TPK/2021/PT BDGkoordinasi dengan Kepala LAPAN, dan disepakati oleh THOMASDJAMALUDDIN selaku Kepala LAPAN nantinya pelaksana atau penyediabarangnya adalah Badan Layanan Umum dibawah LAPAN yaituPUSFATEKGAN (Pusat Pemanfaatan Tekhnologi Dirgantara) yang dipimpinoleh MUCHAMAD MUCHLIS ;Bahwa sekitar bulan Maret 2015, kemudian dilakukan pertemuan di RumahMakan Bambu Haur di daerah Sentul Kab.

oleh penuntut umum dipersidangan, bahwa terdakwa dalam memilikiataupun menguasai Narkotika golongan jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihakyang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atasrekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Minuman Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi bahwa terdakwamenjadi perantara dalam memperjual belikan Narkotika golongan jenis sabutersebut bukanlah bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

7 tersebut di atasadalah benar mengandung Metamfetamina dan daftar dalam golongan Nomor Urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan NarkotikaGolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalamjumlah terbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembanganilmu pengetahuan, tekhnologi

Bahwa kaitan Saksi sebagai panitia pengadaan barang dan jasa diPendidikan Tekhnologi Kimia Industri (PTKI) tahun anggaran 2013berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan PengadaanKementrian Perindustrian Nomor 002/SJIND.ULP/Kep/12/2012 tanggal 17Desember 2012 tentang pembentukan dan penetapan kelompok kerjapelaksanaan pengadaan barang/jasa pada unit layanan pengadaankementrian perindustrian.

TPK/2016/PN.MdnDirektorat Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar,kemudian sebagai atasan langsung Saksi adalah Kasubdit ProgramPengembangan Industri Minuman Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegaradalah Bapak Ir.Agus Sutopo Msi.Bahwa kaitan Saksi sebagai panitia pengadaanbarang dan jasa di Pendidikan Tekhnologi Kimia Industri (PTKI) tahunanggaran 2013 berdasarkan surat keputusan kepala unit layananpengadaan kementrian perindustrian nomor 002/SJIND.ULP/Kep/12/2012tentang pembentukan dan penetapan

Selain itu saksi pernah menjabat sebagai Anggota POKJAtahun 2013 pada Kementerian Perindustrian.Bahwa kaitan Saksi sebagai Anggota POKJA pada pengadaanbarang dan jasa di Pendidikan Tekhnologi Kimia Industri (PTKI) tahunanggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian RINomor : 596/MIND/Kep/12/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentangPengangkatan Kepala, Sekretaris, Staf Pendukung dan Anggota KelompokKerja Unit Layanan Pengadaan Kementerian Perindustrian Jo.

Putusan Nomor 2551 K/Pdt/2014Cc.Bahwa setelah upaya P3UW yang memberitahukan akan pentingnyaRiset dan pengembangan teknologi budidaya, tidak pernah ditemuiupaya dari Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya.Kondisi dan fakta dilapangan tidak pernah ditemukan adanya kegiatanriset dan pengembangan tekhnologi, bahkan divisi riset danpengembangan tekhnologi budidaya udang yang telah ada sebelumnyadi tutup oleh Tergugat Rekonvensi;Kerugian dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk melakukan

masingmasingberisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42.4005 gram diberinomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwaNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

Bank Sumut No.509/Dir/DPrPP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang danTanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan danManarata Manik.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.126/Dir/DPrPJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang,tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Gintingdan Edie Rizliyanto.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Sumut No.509/Dir/DPrPP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang danTanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan danManarata Manik.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.126/Dir/DPrPJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang,tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Gintingdan Edie Rizliyanto.10) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.

Penggunaan tekhnologi informasi oleh pejabat dan pegawai dilingkungan Divisi Umum;e. Penilaian terhadap kinerja pejabat/staf/pegawai di lingkunganDivisi Umum;Melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas pemimpinbidangnya;Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya sehubungan tugasDivisi Umum;10.Mewakili bank dalam mengadakan hubungan/ kerjasama denganpihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi Divisi Umum;11.Menyediakan dana kas kecil (petty cash), perangko dan materaisesuai dengan ketentuan;12.

