KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT.

Datindo Infonet Prima);Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. AdhisaktiSolusi perihal : Pengumuman hasil uji teknis pengadaan portabeldata terminal;Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT.

;Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa,Perihal: Pengadaan Portabel Data Terminal;a.

Datindo Infonet Prima);Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. AdhisaktiSolusi, Perihal: Pengumuman Hasil Uji Teknis PengadaanPortabel Data Terminal;Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT.

Surat Dirut kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal:Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal;126. Surat VP Pengadaan barang jasa kepada PT. Datindo InfonetPrima dan PT. Adhisakti Solusi Komputindo, Perihal:Pengumuman Pemenang Pengadaan Portabel Data Terminal(PDT);127. Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT. DatindoInfonet Prima, Perihal: Penunjukan Pelaksanaan PengadaanPortabel Data Terminal;128.

UMAR SENENselaku anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Kegiatan PengadaanDump Truck Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun Anggaran 2012, terdakwalll NENENG SUSANTI Binti YAMIN selaku anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dump Truck Dinas Kebersihan KotaPalembang Tahun Anggaran 2012, terdakwa IV EVI HASUMAYANI, A.Md BintiHATAMERIN MAHAKIM selaku anggota Panitia Pengadaan Barang/JasaPelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dump Truck Dinas Kebersihan Kota PalembangTahun

UMAR SENENselaku anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan KegiatanPengadaan Dump Truck Dinas Kebersihan Kota Palembang TahunAnggaran 2012, terdakwa Ill NENENG SUSANTI Binti YAMIN selakuanggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Kegiatan PengadaanDump Truck Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun Anggaran 2012,terdakwa IV EVI HASUMAYANI, A.Md Binti HATAMERIN MAHAKIMselaku anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan KegiatanPengadaan Dump Truck Dinas Kebersihan Kota Palembang TahunAnggaran

UMAR SENENselaku anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Kegiatan PengadaanDump Truck Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun Anggaran 2012, terdakwalll NENENG SUSANTI Binti YAMIN selaku anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Dump Truck Dinas Kebersihan KotaHalaman 25 dari 107 halaman Putusan Nomor18/Pid.SusTPK/20 14/PN.PigPalembang Tahun Anggaran 2012, terdakwa IV EVI HASUMAYANI, A.Md BintiHATAMERIN MAHAKIM selaku anggota Panitia Pengadaan Barang/JasaPelaksanaan

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang dan jasakepada Pengguna Anggaran;6.

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan DinasKesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 adalah selakuKetua Saksi dr.

Saidul Khudri;PPK : Fahruddin Siregar;Panitia Pengadaan Barang dan Jasa :1. Ketua : Dr. Asal Meliala;2. Sekretaris : Sagiorita Ritonga;3. Anggota : Maklum Habeahan;4. Anggota : Pinondang Panjaitan;5. Anggota : Yetti Iriani;Bahwa tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai SK Plt.

Saidul Khudri;PPK : Fahruddin Siregar;Panitia Pengadaan Barang dan Jasa :1 Ketua : Dr. Asal Meliala;2 Sekretaris : Sagiorita Ritonga;3 Anggota : Maklum Habeahan;4 Anggota : Pinondang Panjaitan;5 Anggota : Yetti Iriani;Bahwa tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai SK Plt.

Barang/Jasa Pemerintah, sejak ditetaokan 6 Agustus 2010.Apabila Proses pelalangan belum berjalan sebelum terbit PERPRESNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,maka masih berpedoman kepada KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;Bahwa tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pembuatkomitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasapemerintah adalah:1.

pengadaan barang/jasadimulai;Menimbang, bahwa saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP Plt.

-------------- oNota Dinas Kepala Kantor pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim nomor : 050/140/556/2004 tanggal 23 Maret 2004; -----------------------------------------------------oNota Dinas Kepala Kantor pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim nomor :566.2/157/556/2004 tanggal 29 Maret 2004 ;--------------------------------------------------oNota Dinas Kepala Kantor pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim nomor : 050/262/556/2004 tanggal 03 April 2004 perihal usul untuk penunjukkan langsung pengadaan

barang kitchen dan Laundry dan barang-barang operasional Hotel Griya Lematang Muara Enim; ---------------------------------------------------------------------------oBon Pinjam dari Penyidik Polres Muara Enim untuk 3 (tiga) bundle berkas pengadaan kitchen dan laundry dan barang-barang operasional Hotel Griya Sekundang Muara Enim tahun anggaran 2004 tanggal 10 Agustus 2006; ----------------------------------------o3 (tiga) lembar fotocopy buku kas umum pemegang kas; --------------------------

