Ditemukan 5832 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : salahudin syahdan sahadan salihan sawahan saladan salahan sapardan samhadan salapian salainan
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 20-07-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 42/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 26 Juni 2018 — -. Umbu Mohamad bin Mohamad H. Hasan Sufali vs -. Siti Murni Gefar binti Abdullah Gefar, dkk
61 — 22
  • Sehingga tidak ada yang salahdan saling mempertentangkan bila Pua Leo Bango berkedudukan sebagaiyang menguasai obyek sengketa sedangkan Jamiah binti Bango Dhandeberkedudukan sebagai yang memiliki obyek sengketa.Berdasarkan uraian keberatan Pembanding tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa tidak pada tempatnya bila Majelis Hakim Tingkat Pertamamengesampingkan keterangan dari Saksi ZUHRA.Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan denganKeterangan Saksi MAHMUD HAJI MUSALIH.1.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 6 April 2015 — - MUHAMMAD,SE Alias MEMED
63 — 35
  • Alvon sebanyak Rp. 50.000 untuk membeli rokok.Bahwa saksi mengetahui akibat dari tindakan saksi yang membawakwitansi tersebut bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salahdan ada hukumnya.Bahwa saksi mengaku bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah tindakanyang salah.Bahwa Sdr. Alvon bertugas sebagai manajer SPBU/ Pom Bensin di cabangOo.Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa kwitansi tersebut.Atas keterangan saksi tersebut Tersangka mengaku tidak tahu.12.SaksiH.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
970 — 1740
  • Jadi misalnya di sana dituliskan Sesuatu tetapi di dalampraktek tidak pernah dilaksanakan lagi misalnya apa yang dikatakan itu salahdan itu sebenarnya tidak terkait betul dari orang yang diwajibkan disana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2654 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — METTIUS NEHRIR
100 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Taspen terhadap suratyang sudah dibuka oleh Ibu Retno tersebut diteliti danternyata ada kesalahan akhirnya Ibu Retno menghubungiAgus Rahardjo memberitahu bahwa surat dimaksud salahdan setelah diberi petunjuk oleh Ibu Retno kemudiandimasukan kembali ke dalam amplop dan selanjutnyadiberikan kepada saksi untuk saksi bawa kembali ke kantorBank Mandiri Rawamangun BP, sampai di kantor langsungsaksi berikan kepada Agus Rahardjo dan baru sekitar akhirbulan Februari 2007 (pengiriman kelima) terhadap suratHal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-03-2011 — Upload : 27-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1784 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — Hj.SITI ARFAH PANUDARIAMA, DKK
42 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TIDAK RELEVAN dan TIDAK SALING MENDUKUNG.Akibatnya Judex Facti telah salah don keliru menarik kesimpulan atau salahdan keliru dalam mengkongkritisasi Suatu fakta hukum.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 03-08-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 22/PID.TPK/2015/PT BNA
Tanggal 22 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : KEMALA SARI, S. Stp Binti GHAZALI A. GANI
Pembanding/Terdakwa : IRMA SURYANI, SE Binti H. SAFII NASUTION
Terbanding/Jaksa Penuntut : ZULHAM DAMS, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ASRUL FERRYANDI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : RURI FEBRIANTO, SH
291 — 93
  • yang selanjutnyaakan menjadi faktafakta hukum yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagaiberikut .Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnyamenyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :halaman 98 Perkara Tipikor Nomor. 22/Pid.Tipikor/2015/PTBNAe Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Judex Factie Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor10/Pid.Sus/TPK/2015/P.TipikorBNA tanggal O6 Juli 2015 telahbertentangan dengan hukum acara (undue process of law) dan telah salahdan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HENDIKO MEISAN, P, S.H
2.GOGO NUGRAHA. S.H
3.RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
Dasewan Husien Bin Iming
139 — 50
  • menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanperbuatan Terdakwa DASEWAN HUSIEN bin IMING, selaku PemegangKekuasaan Pengelolaan keuangan Desa, penanggung jawab kegiatan di DesaCikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 aquo dalamhal Terdakwa DASEWAN HUSIEN bin IMING, telah menyalahgunakanprosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapitelah menggunakan prosedur lain agar terlaksana dan dilakukan secara salahdan
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 10-10-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/137-K/PM.I-01/AD/X/2011, 28-12-2011
Tanggal 28 Desember 2011 — T1 : PRATU BIGGES SARAGIH, T2 : PRATU ANDRE GINANJAR.
