Ditemukan 7191 data
Urut Berdasarkan
Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 935 K/PDT.SUS/2010 DIDIN SAPRUDIN, DKK.; PT. TRIDAYAMAS SINAR PUSAKA
47 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rizki Pratama), maka dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,penentuan besarnya pesangon harus sesuai dengan ketentuan pesangon untuk PekerjaTetap;Bahwa mengingat perundingan Bipartit antara PUKSPTSKSPSI tidak bisamencapai kesepakatan, maka Penggugat melalui Ketua PUKSPSI PT. TridayamasSinar Pusaka telah mengajukan permohonan mediasi kepada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bandung dengan surat No. 0021/PUK/V/2009/ TSP tanggal 16 Januari 2009Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 935 K/Pdt.
Putus : 30-03-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 30 Maret 2017 — M. KHUZAIFI ALQIFI VS PT. FAST FOOD INDONESIA Tbk
103 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
TermohonKasasi, Judex Facti menilai jikalau Pemohon Kasasi pergi berobatsendirian merupakan hal yang mengadangada dan mencaricarikesalahan Pemohon Kasasi;Bahwa perlu dijelaskan pada saat sakit Pemohon Kasasi tinggal di rumahorang tuanya yang hanya berjarak 15 Meter dari tempat praktek dokterdimana Pemohon Kasasi berobat, dan mengenai tidak diberikan suratketerangan sakit tersebut Kuasa Hukum Pemohon Kasasi sebelummyasudah menunjukkan surat keterangan sakit Pemohon Kasasi kepadaHRD pada saat dilakukannya Bipartit
Putus : 13-03-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 85/VZT-PHI/2017/PN.Sby Tanggal 13 Maret 2018 — PT HARINDRA SURYA SEMPURNA
Melawan
MURAJI, Dkk {8 Orang}
193 — 42
193 — 42
Fotocopy, Permintaan Bipartit Tanggal 16 Mei 2016, Permintaan BipartitIl Tanggal 21 Mei 2016 dan Tripartit Tanggal 19 Juni 2016 tentangPermasalahan THR dan BPUS yang selanjutnya diberi tanda TL2;3. Fotocopy, Perjanjian Kemitraan yang ditawarkan Pelawan kepada ParaTerlawan atas nama PT. Adil Sentosa Abadi bukan atas nama PT.Harindra Surya Sempurna, yang selanjutnya diberi tanda TL3 ;Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 85/VZTPHI/2017/PN Sby124.
Putus : 21-11-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 21 Nopember 2011 — SURATNO VS PT. TARA CITRA KUSUMA
80 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempertahankanmereka namun karena krisis global yang melanda dunia pada masatersebut, apalagi customer PT.Tara Citra Kusuma sebagian adalahberasal dari Eropa dan Amerika, demi menyelamatkan perusahaansatusatunya jalan haruslah mengurangi karyawan denganmenyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan kebutuhan produksi danketidak puasan mereka akhirnya memperselisihkan masalah tersebutke Disnaker Kabupaten Bekasi.Bahwa setelah dilakukan mediasi di Kantor Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi dan setelah dilakukan upayaupaya bipartit
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/PDT.SUS/2010 SRI UMAYATUN DAN YANTI SUPRIYANTI; RS. KEBON JATI
82 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 167PK/Pdt.Sus/2010yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah mengajukangugatan ke Pengadilan WHubungan I/ndustrial, tidak lagimelalui upaya pemanggilan secara bipartit yang harusdilakukan oleh Tergugat;Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti yang dijadikansurat bukti dan atau dasar Tergugat/Termohon PK melakukanPemutusan Hubugan Kerja (PHK) secara sepihak yaituPenggugat telah melakukan Kesalahan berat berdasarkan Pasal158 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003, sebagaimanaPutusan Pengadilan Tinggi
Register : 27-05-2009 — Putus : 18-05-2009 — Upload : 14-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 90/G/2009/PHI.BDG Tanggal 18 Mei 2009 — SUBIAKTO; L AWAN; PT. DAYA SEMPURNA CELLULOSATAMA (DASECTA);
147 — 38
147 — 38
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perundinganperundingan, baiksecara bipartit maupun secara tripartit, akan tetapi belum ada solusi dalammenyelesaikan permasalahan ini, sehingga penggugat memohon untuk diperantaraikepada Dinas tenaga Kerja Bekasi dan keluarlah surat Anbjuran dengan Nomor:5678/954/TKT.2/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 beserta Risalah Mediasitertanggal 28 Juli 2008;.