Syarifah Selaku ketua panitia pengadaan barang / jasa dan terdakwa selakupelaksana kegiatantersebut; e Bahwa pengerjaan pengadaan barang operasional Hotel Swarna Dwipa Muara Enimoleh Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim dilaksanakan padatahun2004; e Bahwa saksi adalah sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa Hotel SwarnaDwipa Muara Enim sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 201Tahun 2004 tanggal 12 Februari2004; 6667e Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi

se creme ses rmeeemsereemn senateHANIFA NELIANA,SE; Bahwa dalam Lampiran SK Bupati Muara Enim Nomor 201 Tahun 2004 tanggal 12Februari 2004 tidak tercantum kegiatan pengadaan barang operasional Hotel SwarnaDwipa Muara Enim;Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai anggota pengadaan barang danjasa untuk operasional Hotel Swarna Dwipa Muara Enim, hal ini karena, sebelumnyasaksi tidak tahu kalau saksi termasuk anggota panitia pengadaan barang dan Jasa untukoperasional Hotel Swarna Dwipa Muara

dan Hj.Syarifah saksi adalah selakuanggota panitia pengadaan barang operasional Hotel Swarna Dwipa MuaraBahwa saksi tidak membaca pada kop surat yang saksi tandatangani tersebut, saatsaksi menandatangani dokumen pengadaan barang operasional Hotel Swarna DwipaMuara Enim, dokumendokumen tersebut pada waktu itu dalam bentuk lembaranlembaran tidak tersusun denganbaik; Bahwa saksi pada waktu menandatangani dokumen tersebut saksi tidak tahu apakahpelaksanaan pekerjaan pengadaan barang operasional Hotel

Syarifah Selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Terdakwa selakuPelaksana Kegiatantersebut; Bahwa saksi pada saat pengadaan barang operasional yang dilaksanakan di KantorPariwisata Seni dan Budaya Kab.Muara Enim permah dimintai tandatangan olehTerdakwa dan Hj.Syarifah di Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab.Muara Enimuntuk menandatangani beberapa dokumen pengadaan barang yang telah disiapkan olehterdakwa danHj.Syarifah; Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggalnya saksi menandatangani dokumen

Syarifah Selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa dan Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatantersebut; Bahwa yang saksi mengetahui pelaksanaan Pengadaan barang operasional yangdilaksanakan di Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab.Muara Enim pada saat saksidimintai oleh Terdakwa dan Hj.Syarifah di Kantor Pariwisata Seni dan BudayaKab.Muara Enim untuk menandatangani beberapa dokumen Pengadaan barang yangtelah disiapkan oleh terdakwa dan Hj.Syarifah dibagian Keuangan Pemda MuaraBahwa semua dokumendokumen

barang/jasa, ULP memilikitugas : (B19)Menerima pemaketan kegiatan pengadaan barang/jasa dari SKPD.Meminta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari masingmasing SKPD.Menyusun Harga perkiraan Sendiri (HPS).Meminta kerangka acuan kerja (KAK) dari SKPD untuk pengadaan jasakansultasi.Menyiapakan dokumen pengadaan barang/jasa dari masingmasing SKPD.Mengevaluasi dan mengidentifikasi pemaketan kegiatan pengadaan barang/jasasesuai dengan ketentuan berlaku.13g Membuat jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi

Kepala ULP bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP dengan PA/KPA/PPK untuk kebutuhan pengadaan barang/jasa.(3). Kepala ULP bertugas mengkoordinir seluruh kegiatan ULP yang bersifat tekhnispelaksanaan pengadaan barang/jasa.Pengadilan Tipikor Padang(4).

Kepala ULP bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP dengan PA/KPA/PPK untuk kebutuhan pengadaan barang/jasa.(3). Kepala ULP bertugas mengkoordinir seluruh kegiatan ULP yang bersifat tekhnispelaksanaan pengadaan barang/jasa.(4).

