Ditemukan 2648 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pra peradilan
Upload : 12-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 PK/PID/2010 Rustam bin Baidowi >< Menteri Kehutanan RI
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto Tanggal 20 September 2017 — - MUHAMMAD FAJRIN, SH.,MH
LAWAN
- KAPOLRI Cq. KORLANTAS POLRI Cq. KAPOLDA GTO Cq. DIRLANTAS POLDA GTO Cq. KAPOLRES KOTA GTO Cq. KASAT LANTAS POLRES KOTA GTO
164 — 49
164 — 49
Menerima permohonan Pra Peradilan dari Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Kegiatan Termohon dalam menjalankan siping di jalan JLjalaludin Atantu tidak sesuai prosedur berdasarkan UU Lalulintas angkutanjalan No. 22 Tahun 2009 dan PP Peraturan pelaksana UU lalulintas Jalan;3. Menyatakan Penyitaan Terhadap SIM surat ijin mengemudi pemohon olehBrigadir SLAMET A Penyidik Polisi lalu lintas Kota Gorontalo adalah tidaksah sebab tanpa dilakukan dengan berita acara(BA) penyitaan;4.
Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkarapermohonan Pra Peradilan ini.SubsidairApabila Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo cq.
Hakim Pra Peradilan a quoberpendapat lain, maka kami mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapbkan, untuk Pemohon hadir MUHAMMAD FAUJRIN, S.H., M.H., (Pemohon)sedangkan untuk Termohon hadir RONY YULIANTO, S.H., S.I.K., RAMLAN S.POU, S.H., RADJI MOHAMAD, S.H., M.H., RONNY BARLI IBRAHIM, S.P., S.1.K.,SALIKHUN B. IKANO, S.H., JEMMY MAKAINAS, S.H.
peradilan adalah :Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Pra Peradilan/2017/PN.
peradilan hanya menyangkutsebagaimana disebutkan sebelumnya diatas dan oleh karena sidang tilangtermasuk dalam proses beracara cepat maka dalam perkara tilang tidak terdapatunsur sebagaimana diperlukan untuk gugatan pra peradilan;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukanPemohon tersebut merupakan kesalahan formil dalam acara Praperadilan karenabukanlah merupakan ruang lingkup kewenangan Hakim Praperadilan
Register : 26-04-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 04-02-2020
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 1/JN.Pra/2016/PN MS.Bna Tanggal 13 Mei 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
193 — 13
193 — 13
Upload : 02-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/PID/2010 Lorens Siletty, Dkk >< Kapolres Maluku Tenggara Barat
38 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNo. 133 PK/Pid/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Pra Peradilan dalam perkara antara:LORENS SILETTY, MARINUS SILETTY, LASARUS LONDER, danAGUSTINUS LONDER, kesemuanya bertempat tinggal di DesaArma, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat, memberi kuasakepada: Junus Wermasaubun, S.H. dan Nikson Lartutul, S.H.,Advokat berkantor di Penginapan Pantai Indah, JI.
Maluku Tenggara Barat;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu paraPemohon Pra Peradilan;melawan:KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) MALUKUTENGGARA BARAT, berkedudukan di JI. Ir. Soekarno, Saumlakimemberi kuasa kepada: 1. Umar Kelean, S.E., 2. Fifal E.Adikusuma, 3. Johanis Laikyer, 4. Wempi R. Paunno, kesemuanyapenyidik, bertempat tanggal di Aspolres Saumlaki, Kec. TanimbarSelatan, Kab.
Register : 15-02-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Smg Tanggal 12 Maret 2018 — 1. KARTIKA WIDIYATI;-----------------------------------------------------------------------------
Lahir: di Mojokerto, pada tanggal 15 â≠05 â≠1972, Agama: Islam; Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, Pemegang KTP No.: 3374135505720006, beralamat: Jalan Puspanjolo Dalam, XI/17 A, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat;--------------------------
Sebagai--------------------------------------------------------------PEMOHON I
2. SUYATMIN, SH.-----------------------------------------------------------------------------------
Lahir di: Sragen, pada tanggal: 16 Februari 1965, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia Jenis Kelamin: Laki â≠Laki, Pemegang KTP No.: 3374151602650001, Beralamat di Jalan Merdeka Utara I, Blok C, No. 1, RT.08 / RW.03, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;--------------------------------------------------------
Sebagai----------------------------------------------------------------PEMOHON II
Dan untuk selanjutnya dalam perkara ini mohon kesemuanya untuk disebut sebagai--------------------------------------------PARA PEMOHON
1077 — 1182
1077 — 1182
Upload : 15-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/PID/2011 Kapolres Jakarta Pusat >< Winoto Mudjoputro
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUS ANNo. 12 PK/Pid/201 1DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Pra Peradilan dalam peninjauankembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIACq. KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA Cq. KEPOLISIANRESORT METROPOLITAN JAKARTA PUSAT Cq.
