Ditemukan 5865 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : depuci depari depot daput depi
Register : 21-06-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 28-07-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 33/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 28 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : RADEN BAGUS EKA PERWIRA,S.H.,M.H
Terbanding/Terdakwa : Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO Alm
5930
  • ;
  • Foto Copy Buku Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Asisten Deputi Urusan BUMD Deputi Bidang Sumber Pemberdayaan Dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah 2000;
  • Foto Copy Buku Rekapitulasi Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA CAHYA AGUNG Kabupaten Tulungagung Tahun 2016;
  • Foto Copy Buku Rekapitulasi Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA CAHYA AGUNG Kabupaten Tulungagung Tahun 2017;
  • Foto Copy Buku Rekapitulasi
Register : 09-11-2011 — Putus : 13-12-2011 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 48/PID.TPK/2011/PT BDG
Tanggal 13 Desember 2011 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Andie Saputra, SH
Terbanding/Terdakwa : Ajat Sudrajat Bin Junaedi
1040

    1 (satu) Buku asli Perjanjian Kerjasama antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat Nomor : 031/PKO/DP/2008 Nomor : 101/KSU-KN/II/2008 tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan

    1 (satu) lembar fotocopy Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 359/KSU-KN/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera perihal : Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR/KPRS Bersubsidi Tahun 2008.