Sesuai dengan ketentuanPerpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah.Bahwa tindakan melawan hukum oleh Tergugat lebih lanjut telahmelakukan tender ulang terhadap Paket Pekerjaan PemasanganRetrifit/Lampu Jalan Kabupaten Aceh Besar Kode Lelang : 28918106Tahun Anggaran 2020, yang tidak mengacu pada ketentuan Perpres No. 16Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta dan/atau telahmengangkangi Surat Gubernur Aceh Nomor : 700/7248 14 Mei 2020 perihalPengaduan PT.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan barang Barang/Jasa pemerintahn : bahwa salah satupertimbangan pembentukan perpres a guo adalah Pengadaan Barang/Jasayang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesarbesarnya (ValueFor Money) sebagai upaya menghindari pemborosan dan kebocorankeuangan negara, Pasal 7 ayat 1 huruf g menyebutkan bahwa semua pihakyang terlibat Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menghindari danmencegah penyalahgunaan wewenang (Abuse Of Power

yang bermasalah dan bertentangan denganperaturan teknis Pengadaan barang dan Jasa Pemeritah;22.

Bahwa berdasarkan BAB Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalahkegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/PerangkatDaerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasikebutuhan, Sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.b.

Bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai badan usaha yang menjadisalah satu peserta tender dibeberapa paket pekerjaan yang ditenderkanTergugat tersebut dalam posita gugatan angka 1, rangkaian tahapan tendertersebut merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdilingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Aceh padaTahun Anggaran 2020 melalui portal pengadaan Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE) Provinsi Aceh.h.

Eng bertentangandengan:Bahwa dalam pasal 6 huruf f Pepres No. 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa para pihak yang terkaitdalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu :menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocorankeuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;.Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Setya Budi Arijanta, SH.KNyang berpendapat : Mengacu kepada ketentuan dalam pasal 24 Perpres No.54 tahun 2010 seharusnya pengadaan

Syahril Taufik, MSbertentangan dengan: Bahwa dalam pasal 6 huruf f Pepres No. 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa para pihak yang terkaitdalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu :menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocorankeuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;.

Syahril Taufik, MS bertentangandengan: Bahwa dalam pasal 6 huruf f Pepres No. 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa para pihak yang terkaitdalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu :menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocorankeuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;.

Bahwa Penuntut Umum kemudian membacakan jawaban keterangansaksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang berbunyi Benarbahwa saksi tidak menghadiri undangan Rektor Unlam Banjarmasin yangditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Jasa Unlam dan Tim TeknisPokja Pengadaan Barang dan Jasa Unlam TA 2011 tanggal 19 Oktober2011 dengan cara Aanwizing Pengadaan Barang dan Jasa APBNP TA2011 pada tanggal 22 Oktober 2011,apakah benar jawaban sdr tersebut ?

Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengadaan barang inventaris FakultasKedokteran Unlam tersebut bersumber dari dana APBN P tahunanggaran 2011 dan saksi pernah menandatangani SPM. Bahwa yang harus dilampirkan dalam proses penerbitan SPM adalah :1.2.a.Kontrak / SPK pengadaan barang / jasaRingkasan / SPK pengadaan barang / jasaBA pemeriksaan / penyelesaian hasil pekerjaan untuk pekerjaan yangdibayar secara bertahap..

Barang/Jasa Pemerintah.

;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 135 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, menyebutkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor : 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlakusejak tanggal 1 Januari 201 1.; 2 220 sen one en eneBahwa perkara sengketa informasi yang diajukan PemohonKeberatan/Pemohon

;Bahwa menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, jangka waktuPengadaan Barang/Jasa di instansi Pemerintah berlangsung, sejakperencinaan sampai selesainya selurun kegiatan untuk memperolehbarang, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan"Pengadaan Barang/JJasa Pemerintah adalah kegiatan untukHalaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUNBDGmemperoleh barang/jasa oleh Kementerian/LembagalSatuan KerjaPerangkat

barang/jasa, haltersebut sesuai dengan Pasal 48 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor :80 Tahun 2003 dan penjelasan Pasal 5 huruf C Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaanbarang/jasa Pemerintah yang menyatakan Transparan, berarti semuaketentuan dan informasi mengenai Pengadaan barang/Jasa bersifatjelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yangberminat serta oleh masyarakat pada umumnya, hal ini sesuai denganpertimbangan hukum Majelis Komisioner