74 — 80
  • Hp segera ketemu, tetapi malah dibohongi olehKorban, sehingga membuat para Terdakwa kecewa dancapek, sehingga emosi' para Terdakwa tidak dapatterkendali.Bahwa para Terdakwa ikut membantu mencari mobil untukmengubur jenazah Prada Andri Apriyandi karena setelahKorban meninggal dunia menjadi bingung dan takutketahuan Danyon, sehingga Korabn dikuburkan secarasembunyi sembunyi agar tidak diketahui oleh Danyon, danjuga oleh orang tuanya dan masyarakatBahwa para Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salahdan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-01-2014 — Upload : 22-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 29 Januari 2014 — ALI SAFI’I VS PT. HEXINDO ADIPERKASA, Tbk
70 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Catatan: penulisan "yakutza" tersebut sengaja dibuat salahdan yang benar ada pada penulis);2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Desember 2017 — BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI
187 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Novum 2 yang membuktikan bahwa angka24.837.969.005 terbukti sebagai keterangan palsu Jaksa kepada MajelisHakim Kasasi karena ternyata tidak sesuai dengan keterangan AuditorTukirin AK dari BPKP, atau tidak memenuhi delik Materiil karena tidakdidukung Laporan BPKP atau BPK atau Akuntan terdaftar yang ditunjuk,artinya melawan ketentuan hukum, maka dakwaan Jaksa terkait kerugianNegara Rp24.837.969.005,00 yang ditiru Majelis Hakim Kasasi dalamPutusan Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 adalah salahdan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-01-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1733 K/PID.SUS/2013
Tanggal 15 Januari 2014 — Drs. H.M. HUSNI THAMRIN Bin IBRAHIM ACHMAD
80 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dari Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 adalahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan, maka unsur tersebut lebin dahulu akandipertimbangkan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan yang ada padanya karcna jabatan adalah kewenangan yangmclekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salahdan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
287 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, PEMOHONKASASI harus dikeluarkan dari perkara a quo.JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TELAH SALAHDAN LALA DALAM MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM YANGBERLAKU;1.Dalam pertimbangan hukumnya, tepatnya pada halaman 280281dari Putusan No.03, Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalismenyatakan bahwa :Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikangugatan Penggugat, jawaban dari, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat8, Tergugat 10, Tergugat 13, Tergugat 14 dan Tergugat 15 sertaReplik dan
    Prinsip KebebasanBerkontrak yang berlaku secara universal yaitu prinsip PactaSun Servanda, dan sebagai konsekuensi hukumnya para pihakyang telah menyepakati terikat untuk mematuhinya sebagaiundangundang bagi mereka.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas adalah salahdan keliru pertimbangan hukum putusan Judex Facti PengadilanTinggi Riau yang mendalilkan telah terjadi Rekayasa, apabilaPenyelundupan Hukum sehubungan dengan Surat Huang/Notes karena sudah jelas baik berdasarkan PerjanjianPenerbitan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 22-10-2018 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 204/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 1 Februari 2019 — Pembanding/Tergugat I : RAFLIS Alias TAN KIAN PANG Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat VI : TE LIE Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat IV : YUSSALATUN Alias NYIU HAU TECK Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat II : SUPENDI Alias KHE TING CUA Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat IX : JOHARI, SH Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat VII : TJUAN AN, SH Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat V : MUSTAFA ISMET Alias LIE BUN KIONG Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat III : BENJAMIN Alias NG IK BING Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Terbanding/Penggugat : JUSDI Alias OH YIU PENG Diwakili Oleh : FAISAL, SH, MH, Dkk
Turut Terbanding/Tergugat VIII : SYAFRIL LUBUK, SH
127 — 57
  • Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT PBR6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.Bahwa dasar hukum peraturan perundangundangan yang digunakan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IIdengan memakai dasar peraturan KUHAP adalah jelas tidak cermat, salahdan keliru dalam penerapan hukumnya;Bahwa dalam praktiknya, penerapan perundangundangan dalam hal iniKUHAP adalah hanya dipakai pada rezim Hukum Acara Pidana Indonesia, danbukan bagian dari rezim Hukum Perdata / Hukum Acara Perdata Indonesia.Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 — H. SYARIFUDDIN, SH,MH
615 — 660 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mkn ;Bahwa terhadap Puguh Wirawan sebagai pihak yang memberikan uangkepada Terdakwa telah diputus dan dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1)huruf a jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum tersebut di atas adalah salahdan keliru
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bdg.
