tempat kerja Tergugat dan foto Tergugat yangmemakai seragam yang berlogo perusahaan tersebut, bukti tersebuttelah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan denganaslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6.a.;.