Bank Sumut No.509/Dir/DPrPP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang danTanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan danManarata Manik.9) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.126/Dir/DPrPJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang,tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Gintingdan Edie Rizliyanto.10) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.

seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiadahak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyatanyatakegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindakpidana Narkotika tanpa hak mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjangbukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuanMenteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karenadalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

Bahwa berdasarkan Peta Pendaftaran tanah yang ada padaTergugat , terhadap bidangbidang tanah sebagaimana dimaksud padaangka 3 (tiga) diatas, bukan terjadi tumpang tindih (overlapping), daristatus hak atas kepemilikan tanahnya, tetapi adanya kesalahan dalamtata letak penerbitannya, akibat adanya kesalahan dalam penunjukkanbatas kepemilikan tanah, sebab dalam penerbitan Gambar Situasi yangdilakukan oleh Tergugat I, belum mengacu kepada Peta Tunggal yangberbasis tekhnologi, sehingga untuk itu dimungkinkan

Bahwa Terdakwa , Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bukanlah orangyang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan PrekursorNarkotika untuk pembuatan Narkotika dan menawarkan, untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika karena NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium

mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika;Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 1868/Pid.Sus/2019/PNLbpMenimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,menjelaskan Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi

Selanjutnya pasal 8 Ayat (1)dan (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,menentukan Narkotika Golongan dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalamjumlah terbatas Narkotika Golongan dapat digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan,tekhnologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensialabolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menter!atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danmakanan.

milik terdakwa, dimana terdakwamengetahui dengan melihat / mengecek melalui ATM miliknya bahwa uangtelah masuk melalui pemindahbukuan dari Bank Permata; Bahwa tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa dengan memberikankesempatan dan atau sarana kepada Riky adalah dengan memberikan nomorTID dan MID mesin EDC yang ada dalam kekuasaannya diberitahukan kepadapihak ketiga (yaitu kepada Riky (DPO) dan Hengky Otto Tumewu (berkas49terpisah pada Polda Metro Jaya) yang dengan kahliannya di bidangpemanfaatan tekhnologi

perbuatantersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) dilakukantanpa izin atau kewenangan (zonderbevoegheid) dari pejabat yang bewenangsebagaimana tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuandan tekhnologi

atau orang yang memiliki jabatan sebagaimanaditentukan dalam undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; 22 nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn n nee Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan NarkotikaGolongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlahterbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan, tekhnologi

Jawaban dari BPN Palangkaraya yang telah mengakui telah terjaditumpang tindih disebabkan karena metode pengukuran yang digunakanpada saat era PP 10 Tahun 1961 pengukuran dan pemetaan belumditunjang dengan teknologi informasi dan komunikasi saat itu belumdikenal tekhnologi GPS ( Global Positioning System ) pada sidangPTUN, setelah dicocokan dan diberi materai yang cukup ternyata fotocopy dari foto copy diberi tanda bukti P 4 ;5.

(Fotokopi);Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Komunikasi danInformatika Nomor: S306/MK.02/2011, tanggal 13 Juni 2011,perihal Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum FrekuensiRadio untuk Tekhnologi CDMA. (Fotokopi);Surat Menteri Komunikasi dan Informatika R.l kepada KepalaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:272/M.KOMINFO/7/2011, tanggal 19 Juli 2011, perihalPermohonan Audit Biaya Hak Penggunaan (BHP) SpektrumFrekuensi Radio Untuk CDMA.

Baharuddin sebagai ayah Penggugat melekat dalamsurat pernyataan jual beli tertanggal 21 Juli 1971 tersebut, makadisebutkanlah nama Penggugat, Salbiyah Binti Baharuddin ;Menimbang, bahwa oleh karena surat pernyataan jual belitertanggal 21 Juli 1971 dibuat dan ditandatangani oleh Thogob danPenggugat pada tahun 1971, dimana berdasarkan fakta yang terungkapdi persidangan, bahwa Thogob dan Baharuddin yang merupakan ayahPenggugat, sehariharinya bekerja hanya sebagai petani, dihubungkandengan keadaan tekhnologi

perbuatantersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) dilakukantanpa izin atau kewenangan (zonderbevoegheid) dari pejabat yang bewenangsebagaimana tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuandan tekhnologi

Terdakwasebagai berikut : Bahwa terdakwa pada tahun 2004 ditunjuk dengan Surat Keputusan BupatiTanah Laut sebagai Ketua kelompok Kerja dalam proyek CERD yang kemudianmelahirkan Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM); Bahwa Terdakwa sejak tahun 2005 s/d 2011 Terdakwa menjabat sebagai KabidPemberdayaan Masyarakat; Bahwa tupoksi Terdakwa sebagai Kabid Pemberdayaan Masyarakat antara lainadalah : mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat yang meliputipemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, SDA dan tekhnologi