Register : 27-12-2021 — Putus : 10-05-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 10 Mei 2022 — Penuntut Umum:
RADEN BAGUS EKA PERWIRA,S.H.,M.H
Terdakwa:
Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO Alm
10336
  • HARYONO,MSi;
  • Foto Copy Buku Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Asisten Deputi Urusan BUMD Deputi Bidang Sumber Pemberdayaan Dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah 2000;
  • Foto Copy Buku Rekapitulasi Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA CAHYA AGUNG Kabupaten Tulungagung Tahun 2016;
  • Foto Copy Buku Rekapitulasi Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA CAHYA AGUNG Kabupaten Tulungagung Tahun 2017;
  • Foto
Register : 11-07-2022 — Putus : 14-11-2022 — Upload : 06-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 14 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
FAJAR WIJAYANTO, S.H.
Terdakwa:
SURANTO
6146
  • Abidin, Kepala Badan Informasi Geospasial, tanggal 17 Desember 2019 di Cibinong;
  • Mohamad Arief Syafii, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, tanggal 20 Desember 2019 di Cibinong;
  • Wiwin Ambarwulan, Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial, pada Desember 2019 di Cibinong;
  • Ade Komara Mulyana, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, tanggal 17 Desember 2019 di Cibinong;
  • Theresia Retno Wulan, Balai Layanan
Register : 24-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 13 Juni 2017 — AHMAD HIDAYAT MUS, SE alias AHM
14681
  • Setelah itu menyusun laporan diteruskan ke Polda MalukuUtara yang dikenal dengan audit PPKN;Bahwa audit dengan tujuan tertentu menurut Ahli ketentuannyapedoman yang dikeluarkan oleh Deputi anti Regulasi BPKP di Jakarta,Untuk proyek pembangunan Mesjid Raya Sula sejak tahun 2006sampai tahun 2010 berdasarkan MoU antara Pemerintah Daerahdengan pihak Rekanan yang diketahui oleh DPRD hingga terbitpenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Lelang danpenandatanganan Konitrak hingga tahun 2010 sudah diteliti
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW
13859
  • ;Mendapatkan Surat Keputusan Kepala kanwil BPN DKI Jakarta No.071/57550.209.032003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang pemberianHak Guna Bangunan kepada PT Dwi Putra metropolitan, yangditembuskan kepada Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum PertanahanBPN Jakarta, Gubernur KDKI Jakarta, Kepala Biro Keuangan BPNJakarta, Kepala Biro Umum BPN Jakarta, Walikotamadya JakartaBarat, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, KepalaPerbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;Menerima Sertifikat HGB No. 1849/
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 96/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2013 — - VERY EVA SUSANTI SIREGAR, SE
7017
  • SUPRONI, Ak.di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa ahli sejak tahun 2006 s/d sekarang sebagai Akuntan, Auditor AhiMadya pada Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah, Deputi BidangInvestigasi BPKP.Bahwa Dasar Ahli untuk melakukan Penghitungan Kerugian KeuanganNegara terhadap dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaankeuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 adalahsurat tugas dari Direktur Investigasi
Register : 25-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Juni 2016 — SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN
10343
  • SYAMHUDI.Bahwa saat ini Ahli sebagai Kasubdit Barang dan JasaDeputiPengembangan Strategi dan Kebijakan Deputi Bidang PengembanganStrategi Dan Kebijakan LKPP;Bahwa sesuai Peraturan Kepala LKPP No 9 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tatakerja LKPP, Subdit Barang dan Jasa mempunyaitugas menyiapkan konsep rumusan strategi, kebijakan, pedoman, dandiseminasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.Bahwa Ahli pernah mengikuti beberapa pelatihan.Bahwa Ahli memiliki sertifikat ahli pengadaan yang diterbitkan oleh
Register : 25-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI Alm
9362
  • Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Hukum danPenyelesaiaan Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaHal 148 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.SusTPK/2018/PN BglPemerintah (LKPP) nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan PemberiKeterangan Ahli disebutkan bahwa tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemberi Keterangan Ahli adalah memberikan Keterangan Ahliterkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuanyang berlaku.Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman padaPeraturan
Register : 10-06-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 79/Pid.B/2014/PN-Lsm
Tanggal 3 Maret 2015 — Ishaq Abdullah bin Abdullah
8730
  • Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo Pasal 65 ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1Saksi Johansyah bin (alm) Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa, tindak pidana perbankan terjadi pada PT Bank Aceh cabangLhokseumawe dalam priode tahun 2007 s/d 2010;Halaman 61 dari 258 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Lsm.Bahwa, saksi berkapasitas sebagai Deputi
Register : 04-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi - AGUS SALIM, ST
24469
  • Bahwa saksi bekerja selaku Manager/Deputi GM Operasional PTPermata Hijau. Bahwa saksi menerangkan tahu permasalahan dari Berita Acara SerahTerima.hal 55Bahwa, saksi menerangkan tahu lokasinya, untuk tanah kalau tidaksalah total luasnya + 19 Ha, berupa jalan, saluran, taman, sarana olehraga, sarana ibadah.Bahwa saksi menerangkan PT.
Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Juni 2016 —
5823
  • SYAMHUDI.Bahwa saat ini Ahli sebagai Kasubdit Barang dan JasaDeputiPengembangan Strategi dan Kebijakan Deputi Bidang PengembanganStrategi Dan Kebijakan LKPP;Bahwa sesuai Peraturan Kepala LKPP No 9 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tatakerja LKPP, Subdit Barang dan Jasa mempunyaitugas menyiapkan konsep rumusan strategi, kebijakan, pedoman, dandiseminasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.Bahwa Ahli pernah mengikuti beberapa pelatihan.Bahwa Ahli memiliki sertifikat ahli pengadaan yang diterbitkan oleh
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAHURI
13931
  • Perhitungan Kerugian Negara atas PerkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Meja Kursi Belajar SiswaSMAS/SMKS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya TahunAnggaran 2014.Bahwa Ahli menerangkan BPKP berwenang menghitung besarnyakerugian keuangan Negara atas permintaan instansi penyidik, hal iniberdasrkan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 192 Tahun 2014Halaman 129 dari 260, Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Ptktentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pasal 28huruf e menyatakan bahwa Deputi
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
699796
  • ., Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum,Komisi Pengawas Persaingan Usaha, beralamat di Jalan Ir. H. JuandaNomor : 36 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16April 2015 dan surat tugas tertanggal 16 April 2015, Untuk TurutTermohon diwakili oleh kuasanya Setiawan Dwi Atmojo, S.H.
Register : 29-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 18 Juni 2014 — ASEP AAN PRIANDI,ST, DK
5624
  • Pasal 196 Keputusan Kepala BPKP Nomot 80 tahun 2001, menentukanDeputi bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusankebijakan dibidang investigasi dan dalam melaksanakan tugas, Deputi BidangInvestigasi menyelenggarakan fungsi, antara lain;e Penyusunan pedoman teknis dan pemberian bimbingan teknis investigasi;e Pemberi bantuan investigasi terhadap kasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara atas permintaan pihak yangberwenang; Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah
Register : 02-06-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 7 Nopember 2016 — WAHYUDI A.Ma Bin YUS’AN, DK
10418
  • SK Pemberi Keterangan Ahli oleh Deputi Hukum dan Sanggah LKPP No.1 tahun 2013.2.
Register : 23-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 18-01-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 12 Nopember 2020 — SAID SALIM ALMAHDALY Alias SALIM
11739
  • Pemberi Keterangan Ahli pada Penyidik Kejaksaan Negeri danKepolisian di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk kasuskasusberindikasi TPK;Bahwa Kewenangan BPKP dalam melakukan penghitungan kerugiankeuangan Negara pemberian keterangan ahli ternhadap kasus akibat daritindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan antara lain Peraturan PresidenNo.192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menyebutkan Deputi BidangInvestigasi menyelenggarakan fungsi
Register : 08-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MASMUDI
Terdakwa:
SUTIKNO
344115
  • keputusan DPRDKabupaten cirebon nomor : 2 tahun 2016 tentang programpembentukan peraturan daerah (PROPERDA) kabupatenCirebon tahun 20161 (satu) bundel fotokopi dokumen keputusan DPRDKabupaten cirebon nomor : 3 tahun 2017 tentang perubahanpembentukan panitia khusus penyempurnaan rancanganperaturan daerah kabupaten Cirebon1 (satu) bundel fotokopi dokumen pemandangan umumfraksi PDI perjuangan DPRD kabupaten cirebon terhadap 3(tiga) rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon2 (dua) lembar copy Surat Deputi
Register : 06-08-2021 — Putus : 24-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 24 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
168130
  • dokumenlingkungan hidup serta penilaian penerbitan izin lingkungan.Bahwa benar, sebagaimana dalam Lampiran Permen LH No 14 Tahun 2010, padatata laksana penyusunan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) dan (DPLH)Point 11 disebutkan yaitu: dalam hal DPLH telah selesai disusun olehpenanggungjawab usaha dan/atau kegiatan maka :Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaianDPLH kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Kepala InstansiLingkungan Hidup Provinsi atau Deputi
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
NURUL ANWAR, SH, MHum
Terdakwa:
AMBYAH PANGGUNG SUTANTO bin SISWO MARTOYO
15274
  • dimiliki Ahli adalah di bidang Auditing dan Akuntansi.HAL 151 DARI 295 HALAMAN, PUTUSAN TIPIKOR NO. 97/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.Bahwa Tugas dan wewenang ahliadalah melakukan Audit berdasarkanSurat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.Tanggung jawab Ahli sebatas apa yang kami tuangkan dalam laporanaudit.Bahwa Kedudukan BPKP berdasarkan ketentuan perundangan yaitu :e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,menyebutkan Deputi