;Bahwa amar putusan tersebut di atas bertentangan dan kontraktipdengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner yang terdapat padahalaman 15 Putusan 873/PTSNMKMA/KIJBR/XV2016, yangmenyatakan, menimbang dokumen pengadaan' barang/jasa diPemerintah : === 22292 2222202220 = 22 === 4.17 Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf PERKI tentang SLIP yangmenyatakan : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secaraberkala Informasi Publik yang sekurangkurangnya terdiri atasinformasi tentang pengumuman pengadaan barang dan

Barang / Jasa.e Bahwa terdakwa ASRI MULIADI, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :1) Menyusun Perencanaan pengadaan barang / jasa;2) Menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat.3) Menetapkan dan megesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun

Re auamnanai5) Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak HRRGRAPRARARO en yedia barang/jasa.6) Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadaKepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.7) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak8) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepadapengguna barang/anggaran dengan berita acara penyerahan.9) Menandatangani Pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.e Sebagai tindak lanjut pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota TebingTinggi Tahun Anggaran 2009 dengan cara Pemilihan Langsung.

Meja Oval 1 unit 36.925.500,00 36.925.500,00Jumlah 99.825.000,00 Bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tersebut menjadi dasar oleh rekananuntuk mengajukan penawaran.Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuatundangan pelelangan.Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 Panitia Pengadaan Barang / Jasa menerimaSurat Penawaran dari perwakilan 9 (sembilan) rekanan yang hadir di kantorDinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi yaitu :1. CV. AMAL MAJU Alamat Jl.

barang pemerintah untuk kursi tunggu Danoty LC 4 Rp.5.125.000,.

KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASAPekerjaan Pengadaan Sapi Untuk Budidaya TahunHalaman 1 dari 20 hal. Put.

PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;2.

Bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, Penggugat telah mengikuti tahapantahapan yang ditentukanoleh Tergugat 3, antara lain; mengikuti Pengumuman Pasca kualifikasi,Dokumen Pengadaan, Pemberian Penjelasan, Dokumen Penawaran

Bahwa setelah Penggugat mengikuti tahapantahapan Lelang/ TenderMetode eLelang Umum dengan Pascakualifikasi Pengadaan Barang/JasaPekerjaan Pengadaan Sapi Untuk Budidaya Tahun Anggaran 2013 padaDinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Inderagiri Hulu tersebut,sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik

Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahPemohon Kasasi uraikan di atas;Bahwa pertimbangan demikian juga bertentangan dengan Pasal 83 ayat(4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena Pemohon Kasasibukanlah peserta lelang yang penawarannya ditolak dan juga bukanpemenang lelang yang dinyatakan gagal.

Makkah
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pemilihan PBJ 2022 XLVIII Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2022
2.Syahrial Faujar, ST.MT., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh

yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasasehingga dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diatur dalam pasal 5huruf b, d, g Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;Terhadap Etika Pengadaan barang/ jasa dimana para pihak yangterkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa harus mematuhi etikayang antara lain : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainyatujuan

Pengadaan Barang/Jasa, menerima dan bertanggung jawab atassegala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis parapihak, serta menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangannegara dalam Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud pasal 6huruf a, d dan f Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;Terhadap Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ JasaPemerintah

nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.

Pasal 5 huruf b, g Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ JasaPemerintah;2. Pasal 6 huruf a, f Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ JasaPemerintah;3. Pasal 12 Ayat (2) huruf e Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;4. Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ JasaPemerintah;5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dimanadalam pasal tersebut diatur mengenai keharusan para pihak untukmematuhi Etika Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa B Dinas Pendidikan KabupatenKutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011, Nomor : 04/SGH/POJKA.Disdik.B/2011, tanggal 21 Oktober 2011, Perihal Jawaban atasSanggahan CV. Gani & Son ;Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa B Dinas PendidikanKabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011, Nomor : 02/SGH/POJKA.Disdik.B/2011, tanggal 20 Oktober 2011, Perihal Jawaban atasSanggahan CV. Cipta Duta Artha ;9.

Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa dalam rangkamelaksanakan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jaa Pemerintah tersebut ; 7.

DUTA CIPTAARTHA kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa B Dinas Pendidikan KabupatenKutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011;Bukti P9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bdari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011 Nomor :119/POKJA.