Putus : 28-04-2009 — Upload : 21-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 041K/PDTSUS/2009 Tanggal 28 April 2009 — PT. KARTIKA KAPUAS SARI (PERKEBUNAN), ; POLTAK SIHOMBING,
48 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit danpemerantaraan (mediasi tripartit) sebagaimana disyaratkan olehUndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, yaknidibuktikan dengan dikeluarkannya nota anjuran olehSudinakertrans Jakarta Pusat Nomor: 808/18351, tertanggalHal. 1 dari 21 hal.Put.No. 115 K/Pdt.Sus/200927 Mei 2008, dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa olehpengadilan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (2) huruf a UUNo. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, menyatakan bahwa:
Putus : 17-10-2012 — Upload : 21-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 — PT. LAIMBOCK PRIMA INDONESIA vs 1. YULI WANINGTYAS, dkk. dan PT. INDOGLOVES JAVA
38 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat telah mengundurkandiri;14 Bahwa, tindakan para Tergugat melarang para Penggugat masuk kerja adalahmerupakan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalamSema No. 084 tahun 1988, maka berdasarkan Pasal 169 ayat 1 huruf e UndangUndang No. 13 tahun 2003, para Penggugat berhak mengajukan PemutusanHubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial;15 Bahwa, sebelum gugatan ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan HubunganIndustrial, para Penggugat terlebih dahulu menempuh jalur bipartit
Register : 18-12-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 230/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn Tanggal 7 Maret 2016 — EDI SUSILO
LAWAN
PT. BELAWAN INDAH ( BI )
290 — 91
290 — 91
Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara Bipartit Gagal padatanggal 21 Oktober 2015 untuk membuat persetujuan bersama, makaPenggugat menempuh upaya Mediasi di Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Propinsi Sumatera Utara, akan tetapi tidak tercapaikesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Oleh karenanyaMediator : Dominar Siallagan, S.Sos dan Ratnauli Hutagalung, SH,dan Mengetahui Kepala Bidang Hubungan Industrial : Ir.
Putus : 21-06-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 — 1. HASAN BASRI, DKK VS PT BINTANG WISATA SRIWIJAYA
63 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak, efisiensi dan tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugattersebut, sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak dapatmelaksanakan kewajibannya untuk bekerja seperti biasanya dan berakibatjuga pada hilangnya pendapatan bulanan Para Penggugat, yaitu upahberserta hakhak lainnya dalam setiap bulannya;Bahwa atas pengakhiran hubungan kerja tersebut, Para Penggugat denganiktikad baik berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baikmelalui bipartit
Putus : 13-03-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 754 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 13 Maret 2012 — PT. BERKAT AIRHIDUP ABADI ; WATIMIN
93 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini diajukanoleh Penggugat setelah upaya penyelesaian melalui Bipartit dan Mediasipada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Barat tidak tercapai kesepakatan dan telah diterbitkannya Anjurantertulis No. : 2539/08836, tertanggal 8 November 2010, dan atas Anjurantertulis dimaksud Penggugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknyamenyatakan Menolak, maka dengan demikian sesuai Pasal 14 Jo Pasal 81UU No. 2
Putus : 03-03-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 3 Maret 2016 — CHRISTINA SIMANJUNTAK VS THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, INDONESIA ("HSBC")
75 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebutPenggugat telah berusaha dan berupaya melakukan pendekatan dankoordinasi dengan Tergugat, baik melalui somasi ataupun musyawarahsecara bipartit tetapi Tergugat tetap menghendaki dilakukannya PemutusanHubungan Kerja (PHK) dengan Penggugat;.