Tanggal 8 Desember 2016 — DYAN RUDIYANTO
67 — 21
  • Maka dapat disimpulkan bahwa seseorangdianggap melakukan perbuatan Melawan Hukum apabila melanggar aturanperundangan yang ada juga sekaligus secara materiil perbuatan tersebut salahdan tercela; woneennnnnn= Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan denganyurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Terdakwa Achmad Rojali Nomor:2680.K/Pid/2006 yang diputus sesudah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,dimana Mahkamah Agung berpendapat, bahwa unsur melawan hukum dalamTindak Pidana Korupsi mencakup
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 26-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 46/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 5 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
201 — 347
  • Tindakan judex factie yangmengesampingkan kewenangan absolut dari Lembaga peradilan lain, dalamhal ini Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi akan haltersebut, tentu telah menciderai Lembaga peradilan itu sendiri.Berdasarkan hal tersebut, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggitingkat banding untuk membatalkan putusan tingkat pertama danmengabulkan eksepsi Pembanding, bahwa gugatan Terbanding adalah salahdan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksaperkara a
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 28-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 121/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 5 Juni 2018 — ANDRI LIM,DKK VS ALM.KWEK MOK YANG,DKK
61 — 43
  • Bahwa Pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Pembanding /Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah salahdan keliru. dikarenakan tidak ada hubungan hukum antaraTerbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat dan juga mengingattanah Objek Sengketa adalah tanah Negara, bukan hak subjektif dariTerbanding/Penggugat;4.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk
Tanggal 21 Maret 2016 — - HENDRIK Bin ABDUL BARI.
96 — 22
  • (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia,Bayumedia Publishing, Malang 2005, hal. 53).Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yangmelekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salahdan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (abuse of power) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaiankekuasaan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 378/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Tergugat IV : PT. PARAHYANGAN WISATA PERMAI
Terbanding/Penggugat : Raminten
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. KANTOR TATA USAHA VERSLUIS
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT
Turut Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI
99 — 64
  • Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim telah salahdan keliru menyatakan pemilik Eigendom VerpondingNomor 9271 atas nama F.W. Berg, karena dalil tersebuttelah dibantah oleh PembandingI semula TergugatIll.2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19 /PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 8 Juli 2015 — Pidana Korupsi - NIMROD ESAU SIHOMBING
108 — 191
  • Keramat Jati yang tidakselesai pada TA 2010, sebesar 60 % dan uang yang telah dicairkansebesar 2.195.179.800.Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yangmenerangkan mengenai mekanisme pencairan dan penyetoran jaminanpelaksanaan pekerjaan pada tahun 2010 , saksi tidak mengerti dan takutmaka jaminan pelasanaan tidak dicairkan, yang akhirnya ternyata salahdan menjadi temuan BPK pada tahun 2011 sehingga harus ditindaklanjuti harus bayar, rekanan disuruh membayar dengan cara mencicil dantelah