Barang/Jasa Pemerintah ; Menimbang, bahwa ditinjau berdasarkan aspek prosedur formil, Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa wajib memperhatikan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,yaitu: Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP (UnitLayanan Pengadaan

Kutai Kartanegara yangmenyimpulkan Hasil Evaluasi/Review oleh Inspektur terhadap BAHP yang disampaikanoleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

HANI bahwa merekalah yang sedang mempunyaiproyek pengadaan barang, Sdr. AHMAD SOBARI menjelaskan kepadasaksi bahwa dia dan Terdakwa mempunyai PO (Purchase Order)tentang pengadaan Barang dimana menurut pengakuan Terdakwa POtersebut diperoleh dari perusahaan yang memenangkan proyek tenderuntuk alat peraga pendidikan Sekolah Dasar di daerah Prov. Gorontalonamun saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan PO tersebut. Dalampertemuan tersebut juga Sdr.

Pada sore harinya saksi menghubungi Terdakwa bahwa yangakan bersedia untuk mendanai proyek pengadaan barang tersebutadalah teman saksi yaitu sdr. ZULKARNAIN dan menginformasikankepadanya bahwa sdr. ZULKARNAIN bersedia untuk membahastentang proyek pengadaan barang tersebut namun sebagai bentukkeseriusan kerja sama tersebut sdr.

barang danjasa di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, yang dilaksanakan olehpanitia lelang pada dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kimpraswil KotaGorontalo;Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo pernahmenyelenggarakan tender untuk proyek pengadaan barang berupa alatperaga pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD);Bahwa saksi mengetahui tahapan lelang atau tender adalah tugas dariPanitia Lelang yang sudah ditunjuk untuk mengadakan lelang atautender atas pengadaan barang dan jasa, dan adapun

Puspita Chemindo) tidak pernah mengajukanpenawaran pengadaan barang berupa alat peraga pendidikan SekolahDasar (SD) kepada perusahaan milik saudara ELIA DIMITRI sebagaipemenang tender proyek tersebut di Kota Gorontalo, namun Terdakwamendapat adanya penawaran pengadaan barang tersebut dari saudara ADIYUWANA selaku penerima pertama pengadaan barang dari saudara ELIADIMITRI.

barang tersebut.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab dari segiadministrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasayang dilaksanakannya.4.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) wajib menyimpan danmemelihara seluruh dokumen pelaksana pengadaan barang/jasa termasukberita acara proses pelelangan/seleksi.8.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) wajib menyimpan danmemelihara seluruh dokumen pelaksana pengadaan barang/jasa termasuk beritaacara proses pelelangan/seleksi.8.

barang/jasa yang dilaksanakannya.2.

---------------------------------

Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang TA. 2017;-------------------------------------------------

Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang TA. 2017.11.

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatantercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjagakerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurutsifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinyapenyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidaklangsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;d.

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dankebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;Pasal 11 (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaiberikut ! 222222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnna. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasayang meliputi :1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan;3) Rancangan Kontrak;02002=b.

Barang/JasaPemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014(perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015(perubahan keempat), yang mengatur antara lain :Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsipprinsip sebagaiberikut 2222222 n on nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ences@.

Memiliki Sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lainyang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;g.

ALBERT OBEDNEGO SUPIT selaku Rektor UKIT(Universitas Kristen Indonesia Tomohon) dan sekaligus sebagai KuasaPengguna Anggaran dan juga Pengguna Barang, menunggu hasiltanggungjawab dari Panitia Pengadaan Barang, namun kenyataannyaPanitia Pengadaan Barang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Panitia Pengadaan Barang berdasarkan Keppres No.18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah17dikarenakan tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya selakuPanitia Pengadaan Barang diantaranya

PIET HEIN WONGKAR M.Si selaku KetuaPanitia Pengadaan Barang, dan diketahui oleh Pdt. DR.

ALBERT OBEDNEGO SUPIT selaku Rektor UKIT(Universitas Kristen Indonesia Tomohon) dan sekaligus sebagai KuasaPengguna Anggaran dan juga Pengguna Barang, selanjutnya menungguhasil tanggungjawab dari Panitia Pengadaan Barang, namunkenyataannya Panitia Pengadaan Barang tidak melaksanakan tugas dantanggung jawabnya sebagai Panitia Pengadaan Barang berdasarkanKeppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang / JasaPemerintah dikarenakan tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnyaselaku Panitia Pengadaan

Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/201810.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.Takah Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan Barang danJasa, perihal: Pengadaan Portabel Data Terminal;Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa,perihal: Pengadaan Portabel Data Terminal;a. EE Pengadaan Portabel Data Terminal;b. TOR Pengadaan Portabel Data Terminal;RKS pengadaan PDT;Surat VP infratek kepada .

Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/201882.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95:96.a7.98.92.Takah Surat Dirut, perihal: penilaian Teknis Pengadaan PDT2013;Surat SVP Tl kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal:penjelasan mengenai sertifikasi perangkat PDT;Surat SVP Tl kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal:laporan proses pengadaan PDT;minutes of meeting, pengadaan PDT, di tandatangani SVP TI,VP Pengadaan barang dan jasa, Sesper, Wadirut;Surat VP Pengadaan kepada SVP TI, VP Infratek dan VPProses

Datindo Infonet Prima);Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT. AdhisaktiSolusi perihal: Pengumuman hasil uji Teknis Pengadaanportabel data terminal;Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT. DatindoInfonet Prima perihal: Pengumuman hasil uji Teknis Pengadaanportabel data terminal;Hal. 16 dari 37 hal.

Dokumen dan Sekretariat Direktorat, perih: PencadanganNomor Naskah, Jenis naskah: Surat, Judul Naskah: PenetapanPelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal), Nomor396/Dirut/0413;Surat Dirut kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal:penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018126.127.128.129.130.22) SuratSurat VP Pengadaan barang jasa kepada PT. Datindo InfonetPrima dan PT.

Adhisakti Solusi Komputindo, perihal:Pengumuman pemenang pengadaan portabel data terminal(PDT);Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT.

SABARITHA PERKASA ABADI
4.Direktorat Jendral Bina Konstruksi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 028/02/HU/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Halmahera Utara TA 2010 ;5.

Surat ke Bupati tentang usulan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengenai Pengadaan Alkes TA 2010 ;32. Surat ke Bupati tentang usulan PPTK ;33. Surat Pendaftaran 5 Rekanan ;34. Surat Penawaran 3 Rekanan ;35. Surat Kementrian Kesehatan RI Nomor PR.01.07/I/5636/10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Petunjuk Operasional Kesehatan DIPA-APBN-P Tahun Anggaran 2010 kepada Satuan Kerja Rumah Sakit Kabupaten/Kota.36. Penawaran Harga PT.Pancaraya Krisna Mandiri, Jakarta kepada CV. Maliba Cq Bp.

ALMEDIKA PRIMAmenyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor012/APSP/VIII/2010 sehubungan dengan survey /kedatangan panitia pengadaan barang/jasa;b. Narendra Alam selaku Direktur PT. Maju BersamaSelaras menyampaikan penawaran harga dengan suratNomor : O8/SPBSM/RSUD/VIII/2010 sehubungan dengansurvey/kedatangan panitia pengadaan barang/jasa;c. Enny Thalib selaku Direktur PT.

;c.Menyiapkan dokumen pengadaan;d.Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui mediacetak dan papan pengumuman resmi untuk peneranganumum dan jika mungkin melalui media elektronik;e.

ALMEDIKA PRIMAmenyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor012/APSP/VIII/2010 sehubungan dengansurvey/kedatangan panitia pengadaan barang/jasa;b. Narendra Alam selaku Direktur PT. Maju BersamaSelaras menyampaikan penawaran harga dengan suratNomor : O8/SPBSM/RSUD/VIII/2010 sehubungan dengansurvey/kedatangan panitia pengadaan barang/jasa;c.Enny Thalib selaku Direktur PT.

Tri Mitra Jayamenyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor08/SPAlkes/RSUD/VIII/2010 sehubungan dengansurvey/kedatangan panitia pengadaan barang/jasa.Perbuatan FIKTOR ALEMOKA, A.Md selaku KetuaPanitia Pengadaan Barang dan Jasa yang mengajukan HargaPerkiraan Sendiri (HPS) kepada dr. NIXON B.

Barang/JasaPemerintah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang,kesempatan atau sSarana yang ada padanya, karenaselaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, FIKTORALEMOKA, A.Md sesuai dengan pasal pasal 10 ayat (5)Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyaitugas dan wewenang antara lain menyusun dan menyiapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS), seharusnya FIKTORALEMOKA, A.Md selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang danJasa tidak begitu