Register : 28-08-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat:
JOKO CAHYONO
Tergugat:
PT. CENTRAL SANTOSA FINANCE
103 — 17
JOKO CAHYONO
Tergugat:
PT. CENTRAL SANTOSA FINANCE
103 — 17
Perundingan Bipartit dinyatakan gagal,pertemuan selanjutnya yang difasilitasi oleh Suku Dinas Tenagakerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara masuk dalam tahap Mediasi.Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 diakukan mediasi pertama oleh SudinNaker Trans Jakarta Utara Dilakukan mediasi pertama oleh Sudin Naker TransJakarta Utara, Joko Cahyono menyatakan sikap bahwa telah mendapatperlakuan PHK secara sepihak oleh PT CS Finance dan menuntut pesangonsesuai dengan UndangUndang Ketenagakerjaan.
Mediator memberikananjuran agar dilakuan pertemuan bipartit antara Joko Cahyono denganPerusahaan (tanpa didampingi oleh masingmasing Kuasa Hukum) sebelumdilakukan sidang mediasi lanjutan di tanggal 23 Oktober 2017.Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 telah diusahakan perundingansebagaimana dianjurkan pihak Mediator, dengan keterangan sebagai berikut :38.1.Bahwa Perundingan telah dilaksanakan oleh Penggugatberdasarkan jadwal pertemuan yang diatur terlebin dahulu olehKuasa Hukum Perusahaan yang menyampaikan
Register : 08-07-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 180/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
ARI KUSMANTO, DKK
Tergugat:
RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA
433 — 41
ARI KUSMANTO, DKK
Tergugat:
RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA
433 — 41
mengingatseringkali terjadi pemberian hakhak yang dilakukan dengan cara mencicilselama bertahuntahun, seperti pembayaran THR, upah yang seringkalimengalami keterlambatan, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yangtertunggak sampai milyaran rupiah, kondisi ketidakmampuan Tergugatdalam mengelola Rumah Sakit yang menyebabkan terjadinyaketidakmampuan finansial, sehingga dalam pembayaran hakhak pekerjapun mengalami hambatan.Para Penggugat telah mengundang Tergugat untuk mengundang sebanyakdua kali untuk melaksanakan Bipartit
Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial sebelum dilakukannya pengajuan permohonan pencatatanperselisinan ini yaitu pada tanggal 09 September 2019 dengan surat nomor05/SPRSHJ/IX/2019, untuk memenuhi mekanisme penyelesaianperselisihan hubungan industrial terkait pengajuan pemutusan hubungankerja Para Penggugat dan tuntutan pembayaran pesangon, penghargaanHalaman 85 Putusan Nomor 180/Pdt.SusPHI/2020/PN Jkt.Pst15.masa kerja, penggantian hak beserta hakhak Para Penggugat lainnya.Adapun undangan bipartit
RSHJtelah mengundang kembali untuk bipartit dengan surat undangan keduayaitu pada tanggal 19 September 2019 dengan surat nomor 06/SPRSHJ/IX/2019 (Copy terlampir), namun surat undangan untuk bipartitkedua pun tidak ditanggapi oleh Tergugat.Kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan pencatatanperselisihan melalui Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi JakartaTimur mengenai permohonan Para Penggugat untuk permohonanpemutusan hubungankerja sebagaimana yang tercantum dalam suratpermohonan pencatatanperselisihnan
Register : 29-01-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
SYAHPUTRA RIANTO
Tergugat:
PT. INDAKO TRADING COY
67 — 12
SYAHPUTRA RIANTO
Tergugat:
PT. INDAKO TRADING COY
67 — 12
tersebut adalah karena perjanjiankerja waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir jangkawaktu perjanjiannya.13)Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja tersebut, jelas tidak dapatdigunakan untuk memutus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat,sebab perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak awal adalahperjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang tidak memiliki batasan waktu.14) Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat,telah dirundingkan secara Bipartit