KEPOLISIAN SEKTORMETROPOLITAN SENEN, berkedudukan di Jalan Stasiun Senen Nomor1, Jakarta Pusat;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Pra Peradilan/Pembanding;melawan:WINOTO MUDJOPUTRO, bertempat tinggal di Jalan Poseng Nomor 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal inidiwakili oleh 1. Iwan Natapriyana, S.H.,2. Subastian Syamsu, S.H. dan 3. Takdir Fuad, S.H., Advokat,berkantor di Jalan Pirus Nomor 37, Cawang Atas, Jakarta TimurIndomobil MT.
KEJAKSAANNEGERI JAKARTA PUSAT, beralamat di Jalan Merpati Blok D3 Nomor5, Kemayoran, Jakarta Pusat;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Ter mohonIl Pra Peradilan/ Turut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyatabahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu' sebagaiTermohon Pra Peradilan/Pembanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan PengadilanTinggi Daerah Khusus ibukota Nomor: 122/Pid/Prap/2010/PT.DKI tanggal
No. 12PK/Pid/2011Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon PraPeradilan/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagaipersidatasTermohon II Pra Peradilan/Turut Terbanding di mukaangan Pengadilan Negeri Pandeglang pada pokoknyadalil dalil sebagai berikut:A.
Memerintahkan kepada Termohon II untuk tunduk danpatuh pada putusan Pra Peradilan ini;6. Membebankan biaya Pra Peradilan kepada para Termohon;ATAUApabila Majelis Hakim yang mengadili perkara a quoberpendapat lain, Pemohon Pra Peradilan, mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor01/Pid/Prap/ 2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 April 2010 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Pra Peradilanseluruhnya;2.
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 PK/PID/2010 Tjang Kiat >< Pemerintah RI cq. Kepala Kepolisian Negara RI Di Jakarta cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua Di Jayapura
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
YASIN JAMALUDDIN, SH,DKK, Advokat, berkantor di Jalan Melati KompleksPertokoan Yohan Blok 4/5 No.1 Klademak III KotaSorong;Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pra Peradilan;melawan :Pemerintah Republik Indonesia cq. KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia di Jakartacq.
Kepala Kepolisian Daerah Papua di Jayapura cqKepala Kepolisian Resor Sorong, berkedudukan diAimas Kabupaten Sorong;Termohon Peninjauan Kembali/Termohon PraPeradilan;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan Pra Peradilan terhadap putusan Pengadilan NegeriSorong No. 04/Prap/2010/PN.SRG tanggal 04 Oktober 2010,dengan posita perkara sebagai berikut1. Bahwa sesuai laporan Polisi No.
Putus : 13-04-2005 — Upload : 13-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476K/PID/2004 Tanggal 13 April 2005 — Abdurahman bin Dullah alias Derahman; Polri Daerah Metro Jaya dan sekitarnya Cq. Resort Metropolitan Jakarta Timur
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-04-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/Pid/2010 Tanggal 24 April 2010 — CHRISTIAN MAPALIEY
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-01-2017 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN LANGSA Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Lgs Tanggal 19 Januari 2017 — ARIEF TAUFAN ZA.
140 — 42
140 — 42
PUTUSANNomor 2/Pid.Pra/2016/PN LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Langsa yang mengadili Permohonan Pra Peradilandalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Permohonan Pra Peradilan dari:Nama Lengkap : ARIEF TAUFAN ZA.Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat Lahir : Langsa.Tanggal Lahir : 14Desember 1985.Jenis Kelamin : Lakilaki.Agama : Islam.Pekerjaan Wiraswasta.Tempat Tinggal : BTN Asa Merah, Gang Rambe No. 83EDesa
Menolak seluruh dalil dan permintaan dari pemohon pra peradilan,b. Menerima seluruh dalil termohon pra peradilan,c.
Segera memeriksa materi pokok perkara terdakwa / pemohon,Menetapkan pemohon pra peradilan untuk membayar biaya pra peradilanapabila ada.Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawanill tersebut,Pelawanmenyatakan tidak mengajukan replik dan tetap pada permohonannyabegitu juga terhadap Terlawanilltidak mengajukan duplik dan tetap padajawabannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan 2 (dua) saksi sebagaiberikut :1.