kerja tersebut adalah karena perjanjiankerja waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat telan berakhir jangkawaktu perjanjiannya.Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja tersebut, jelas tidak dapatdigunakan untuk memutus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat,sebab perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak awal adalahperjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang tidak memiliki batasan waktu.Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat,telah dirundingkan secara Bipartit
Register : 09-05-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
MAMAN MIRAZ S
Tergugat:
BPJS KETENAGAKERJAAN
452 — 121
MAMAN MIRAZ S
Tergugat:
BPJS KETENAGAKERJAAN
452 — 121
memberlakukan kenaikan gaji pokokberkala kepada karyawan/pekerja Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2019 yangnilainya/jiumlahnnya sama dengan nilai/jumlah dari formula penghitungankenaikan gaji pokok berkala karyawan/pekerja lainnya yang masa kerjadan/atau golongan (golongan XII) dan/atau grade grade 16 (Ssebelum diberisanksi) Sama dengan Penggugat, atau disesuaikan;Bahwa dengan maksud dan tujuan menyelesaikan perkara/perselisinan a quo,antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundingan bipartit
, danjuga perkara a quo telah di mediasi dan diterbitkan Anjuran oleh MediatorHubugan Industrial pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaBogor;Bahwa Penggugat juga sudah beberapa kali mengajukan surat kepadaTergugat berupa surat keberatan, dan surat permohonan yang pada pokoknyaagar KEPDIR 75/2017 tentang hukuman disiplin berat tersebut dicabut atauditinjau ulang dan diselesaikan secara musyawarah (bipartit) karena KEPDIR75/2017 bertentangan dengan peraturan perundangundangan, namunTergugat
;Menimbang, bahwa terhadap perselisinan tersebut sudah dilakukan upayaperundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu, maka perselisihan dilanjutkanHalaman 49 dari 59 hal.
Upload : 01-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 992 K/PDT.SUS/2010 RAFFI, DKK.; PT. KRESNA DUTA AGROINDO
36 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal Pasal 3 ayat 1 UndangundangNomor 2 Tahun 2004 menegaskan :Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebihdahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapaimufakat ;Bahwa faktanya tidak ada permohonan lisan atau tertulis dari para Penggugatuntuk mengadakan perundingan bipartite terkait hal yang dianggapdiperselisinkan. Padahal Tergugat senantiasa membuka diri jika paraPenggugat melakukan ajakan berdialog atau bermusyawarah.
Putus : 02-11-2017 — Upload : 20-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 2 Nopember 2017 — THOMAS AQUYNO MARKUS VS PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA
84 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1279 K/Pdt.Sus/201732.melalui mediasi/perundingan secara bipartit (b/partite) dan tripartit (tripartite)sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2.
Putus : 25-04-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 25 April 2016 — HOTEL IBIS PEKANBARU VS SURYA ADMAJA MISHAK
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembagian UangService Pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata lainnya padaPasal 2 ayat (1) : Uang service merupakan milik dan menjadi bagianpendapatan bagi pekerja yang tidak termasuk dalam komponen upah.Uang service tersebut dibagikan bersamaan dengan pembayaran gaji,sehingga dimunculkan di dalam salary slip sebagai income/pendapatan;Cara pembagian tersebut disesuaikan dengan kebijakan dan kondisiperusahaan yang telah disepakati dan disetujui antara pengusaha danpekerja melalui Lembaga Bipartit
Putus : 02-05-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 2 Mei 2013 — PT. RAMA GLORIA SAKTI TEKTIL INDUSTRI vs SUAIB RIZAL
41 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
perpanjangan atau pembaruan perjanjiankerja bersama yang baru, sehingga Tergugat telah melanggar hukum Pasal126, Pasal 130 UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa Penggugat tidak dibayar upahnya sejak Penggugat dimutasi hinggagugatan ini diajukan, berdasarkan UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 2004Hal. 3 dari 18 hal.Put.Nomor 175 K/Pdt.SusPHI/201318.19.tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial, upah proses menujuPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai berikut: proses Bipartit