Register : 16-05-2017 — Putus : 09-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Agm Tanggal 9 Juni 2017 — PEMOHON : YOGI PRANOTO
TERMOHON : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bengkulu Utara
95 — 51
95 — 51
Putus : 09-09-2015 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 9/Pid.Pra/2015/PN.Smg Tanggal 9 September 2015 — 1. EKA EVINA Binti EFENDI (pemohon 1)
2. NURUL HIDAYAH Binti PAIRIN (pemohon 2)
melawan
Negara RI Cq.Kementrian Dalam Negeri RI Cq Pemerintah Kota Semarang Cq Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON
157 — 65
157 — 65
Register : 11-01-2017 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr. Tanggal 13 Januari 2017 — Pemohon : Made Ardika
167 — 107
167 — 107
Bahwa setelah korban meninggal dunia dan sampai sampai saat inipengemudi mobil kendaraan pick up DK 9859 UR yangdikemudikan oleh sdr M Imron Arfianto tidak ada etikad baik untukdatang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban;Berdasarkan atas alasanalasan tersebut di atas maka Pemohonmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untukmenetapkan Hakim Pra Peradilan untuk memeriksa, mengadili danmemutus sebagai berikut :1.
Upload : 30-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/PID/2010 George Gunawan Bsc, SH >< Pemerintah RI
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-06-2005 — Upload : 14-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406K/PID/2005 Tanggal 29 Juni 2005 — HUTABAGAS Alias BANGSA SAGALA
140 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-01-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 1/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto Tanggal 23 Januari 2017 — - ZAINUDIN HASIRU
- FRENGKY ULOLI
213 — 72
213 — 72
Pemohon tidak memiliki legal standing:Bahwa pemohon praperadilan tidak berkapasitas sebagai pihakyang berhak untuk mengajukan permohonan pra peradilan atau tidakmempunyai hak gugat (legal standing) dengan alasan: Bahwa menurut Pasal 80 KUHAP, permintaan memeriksa sah atautidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapatdiajukan oleh penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yangberkepentingan.
Pemohon tidak memiliki legal standing;Bahwa pemohon praperadilan tidak berkapasitas sebagai pihakyang berhak untuk mengajukan permohonan pra peradilan atautidak mempunyai hak gugat (legal standing) dengan alasan,pemohon tidak berkapasitas sebagai pihak ketiga, dan pemohonyang menyatakan dirinya sebagai pegiat anti korupsi bernanungdibawah perkumpulan Jaringan Masyarakat Peduli Aspirasi RakyatProvinsi Gorontalo sebagaimana tercatat dalam Akta PendirianNomor 43 tanggal 24 November 2016 dibuat dan ditanda
Bupati Bone Bolango dengan SuratPenetapan Tersangka Nomor 136/R.5/Fd.1/03/2016 (bukti T.1, T.3, T4);Menimbang, bahwa pada saat Hamim Pou,S.Kom., M.H. dijadikantersangka maka tersangka Hamim Pou,S.Kom,M.H., mengajukan Pra Peradilanke Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor 4/Pid.Pra/2016/PN.Gto, akantetapi Pra Peradilan yang diajukan oleh tersangka Hamim Pou,S.Kom,M.H.
,mengajukan pra peradilan atas penetapannya sebagai tersangka denganperkara nomor 4/Pid.pra/2016/PN.Gto, yang putusannya menolak pra peradilantersangka Hamim Pou, S.Kom.
., sehingga tidak bisa dijadikanpedoman karena pra peradilan dengan perkara nomor nomor4/Pid.pra/2016/PN.Gto, lebih dahulu diputus dan tidak menjadi permasalahansedangkan perkara kedua terdakwa tersebut tidak mengenai formilnya tetapimengenai salah satu unsur dari pasal yang didakwakannya oleh Majelis HakimHal 60 dari 61 hal, Put.No.1/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalodinyatakan tidak terbukti dan akan beda halnya dengan perkara yang sudahdilimpah
Register : 03-10-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 10/Pid.Pra/2017/PN.Smg Tanggal 24 Oktober 2017 — NOOR RACHMAD DJUNAIDI, SH.,MH Bin ROHADI SOETJIPTO;
172 — 121
172 — 121
Putus : 27-01-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 23/Pid/2016/PT SMG Tanggal 27 Januari 2016 — ROZIN Bin MUHISAM
102 — 0
102 — 0
M E N G A D I L I :- Menyatakan permintaan banding dari Pemohon banding/ Pembanding Pra Peradilan tidak dapat diterima ;----------------------------------------------------- - Membebankan biaya perkara kepada negara dalam kedua tingkat Pengadilan
Upload : 02-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/PID/2011 Monsantoso Widjaya Lie >< Mabes Polri Jakarta cq.Polda Metro Jaya
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-10-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 PK/Pid/2014 Tanggal 7 Oktober 2014 — AGUS SUPRAPTO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap